Perusahaan Tidak Mendaftarkan Karyawan ke BPJS: Kewajiban, Akibat, dan Cara Melapor

Apa itu BPJS dan mengapa wajib

BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada dua badan: BPJS Kesehatan, yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dasar kewajiban pemberi kerja adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Pasal 15 ayat (1) undang-undang itu, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Artinya, pendaftaran bukan kebaikan perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang berlaku untuk semua jenis pekerjaan dan perusahaan, termasuk usaha kecil. Skema dan kewajiban per program dapat berbeda. Periksa ketentuan di BPJS untuk kategori perusahaan Anda.

Jenis pekerja dan program yang dijamin

Rincian manfaat, iuran, dan syarat berubah dari waktu ke waktu, sehingga periksa sumber resmi BPJS. Baca juga JHT dan pensiun BPJS, JKK, dan JKP.

Sanksi bagi pemberi kerja

Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dapat dikenai sanksi administratif. Menurut Pasal 17 ayat (2) UU BPJS, sebagaimana dirangkum Hukumonline, sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pelayanan publik tertentu itu antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, atau izin mendirikan bangunan. Tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013.

Selain sanksi administratif, undang-undang di bidang ini juga memuat ketentuan pidana. Besaran denda dan ancaman pidananya dapat berubah akibat penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga artikel ini tidak menyebut angkanya. Periksa teks resmi terbaru. Bila perusahaan memotong iuran dari gaji tetapi tidak menyetorkannya, persoalannya bisa lebih serius dan perlu dikonsultasikan dengan advokat.

Akibat bagi pekerja bila tidak didaftarkan

Dampak bagi pekerja nyata:

• Sakit atau kecelakaan: biaya pengobatan tidak ditanggung jaminan, sehingga pekerja membayar sendiri atau perusahaan harus menanggung.
• Kecelakaan kerja: perlindungan JKK tidak berjalan, dan perusahaan dapat diminta menanggung manfaat yang seharusnya diberikan. Tuntutan seperti ini pada praktiknya bergantung pada pembuktian dan perundingan.
• Meninggal dunia: keluarga kehilangan santunan.
• Berhenti bekerja: JHT tidak bisa dicairkan karena tidak ada saldo.
• Pensiun dan JKP: tidak ada manfaat.
• Masa kerja tidak tercatat: menyulitkan pembuktian di kemudian hari.

Pekerja juga bisa menghadapi situasi khusus: gaji dipotong "iuran BPJS" tetapi tidak disetor. Ini harus dicek ke BPJS. Baca BPJS Ketenagakerjaan: perusahaan tidak mendaftarkan dan klaim BPJS Kesehatan dan hak pasien.

Langkah yang dapat ditempuh pekerja

1. Cek status. Lihat kepesertaan lewat aplikasi atau layanan resmi BPJS dengan nomor kependudukan Anda. Catat hasilnya, termasuk riwayat iuran bila ada.
2. Kumpulkan bukti hubungan kerja. Kontrak kerja, slip gaji, surat pengangkatan, kartu pegawai, bukti transfer gaji, dan pesan kerja.
3. Minta secara tertulis. Kirim surat atau pesan resmi kepada bagian personalia atau pimpinan agar mendaftarkan Anda ke program yang wajib, dan minta jawaban tertulis.
4. Ajukan pengaduan ke BPJS. BPJS dapat memeriksa perusahaan, memberi peringatan, dan berkoordinasi dengan pengawas.
5. Lapor ke pengawas ketenagakerjaan di dinas ketenagakerjaan setempat. Baca hak berserikat dan serikat pekerja bila ada serikat yang dapat membantu.
6. Rundingkan secara bipartit dengan perusahaan bila terjadi perselisihan.
7. Mediasi dan PHI. Jika perselisihan hak tidak selesai, tempuh mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Baca gugatan PHI.
8. Pertimbangkan pendaftaran mandiri sebagai jalan sementara, sambil tetap menuntut hak historis.

Ingat bahwa upah yang belum dibayar, pesangon, dan hak lain mungkin sedang Anda persoalkan secara bersamaan. Jangan mencampuradukkan tanpa menyusun urutan dan bukti dengan baik.

Perlindungan bagi yang melapor

Pekerja takut melapor karena khawatir dipecat. Perlu dipahami bahwa memecat pekerja karena menuntut hak dapat dipersoalkan sebagai pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Namun pembuktian alasan sebenarnya tidak selalu mudah. Karena itu, simpan semua korespondensi dan jangan menyerahkan surat pengunduran diri atas tekanan. Baca alasan PHK yang sah menurut PP 35/2021 dan PHK dan pengunduran diri. Bila bergabung dalam serikat pekerja, laporan kolektif sering lebih aman daripada laporan perorangan.

Bila perusahaan beralasan tidak mampu

Alasan klasik: perusahaan kecil, baru berdiri, atau sedang kesulitan. Kewajiban pendaftaran tetap melekat. Perusahaan dapat berunding dengan BPJS mengenai pembayaran bertahap, tetapi tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban sama sekali. Pekerja dapat membantu mencari solusi, misalnya dengan menanyakan skema bagi usaha mikro, namun jangan menyetujui "kesepakatan" yang menghapus hak jaminan sosial, karena hak tersebut diatur undang-undang dan tidak sepatutnya dilepaskan.

Contoh: Mas D telah bekerja tiga tahun di sebuah toko bahan bangunan. Saat sakit, ia baru tahu namanya tidak terdaftar BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, padahal setiap bulan ada potongan "iuran" pada slip gajinya. Ia memotret slip gaji, meminta penjelasan secara tertulis kepada pemilik toko, lalu menghubungi BPJS dan dinas ketenagakerjaan. BPJS menjelaskan bahwa tidak ada setoran atas namanya. Dengan bantuan pengawas ketenagakerjaan, pemilik toko diminta mendaftarkan seluruh karyawan dan menyelesaikan kewajiban yang tertunggak. Hasil sebenarnya dapat berbeda pada tiap kasus, bergantung pada bukti dan sikap perusahaan.

Pekerja kontrak, harian, dan alih daya

Kewajiban pendaftaran berlaku bagi pekerja dengan berbagai status. Pekerja tetap, pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT), pekerja harian, dan pekerja alih daya (outsourcing) semuanya berhak dilindungi sepanjang ada hubungan kerja. Perusahaan tidak boleh menghindar dengan alasan "kamu hanya kontrak" atau "kamu pekerja harian". Untuk pekerja alih daya, kewajiban melekat pada perusahaan penyedia jasa yang mempekerjakan mereka, tetapi perusahaan pemberi pekerjaan perlu memastikan mitranya patuh karena sanksi pelayanan publik dapat menyentuh kegiatan usaha. Pekerja yang berstatus mitra atau pekerja lepas perlu memeriksa apakah hubungan kerjanya sebenarnya hubungan kerja menurut kenyataan. Baca kerja dari rumah dan hak pekerja jarak jauh.

Upah, pemotongan, dan bukti iuran

Bila ada pemotongan iuran dari gaji, perusahaan seharusnya menyetorkannya ke BPJS. Cara memeriksa sederhana: bandingkan slip gaji dengan riwayat iuran di BPJS. Bila ada selisih, catat bulan-bulannya. Pemotongan yang tidak disetor menunjukkan masalah serius. Tuntut penjelasan tertulis dan, bila perlu, laporkan. Pekerja juga perlu tahu bahwa porsi iuran yang menjadi beban pemberi kerja tidak boleh dibebankan kepada pekerja di luar yang diatur. Periksa komponen iuran pada ketentuan resmi karena persentase dan pembagian beban dapat berubah.

Selain itu, jika upah yang dilaporkan ke BPJS lebih rendah daripada upah sebenarnya, nilai manfaat Anda akan lebih kecil. Ini sering disebut pelaporan upah di bawah ketentuan. Pekerja berhak mengetahui dasar upah yang dilaporkan, dan mempersoalkannya bila tidak sesuai.

Perlindungan data dan keamanan akun

Saat memeriksa kepesertaan lewat aplikasi, jaga data Anda. Gunakan hanya aplikasi dan situs resmi BPJS. Jangan membagikan kode verifikasi, nomor kependudukan, atau foto KTP kepada orang yang mengaku petugas melalui pesan acak. Penipuan dengan mengatasnamakan BPJS cukup sering terjadi. Baca hak subjek data pribadi UU PDP untuk hak Anda atas data pribadi.

Kapan hak ini daluwarsa

Dalam perselisihan hak ketenagakerjaan, jangka waktu mengajukan upaya hukum perlu diperhatikan. Jangan menunda hingga bertahun-tahun karena bukti hilang dan hak tertentu bisa terkendala jangka waktu. Segera tindak lanjuti setelah mengetahui masalah, dan tanyakan ke dinas ketenagakerjaan atau advokat mengenai batas waktu yang berlaku untuk kasus Anda.

Istilah penting

Kapan perlu bantuan advokat

Konsultasikan dengan advokat bila perusahaan menolak sama sekali, bila ada potongan iuran yang tidak disetor, bila Anda mengalami kecelakaan atau sakit berat dan biaya besar, atau bila Anda khawatir dipecat. Bantuan hukum juga dapat dicari lewat serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum. Baca bantuan hukum gratis dan posbakum.

Mendokumentasikan percakapan dengan perusahaan

Setiap kali berbicara dengan atasan atau bagian personalia tentang BPJS, ikuti dengan pesan tertulis ringkas yang merangkum apa yang dibahas. Misalnya, "Terima kasih atas penjelasan tadi pagi bahwa pendaftaran akan diproses bulan depan." Pesan seperti ini menjadi bukti bahwa Anda telah meminta haknya dan perusahaan telah mengetahuinya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira pendaftaran adalah kebaikan perusahaan yang boleh ditawar.
• Tidak mengecek status kepesertaan sampai ada masalah.
• Tidak menyimpan slip gaji dan kontrak kerja.
• Menandatangani pernyataan "tidak menuntut BPJS" demi mempertahankan pekerjaan.
• Melapor tanpa bukti hubungan kerja.
• Menunggu sampai berhenti kerja baru bertindak.
• Mencampur tuntutan BPJS dengan masalah pribadi sehingga kehilangan fokus.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya bisa mendaftar sendiri bila perusahaan tidak mau? Pada umumnya bisa mendaftar sebagai peserta mandiri untuk program tertentu, tetapi itu tidak menggantikan kewajiban perusahaan dan tidak menghapus hak Anda atas masa kerja sebelumnya. Tanyakan skema yang cocok ke BPJS.

Siapa yang menanggung biaya jika terjadi kecelakaan kerja dan saya belum terdaftar? Perusahaan bertanggung jawab atas kelalaiannya, dan dapat diminta menanggung manfaat yang seharusnya diperoleh. Besaran dan tata caranya bergantung pada peraturan dan perundingan.

Apakah laporan ke BPJS menyebabkan saya dipecat? Memecat karena menuntut hak dapat dipersoalkan. Simpan bukti dan hubungi serikat atau advokat jika terjadi tekanan.

Ringkasan

Pendaftaran pekerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban pemberi kerja menurut UU BPJS. Pemberi kerja yang lalai dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pembatasan pelayanan publik tertentu, selain ketentuan pidana yang perlu dicek pada teks resmi. Pekerja yang tidak didaftarkan berisiko kehilangan jaminan saat sakit, kecelakaan, dan hari tua. Cek status, minta secara tertulis, lapor ke BPJS dan pengawas ketenagakerjaan, lalu tempuh PHI bila perlu. Konsultasikan dengan advokat atau serikat pekerja.

Dasar hukum

• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17).
• PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baca juga

• Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan: Beda dan Syarat Klaim
• Kecelakaan Kerja: Hak Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Gugatan ke pengadilan hubungan industrial: yang disiapkan
• Klaim BPJS Kesehatan: Hak Peserta, Rujukan, Penolakan Rumah Sakit, dan Pengaduan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.