Deepfake dan Hukum: Wajah Dipalsukan, Hak Anda, dan Jalur Pelaporan

Apa itu deepfake

Deepfake adalah media (video, foto, atau suara) yang dibuat atau diubah memakai kecerdasan buatan sehingga tampak atau terdengar seperti orang sungguhan, padahal orang itu tidak pernah melakukan atau mengatakannya. Istilahnya gabungan dari *deep learning* (cara AI belajar dari banyak data) dan *fake* (palsu).

Bentuk yang paling sering ditemui:

• Penukaran wajah pada video, sehingga wajah korban muncul pada tubuh orang lain.
• Tiruan suara, untuk menelepon keluarga dan meminta transfer uang.
• Gambar vulgar buatan AI yang memakai wajah korban.
• Video palsu tokoh publik untuk promosi investasi atau hadiah palsu.
• Dokumen identitas dan swafoto palsu untuk membuka rekening atau pinjaman.

Tidak semua penggunaan AI untuk wajah dan suara melanggar hukum. Parodi yang jelas ditandai, atau karya dengan persetujuan pemilik wajah, berbeda dengan konten yang memalsukan, merendahkan, atau menipu.

Hukum yang relevan di Indonesia

Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang khusus bernama "deepfake" yang dapat dipastikan dari sumber yang dibuka untuk artikel ini. Penanganannya memakai aturan yang ada. Periksa teks resmi terbaru karena regulasi kecerdasan buatan sedang berkembang.

Catatan penting: sebagian ketentuan UU ITE telah disesuaikan atau dicabut sebagian oleh KUHP baru. Karena itu, nomor pasal dan ancaman pidana sebaiknya dicek langsung pada teks resmi dan jangan diambil dari artikel lama.

Hak korban

Korban deepfake memiliki beberapa hak yang dapat dipakai bersama.

• Hak atas data pribadi. UU PDP mengakui hak subjek data atas data pribadinya, termasuk meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan dalam keadaan tertentu. Lihat hak subjek data pribadi UU PDP.
• Hak atas citra diri. Memakai wajah seseorang untuk keuntungan atau untuk merendahkannya tanpa izin dapat dituntut secara perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Lihat deepfake, kecerdasan buatan, dan hak citra dan perbuatan melawan hukum, gugatan.
• Hak melapor secara pidana bila konten memuat penipuan, ancaman, pencemaran nama, atau muatan seksual.
• Hak atas penghapusan konten melalui platform dan kanal pemerintah. Lihat penghapusan konten negatif dan hak dilupakan.
• Hak atas pelindungan sebagai korban terutama pada kekerasan seksual berbasis elektronik. Lihat kekerasan seksual berbasis elektronik.

Langkah ketika menjadi korban

1. Tenang dan jangan menyebarkannya lagi. Membagikan ulang konten, bahkan untuk "membantah", dapat memperluas penyebaran dan menyulitkan Anda.
2. Simpan bukti. Tangkap layar disertai tautan, tanggal, jam, nama akun penyebar, dan jumlah penayangan. Simpan salinan video bila memungkinkan. Jangan mengedit tangkapan layar. Lihat pembuktian bukti elektronik, chat, dan rekaman.
3. Laporkan ke platform. Media sosial dan aplikasi pesan memiliki formulir pelaporan konten palsu dan pelanggaran privasi. Sertakan alasan: peniruan identitas, konten seksual tanpa persetujuan, atau penipuan.
4. Adukan ke kanal pemerintah. Kementerian yang mengurus komunikasi dan digital menyediakan kanal pengaduan konten; periksa kanal resmi yang berlaku di situsnya.
5. Laporkan ke polisi. Unit siber kepolisian dapat menerima laporan. Bawa bukti, identitas, dan kronologi.
6. Beri tahu orang terdekat dan tempat kerja. Bila deepfake dipakai untuk menipu, peringatkan keluarga atau kolega agar tidak mentransfer uang.
7. Cari pendampingan. Untuk korban kekerasan seksual, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga bantuan hukum, dapat membantu. Lihat bantuan hukum gratis dan posbakum.

Contoh: Seorang karyawati menemukan video dengan wajahnya dalam adegan yang tidak pernah ia lakukan, beredar di grup percakapan. Ia menyimpan tautan, tangkapan layar, dan nama akun pengunggah, lalu melaporkan ke platform dan ke polisi. Ia juga meminta rekan kerja tidak menyebarkan ulang. Dengan bukti rapi dan laporan resmi, proses penghapusan dan penelusuran pelaku menjadi lebih mungkin dilakukan.

Bila deepfake dipakai untuk menipu

Penipu memakai suara atau wajah palsu untuk meminta uang dari keluarga, atasan, atau rekan bisnis. Tanda yang bisa dikenali:

• permintaan mendesak yang meminta transfer segera;
• panggilan dari nomor baru dengan alasan "ponsel rusak";
• permintaan merahasiakan dari orang lain;
• gambar atau video yang bergerak kaku, bibir tidak sinkron, atau kualitas aneh.

Cara membela diri: tutup panggilan dan telepon kembali ke nomor lama, ajukan pertanyaan yang hanya diketahui orang asli, dan sepakati kata sandi keluarga. Jika terlanjur mentransfer, segera hubungi bank dan laporkan ke polisi. Lihat phishing dan penipuan transfer serta penipuan transfer.

Tanggung jawab pembuat dan penyebar

Bukan hanya pembuat, penyebar juga dapat bertanggung jawab. Orang yang membagikan konten deepfake yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban bila terbukti sengaja menyebarkan. Pengelola grup atau akun bisa dipersoalkan bila ikut mendistribusikan; lihat grup WhatsApp, admin dan tanggung jawab. Platform juga memiliki kewajiban menanggapi laporan, meski rinciannya bergantung pada aturan penyelenggara sistem elektronik yang berlaku.

Mencegah diri menjadi korban

Tidak ada pencegahan sempurna, tetapi risiko dapat dikurangi.

• Batasi foto wajah resolusi tinggi dan video dengan suara jernih di akun publik.
• Atur akun media sosial menjadi privat dan setujui pengikut dengan selektif.
• Jangan menerima aplikasi "ubah wajah" yang meminta akses galeri berlebihan.
• Jangan mengirim foto KTP atau swafoto sambil memegang KTP kepada pihak yang tidak jelas; lihat jangan kirim KTP.
• Aktifkan verifikasi dua langkah pada akun penting.

Bukti digital: apa yang perlu disimpan

Pembuktian peristiwa digital bergantung pada kelengkapan jejak. Simpan hal-hal berikut dengan rapi:

• Tautan lengkap ke konten dan profil pengunggah, bukan hanya tangkapan layar.
• Tangkapan layar yang memuat nama akun, tanggal, jam, dan jumlah penonton.
• Salinan berkas video atau gambar bila Anda dapat mengunduhnya tanpa menyebarkannya.
• Catatan pelaporan: kapan melapor ke platform, nomor tiket, dan balasan yang diterima.
• Dampak yang dialami: kehilangan pekerjaan, uang yang tertipu, atau gangguan kesehatan, beserta dokumen pendukung.
• Pernyataan saksi yang melihat konten itu pertama kali.

Jangan melakukan peretasan atau cara tidak sah untuk mencari pelaku, sebab bukti yang diperoleh secara melanggar hukum dapat bermasalah. Biarkan penyidik yang meminta data kepada platform atau operator. Penjelasan nilai bukti elektronik ada di alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Peran platform dan penyelenggara sistem elektronik

Platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan adalah penyelenggara sistem elektronik. Mereka memiliki ketentuan komunitas yang biasanya melarang peniruan identitas, konten seksual tanpa persetujuan, dan penipuan. Laporan korban umumnya ditinjau tim moderasi, dan konten dapat diturunkan, akun dapat dibatasi. Kecepatan tanggapan berbeda-beda; karena itu laporkan ke beberapa jalur sekaligus.

Penyelenggara sistem elektronik juga terikat kewajiban menurut peraturan di Indonesia, termasuk menanggapi permintaan penurunan konten melalui kanal pemerintah. Rinciannya bergantung pada peraturan terbaru, jadi periksa teks resmi di situs kementerian terkait. Bila konten berupa gambar intim, ada layanan khusus dari beberapa platform untuk mencegah penyebaran ulang. Lihat juga ancaman sebar foto intim dan sextortion.

Deepfake di tempat kerja dan dunia usaha

Perusahaan juga menghadapi risiko: direksi ditiru untuk memerintahkan transfer, atau karyawan menjadi korban video palsu. Langkah pencegahan yang bijak: tetapkan prosedur verifikasi dua jalur untuk perintah pembayaran, latih staf mengenali tanda deepfake, dan sediakan saluran pelaporan internal. Pekerja yang menjadi korban sebaiknya melapor kepada atasan dan bagian sumber daya manusia, sebab perusahaan dapat membantu mendokumentasikan dan menindaklanjuti. Lihat juga pelecehan di tempat kerja, pengaduan.

Pertimbangan etika dan literasi

Hukum bergerak lebih lambat daripada teknologi. Sambil menunggu aturan yang lebih spesifik, pengguna dapat membantu dengan kebiasaan sederhana: memeriksa sumber sebelum membagikan, tidak menyebarkan video yang meragukan, dan menegur dengan sopan teman yang menyebarkan konten palsu. Rasa ingin tahu tidak boleh mengalahkan empati terhadap korban.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menghapus bukti karena malu sebelum disimpan.
• Membagikan ulang konten untuk "membantah".
• Menunggu berhari-hari sebelum melapor.
• Mengira konten palsu pasti tidak melanggar hukum karena "hanya buatan AI".
• Menanggapi pemerasan dengan membayar. Lihat pemerasan dan pengancaman.
• Menyerahkan data tambahan kepada "jasa penghapus konten" yang meminta bayaran di muka.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah membuat deepfake untuk hiburan melanggar hukum? Tidak selalu. Yang menentukan adalah ada atau tidaknya persetujuan, tujuan, dan dampaknya. Konten yang merendahkan, menipu, atau bermuatan seksual tanpa persetujuan berisiko melanggar hukum.

Bisakah saya menuntut ganti rugi? Secara perdata, korban dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum bila dapat menunjukkan kerugian dan hubungan sebabnya. Pembuktian pelaku sering menjadi tantangan, sehingga bukti digital yang rapi penting.

Apakah laporan polisi pasti diproses? Hasil bergantung pada bukti dan unsur perbuatan. Laporan yang jelas, lengkap dengan bukti, memperbesar peluang tindak lanjut. Anda berhak menanyakan perkembangan laporan; lihat laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.

Ringkasan

Deepfake adalah media palsu buatan AI yang meniru wajah atau suara seseorang. Hukum Indonesia menanganinya lewat aturan yang ada, antara lain UU ITE, UU PDP, UU TPKS, dan KUHP baru, sehingga nomor pasal dan ancaman perlu dicek pada teks resmi. Bila menjadi korban, simpan bukti, jangan menyebarkan ulang, laporkan ke platform, kanal pemerintah, dan polisi, serta cari pendampingan bila kontennya seksual. Waspadai penipuan suara dan wajah palsu dengan memverifikasi lewat jalur lain.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, termasuk UU No. 1 Tahun 2024 (periksa teks resmi untuk ketentuan yang masih berlaku).
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca juga

• Deepfake, Kecerdasan Buatan, dan Hak Citra: Bila Wajah atau Suara Anda Ditiru
• Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Bentuk, Bukti Digital, dan Cara Melapor
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Penghapusan Konten Negatif dan Hak untuk Dilupakan: Jalur Platform, Pemerintah, dan Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.