Cerai dengan Pasangan WNA atau Pasangan yang Tinggal di Luar Negeri

Situasi apa saja yang dimaksud

Ada beberapa keadaan yang sering dicampuradukkan, padahal akibat hukumnya berbeda.

• Perkawinan campuran. Salah satu pihak WNI dan pihak lain WNA. Pasangan itu bisa tinggal di Indonesia atau di luar negeri.
• Pasangan sesama WNI, salah satunya menetap di luar negeri. Misalnya suami bekerja di negara lain dan tidak pulang. Kewarganegaraan sama, tetapi tempat tinggal tergugat berada di luar negeri.
• Perkawinan dilangsungkan di luar negeri. Tempat menikah tidak sama dengan tempat tinggal saat ini.

Ketiga keadaan itu mengubah dua hal: pengadilan mana yang berwenang, dan cara memanggil pihak lawan. Soal kewarganegaraan anak dan harta juga ikut terpengaruh.

Istilah penting dijelaskan di sini. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, tergugat adalah pihak yang digugat. Dalam cerai di Pengadilan Agama, orang Islam memakai istilah "cerai gugat" (istri mengajukan) dan "cerai talak" (suami mengajukan, disebut pemohon dan termohon). Perbedaan ini dibahas di artikel cerai gugat dan cerai talak.

Pengadilan mana yang berwenang

Pembagian dasarnya mengikuti agama saat menikah. Pasangan beragama Islam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Pasangan yang menikah menurut agama lain mengajukan ke Pengadilan Negeri. Ini berlaku juga bila salah satu pihak tinggal di luar negeri.

Yang membedakan adalah kewenangan relatif, yaitu wilayah pengadilan mana yang menangani. Pada perkara perdata umum, gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Aturan perceraian memberi pengecualian untuk tergugat yang tinggal di luar negeri. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (aturan pelaksana UU Perkawinan), bila tergugat berkediaman di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan kemudian menyampaikan permohonan itu kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, misalnya kedutaan atau konsulat.

Bagaimana bila kedua pihak sama-sama berada di luar negeri? Persoalan ini lebih rumit dan memerlukan pengecekan aturan terbaru serta praktik pengadilan yang dituju. Periksa teks resmi, lalu bicarakan dengan advokat sebelum mendaftar, sebab gugatan yang salah alamat dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk dasar umum pemilihan pengadilan, baca juga pengadilan mana untuk gugatan cerai.

Dokumen yang perlu disiapkan

Dokumen perkawinan luar negeri tidak otomatis diterima. Siapkan:

1. Akta atau surat nikah asli. Bila diterbitkan di luar negeri, tanyakan kewajiban legalisasi atau apostille (pengesahan dokumen resmi antarnegara). Banyak negara kini memakai apostille. Tanyakan kepada pengadilan atau kantor perwakilan apa yang diterima.
2. Terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah bila dokumen bukan berbahasa Indonesia.
3. KTP dan kartu keluarga penggugat, serta paspor pasangan WNA.
4. Bukti pelaporan perkawinan di luar negeri, bila sudah dilaporkan ke Indonesia.
5. Akta kelahiran anak.
6. Bukti alamat terakhir pasangan di luar negeri (surat, e-mail, atau pesan yang memuat alamat).
7. Bukti alasan cerai, seperti percekcokan terus-menerus atau penelantaran. Alasan yang sah dibahas di alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Baca pula dokumen sebelum gugatan cerai untuk daftar umumnya.

Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri

Pemanggilan resmi dalam hukum acara disebut relaas (berita acara panggilan oleh juru sita). Untuk tergugat di luar negeri, panggilan tidak diantar petugas ke rumah, tetapi disampaikan melalui jalur diplomatik: pengadilan meminta bantuan Perwakilan RI. Prosesnya memakan waktu karena melewati beberapa instansi. Jangan heran bila jadwal sidang mundur berkali-kali.

Beberapa hal praktis:

• Alamat harus jelas. Alamat yang kurang lengkap menunda proses.
• Penggugat sebaiknya menyimpan salinan semua surat yang dikirim dan bukti pengiriman.
• Bila tergugat tidak datang meski dipanggil patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Hakim tetap menilai bukti sebelum mengabulkan.
• Bila alamat tergugat sama sekali tidak diketahui, ada mekanisme panggilan melalui pengumuman, sebagaimana diuraikan pada gugatan cerai bila suami atau istri menghilang.

Prinsipnya, pihak yang digugat berhak tahu bahwa ia digugat. Karena itu hakim cermat memeriksa keabsahan panggilan sebelum melanjutkan.

Kehadiran sidang dan pilihan jarak jauh

Penggugat umumnya perlu hadir. Pemeriksaan jarak jauh (daring) dimungkinkan dalam hukum acara perdata modern, tetapi penerapannya bergantung pada persetujuan hakim dan pengadilan yang menangani. Bila penggugat sendiri yang berada di luar negeri, ajukan permintaan secara tertulis dan tanyakan kepada kepaniteraan apakah dimungkinkan. Pembahasan lebih jauh ada di sidang elektronik perdata.

Contoh: Rina (nama fiktif), WNI, menikah di sebuah negara lain dengan seorang WNA. Dua tahun kemudian ia pulang ke Malang bersama anaknya, sementara suaminya tetap di luar negeri dan tidak lagi memberi kabar. Rina mengajukan gugatan di pengadilan tempat ia tinggal. Pengadilan memanggil suaminya melalui Perwakilan RI, dan sidang pertama baru berlangsung beberapa bulan kemudian. Karena panggilan sah tetapi suaminya tidak hadir, hakim dapat memeriksa perkara tanpa kehadiran tergugat dan menilai bukti yang diajukan Rina.

Anak dan hak asuh

Pengadilan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ukurannya bukan siapa yang paling kaya atau paling kuat menekan, melainkan siapa yang dapat memberi pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang stabil.

Hal yang sering muncul dalam pasangan lintas negara:

• Pembawaan anak ke luar negeri. Bila salah satu orang tua membawa anak pergi tanpa persetujuan pihak lain, persoalan menjadi berat. Lihat anak dibawa pergi salah satu orang tua.
• Kewarganegaraan anak. Anak dari perkawinan campuran dapat berkewarganegaraan ganda terbatas menurut UU Kewarganegaraan. Rinciannya dibahas di kewarganegaraan ganda anak WNI. Perceraian orang tua tidak otomatis mengubah kewarganegaraan anak.
• Nafkah anak. Orang tua tetap wajib menafkahi anak setelah cerai. Menagih nafkah dari orang tua di luar negeri sulit, sehingga sebaiknya ditetapkan dengan jelas dalam putusan atau perjanjian damai. Lihat nafkah anak tidak dibayar.

Harta bersama dan nafkah istri

Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Pasangan WNI dan WNA yang tidak membuat perjanjian pisah harta tunduk pada aturan harta bersama. Bagian masing-masing ditentukan pengadilan, atau disepakati dalam akta damai. Penjelasan tersedia di pembagian harta bersama setelah cerai.

Ada satu catatan khusus: bila harta bersama berupa tanah, orang asing tidak boleh memiliki tanah dengan hak milik. Karena itu pembagiannya perlu dipikirkan dengan hati-hati. Bacaan terkait: orang asing memiliki rumah di Indonesia dan perkawinan campuran WNI dan WNA.

Nafkah istri selama proses dan sesudah cerai (nafkah iddah dan mutah bagi yang beragama Islam) dapat diminta dalam gugatan. Lihat nafkah iddah dan mutah.

Setelah putusan: pencatatan perceraian

Putusan cerai belum selesai di meja hakim. Setelah berkekuatan hukum tetap, Anda perlu mencatatkan perceraian dan memperbarui data kependudukan, termasuk status di kartu keluarga dan KTP. Prosedurnya dijelaskan di akta cerai dan kependudukan.

Bila perceraian justru diputus oleh pengadilan di luar negeri, jangan menganggapnya otomatis berlaku di Indonesia. Pencatatan perceraian di luar negeri memiliki ketentuan tersendiri. Tanyakan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat apa yang disyaratkan, dan simpan dokumen aslinya beserta terjemahan resmi.

Mediasi dan perdamaian dalam perkara lintas negara

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim pada umumnya mewajibkan para pihak menempuh mediasi, yaitu perundingan dengan bantuan mediator. Pada perkara dengan pihak di luar negeri, kehadiran kedua pihak sering sulit. Karena itu pengadilan dapat mempertimbangkan cara lain, misalnya pertemuan daring bila disetujui. Bila pihak lawan tidak pernah hadir, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan sidang berlanjut.

Mediasi tetap berguna. Pasangan yang masih bisa berbicara dapat menyepakati hal-hal yang sulit diputus hakim, seperti jadwal anak berkunjung ke luar negeri, pembagian biaya tiket, dan cara membagi harta di dua negara. Kesepakatan tertulis dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Akta ini mengikat seperti putusan, sehingga pastikan isinya jelas sebelum ditandatangani.

Biaya dan waktu yang perlu diperkirakan

Perkara dengan unsur luar negeri hampir selalu lebih lama. Panggilan melalui jalur diplomatik, penerjemahan dokumen, dan pengesahan dokumen menambah waktu dan biaya. Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, termasuk ongkos pemanggilan ke luar negeri. Jumlahnya bergantung pada negara tujuan dan ditetapkan pengadilan, sehingga tanyakan perkiraannya ke kepaniteraan sebelum mendaftar. Siapkan juga biaya penerjemah tersumpah dan, bila memakai advokat, honorarium sesuai kesepakatan tertulis.

Hindari janji dari pihak yang menawarkan perceraian "cepat jadi" atau "pasti beres". Putusan bergantung pada hakim dan bukti, bukan pada orang yang mengurus. Lebih aman bertanya langsung kepada pengadilan.

Bila pasangan WNA tidak bisa dihubungi sama sekali

Ada pasangan yang menghilang tanpa alamat. Dalam keadaan ini penggugat perlu menunjukkan bahwa ia telah berusaha mencari, misalnya dengan menyimpan bukti pesan yang tidak terbalas, surat yang kembali, atau keterangan kerabat. Hakim akan menilai usaha itu sebelum menetapkan cara pemanggilan lain. Panduan lebih rinci tersedia di gugatan cerai bila suami atau istri menghilang.

Perjanjian perkawinan dan pengaruhnya

Pasangan yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah memiliki aturan harta sendiri. Perjanjian itu menjadi pegangan saat bercerai, termasuk pemisahan harta yang sudah disepakati. Bila perjanjian dibuat di luar negeri, periksa apakah sudah dicatatkan sesuai ketentuan agar mengikat pihak ketiga. Penjelasan dasar ada di perjanjian perkawinan.

Tips menghadapi hakim dan kepaniteraan

• Datang lebih awal pada hari sidang dan bawa asli semua dokumen.
• Bila memerlukan penerjemah di sidang, beri tahu pengadilan jauh hari.
• Tanyakan secara sopan status panggilan ke kepaniteraan, tetapi jangan mendesak hakim di luar sidang.
• Simpan setiap salinan penetapan dan jadwal sidang di satu map.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengajukan gugatan ke pengadilan yang salah karena tidak memeriksa agama saat menikah dan tempat tinggal para pihak.
• Memakai alamat lama pasangan sehingga panggilan gagal berulang kali.
• Menyerahkan dokumen luar negeri tanpa terjemahan atau pengesahan.
• Meninggalkan anak atau membawa anak tanpa kesepakatan, lalu dipersoalkan di pengadilan.
• Berhenti mengikuti perkara sesudah sidang pertama tertunda, padahal jadwal baru sudah dikirim.
• Mengira cerai di satu negara otomatis diakui di negara lain.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya harus ke luar negeri untuk menggugat cerai pasangan di sana? Tidak selalu. Bila pasangan berada di luar negeri, aturan perceraian memungkinkan gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal penggugat di Indonesia, dengan pemanggilan lewat Perwakilan RI. Namun, rincian tiap kasus berbeda, sehingga cek lebih dulu ke pengadilan setempat.

Apakah perceraian saya sah bila pasangan tidak pernah hadir? Selama panggilan dilakukan secara patut dan hakim memeriksa buktinya, putusan tanpa kehadiran tergugat dapat dijatuhkan. Putusan itu tetap sah, tetapi tergugat memiliki upaya hukum tertentu sesuai hukum acara.

Apakah anak boleh ikut ke luar negeri setelah cerai? Itu bergantung pada putusan hak asuh dan persetujuan pihak yang berhak. Membawa anak tanpa dasar yang jelas dapat memicu sengketa baru. Atur izin bepergian dan jadwal kunjungan secara tertulis.

Ringkasan

Cerai dengan pasangan WNA atau yang tinggal di luar negeri tetap dapat diproses di Indonesia. Pengadilan Agama menangani perkara orang Islam, Pengadilan Negeri menangani yang lain. Bila tergugat di luar negeri, gugatan pada dasarnya diajukan di tempat tinggal penggugat dan panggilan melalui Perwakilan RI. Siapkan dokumen yang sudah diterjemahkan dan disahkan, pikirkan nasib anak dan harta sejak awal, dan catatkan perceraian setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Karena banyak unsur lintas negara, konsultasi dengan advokat sangat dianjurkan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Baca juga

• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Relaas panggilan: yang dicek sebelum hari sidang
• Digugat Cerai Saat Bekerja di Luar Negeri: Hak, Panggilan, dan Langkah Keluarga TKI

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.