Pembubaran dan Likuidasi PT: Alasan, Peran Likuidator, dan Tahapannya

PT yang sudah tidak dijalankan tidak otomatis hilang. Perseroan harus dibubarkan dan dilikuidasi secara resmi. Bila tidak, kewajiban pajak, laporan, dan tanggung jawab pengurus tetap berjalan. Artikel ini menjelaskan alasan, tahapan, dan peran likuidator.

Pembubaran dan likuidasi: dua tahap

Banyak orang mengira PT "tutup" begitu usaha berhenti. Padahal hukum membedakan dua tahap. Pembubaran adalah keputusan atau peristiwa yang mengakhiri aktivitas usaha PT. Likuidasi adalah proses penyelesaian: membereskan harta, membayar utang, dan membagi sisa kepada pemegang saham. Status badan hukum PT baru berakhir setelah likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima. Aturannya terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Bab X, mulai Pasal 142.

Alasan PT bubar

Menurut Pasal 142 ayat 1 UU PT, perseroan bubar karena:

1. Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Berakhirnya jangka waktu pendirian yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Penetapan pengadilan.
4. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang inkracht, karena harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan.
5. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang) sesuai undang-undang kepailitan.
6. Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melikuidasi.

Pembubaran karena penetapan pengadilan dapat dimohonkan oleh kejaksaan (atas dasar kepentingan umum), pihak berkepentingan (misalnya karena cacat hukum dalam akta pendirian), serta pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris (bila perseroan tidak mungkin dilanjutkan) (Pasal 146). Alasan pengadilan membubarkan antara lain perseroan melakukan pelanggaran kepentingan umum, tidak mungkin dilanjutkan, atau terbukti cacat dalam akta pendirian.

Pembubaran oleh RUPS

RUPS yang membahas pembubaran memerlukan kuorum yang tinggi. Menurut Pasal 89, RUPS untuk pembubaran sah bila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga perempat bagian dari seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan sah bila disetujui paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Karena angka-angka ini, pemegang saham minoritas yang cukup besar dapat menghalangi pembubaran. Bagaimana RUPS bekerja dibahas di RUPS dan hak pemegang saham.

Keputusan pembubaran memuat, antara lain, penunjukan likuidator. Bila RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator (Pasal 142 ayat 3).

Akibat pembubaran

• Perseroan tetap ada untuk keperluan likuidasi dan memakai nama "dalam likuidasi" di belakang namanya (Pasal 143).
• Perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru, kecuali yang diperlukan untuk membereskan kekayaan.
• Direksi tidak lagi berwenang mengurus; wewenang beralih kepada likuidator.
• Bila kewajiban pemberitahuan dan pengumuman tidak dilakukan, pembubaran tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Tugas likuidator

Likuidator adalah pihak yang ditunjuk untuk memberesi kekayaan perseroan. Menurut Pasal 149, tugasnya mencakup:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.
3. Pembayaran kepada para kreditor.
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Likuidator juga wajib mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran. Dalam waktu 30 hari sejak pembubaran, likuidator wajib mengumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, serta memberitahukan kepada Menteri (Pasal 147). Pengumuman berisi pembubaran, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan. Kreditor yang mengajukan tagihan setelah jangka waktu tersebut dapat kehilangan kesempatan menagih dari sisa kekayaan yang sudah dibagikan.

Likuidator bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahannya dalam melakukan pemberesan, baik kepada perseroan maupun kepada pihak ketiga. Dalam praktik, likuidator sering berasal dari direksi, tetapi dapat juga pihak independen seperti akuntan atau advokat bila perseroan besar atau sengketa tinggi.

Tahapan praktis

1. RUPS memutuskan pembubaran dan menunjuk likuidator. Hasil dituangkan dalam akta notaris atau risalah sesuai ketentuan.
2. Pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem AHU Online dan pengumuman dalam surat kabar serta Berita Negara dalam 30 hari.
3. Pemberitahuan kepada kreditor dan pengumuman tata cara pengajuan tagihan.
4. Pendataan harta dan utang. Likuidator membuat neraca likuidasi dan memeriksa kontrak, karyawan, sewa, pajak, dan perkara.
5. Penagihan piutang dan penjualan aset.
6. Pembayaran utang dengan urutan yang sesuai hukum. Kewajiban tertentu, seperti upah karyawan dan pajak, memiliki kedudukan khusus.
7. Pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham sesuai kepemilikan atau anggaran dasar.
8. Laporan akhir likuidasi diajukan kepada RUPS atau pengadilan untuk memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Pasal 152 mengatur pemberitahuan kepada Menteri).
9. Pencatatan berakhirnya status badan hukum oleh Menteri dan penghapusan nama PT dari daftar perseroan.
10. Pengumuman hasil akhir dalam surat kabar.

Tanyakan kepada notaris atau advokat apakah ada batas waktu yang berlaku untuk menyelesaikan likuidasi dalam kasus Anda. Pada praktiknya, likuidasi yang dibiarkan menggantung memperpanjang kewajiban pelaporan dan risiko bagi pengurus.

Pajak, perizinan, dan ketenagakerjaan

Pembubaran bukan hanya urusan hukum perusahaan:

• Pajak: perseroan perlu menyelesaikan pembukuan, melapor SPT (surat pemberitahuan tahunan pajak), melunasi utang pajak, dan mengajukan penghapusan NPWP dan status pengusaha kena pajak (PKP) sesuai ketentuan perpajakan. Pemeriksaan pajak sering dilakukan sebelum penghapusan.
• Perizinan: NIB dan izin sektor dicabut atau dibatalkan melalui sistem perizinan. Periksa kewajiban pelaporan penutupan.
• Ketenagakerjaan: pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan tutup memerlukan pemenuhan hak karyawan sesuai aturan (lihat PHK karena perusahaan tutup). Pesangon dan upah terutang umumnya didahulukan atas kreditor tertentu menurut ketentuan.
• BPJS: penyelesaian kepesertaan.
• Aset dan jaminan: aset yang dijaminkan kepada bank dibereskan sesuai perjanjian (lihat hak tanggungan).

Contoh: Tiga pemegang saham PT penerbit buku memutuskan membubarkan perseroan karena merugi tiga tahun berturut-turut. RUPS dihadiri seluruh pemegang saham dan semuanya setuju. Direksi ditunjuk sebagai likuidator. Dalam 30 hari mereka mengumumkan di surat kabar dan Berita Negara, serta memberitahukan kepada Menteri. Likuidator menagih piutang kepada toko, menjual stok sisa dan peralatan, membayar pesangon karyawan dan utang percetakan, lalu membagi sisa uang kepada pemegang saham. Terakhir, pertanggungjawaban diterima RUPS dan nama PT dihapus dari daftar perseroan.

Menimbang: bubarkan atau hidupkan kembali

Sebelum memutuskan membubarkan, pemegang saham sebaiknya menimbang alternatif. PT yang masih memiliki izin berharga, merek, atau hubungan dagang dapat dipertahankan dengan pengurus baru, dijual sahamnya, atau digabungkan dengan perseroan lain. Pembubaran cocok bila usaha tidak memiliki prospek, atau pemegang saham ingin menutup rantai kewajiban dan biaya administrasi tahunan. Hitunglah biaya pembubaran, termasuk honorarium notaris, pengumuman surat kabar, jasa akuntan, serta pajak atas penjualan aset, lalu bandingkan dengan biaya mempertahankan perseroan yang tidak aktif.

Pembubaran PT perorangan

PT perorangan UMK memiliki mekanisme pembubaran yang disederhanakan melalui pernyataan pembubaran secara elektronik oleh pendiri, dengan kewajiban tetap membereskan utang dan memenuhi ketentuan pajak (lihat PT perorangan).

Pembubaran karena pailit atau PKPU

Pembubaran tidak selalu sukarela. Perseroan yang tidak mampu membayar utang dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, atau perseroan sendiri dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, disingkat PKPU (lihat PKPU). Dalam kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh kurator (pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus harta pailit) di bawah pengawasan hakim pengawas, bukan oleh likuidator. Direksi kehilangan wewenang mengurus harta yang masuk harta pailit. Perseroan yang sudah menunggak utang besar sebaiknya tidak buru-buru membagikan aset kepada pemegang saham; tindakan seperti itu bisa dipersoalkan oleh kurator atau kreditor (lihat PKPU dan pailit).

Pertanyaan yang sering muncul

Berapa lama proses pembubaran? Tergantung jumlah aset, utang, perkara, dan kelengkapan dokumen. Perseroan kecil tanpa utang dapat selesai lebih cepat, sedangkan perseroan dengan banyak kreditor bisa lama. Hindari janji waktu pasti.

Apakah pemegang saham menanggung utang yang tersisa? Pada prinsipnya tidak melebihi sahamnya, tetapi pemegang saham yang menerima pembagian sisa harta sebelum utang lunas dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengurus yang lalai juga dapat bertanggung jawab.

Bolehkah PT tidak aktif saja? Secara hukum PT tetap ada dan kewajiban pelaporan serta pajak berjalan. PT yang tidak aktif namun tidak dibubarkan bisa terus menanggung kewajiban administrasi dan pajak.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membiarkan PT tidak aktif bertahun-tahun tanpa dibubarkan, sehingga kewajiban laporan dan pajak menumpuk.
• Menganggap penutupan kantor sama dengan pembubaran.
• Tidak mengumumkan pembubaran dan tidak memberi tahu kreditor.
• Membagi sisa harta sebelum utang dibayar.
• Melakukan transaksi baru setelah pembubaran.
• Tidak menyelesaikan pajak dan penghapusan NPWP.
• Tidak menyelesaikan hak karyawan.
• Melupakan pertanggungjawaban likuidator sehingga status badan hukum tetap ada.
• Tidak menyimpan dokumen perseroan setelah likuidasi, padahal dokumen perusahaan wajib disimpan untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dokumen perusahaan, dan dibutuhkan bila ada pemeriksaan pajak atau gugatan belakangan.
• Mengira pengumuman cukup di media sosial, padahal UU PT menyebut surat kabar dan Berita Negara.

Ringkasan

PT bubar karena keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu, penetapan pengadilan, atau sebab lain dalam UU PT. Setelah bubar, likuidasi dilakukan oleh likuidator: mengumumkan, mencatat harta, membayar utang, dan membagi sisa kepada pemegang saham. Status badan hukum berakhir setelah pertanggungjawaban diterima dan dicatat oleh Menteri. Selesaikan pajak, perizinan, dan hak karyawan, dan jangan membiarkan PT tidak aktif tanpa penyelesaian.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain Pasal 89, 142, 143, 146, 147, 149, dan 152.
• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
• PP No. 8 Tahun 2021 tentang pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• PHK karena Efisiensi, Perusahaan Tutup, atau Pailit: Hak Pekerja dan Syaratnya
• Usaha berhenti, utang belum tentu ikut berhenti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.