Kontrak Kerja PKWT Berakhir: Hak Uang Kompensasi dan Perpanjangan

Gambaran singkat kejadian dan yang paling sering terjadi

Contoh: Pak Andi bekerja sebagai operator produksi dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama 12 bulan. Dua minggu sebelum kontrak berakhir, personalia berkata bahwa kontraknya "tidak dilanjutkan karena target turun". Pada hari terakhir ia diminta menandatangani surat tanda terima barang dan diberi slip gaji terakhir. Tidak ada penjelasan soal uang lain. Bulan berikutnya perusahaan membuka lowongan untuk posisi yang sama. Kisah ini fiktif, tetapi polanya sangat umum.

Dari banyak kejadian serupa, yang paling sering terjadi adalah sebagai berikut.

• Pekerja tidak tahu bahwa kontrak yang berakhir menimbulkan hak uang kompensasi.
• Kontrak diperpanjang berulang kali untuk pekerjaan yang jelas-jelas tetap.
• Perusahaan menyuruh berhenti sebelum kontrak habis, lalu hanya membayar gaji sampai hari terakhir.
• Kontrak tidak diberikan salinannya kepada pekerja, atau isinya berubah tanpa sepengetahuan pekerja.
• Pekerja kontrak mengira bisa memperoleh pesangon seperti pekerja tetap.

Apa itu PKWT, uang kompensasi, dan istilah penting

Beberapa istilah perlu dipahami lebih dulu.

• PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) adalah perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk selesainya pekerjaan tertentu. Sering disebut kontrak.
• PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu, sering disebut karyawan tetap.
• Uang kompensasi adalah uang yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja PKWT pada saat PKWT berakhir.
• Perpanjangan adalah kelanjutan PKWT yang sama, ketika jangka waktunya akan berakhir tetapi pekerjaan belum selesai.
• Upah yang dipakai menghitung uang kompensasi adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Aturan utamanya ada dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut PP itu, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT hanya untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, pekerjaan musiman, atau pekerjaan terkait produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan; serta untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, dan pekerjaan tidak tetap yang berubah-ubah waktu dan volumenya.

Perbedaan PKWT dan PKWTT, serta hubungannya dengan alih daya (outsourcing), dibahas lebih rinci di Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap dan PKWT: Kontrak Kerja dan Batasannya.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Bagi pekerja kontrak yang baru menyadari kontraknya akan berakhir atau sudah diberitahu tidak diperpanjang, berikut langkah awal yang sederhana.

1. Buka perjanjian kerja dan cari tanggal mulai, jangka waktu, tanggal berakhir, serta apakah ada klausul perpanjangan. Foto semua halaman.
2. Hitung masa kerja Anda dalam bulan sejak tanggal mulai. Catat apakah pernah ada perpanjangan atau kontrak sebelumnya.
3. Kumpulkan slip gaji. Cari komponen upah pokok dan tunjangan tetap.
4. Tanyakan secara tertulis kepada personalia: "Apakah kontrak saya diperpanjang atau berakhir pada tanggal ...? Berapa uang kompensasi yang akan dibayarkan dan kapan?" Simpan jawabannya.
5. Jangan menandatangani surat apa pun yang berisi pelepasan hak atau "tidak menuntut apa pun" sebelum hitungan Anda jelas.
6. Tetap bekerja sesuai jadwal sampai tanggal berakhir, kecuali ada surat resmi lain.
7. Tulis kronologi: siapa yang menyampaikan, kapan, dengan kalimat apa.
8. Bila Anda anggota serikat pekerja, hubungi serikat Anda.

Hal yang sebaiknya tidak dilakukan: jangan menyetujui "perpanjangan lisan" tanpa dokumen; jangan menandatangani kontrak baru yang tanggalnya mundur (backdate); jangan membawa pulang dokumen rahasia perusahaan.

Hak uang kompensasi dan cara menghitungnya

Menurut PP 35/2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberiannya dilaksanakan pada saat PKWT berakhir. Syaratnya, pekerja memiliki masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus. Ketentuan tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan dalam PKWT.

Besarnya dihitung sebagai berikut.

Upah yang dipakai terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Bila perusahaan tidak memakai komponen upah pokok dan tunjangan tetap, dasarnya adalah upah tanpa tunjangan. Bila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, dasarnya adalah upah pokok. Untuk pekerja di usaha mikro dan usaha kecil, besaran uang kompensasi diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Contoh: Pak Andi memiliki PKWT 18 bulan dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp4.000.000. Uang kompensasinya 18 dibagi 12 dikali Rp4.000.000, yaitu Rp6.000.000. Angka ini fiktif untuk mencontohkan rumus, bukan perkiraan hasil perkara. Bila pekerja lain bekerja 8 bulan dengan upah yang sama, perhitungannya 8 dibagi 12 dikali Rp4.000.000, yaitu sekitar Rp2.666.667.

Bila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan pada saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, dan untuk jangka waktu perpanjangan, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan berakhir. Dengan kata lain, pekerja dapat menerima uang kompensasi lebih dari satu kali, masing-masing untuk satu periode. Penjelasan tambahan ada di Uang Kompensasi PKWT Berakhir.

Untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu yang rampung lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan, uang kompensasi dihitung sampai selesainya pekerjaan.

Kontrak diakhiri sebelum waktunya

Kadang kontrak diakhiri sebelum tanggal berakhir, oleh pengusaha atau oleh pekerja. PP 35/2021 mengatur bahwa bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan pekerja.

Contoh: Pak Andi dikontrak 12 bulan dengan upah Rp4.000.000. Pada bulan kelima, perusahaan menghentikan kontraknya. Uang kompensasi untuk masa yang telah dijalani adalah 5 dibagi 12 dikali Rp4.000.000, yaitu sekitar Rp1.666.667. Angka ini fiktif.

Pengakhiran sebelum waktunya juga memunculkan pertanyaan lain, misalnya hak atas sisa kontrak atau ganti rugi bila pihak lain yang memutus. Perlu dilihat apakah ada klausul dalam kontrak dan alasan pemutusan. Pembahasan ada di Kontrak Kerja Diputus Sebelum Waktunya. Pada pekerja yang mengundurkan diri lebih awal, hak dan kewajiban dapat berbeda menurut isi kontrak, jadi baca kontrak dengan teliti sebelum menyatakan berhenti.

Perpanjangan dan batas lamanya PKWT

Menurut PP 35/2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama lima tahun. Bila jangka waktu akan berakhir dan pekerjaan belum selesai, PKWT dapat diperpanjang dengan jangka waktu sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja, dengan syarat jangka waktu keseluruhan, termasuk perpanjangannya, tidak lebih dari lima tahun. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang dibacakan 31 Oktober 2024, juga menetapkan bahwa jangka waktu PKWT tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk bila terdapat perpanjangan, sampai undang-undang diubah.

Beberapa ketentuan lain dalam PP 35/2021 yang sering terlewat adalah sebagai berikut.

• PKWT harus dibuat tertulis dan memuat sedikitnya identitas para pihak, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besaran dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban, mulai dan jangka waktu berlakunya, tempat dan tanggal pembuatan, serta tanda tangan para pihak. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menambahkan bahwa PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.
• PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Bila disyaratkan, masa percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
• Pengusaha harus mencatatkan PKWT secara daring pada kementerian yang mengurus ketenagakerjaan paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan. Bila pencatatan daring belum tersedia, dicatatkan secara tertulis di dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota dalam 7 hari kerja.
• Perjanjian kerja harian hanya untuk pekerja yang bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Bila bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, perjanjian harian tidak berlaku dan hubungan kerja demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Perlu dicatat bahwa batas waktu dan mekanisme perpanjangan pernah berbeda pada versi aturan yang lebih lama. Artikel atau cerita lama sering menyebut batas yang lebih pendek. Gunakan aturan yang berlaku pada saat kontrak Anda dibuat dan periksa teks resmi terbaru.

Kapan PKWT bisa dianggap berubah menjadi PKWTT

Banyak pekerja kontrak ingin tahu apakah mereka dapat menuntut status tetap. Prinsipnya: PKWT hanya sah untuk pekerjaan tertentu dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Menurut Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, PKWT yang tidak memenuhi syarat dalam ayat (1) dan (2) pasal itu demi hukum menjadi PKWTT. "Demi hukum" artinya perubahan terjadi karena undang-undang, bukan karena kesepakatan baru. Hukumonline menjelaskan bahwa PKWT yang tidak dicatatkan dapat berakibat serupa. Namun menurut ulasan yang sama, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 6/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa kata "demi hukum" dijalankan lewat prosedur dalam putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, yaitu nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, setelah bipartit gagal, dimintakan pengesahan ke pengadilan negeri. Penerapan rincinya perlu dicek pada teks putusan bersama pendamping hukum.

Dalam PP 35/2021, yang teksnya kami pastikan adalah perjanjian kerja harian yang berubah menjadi PKWTT demi hukum bila pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

Bila Anda merasa pekerjaan Anda sebenarnya bersifat tetap (misalnya Anda mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun di inti kegiatan perusahaan, dengan kontrak yang diperbarui terus), kumpulkan bukti dan bicarakan dengan pendamping hukum sebelum menuntut. Tuntutan status biasanya masuk kategori perselisihan hak dan diselesaikan lewat bipartit, mediasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Simpan satu folder di ponsel dan satu salinan di penyimpanan daring pribadi. Jangan mengubah isi tangkapan layar. Jangan mengunggah kontrak ke media sosial.

Ke mana mengurus bila hak tidak dibayar

Sengketa kontrak kerja adalah urusan ketenagakerjaan dan pengadilan, bukan urusan polisi, kecuali ada unsur pidana. Tabel berikut membantu memilih.

Menurut PP 35/2021, pengusaha yang melanggar kewajiban memberikan uang kompensasi dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi didasarkan hasil pemeriksaan pengawas yang berasal dari pengaduan atau tindak lanjut pengawasan, dan hasilnya dituangkan dalam nota pemeriksaan. Pengawas ketenagakerjaan yang dimaksud berada pada kementerian dan/atau dinas ketenagakerjaan provinsi.

Soal wilayah, pengaduan dan pencatatan perselisihan dilakukan di tempat Anda bekerja. Bila ditolak di satu kantor dengan alasan bukan kewenangan, minta penolakan itu tertulis dan tanyakan kantor mana yang berwenang. Untuk kemungkinan dugaan pemalsuan, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026) mengatur pemalsuan surat dalam pasal-pasal tersendiri (nomor pasalnya periksa pada teks resmi); hal itu urusan pidana yang terpisah dari sengketa uang kompensasi.

Hari-H di Disnaker dan di pengadilan

Di dinas ketenagakerjaan, datanglah ke loket pelayanan atau bagian hubungan industrial. Bawa kartu identitas, perjanjian kerja, slip gaji, bukti permintaan tertulis Anda, risalah bipartit, dan surat permohonan pencatatan perselisihan berisi kronologi dan tuntutan, misalnya "membayar uang kompensasi sebesar ... sesuai PP 35/2021". Petugas akan menanyakan tanggal kontrak, upah, apa yang sudah dilakukan, dan apakah bipartit sudah dicoba. Anda akan menerima tanda terima pencatatan. UU PPHI menetapkan bahwa mediator menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja dan menerbitkan anjuran tertulis bila belum sepakat. Para pihak menjawab anjuran dalam 10 hari kerja; tidak menjawab dianggap menolak. Pelayanan di instansi pemerintah tidak dipungut biaya.

Di pengadilan, gugatan PHI didaftarkan di loket pengadilan negeri dengan lampiran risalah mediasi. Gugatan tanpa risalah dikembalikan. Menurut UU PPHI, gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000 tidak dikenai biaya perkara termasuk biaya eksekusi. Untuk nilai lebih besar, biaya dan panjar (uang muka biaya perkara) mengikuti pengadilan dan rinciannya ditanyakan di loket. Tanyakan juga apakah pendaftaran elektronik (e-court) tersedia. Panduan lebih lanjut ada di Gugatan PHI dan Jalur Disnaker.

Hak Anda sebagai pekerja kontrak

Pekerja kontrak umumnya tidak berhak atas pesangon seperti pekerja tetap saat kontrak habis, karena berakhirnya PKWT bukan PHK. Hak yang melekat adalah uang kompensasi. Namun bila kontrak diakhiri sebelum waktunya atau status Anda dipersoalkan, hitungan dan haknya dapat berbeda. Artikel Di-PHK: Panduan Lengkap Hak Pesangon dan Langkah dari Bipartit sampai PHI menjelaskan PHK untuk pekerja yang statusnya tetap.

Proses hukum tahap demi tahap

Bila permintaan baik-baik tidak berhasil, jalur resminya berurutan. Tidak ada waktu pasti untuk seluruh proses; tergantung perkara dan beban pengadilan.

1. Permintaan tertulis dan bipartit. Bipartit paling lama 30 hari kerja sejak dimulai menurut UU PPHI.
2. Pengaduan ke pengawas dapat dilakukan berdampingan, terutama untuk uang kompensasi yang tidak dibayar.
3. Pencatatan dan mediasi di dinas ketenagakerjaan.
4. Gugatan ke PHI dengan lampiran risalah mediasi. Majelis diharapkan memutus paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama, namun dalam praktik bisa berbeda.
5. Kasasi. Diajukan tertulis lewat kepaniteraan PHI dalam 14 hari kerja sejak putusan dibacakan atau diterima. Mahkamah Agung diharapkan memutus dalam 30 hari kerja sejak menerima permohonan, tetapi praktiknya dapat lebih lama.
6. Eksekusi. Bila perusahaan tidak membayar sukarela, pemenang mengajukan eksekusi. Lihat Eksekusi Putusan Perdata.

KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, tetapi sengketa kontrak kerja murni berjalan menurut hukum perdata dan UU PPHI. Jangan menunda: bukti hilang seiring waktu, dan ada batas waktu menuntut yang dapat berubah menurut putusan terbaru. Tanyakan ke advokat atau pengadilan.

Jalur lain: damai dan negosiasi

Penyelesaian damai biasanya lebih cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

• Kesepakatan perpanjangan atau kontrak baru sebaiknya tertulis, dengan upah, jangka waktu, dan hak yang jelas.
• Tawaran "uang tali asih" bukan pengganti uang kompensasi kecuali jelas dinyatakan dan jumlahnya tidak lebih kecil dari hak Anda.
• Bila perusahaan menawar lebih rendah, hitung dahulu selisihnya dan putuskan apakah layak.
• Perjanjian bersama yang baik memuat jumlah, tanggal bayar, dan pernyataan bahwa kewajiban lain tetap dihitung.
• Libatkan serikat atau pendamping hukum bila jumlahnya besar atau status Anda dipersoalkan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan PKWT berubah beberapa kali, sehingga informasi lama sering tidak cocok.

• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur PKWT sejak awal.
• UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kini tidak berlaku. Penggantinya adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
• PP Nomor 35 Tahun 2021 adalah aturan pelaksana yang memuat uang kompensasi PKWT, batas lima tahun, dan kewajiban pencatatan. Menurut basis data peraturan nasional, PP ini tercatat berlaku.
• Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 (31 Oktober 2024) menetapkan batas paling lama lima tahun termasuk perpanjangan dan mensyaratkan PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, menurut Kementerian Ketenagakerjaan. Isi rincinya, termasuk bila ada perubahan soal kontrak kerja, perlu dibaca dari teks resmi.

Praktik yang aman: gunakan aturan yang berlaku saat kontrak dibuat dan saat berakhir, lalu periksa ketentuan peralihan bila undang-undang baru berlaku.

Kesalahan yang sering terjadi dan peringatan penipuan

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

• Tidak meminta salinan kontrak saat menandatangani.
• Menerima perpanjangan lisan tanpa dokumen.
• Tidak menghitung uang kompensasi, sehingga menerima jumlah di bawah hak.
• Menandatangani surat pelepasan hak karena dijanjikan dipanggil lagi.
• Menunggu terlalu lama untuk menagih, sehingga bukti hilang.
• Mengira kontrak yang berulang otomatis menjadi tetap tanpa jalur resmi.

Contoh alur waktu fiktif

Tabel berikut fiktif dan hanya menggambarkan urutan. Waktu nyata sangat bergantung pada perkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja kontrak yang berakhir kontraknya berhak atas pesangon? Umumnya tidak. Berakhirnya PKWT bukan PHK. Hak yang diatur dalam PP 35/2021 adalah uang kompensasi. Pesangon berlaku pada PHK pekerja menurut alasan PHK yang diatur peraturan.

Berapa kali kontrak boleh diperpanjang? PP 35/2021 mengatur perpanjangan menurut kesepakatan, dengan syarat jangka waktu keseluruhan tidak lebih dari lima tahun, dan putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan batas lima tahun termasuk perpanjangan. Jumlah perpanjangannya sendiri tidak ditetapkan dalam teks PP 35/2021; periksa kontrak dan teks resmi.

Apakah uang kompensasi dibayar bila saya mengundurkan diri sebelum kontrak habis? PP 35/2021 menyatakan bahwa bila salah satu pihak mengakhiri sebelum waktunya, pengusaha wajib memberi uang kompensasi untuk masa yang telah dijalani. Namun isi kontrak dan ganti rugi dapat dipersoalkan. Bicarakan dahulu dengan pendamping.

Perusahaan bilang kompensasi tidak perlu karena saya dapat pesangon sukarela. Benarkah? Tidak otomatis. Kewajiban kompensasi ada dalam peraturan. Jika perusahaan menawarkan pembayaran lain, tanyakan secara tertulis apakah itu mencakup uang kompensasi, dan bandingkan jumlahnya dengan hitungan Anda.

Apakah saya bisa menggugat bila kontrak berulang bertahun-tahun? Bisa dipertimbangkan, terutama bila pekerjaan Anda sebenarnya bersifat tetap atau batas waktu dilanggar. Jalurnya bipartit, mediasi, lalu PHI. Bawa semua kontrak dan slip gaji untuk dinilai.

Ringkasan

• PKWT hanya untuk pekerjaan tertentu; tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
• Uang kompensasi wajib dibayar pada saat PKWT berakhir, dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah (upah pokok dan tunjangan tetap).
• Batas PKWT lima tahun termasuk perpanjangan; kontrak harus tertulis, berbahasa Indonesia, dan dicatatkan.
• Bila hak tidak dibayar, tempuh urutan: permintaan tertulis, bipartit, pengawas dan mediasi, lalu PHI.
• Jangan menandatangani pelepasan hak sebelum hitungan jelas, dan jangan membayar perantara yang menjanjikan hasil.
• Aturan sedang bergerak; periksa teks resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan setelah terbit.

Bila Anda ingin menilai kontrak dan hitungan uang kompensasi, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan membawa perjanjian kerja, slip gaji, dan surat-surat dari perusahaan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Baca juga

• Di-PHK: Panduan Lengkap Hak Pesangon dan Langkah dari Bipartit sampai PHI
• Uang Kompensasi PKWT Saat Kontrak Berakhir: Hak dan Cara Hitung
• Kontrak Kerja (PKWT): Batas Waktu, Hak, dan Yang Harus Diperhatikan
• Pekerja kontrak dan pekerja tetap: beda hubungan kerjanya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.