Gugatan Perdata: Biaya Perkara, Tahapan, dan Lama Prosesnya

Gambaran umum proses

Gugatan perdata adalah cara seseorang atau badan usaha meminta pengadilan menyelesaikan sengketa hak atau perjanjian dengan pihak lain. Penggugat mengajukan gugatan, tergugat menjawab, para pihak membuktikan dalil masing-masing, lalu hakim memutus. Di Indonesia hukum acaranya masih bersumber pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement, aturan acara peninggalan masa Hindia Belanda untuk Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten, untuk daerah luar Jawa dan Madura), dilengkapi peraturan Mahkamah Agung.

Proses tersebut dibagi dalam tahap-tahap yang berurutan. Pengadilan juga mewajibkan upaya perdamaian lewat mediasi sebelum pokok perkara diperiksa. Gambaran satu per satu ada di bawah ini.

Menyiapkan gugatan

Gugatan yang baik tidak dimulai dari pengadilan, tetapi dari persiapan.

1. Kenali dasar gugatan. Apakah wanprestasi (ingkar janji dalam perjanjian), perbuatan melawan hukum, atau sengketa hak? Dasar yang keliru membuat gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Tentukan pihak. Siapa tergugat, dan apakah ada pihak lain yang perlu ikut digugat agar gugatan tidak kurang pihak?
3. Tentukan pengadilan yang berwenang. Umumnya pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat, dengan pengecualian untuk sengketa tanah dan klausul pilihan pengadilan dalam perjanjian.
4. Kumpulkan bukti. Perjanjian, kuitansi, surat, bukti transfer, pesan elektronik, dan daftar saksi.
5. Hitung tuntutan. Jumlah kerugian, bunga, dan permintaan lain harus dapat dijelaskan.
6. Kirim somasi. Surat peringatan sebelum menggugat menunjukkan itikad baik dan sering diminta sebagai dasar wanprestasi.

Gugatan yang kabur, tidak jelas objek atau pihaknya, berisiko dinyatakan tidak dapat diterima. Pembahasannya ada di Gugatan Kabur dan Tidak Dapat Diterima.

Pendaftaran dan e-court

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Mahkamah Agung menyediakan layanan pendaftaran dan persidangan elektronik (e-court), yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Menurut ulasan Hukumonline, melalui layanan itu pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, dan sebagian persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Advokat sebagai pengguna terdaftar dapat memakainya, dan pihak lain dapat memakai layanan dengan persyaratan tersendiri. Pembahasan lengkap ada di Pendaftaran Perkara Elektronik e-Court.

Biaya perkara: apa saja yang dibayar

Biaya perkara dibayar di muka dalam bentuk panjar, yaitu uang muka yang ditaksir pengadilan. Besarnya ditetapkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) atau perhitungan serupa pada sistem elektronik, dan bergantung pada banyaknya pihak serta jauh dekatnya alamat para pihak. Angka pasti berbeda antar-pengadilan dan berubah sewaktu-waktu, sehingga tanyakan langsung pada kepaniteraan atau layanan pengadilan setempat.

Bila panjar habis, penggugat diminta menambah. Sebaliknya, sisa panjar dikembalikan setelah perkara selesai. Dalam putusan, hakim biasanya membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah, tetapi itu hanya biaya perkara, bukan biaya advokat yang dibayar kepada pengacara. Orang yang tidak mampu membayar dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat tertentu, yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya.

Sidang pertama dan mediasi

Pada sidang pertama, hakim memeriksa kehadiran dan kelengkapan para pihak. Apabila penggugat dan tergugat hadir, hakim mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Menurut ulasan atas Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diselesaikan paling lama tiga puluh hari kerja dan dapat diperpanjang tiga puluh hari kerja. Mediatornya dapat hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut atau mediator bersertifikat dari luar pengadilan.

Bila mediasi berhasil, kesepakatan dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian, yang kekuatannya seperti putusan. Bila gagal, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Lihat Mediasi Wajib di Pengadilan dan Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading.

Jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya (verstek). Pembahasan ada di Putusan Verstek.

Jawab-jinawab dan pembuktian

Setelah mediasi gagal, tahapan pokoknya adalah sebagai berikut.

Pembuktian adalah titik yang menentukan. Penggugat wajib membuktikan dalilnya. Alat bukti perdata meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, ditambah bukti elektronik yang diakui dalam hukum acara. Rinciannya ada di Alat Bukti Perdata: Saksi dan Surat dan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi.

Lama proses

Tidak ada angka tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Lama proses bergantung pada banyaknya pihak, apakah ada mediasi yang berlarut, keberatan tergugat, jadwal saksi, dan beban perkara di pengadilan. Mahkamah Agung memiliki target penyelesaian perkara tingkat pertama, tetapi praktik di lapangan bervariasi. Perkara dengan banyak tergugat, objek tanah yang memerlukan pemeriksaan setempat, atau bukti yang rumit biasanya lebih lama. Setelah putusan tingkat pertama, upaya hukum menambah waktu.

Pengadilan memeriksa perkara dengan susunan majelis hakim. Perkara tertentu dengan nilai kecil dapat memakai prosedur lebih cepat, seperti gugatan sederhana yang dibahas pada artikel Penyelesaian Sengketa Utang lewat Gugatan Sederhana.

Setelah putusan: upaya hukum dan eksekusi

Putusan tingkat pertama tidak selalu final. Para pihak dapat menempuh upaya hukum dengan tenggat yang ketat. Menurut ulasan Hukumonline atas hukum acara perdata:

Tenggat dapat berbeda untuk keadaan tertentu, sehingga hitung dengan hati-hati dan segera konsultasikan dengan advokat. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Bila pihak yang kalah tidak patuh, pemohon mengajukan eksekusi ke ketua pengadilan negeri, sebagaimana dijelaskan di Putusan Pengadilan Tidak Dipatuhi: Langkah Hukum. Pengertian tahapan banding, kasasi, dan PK ada di Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Contoh: Pak Teguh meminjamkan uang kepada rekan usahanya dengan kuitansi dan bukti transfer, tetapi tidak dibayar. Setelah somasi tidak ditanggapi, ia mendaftarkan gugatan wanprestasi lewat advokatnya. Ia membayar panjar sesuai taksiran, mengikuti mediasi yang gagal, lalu menghadirkan kuitansi, bukti transfer, dan satu saksi dalam pembuktian. Hakim mengabulkan sebagian, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Karena tergugat tidak membayar, Pak Teguh mengajukan permohonan eksekusi. Perjalanan ini memakan waktu berbulan-bulan dan tidak ada jaminan hasil, sehingga ia perlu menimbang manfaat dan biayanya sejak awal.

Permohonan yang menyertai gugatan

Selain tuntutan pokok, penggugat dapat memohon hal-hal yang menunjang. Misalnya, sita jaminan untuk mengamankan harta tergugat selama perkara berjalan agar tidak dialihkan, sebagaimana dijelaskan di Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Penggugat juga dapat meminta putusan yang dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya hukum, dengan syarat ketat, seperti pada Putusan Serta-Merta dan Provisi. Penggugat dapat pula meminta uang paksa bila tergugat lalai melaksanakan putusan, yang dibahas di Uang Paksa (Dwangsom) dalam Putusan. Permohonan semacam itu menambah beban pembuktian dan biaya, sehingga hanya diajukan bila memang diperlukan.

Bukti yang dibutuhkan menurut jenis perkara

Daftar ini hanya pedoman. Bukti yang tepat bergantung pada dalil gugatan dan apa yang dibantah tergugat. Mintalah advokat memetakan unsur yang harus dibuktikan sebelum mendaftar.

Pihak ketiga yang ingin ikut dalam perkara

Orang yang tidak digugat tetapi merasa kepentingannya terancam dapat mengajukan diri masuk ke dalam perkara, atau dapat ditarik masuk oleh salah satu pihak. Ini disebut intervensi. Bila hak pihak ketiga terancam oleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tersedia upaya perlawanan pihak ketiga. Bahasan lebih lanjut ada di Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet). Karena itu, memilih tergugat yang tepat dan lengkap adalah bagian dari strategi sejak awal.

Peran surat kuasa dan advokat

Penggugat dapat berperkara sendiri atau diwakili kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Surat kuasa yang baik menyebut pengadilan, pihak, dan perkara yang dikuasakan. Mengenai hubungan klien dan advokat, termasuk honorarium, lihat Memakai Jasa Advokat. Jangan lupa bahwa kehadiran penggugat pada panggilan tertentu, misalnya mediasi, dapat tetap diminta walau ada kuasa.

Menimbang untung rugi sebelum menggugat

Menggugat bukan satu-satunya cara dan tidak selalu yang terbaik. Pertimbangkan beberapa hal.

• Kekuatan bukti. Tanpa bukti tertulis atau saksi yang kuat, kemungkinan menang rendah.
• Kemampuan tergugat membayar. Putusan yang menang tetapi tidak dapat dieksekusi karena tergugat tidak punya harta menghasilkan sedikit manfaat.
• Daluwarsa. Hak menagih dapat gugur karena lewat waktu. Lihat Daluwarsa Tagihan Utang.
• Jalur lain. Negosiasi, mediasi, atau gugatan sederhana mungkin lebih cepat untuk nilai kecil.
• Total biaya. Biaya perkara, biaya advokat, waktu, dan tenaga.
• Hubungan jangka panjang. Sengketa dengan mitra dagang atau keluarga sering lebih baik diselesaikan lewat perdamaian.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mendaftarkan gugatan tanpa somasi dan tanpa bukti yang cukup.
• Salah memilih pengadilan atau salah menentukan tergugat.
• Menganggap panjar adalah seluruh biaya, padahal bisa bertambah.
• Mengabaikan panggilan sidang atau tenggat upaya hukum.
• Menganggap menang berarti uang langsung diterima, padahal eksekusi adalah proses tersendiri.
• Mengandalkan janji lisan tanpa catatan tertulis.
• Membuat gugatan terlalu panjang dan emosional, bukan terstruktur.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa biaya perkara perdata? Tidak ada angka tunggal. Panjar ditaksir pengadilan berdasarkan jumlah pihak, jarak panggilan, dan komponen lain. Selain itu ada biaya advokat yang dibayar terpisah. Tanyakan taksiran ke pengadilan tempat gugatan akan didaftarkan.

Apakah harus memakai advokat? Hukum acara tidak mewajibkan advokat untuk gugatan perdata biasa, dan penggugat boleh beracara sendiri. Namun perkara yang rumit, banyak pihak, atau bernilai besar sebaiknya didampingi advokat. Pada layanan e-court, pengguna terdaftar umumnya advokat.

Bagaimana jika tergugat tidak punya harta? Putusan tetap dapat dieksekusi hanya sebatas harta yang ada. Bila tidak ada harta yang dapat disita, hasil putusan sulit dipenuhi. Karena itu, nilai kemampuan membayar tergugat sebelum menggugat.

Ringkasan

Gugatan perdata berjalan melalui pendaftaran, pembayaran panjar, sidang pertama dan mediasi, jawab-jinawab, pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Biaya perkara terdiri atas panjar yang ditaksir pengadilan dan dapat berubah, terpisah dari biaya advokat. Tenggat banding dan kasasi masing-masing empat belas hari, sedangkan PK seratus delapan puluh hari. Siapkan bukti dan somasi lebih dulu, pertimbangkan jalur damai, dan konsultasikan dengan advokat untuk menilai kekuatan perkara dan biaya.

Dasar hukum

• HIR dan RBg (hukum acara perdata).
• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
• Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Perma No. 7 Tahun 2022.
• UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah.

Baca juga

• Pendaftaran Perkara Elektronik: Apa Itu E-Court dan Kapan Dipakai
• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Menagih Utang lewat Gugatan Sederhana: Syarat, Bukti, dan Tahapan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.