Jual Beli Usaha dan Pengalihan Saham: Hal yang Dicek Sebelum Membeli Bisnis

Dua cara membeli bisnis

Bisnis dapat dibeli dengan dua cara besar, dan akibat hukumnya berbeda.

Inilah perbedaan terpenting. Membeli saham berarti membeli "kotak" perusahaan lengkap dengan isinya. Utang dan sengketa lama tetap melekat pada perusahaan, yang kini Anda miliki. Membeli aset memungkinkan pembeli memilih apa yang diambil, tetapi pengalihan tiap aset, izin, dan kontrak harus diurus satu per satu.

Untuk usaha perorangan, CV, atau firma, aturannya berbeda lagi. Bentuk-bentuk ini dijelaskan di perbedaan CV, firma, dan PT. Pada usaha perorangan, pembeli biasanya membeli aset dan nama usaha.

Dasar hukum yang perlu diketahui

Perjanjian jual beli tunduk pada KUHPerdata, antara lain syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan kekuatan mengikat dalam Pasal 1338. Untuk PT berlaku UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur antara lain pemindahan hak atas saham, pencatatan dalam daftar pemegang saham, dan pemberitahuan perubahan kepada kementerian yang membidangi hukum. Aturan teknis perubahan data perseroan diperiksa pada peraturan kementerian terkait dan sistem administrasi badan hukum.

Anggaran dasar perseroan juga penting. Sering ada ketentuan bahwa pemegang saham lain berhak lebih dahulu membeli saham yang hendak dijual, atau bahwa penjualan harus mendapat persetujuan organ tertentu. Mengabaikan anggaran dasar dapat membuat transaksi dipersoalkan.

Uji tuntas: memeriksa sebelum membayar

Uji tuntas (dalam bahasa Inggris due diligence) adalah pemeriksaan menyeluruh atas kondisi hukum, keuangan, dan operasional usaha sebelum transaksi. Pembeli yang melewatkan tahap ini mengambil risiko besar. Hal yang diperiksa:

1. Status badan usaha. Akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pengesahan badan hukum, dan susunan pengurus serta pemegang saham.
2. Kepemilikan aset. Sertifikat tanah dan bangunan, bukti kepemilikan kendaraan dan mesin, serta apakah aset dijaminkan. Pelajari cek sertifikat tanah sebelum membeli.
3. Utang dan kewajiban. Pinjaman bank, utang dagang, tunggakan sewa, dan jaminan yang diberikan. Minta daftar tertulis dan konfirmasi pihak kreditur.
4. Sengketa. Perkara di pengadilan, somasi, atau laporan yang berjalan.
5. Perizinan. Nomor induk berusaha dan izin sektor tertentu. Pastikan izin berlaku dan dapat dialihkan atau dimohonkan ulang. Baca NIB dan izin usaha UMKM.
6. Kontrak penting. Sewa tempat, pemasok, pelanggan besar, dan perjanjian kerja. Periksa klausul yang melarang pengalihan.
7. Karyawan. Status kerja, hak yang belum dibayar, dan kepesertaan jaminan sosial.
8. Kekayaan intelektual. Pendaftaran merek, hak cipta, dan siapa pemiliknya. Lihat pendaftaran merek dagang.
9. Kondisi keuangan. Laporan keuangan, pembukuan, dan kewajiban pajak. Pertanyaan perpajakan sebaiknya diserahkan kepada konsultan pajak.

Penjual yang terbuka tidak akan keberatan diperiksa. Penjual yang menolak memberi dokumen atau mendesak segera membayar adalah tanda bahaya.

Isi perjanjian jual beli usaha

Perjanjian yang kuat bukan sekadar harga dan tanggal. Pembeli perlu memastikan perjanjian memuat:

• Objek jual beli yang rinci, termasuk daftar aset dan lampirannya.
• Harga, cara bayar, dan jadwal, dengan pembayaran bertahap yang dikaitkan dengan tahap pemenuhan syarat.
• Pernyataan dan jaminan penjual, misalnya bahwa aset bebas sengketa, tidak ada utang di luar daftar, dan seluruh izin sah.
• Ganti rugi bila pernyataan penjual terbukti salah.
• Syarat yang harus dipenuhi sebelum transaksi selesai, misalnya persetujuan pemegang saham atau pihak ketiga.
• Larangan bersaing: penjual tidak membuka usaha serupa dalam jangka dan wilayah tertentu.
• Masa transisi, termasuk bantuan penjual memperkenalkan pelanggan dan pemasok.
• Penyelesaian sengketa, misalnya musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan tertentu.

Baca syarat sah perjanjian dan klausul denda dan ganti rugi wanprestasi sebagai pelengkap.

Langkah pengalihan saham

Bila yang dibeli adalah saham PT, tahapan umumnya:

1. Periksa anggaran dasar mengenai hak lebih dahulu membeli dan persetujuan yang diperlukan.
2. Susun perjanjian jual beli saham dan, bila diperlukan, perjanjian pengikatan lebih dulu.
3. Dapatkan persetujuan yang diwajibkan, misalnya dari pemegang saham lain atau organ perseroan.
4. Buat akta pemindahan hak atas saham.
5. Catat pemindahan dalam daftar pemegang saham perseroan.
6. Laporkan perubahan ke kementerian yang membidangi hukum melalui notaris, sesuai ketentuan.
7. Bila ada perubahan pengurus, ubah susunan direksi dan komisaris melalui keputusan pemegang saham.
8. Lakukan serah terima dokumen, rekening, akses sistem, dan aset.

Tahapan teknis lebih lanjut dibahas di pengalihan saham dan perubahan pengurus PT dan langkah mendirikan PT. Untuk perubahan besar seperti merger atau akuisisi, baca merger, akuisisi, dan pengambilalihan PT.

Contoh: Bu J membeli 100 persen saham sebuah PT bengkel dari pemilik lama. Sebelum membayar, ia meminta daftar utang dan memeriksa akta perusahaan. Ia menemukan bahwa tanah bengkel masih atas nama pribadi pemilik, bukan perusahaan, dan ada utang kepada pemasok yang belum dicatat. Bu J menegosiasikan agar tanah dialihkan dahulu, utang dilunasi pemilik lama, dan sebagian pembayaran ditahan hingga semua syarat terpenuhi. Tanpa uji tuntas, ia akan membayar penuh dan menanggung utang itu sebagai pemilik baru.

Jual aset: hal khusus

Dalam jual beli aset, setiap jenis aset punya cara pengalihan sendiri.

• Tanah dan bangunan harus dialihkan melalui akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan didaftarkan di kantor pertanahan. Baca jual beli tanah: AJB dan balik nama.
• Kendaraan dialihkan dengan perubahan data kepemilikan di kantor samsat.
• Merek dan hak cipta dialihkan dengan perjanjian tertulis dan dicatatkan sesuai ketentuan.
• Kontrak dengan pihak ketiga (sewa, pemasok) umumnya memerlukan persetujuan pihak lawan untuk pengalihan.
• Perizinan usaha terkait orang atau badan tertentu dan sering tidak dapat dipindahkan begitu saja; pembeli mungkin harus mengajukan izin sendiri.
• Karyawan tidak berpindah otomatis. Hak pekerja diatur peraturan ketenagakerjaan, sehingga alih kerja perlu dikelola dengan tertib.

Karena banyaknya pengalihan terpisah, jual aset biasanya lebih lambat tetapi lebih terukur risikonya.

Tanda bahaya yang sering muncul

Beberapa temuan saat uji tuntas patut membuat pembeli berhenti dan menghitung ulang:

• Pembukuan yang tidak teratur. Penjual hanya menunjukkan catatan tulisan tangan atau tangkapan layar, tanpa laporan keuangan yang konsisten.
• Aset atas nama pribadi. Tanah, mesin, atau kendaraan yang dipakai usaha ternyata atas nama pemilik pribadi atau keluarganya, bukan perusahaan.
• Pelanggan atau pemasok bergantung pada satu orang. Bila hubungan bisnis hanya melekat pada pemilik lama, nilainya akan turun ketika ia pergi.
• Izin sudah mati. Izin usaha tidak diperpanjang atau tidak sesuai kegiatan sebenarnya.
• Tunggakan kewajiban. Gaji karyawan, iuran jaminan sosial, atau sewa yang belum dibayar.
• Penjual terburu-buru. Tekanan agar segera menandatangani dengan alasan ada pembeli lain.

Setiap tanda bahaya tidak harus berarti transaksi dibatalkan. Namun ia sebaiknya tercermin dalam penurunan harga, penambahan jaminan, atau penundaan pembayaran.

Peran notaris dan advokat

Transaksi usaha yang bernilai besar sebaiknya melibatkan notaris untuk pembuatan akta dan pengurusan perubahan data badan hukum, serta advokat untuk menyusun dan menegosiasikan perjanjian. Notaris memastikan formalitas terpenuhi, sedangkan advokat melindungi kepentingan klien dalam isi perjanjian. Ingatlah bahwa notaris bersikap netral dan tidak mewakili salah satu pihak. Bila Anda sebagai pembeli ingin dilindungi dalam negosiasi, Anda memerlukan penasihat sendiri. Baca akta notaris dan kekuatan pembuktian dan pengaduan terhadap notaris dan PPAT bila terjadi masalah.

Pembelian bertahap dan opsi

Tidak semua pembelian dilakukan sekaligus. Dalam praktik, pembeli kadang membeli sebagian saham dahulu, lalu sisanya setelah target tertentu tercapai, atau mengambil opsi untuk membeli di kemudian hari. Pola ini mengurangi risiko, tetapi perlu diatur dengan rinci: harga setiap tahap, hak suara selama masa transisi, dan apa yang terjadi bila target tidak tercapai. Pembelian sebagian saham juga membuat pembeli menjadi pemegang saham minoritas dengan hak yang terbatas; pelajari RUPS dan hak pemegang saham dan sengketa antarpemegang saham dan deadlock.

Menjaga bukti dan arsip transaksi

Apa pun hasil uji tuntas, simpan seluruh arsip transaksi minimal selama jangka waktu yang diperlukan untuk menghadapi klaim: perjanjian final, lampiran daftar aset, bukti pembayaran, akta, korespondensi negosiasi, dan hasil uji tuntas. Bila di kemudian hari muncul utang atau sengketa yang tidak diungkapkan penjual, dokumen-dokumen inilah yang membuktikan apa yang dinyatakan penjual sebelum transaksi. Susun arsip dalam urutan waktu dan beri indeks sederhana.

Perlindungan dalam pembayaran

Cara pembayaran memengaruhi keamanan pembeli.

• Hindari membayar penuh sebelum syarat selesai.
• Gunakan rekening perusahaan atau rekening penampung (escrow) dengan bantuan notaris bila nilai besar.
• Tahan sebagian pembayaran untuk jangka tertentu sebagai jaminan bila ada utang tersembunyi yang muncul.
• Simpan bukti setiap pembayaran dan minta kuitansi.
• Catat serah terima dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak.

Bila penjual wanprestasi atau pernyataannya terbukti bohong, pembeli dapat menempuh somasi dan gugatan. Baca somasi dan wanprestasi dan uang muka hangus dan pembatalan pembelian.

Masa transisi setelah transaksi

Setelah akta ditandatangani dan pembayaran diterima, pekerjaan pembeli belum selesai. Masa 30 sampai 90 hari pertama menentukan apakah bisnis berjalan mulus. Hal yang perlu dilakukan: mengganti pengelola rekening bank dan akses sistem, memberi tahu pelanggan dan pemasok tentang perubahan kepemilikan, memperbarui tanda tangan wewenang di bank, memeriksa ulang persediaan barang dibandingkan daftar serah terima, dan memastikan karyawan mengetahui struktur baru. Catat setiap temuan yang menyimpang dari pernyataan penjual dan sampaikan secara tertulis dalam jangka waktu yang diatur perjanjian, karena klaim ganti rugi biasanya dibatasi tenggat tertentu.

Kesalahan umum

• Membayar uang muka besar sebelum uji tuntas.
• Percaya pada pengakuan lisan bahwa "tidak ada utang".
• Tidak memeriksa apakah aset dijaminkan ke bank.
• Mengabaikan anggaran dasar dan hak pemegang saham lain.
• Tidak mengurus perubahan data di kementerian hukum sehingga pemilik baru tidak tercatat.
• Tidak mengatur larangan bersaing, sehingga penjual membuka usaha serupa di sebelah.
• Menyamakan jual beli saham dengan jual beli aset.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah jual beli saham sah bila hanya lewat surat biasa? Perjanjian tetap mengikat para pihak, tetapi pemindahan hak atas saham perlu memenuhi ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, termasuk akta, pencatatan, dan pemberitahuan. Tanpa itu, posisi pembeli terhadap perseroan dan pihak ketiga lemah.

Bolehkah menjual saham tanpa persetujuan pemegang saham lain? Bergantung pada anggaran dasar. Sering ada ketentuan yang memberi pemegang saham lain hak lebih dahulu membeli atau mensyaratkan persetujuan. Baca anggaran dasar sebelum bernegosiasi.

Bagaimana jika ternyata ada utang setelah saya membeli? Bila utang tidak diungkapkan dan perjanjian memuat pernyataan dan jaminan penjual, pembeli dapat menuntut ganti rugi sesuai perjanjian. Karena itu klausul tersebut krusial. Tanpa klausul itu, pembeli lebih sulit mengalihkan beban.

Ringkasan

Membeli bisnis dapat dilakukan dengan membeli aset atau saham. Jual beli saham mengalihkan seluruh hak dan kewajiban perusahaan, sehingga uji tuntas atas status badan hukum, aset, utang, sengketa, izin, dan kontrak wajib dilakukan. Susun perjanjian dengan pernyataan dan jaminan penjual, tahan sebagian pembayaran bila perlu, buat akta pemindahan hak, catat dalam daftar pemegang saham, dan laporkan perubahan ke kementerian hukum. Libatkan notaris dan advokat untuk transaksi bernilai besar.

Dasar hukum

• KUHPerdata (BW) Pasal 1320 dan Pasal 1338 tentang syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian.
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baca juga

• Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus: Akta, RUPS, dan Pelaporan
• Perbedaan CV, Firma, dan PT: Tanggung Jawab, Modal, dan Pajak
• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.