Foto Disebarkan Tanpa Izin: Hak atas Gambar Pribadi dan Cara Menghapus Konten

Apakah ada hak atas gambar pribadi

Indonesia tidak memiliki satu pasal tunggal bernama "hak atas gambar". Perlindungannya tersebar di beberapa undang-undang. Foto yang memperlihatkan wajah dan identitas seseorang termasuk data pribadi. Foto juga termasuk informasi elektronik. Foto seseorang disebut "potret" dalam hukum hak cipta. Tiga sudut pandang ini sering dipakai bersama.

• Sudut data pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi data pribadi, termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Pemilik data berhak mengetahui tujuan pemakaiannya dan dapat meminta penghentian pemrosesan, dengan batasan tertentu. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per September 2026, sehingga penegakan sering lewat jalur lain.
• Sudut hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur potret. Menurut ringkasan Hukumonline, pemanfaatan potret untuk keperluan komersial, seperti iklan, memerlukan persetujuan orang yang dipotret.
• Sudut informasi elektronik. UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, terakhir UU No. 1 Tahun 2024) mengatur informasi elektronik, termasuk hak orang meminta penghapusan informasi yang tidak relevan lewat penetapan pengadilan. Sebagian ketentuan pidana lama dalam UU ITE telah beralih ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU 1/2023).

Selain itu, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain, dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi. Gambaran umumnya ada di perbuatan melawan hukum, gugatan.

Tidak semua penyebaran foto melanggar hukum

Penting untuk membedakan keadaan. Beberapa situasi yang pada umumnya tidak melanggar:

• Foto diambil di ruang publik sebagai bagian latar suasana, tanpa fokus pada satu orang dan tanpa tujuan merendahkan.
• Foto yang dibuat dengan persetujuan jelas atau tersirat untuk keperluan tertentu, misalnya foto acara.
• Foto yang dipakai untuk kepentingan umum yang sah, seperti pemberitaan, selama tidak menyalahi kode etik dan tidak merendahkan.

Sebaliknya, situasi yang rawan melanggar:

• Foto diunggah dengan keterangan yang mempermalukan, menuduh, atau merendahkan.
• Foto dipakai untuk iklan, jualan, atau promosi tanpa izin.
• Foto diubah atau dimanipulasi, termasuk lewat kecerdasan buatan. Baca deepfake, kecerdasan buatan, dan hak citra.
• Foto bersifat intim atau memperlihatkan tubuh. Baca revenge porn dan konten intim.
• Foto disebarkan bersama data lain seperti alamat atau nomor telepon (doxing). Baca doxing dan penyebaran data pribadi.
• Foto anak diunggah dengan keterangan yang membahayakan atau memuat lokasi.

Ukuran utamanya: ada tidaknya persetujuan, tujuan penyebaran, dan dampak bagi orang di foto.

Langkah 1: simpan bukti dulu

Konten dapat dihapus kapan saja oleh pengunggah. Sebelum meminta penghapusan, amankan bukti.

1. Tangkapan layar yang menampilkan foto, keterangan, nama akun, jumlah tayangan atau komentar, serta tanggal dan jam.
2. Salin tautan (URL) halaman atau unggahan.
3. Catat nama akun, nomor telepon, atau grup yang menyebarkan.
4. Simpan percakapan yang menunjukkan Anda tidak mengizinkan, atau pengunggah mengaku sengaja.
5. Catat siapa saja yang sudah melihat atau membagikan, bila terlihat.
6. Rekam layar dari awal membuka halaman sampai foto muncul, bila perlu.

Bukti elektronik lebih kuat bila diperoleh dengan cara yang benar dan dapat ditunjukkan asal-usulnya. Baca pembuktian bukti elektronik: chat dan rekaman. Hindari mengakses akun orang lain atau meretas untuk mendapatkan bukti, karena itu melanggar hukum.

Langkah 2: minta penghapusan secara baik-baik

Banyak kasus selesai pada tahap ini. Hubungi pengunggah secara tertulis dan tenang. Sebutkan bahwa foto itu tidak Anda izinkan, minta dihapus dalam waktu tertentu (misalnya 24 jam), dan minta ia menghapus dari grup atau akun lain bila ia sempat membagikan.

Contoh isi pesan: "Saya melihat foto saya diunggah di akun Anda tanggal sekian tanpa izin. Mohon dihapus paling lambat besok pukul 12.00 dan jangan disebarkan lagi. Terima kasih." Simpan pesan dan balasannya.

Jika pengunggah adalah orang yang Anda kenal, pertimbangkan pembicaraan langsung atau lewat pihak ketiga yang netral. Tujuannya bukan memperpanjang konflik, tetapi menghentikan penyebaran.

Langkah 3: laporkan ke platform

Hampir semua platform menyediakan fitur pelaporan untuk konten yang melanggar privasi, perundungan, atau pelecehan. Cari menu laporan pada unggahan atau akun. Pilih alasan yang paling sesuai, misalnya "pelanggaran privasi" atau "pelecehan". Lampirkan bukti, jelaskan bahwa foto itu Anda dan Anda tidak mengizinkan.

Untuk konten yang sangat merugikan, seperti foto intim, laporkan ke platform dan, bila perlu, ke kanal pengaduan konten Kementerian Komunikasi dan Digital. Anda juga dapat meminta pencarian Google menyingkirkan tautan tertentu. Baca hak dilupakan dan penghapusan hasil pencarian dan penghapusan konten negatif dan hak dilupakan.

Bila konten tidak dihapus dan merugikan, hak meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan lewat penetapan pengadilan dapat dipertimbangkan. Prosesnya memerlukan bantuan advokat.

Langkah 4: somasi

Somasi adalah teguran hukum tertulis. Dalam kasus foto, somasi berisi: identitas Anda, uraian peristiwa, dasar hukum singkat, tuntutan (hapus, minta maaf, tidak mengulang, bila perlu ganti rugi), dan batas waktu. Somasi dikirim ke alamat atau kanal yang dapat dibuktikan, misalnya surel dan pesan resmi, dan bila perlu lewat advokat. Pelajari somasi dan wanprestasi untuk struktur teguran yang tepat.

Somasi sering efektif karena pengunggah menyadari risiko hukum. Namun jangan mengancam dengan sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan atau yang sendiri melanggar hukum, karena pemerasan dan pengancaman juga tindak pidana.

Langkah 5: jalur hukum

Jika tidak berhasil, ada beberapa pilihan.

Jalur pidana. Tergantung isi dan tujuan penyebaran. Contohnya penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, atau pelanggaran kesusilaan. Untuk kekerasan seksual berbasis elektronik, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberi perlindungan khusus kepada korban, termasuk terkait penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Baca kekerasan seksual berbasis elektronik, ancaman sebar foto intim dan sextortion, dan pencemaran nama baik, UU ITE dan KUHP. Besar ancaman pidana tidak disebut di sini karena ketentuannya telah banyak berubah sejak KUHP baru berlaku. Periksa teks resmi terbaru.

Jalur perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi dan penghentian perbuatan. Perlu bukti kerugian, misalnya kehilangan pekerjaan atau biaya pemulihan.

Jalur khusus pelindungan data pribadi. UU PDP mengatur hak pemilik data dan sanksi bagi pengendali data yang melanggar. Karena lembaga pengawas belum terbentuk, jalur penegakannya perlu dikonsultasikan dengan advokat. Baca hak subjek data pribadi UU PDP dan perlindungan data pribadi, UU PDP.

Jalur hak cipta. Jika foto Anda dipakai untuk iklan atau komersial tanpa izin, ketentuan potret dalam UU Hak Cipta dapat menjadi dasar. Baca hak cipta foto dan musik di media sosial.

Contoh: Rani adalah karyawan toko. Fotonya sedang istirahat siang diunggah seorang rekan ke grup kantor dengan keterangan yang menuduhnya malas. Rani mengambil tangkapan layar lengkap dengan nama pengirim dan waktu, lalu meminta rekan tersebut menghapusnya. Karena tidak dihapus, ia melapor kepada atasan dan mengirim teguran tertulis. Foto dihapus dan pengirim diminta minta maaf. Rani menyimpan semua bukti untuk berjaga-jaga. Perkara ini tidak sampai ke pengadilan.

Khusus foto anak

Foto anak memerlukan kehati-hatian ekstra. Anak belum dapat memberi persetujuan yang sah, dan jejak digital akan melekat lama. Orang tua bertanggung jawab melindungi, termasuk membatasi unggahan yang memuat seragam sekolah, lokasi, atau data identitas. Bila foto anak Anda diunggah pihak lain dengan cara merugikan, minta penghapusan, laporkan ke platform, dan hubungi lembaga perlindungan anak bila ada eksploitasi. Foto anak dengan unsur seksual merupakan persoalan pidana berat dan harus segera dilaporkan ke kepolisian.

Jika foto disebarkan oleh perusahaan atau instansi

Kasus lain: tempat usaha memasang foto pelanggan di media sosialnya, atau kantor memajang foto karyawan di spanduk. Dalam hubungan kerja, perusahaan perlu dasar yang sah untuk memakai foto karyawan, terutama setelah karyawan berhenti. Perjanjian kerja atau persetujuan tertulis sebaiknya mengatur ini. Baca data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.

CCTV yang merekam Anda lalu tersebar ke media sosial juga menimbulkan persoalan. Lihat CCTV, privasi, dan merekam orang lain.

Hal yang perlu dihindari

• Membalas dengan menyebarkan foto pelaku atau data pribadinya.
• Mengancam atau memeras agar foto dihapus.
• Menghapus pesan atau akun yang menjadi bukti.
• Mengakui sesuatu yang tidak benar demi menenangkan keadaan.
• Menggunakan jasa "penghapus konten" yang meminta bayaran besar atau akses ke akun Anda.
• Menunggu bertahun-tahun, karena konten bisa tersebar lebih luas dan bukti hilang.

Foto dalam grup percakapan dan peran admin

Banyak foto tersebar lewat grup percakapan. Anggota grup biasanya meneruskan tanpa berpikir. Setiap orang yang meneruskan dapat dianggap turut menyebarkan. Admin grup sering ditanya apakah ia bertanggung jawab. Pada dasarnya tanggung jawab hukum melekat pada orang yang mengunggah dan menyebarkan, tetapi admin yang mengetahui dan membiarkan konten merugikan dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral, dan dalam kondisi tertentu persoalan hukum. Minta admin menghapus unggahan dan mengingatkan anggota. Baca grup WhatsApp, admin, dan tanggung jawab.

Bila Anda yang menerima foto orang lain di grup, hentikan penyebaran: jangan teruskan, jangan simpan untuk dibagikan, dan laporkan ke admin bila konten merendahkan. Sikap sederhana ini mencegah kerugian lebih besar.

Foto yang Anda unggah sendiri lalu dipakai orang lain

Persoalan berbeda muncul ketika foto diunggah sendiri oleh Anda, misalnya di media sosial, lalu orang lain mengambilnya untuk iklan, akun palsu, atau penipuan. Foto yang tersedia publik tetap tidak berarti bebas dipakai orang lain. Pemakaian untuk menyamar sebagai Anda, menipu, atau mengiklankan produk tanpa izin dapat dipersoalkan. Laporkan akun palsu ke platform, beri tahu teman agar tidak tertipu, dan simpan bukti. Jika akun palsu dipakai untuk meminta uang, laporkan juga ke kepolisian. Baca akun dibajak dan penipuan transfer.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak menyimpan bukti sebelum konten dihapus.
• Hanya mengirim pesan emosional tanpa permintaan tertulis yang jelas.
• Tidak melapor ke platform.
• Menganggap semua foto tanpa izin pasti pidana.
• Membagikan ulang foto itu untuk "memperingatkan" orang lain.
• Menyebar tuduhan terhadap pengunggah tanpa bukti.
• Mengabaikan dampak psikologis, padahal korban perlu dukungan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah memotret orang di tempat umum dilarang? Tidak otomatis. Yang dipersoalkan adalah tujuan, cara, dan dampak pemakaiannya. Memotret lalu memakai gambar untuk iklan atau mempermalukan seseorang bisa bermasalah.

Apakah saya bisa menuntut ganti rugi? Dapat melalui gugatan perbuatan melawan hukum bila ada kerugian yang dapat dibuktikan. Besar ganti rugi ditentukan hakim, dan hasil tidak dapat dijamin.

Bisakah foto dihapus dari seluruh internet? Penghapusan sepenuhnya sulit dijamin, karena konten dapat tersalin. Namun penghapusan dari sumber utama, platform, dan hasil pencarian dapat mengurangi penyebaran secara signifikan.

Ringkasan

Foto Anda adalah data pribadi dan potret yang dilindungi beberapa undang-undang, antara lain UU PDP, UU Hak Cipta, dan UU ITE. Bila foto disebarkan tanpa izin, simpan bukti, minta pengunggah menghapus, laporkan ke platform, kirim somasi, lalu pertimbangkan laporan pidana atau gugatan. Untuk konten intim atau pemerasan, segera lapor kepada berwenang. Jaga privasi akun, hindari membalas dengan pelanggaran baru, dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca juga

• Konten Intim Disebarkan Tanpa Persetujuan: Hak Korban dan Jalur Pelaporan
• Deepfake, Kecerdasan Buatan, dan Hak Citra: Bila Wajah atau Suara Anda Ditiru
• Penghapusan Konten Negatif dan Hak untuk Dilupakan: Jalur Platform, Pemerintah, dan Pengadilan
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• CCTV, Privasi, dan Merekam Orang Lain: Di Mana Batasnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.