Sengketa Antarpemegang Saham dan Deadlock: Jalan Keluar Menurut Hukum

Apa itu deadlock

Deadlock terjadi ketika organ perseroan, biasanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau direksi, tidak dapat mengambil keputusan karena pihak-pihak yang berhak menentukan terbelah sama kuat. Contoh paling umum adalah PT dengan dua pemegang saham masing-masing lima puluh persen. Tidak ada pihak yang menguasai suara mayoritas, sehingga usulan satu pihak selalu diblokir pihak lain.

Deadlock bukan sekadar beda pendapat. Ia menjadi masalah hukum ketika keputusan penting tidak dapat diambil dalam waktu lama, misalnya pengangkatan direksi, persetujuan laporan keuangan, penambahan modal, atau pembagian laba. Akibatnya perseroan lumpuh, kreditor dan karyawan ikut terdampak, dan nilai usaha merosot.

Penyebab yang paling sering

Beberapa pola yang berulang pada PT kecil dan keluarga:

• Komposisi saham seimbang (50:50) tanpa mekanisme pemecah kebuntuan.
• Anggaran dasar yang mensyaratkan persetujuan semua pemegang saham untuk banyak keputusan.
• Pemegang saham yang memegang hak veto, misalnya dengan syarat kuorum yang hanya terpenuhi bila ia hadir.
• Perbedaan visi: satu pihak ingin menahan laba untuk ekspansi, pihak lain ingin dividen.
• Perselisihan pribadi atau keluarga yang merembes ke urusan usaha.
• Salah satu pihak merasa disingkirkan dari pengelolaan atau tidak mendapat informasi.
• Pewarisan saham ke beberapa ahli waris yang berbeda pandangan.

Pola ini menunjukkan bahwa banyak deadlock sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak awal, saat anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham dirancang.

Periksa dulu dokumen yang mengikat

Langkah pertama bukan mengirim somasi, melainkan membaca dokumen. Tiga dokumen menentukan jalan keluar:

Banyak perjanjian pemegang saham yang baik memuat tahapan penyelesaian: perundingan antarpemilik, mediasi, lalu skema pembelian saham oleh salah satu pihak. Bila dokumen seperti itu ada, ikutilah urutannya. Melompat langsung ke pengadilan dapat dianggap melanggar perjanjian.

Jalan keluar di luar pengadilan

Sebagian besar deadlock lebih cepat selesai tanpa gugatan. Pilihan yang lazim:

1. Perundingan tertulis. Para pihak menyampaikan posisi, kepentingan, dan usulan secara tertulis, sehingga ada rekam jejak. Perundingan lisan mudah diperdebatkan di kemudian hari.
2. Mediasi. Pihak netral membantu merumuskan kesepakatan. Mediator tidak memutus. Gambaran umumnya ada di Mediator dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
3. Penilaian independen. Penilai usaha atau akuntan menetapkan nilai wajar perusahaan, sehingga perundingan harga saham memiliki dasar.
4. Pembelian saham oleh salah satu pihak (buy-out). Salah satu pemegang saham membeli saham pihak lain dengan harga yang disepakati atau ditetapkan penilai.
5. Pembelian bersyarat. Beberapa perjanjian memakai mekanisme di mana satu pihak menawarkan harga dan pihak lain wajib memilih membeli atau menjual pada harga itu. Mekanisme semacam ini hanya sah bila disepakati lebih dulu dalam perjanjian.
6. Penjualan kepada pihak ketiga. Para pemegang saham bersama-sama menjual perusahaan atau sahamnya.
7. Pembagian usaha. Usaha dipisah, misalnya satu unit untuk tiap pihak, bila memungkinkan.

Pembelian saham harus tetap mematuhi aturan pengalihan saham dalam anggaran dasar, seperti hak lebih dulu bagi pemegang saham lain, dan dituangkan dalam akta serta dilaporkan sesuai ketentuan. Rinciannya ada di Pengalihan Saham dan Perubahan Pengurus PT.

Hak yang dimiliki pemegang saham menurut UU PT

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberi beberapa upaya hukum bagi pemegang saham yang dirugikan.

Gugatan terhadap perseroan. Pemegang saham dapat menggugat perseroan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan perseroan bila dirugikan oleh tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, atau komisaris.

Permintaan pembelian saham. Pemegang saham yang tidak setuju atas tindakan tertentu, seperti perubahan anggaran dasar yang merugikan, pengalihan atau penjaminan kekayaan lebih dari lima puluh persen kekayaan bersih, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dapat meminta perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar. Hak ini terbatas pada tindakan yang disebut undang-undang, jadi tidak otomatis berlaku untuk setiap perselisihan.

Permohonan pemeriksaan. Pemegang saham dengan saham berhak suara paling sedikit sepersepuluh dari seluruh saham berhak suara, baik sendiri maupun bergabung dengan pemegang saham lain, dapat memohon pemeriksaan perseroan ke pengadilan bila ada dugaan perbuatan melawan hukum oleh perseroan, direksi, atau komisaris yang merugikan. Pengadilan dapat menolak permohonan yang tidak beralasan atau diajukan dengan itikad buruk.

Gugatan derivatif. Pemegang saham yang memiliki paling sedikit sepersepuluh dari seluruh saham berhak suara dapat menggugat atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan perseroan. Gugatan ini disebut derivatif karena hak gugat pada dasarnya milik perseroan, dan yang menerima hasilnya adalah perseroan, bukan pemegang saham pribadi. Tata caranya perlu diperiksa pada teks resmi.

Pembubaran lewat pengadilan. UU PT membuka kemungkinan perseroan dibubarkan atas putusan pengadilan pada alasan tertentu, termasuk atas permohonan pihak yang berkepentingan. Ini upaya terakhir karena akibatnya mengakhiri usaha.

Perbandingan pilihan penyelesaian

Gugatan hampir selalu lebih mahal dan lama dibanding perundingan. Selama perkara berjalan, usaha tetap harus hidup. Para pihak yang mengejar kemenangan mutlak sering kehilangan nilai usaha itu sendiri.

Menetapkan harga saham

Harga adalah titik paling sulit dalam skema pembelian. Beberapa hal yang membantu:

• Gunakan penilai independen yang disepakati kedua pihak.
• Sepakati metode penilaian lebih dahulu, misalnya berdasarkan aset bersih atau arus kas, agar tidak diperdebatkan sesudahnya.
• Perhitungkan utang, piutang, dan kewajiban kepada pemegang saham.
• Putuskan apakah ada diskon untuk saham minoritas atau premi untuk saham pengendali.
• Atur cara pembayaran: tunai, cicilan, atau campuran, serta jaminan atas cicilan.

Selisih penilaian sering menjadi alasan skema gagal, sehingga sepakat soal metode lebih penting daripada sepakat soal angka di awal.

Contoh: Sebuah PT dimiliki oleh Andi dan Budi, masing-masing lima puluh persen. Andi ingin memperluas usaha dengan pinjaman bank, sedangkan Budi menolak sehingga RUPS tidak menghasilkan keputusan selama setahun. Perjanjian pemegang saham mereka mengatur bahwa sengketa dimulai dengan perundingan dan mediasi. Setelah mediasi, Budi bersedia menjual sahamnya kepada Andi dengan harga yang ditetapkan penilai independen, dibayar dalam tiga cicilan. Keduanya menandatangani akta pengalihan, dan perubahan susunan pemegang saham dilaporkan. Tanpa perjanjian dan mediasi, perkara kemungkinan berakhir di pengadilan dengan hasil yang tidak pasti.

Langkah bila perundingan buntu

1. Kumpulkan dokumen. Akta, anggaran dasar, daftar pemegang saham, risalah RUPS, perjanjian pemegang saham, laporan keuangan.
2. Catat kronologi. Tanggal rapat yang gagal, usulan yang ditolak, dan akibat bagi perusahaan.
3. Kirim surat resmi. Ajukan usulan penyelesaian dan minta jawaban dalam waktu tertentu.
4. Gunakan mekanisme dalam perjanjian. Mediasi, arbitrase, atau hak beli, sesuai yang disepakati.
5. Pilih upaya hukum yang tepat. Gugatan, permohonan pemeriksaan, atau gugatan derivatif, tergantung masalahnya.
6. Jaga kelangsungan usaha. Pastikan kewajiban kepada karyawan, pajak, dan kreditor tetap berjalan agar tidak menimbulkan masalah baru.

Bila perjanjian memuat klausul arbitrase, sengketa dapat wajib diselesaikan melalui arbitrase dan bukan pengadilan negeri. Pembahasannya ada di Arbitrase dan Klausul Arbitrase.

Direksi, komisaris, dan RUPS selama sengketa

Deadlock di tingkat pemegang saham tidak menghentikan kewajiban direksi. Direksi yang sah tetap mengurus perseroan dan mewakilinya, sesuai anggaran dasar, sampai ada keputusan sah yang menggantikannya. Direksi yang juga pemegang saham dalam sengketa perlu berhati-hati agar tidak memakai kewenangannya untuk menguntungkan satu kubu. Kepentingan perseroan harus diutamakan, dan tindakan yang merugikan perseroan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi.

Pemegang saham yang merasa suaranya tidak didengar dapat meminta penyelenggaraan RUPS. UU PT memungkinkan pemegang saham dengan jumlah saham tertentu, yaitu sepersepuluh dari seluruh saham berhak suara atau jumlah lain menurut anggaran dasar, meminta direksi atau komisaris memanggil RUPS. Bila permintaan tidak ditindaklanjuti, jalur ke pengadilan negeri tersedia. Rincian tenggat dan tata caranya perlu diperiksa pada teks resmi. Baca juga RUPS dan Hak Pemegang Saham.

Isi kesepakatan damai

Bila para pihak sepakat, kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam dokumen yang rinci agar tidak memicu sengketa baru. Hal yang lazim dimuat:

• Siapa yang keluar dan siapa yang tetap, beserta jumlah saham yang dialihkan.
• Harga, cara pembayaran, jadwal cicilan, dan jaminan pembayaran.
• Pengunduran diri dari jabatan direksi atau komisaris dan serah terima dokumen.
• Pembebasan dan pelunasan (release) atas tuntutan timbal balik, dengan batas yang jelas.
• Pengaturan utang pemegang saham kepada perseroan atau sebaliknya.
• Larangan bersaing dan kewajiban menjaga kerahasiaan untuk jangka waktu wajar.
• Cara penyelesaian jika kesepakatan dilanggar.

Kesepakatan peralihan saham tetap perlu diwujudkan dalam akta dan dilaporkan sesuai ketentuan, sehingga data resmi perseroan sesuai kenyataan. Jika perkara sudah di pengadilan, perdamaian dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian, sebagaimana dijelaskan di Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading.

Mencegah deadlock sejak awal

Kebuntuan lebih murah dicegah daripada diselesaikan. Beberapa klausul yang sering dipakai pada perjanjian pemegang saham:

• Tahapan penyelesaian sengketa yang jelas, dari perundingan sampai mediasi atau arbitrase.
• Hak beli lebih dulu atau hak jual bersama saat salah satu pihak ingin keluar.
• Daftar keputusan yang memerlukan persetujuan bersama dan daftar keputusan yang bisa diambil direksi sendiri.
• Mekanisme penilaian saham yang disepakati sejak awal.
• Ketentuan tentang pewarisan saham dan pengalihan kepada pihak ketiga.
• Pembagian peran yang tegas antara pemilik dan manajemen.

Menyusun perjanjian seperti ini terasa tidak nyaman saat hubungan masih harmonis, tetapi di sanalah nilainya paling besar.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunggu terlalu lama hingga usaha merugi sebelum bertindak.
• Mengambil keputusan sepihak tanpa RUPS, yang membuat keputusan itu rawan dibatalkan.
• Menahan informasi atau dokumen dari pemegang saham lain.
• Menguras kas perusahaan untuk kepentingan pribadi selama perselisihan.
• Menjual saham tanpa memeriksa hak beli lebih dulu dalam anggaran dasar.
• Mengajukan gugatan tanpa lebih dulu menempuh langkah yang diwajibkan dalam perjanjian.
• Mencampuradukkan sengketa pribadi dan sengketa usaha.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemegang saham minoritas dapat memaksa keluar dengan harga yang adil? Tidak otomatis. Hak meminta saham dibeli hanya berlaku untuk tindakan tertentu menurut UU PT. Di luar itu, jalan keluarnya bergantung pada perjanjian, perundingan, atau upaya hukum lain seperti gugatan atas tindakan yang tidak adil.

Apakah deadlock otomatis membuat PT bisa dibubarkan? Tidak. Pembubaran melalui pengadilan merupakan upaya terakhir dan memerlukan alasan menurut undang-undang. Pengadilan lebih dulu akan menilai apakah masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah.

Siapa yang menjalankan perusahaan selama sengketa? Direksi yang masih sah tetap bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari sesuai anggaran dasar. Jika direksi tidak ada atau tidak berfungsi, keadaan menjadi lebih rumit dan perlu penetapan melalui RUPS atau pengadilan.

Ringkasan

Deadlock adalah kebuntuan keputusan pada PT, biasanya karena komposisi saham seimbang atau syarat suara yang berat. Mulailah dengan membaca anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham, lalu tempuh perundingan tertulis dan mediasi. Skema pembelian saham dengan harga dari penilai independen sering menjadi jalan keluar paling praktis. Bila gagal, UU PT menyediakan gugatan, permohonan pemeriksaan, gugatan derivatif, dan pembubaran sebagai upaya terakhir. Cegah sejak awal dengan perjanjian pemegang saham yang jelas, dan konsultasikan dengan advokat sebelum mengambil langkah hukum.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perubahannya.
• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Baca juga

• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus: Akta, RUPS, dan Pelaporan
• Pembubaran dan Likuidasi PT: Alasan, Peran Likuidator, dan Tahapannya
• Arbitrase dan Klausul Arbitrase: Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan
• Mediator dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.