Contoh Gugatan Wanprestasi dan Cara Mengisinya

Apa itu gugatan wanprestasi

Wanprestasi berarti tidak memenuhi isi perjanjian: tidak membayar, terlambat menyerahkan barang, menyerahkan barang yang tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian. Pihak yang dirugikan disebut penggugat. Pihak yang dituduh lalai disebut tergugat. Gugatan wanprestasi diajukan dalam perkara perdata ke pengadilan negeri.

Gugatan bukan langkah pertama. Sebelumnya biasanya ada penagihan, somasi (peringatan tertulis), dan perundingan. Penjelasan langkah itu ada di wanprestasi dan somasi dan gugatan wanprestasi langkah demi langkah. Untuk nilai kecil, ada jalur gugatan sederhana yang formatnya lebih ringkas dan batas nilainya diatur Mahkamah Agung.

Bedakan wanprestasi dari perbuatan melawan hukum. Wanprestasi lahir dari perjanjian. Perbuatan melawan hukum lahir dari perbuatan yang melanggar hak orang lain tanpa harus ada perjanjian. Lihat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasar wanprestasi ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, aslinya Burgerlijk Wetboek). Hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan negeri di Indonesia memakai HIR (Herziene Indonesisch Reglement) untuk Jawa dan Madura, serta RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura. Lihat HIR dan RBg. Pegangan praktisnya:

• Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian dan adanya kelalaian tergugat.
• Kelalaian biasanya dinyatakan lewat somasi, kecuali perjanjian menyatakan lalai terjadi pada jatuh tempo.
• Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tergugat berdomisili, kecuali perjanjian menentukan lain secara sah.
• Gugatan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga, serta tuntutan tambahan seperti sita jaminan atau uang paksa.
• Hakim wajib menawarkan perdamaian. Perkara umumnya melewati mediasi. Lihat mediasi wajib di pengadilan.
• Gugatan yang cacat bentuk, seperti kabur atau salah pihak, dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.
• Tenggat gugatan dibatasi daluwarsa. Lihat daluwarsa tagihan utang.

Pendaftaran perkara kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik pengadilan. Format resmi dan syarat administrasinya mengikuti ketentuan pengadilan. Periksa panduan terbaru dari kepaniteraan atau situs resmi Mahkamah Agung.

Kerangka surat gugatan yang dapat disesuaikan

Ganti tanda [....] dengan data Anda.

• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri [....] di [kota]
• Perihal: Gugatan Wanprestasi
• Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini [Nama Lengkap], Advokat pada [Kantor Hukum ....], bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [....] dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:
• PENGGUGAT: [Nama Lengkap], [pekerjaan], beralamat di [....].
• Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:
• TERGUGAT: [Nama Lengkap] / [nama badan usaha], beralamat di [....]. (TURUT TERGUGAT: [....], bila ada.)
• Adapun dasar gugatan sebagai berikut.
• TENTANG KEWENANGAN: Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri [....], sehingga pengadilan ini berwenang memeriksa perkara.
• TENTANG DUDUK PERKARA (POSITA): 1. Pada tanggal [....], Penggugat dan Tergugat membuat [perjanjian jenis ...] (Bukti P-1). 2. Dalam perjanjian itu Tergugat berkewajiban [....]. 3. Penggugat telah memenuhi kewajibannya berupa [....] (Bukti P-2). 4. Pada tanggal jatuh tempo [....], Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. 5. Penggugat telah menyampaikan peringatan/somasi pada tanggal [....] (Bukti P-3), namun Tergugat tetap tidak memenuhi. 6. Akibatnya Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp [....] dengan rincian [....] dan kerugian immateriil sebesar Rp [....] [hanya bila dapat diterangkan dasarnya]. 7. Tindakan Tergugat adalah wanprestasi menurut hukum.
• TENTANG SITA JAMINAN (bila diminta): Karena dikhawatirkan Tergugat mengalihkan harta, mohon diletakkan sita jaminan atas [objek ....].
• TENTANG PETITUM (TUNTUTAN): PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi. 3. Menghukum Tergugat membayar Rp [....] kepada Penggugat. 4. Menghukum Tergugat membayar bunga [....] dan/atau uang paksa Rp [....] per hari bila lalai melaksanakan putusan. 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
• Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat [tanda tangan dan nama].

Penjelasan tiap bagian

Kepala surat dan perihal. Tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Perihal singkat: gugatan wanprestasi.

Identitas. Nama, pekerjaan, alamat penggugat dan tergugat harus jelas. Kekeliruan nama, atau tergugat yang kurang lengkap, dapat membuat gugatan kabur atau kurang pihak. Bila tergugat badan usaha, tulis bentuk dan alamat resminya.

Kewenangan. Bagian ini menunjukkan mengapa pengadilan ini berwenang. Periksa juga apakah perjanjian memuat klausul arbitrase atau pilihan pengadilan, yang dapat menggeser kewenangan.

Posita. Uraikan secara kronologis dan faktual: perjanjian, kewajiban, pelaksanaan oleh penggugat, kelalaian tergugat, somasi, dan kerugian. Setiap uraian sebaiknya merujuk bukti. Hindari emosi dan opini.

Kerugian. Rincilah. Kerugian materiil harus dapat dihitung dan dibuktikan. Kerugian immateriil harus ada alasan yang kuat. Angka yang tidak berdasar mudah ditolak. Lihat klausul denda dan ganti rugi wanprestasi.

Sita jaminan. Permintaan sita agar harta tergugat tidak dialihkan. Syarat dan prosedurnya dibahas di sita jaminan conservatoir beslag dan contoh permohonan sita jaminan.

Petitum. Tuntutan harus sejalan dengan posita dan rinci. Petitum primair adalah tuntutan utama. Petitum subsidair, ex aequo et bono, meminta putusan yang adil bila tuntutan utama tidak dikabulkan. Petitum yang tidak didukung posita dapat ditolak.

Langkah praktis

1. Kumpulkan bukti. Perjanjian, bukti pelaksanaan oleh penggugat, bukti kelalaian, bukti kerugian.
2. Kirim somasi. Beri tenggat wajar. Lihat isi surat somasi, contoh susunan yang baik.
3. Tentukan pengadilan. Periksa domisili tergugat dan klausul perjanjian.
4. Susun gugatan. Gunakan kerangka di atas.
5. Buat surat kuasa bila memakai advokat. Lihat contoh surat kuasa khusus litigasi.
6. Daftarkan dan bayar panjar biaya perkara. Besarnya mengikuti ketentuan pengadilan.
7. Hadiri sidang dan mediasi. Hadir sendiri atau lewat kuasa, sesuai ketentuan.
8. Ajukan bukti dan saksi. Susun daftar bukti bertanda P-1, P-2, dan seterusnya.

Lampiran yang disarankan

• Surat kuasa khusus bermeterai, bila memakai kuasa.
• Fotokopi KTP penggugat dan, bila badan usaha, akta pendirian dan SK pengesahan.
• Salinan perjanjian dan dokumen pendukungnya.
• Bukti pelaksanaan kewajiban penggugat, seperti bukti transfer atau berita acara.
• Surat somasi dan bukti pengirimannya.
• Perhitungan kerugian.

Kapan perlu advokat

Gugatan dapat diajukan sendiri. Namun bantuan advokat sangat dianjurkan bila:

• nilai sengketa besar;
• tergugat badan usaha atau berada di luar daerah;
• perjanjian memuat klausul arbitrase atau pilihan hukum yang rumit;
• diperlukan sita jaminan;
• perkara berpotensi sampai banding dan kasasi. Lihat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Kesalahan umum

Contoh: Pemilik usaha percetakan menggugat pelanggan yang tidak membayar tagihan Rp [....] meski sudah disomasi dua kali. Gugatan menyebut perjanjian, faktur, bukti pengiriman barang, somasi, dan perhitungan bunga. Petitum primair meminta tergugat dinyatakan wanprestasi dan membayar tagihan serta biaya perkara. Petitum subsidair meminta putusan yang seadil-adilnya.

Contoh: Seseorang menggugat rekan usaha, tetapi tidak menjelaskan perjanjian apa yang dilanggar dan hanya menulis "dia curang". Petitumnya meminta ganti rugi tanpa angka. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur, dan hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Perbaikan posita dan petitum akan lebih bermanfaat.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Dasar wanprestasi dalam KUH Perdata dan hukum acara HIR/RBg relatif stabil. Yang berubah adalah praktik di sekelilingnya. Pendaftaran dan persidangan perkara perdata makin memakai sistem elektronik. Bea meterai mengikuti UU No. 10 Tahun 2020. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, tetapi mengatur perkara pidana. Gugatan wanprestasi tetap perkara perdata. Bila kelalaian juga mengandung unsur pidana, seperti penipuan atau penggelapan, bagian pidananya mengikuti aturan baru dan nomor pasal berbeda dari KUHP lama.

Alur setelah gugatan didaftarkan

Setelah gugatan didaftarkan dan panjar biaya dibayar, perkara mendapat nomor dan dibagikan kepada majelis hakim. Para pihak dipanggil untuk sidang pertama. Pada sidang pertama, pihak yang hadir diperiksa kelengkapannya, lalu hakim mengarahkan para pihak menempuh mediasi. Bila mediasi gagal, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan, lalu jawaban tergugat. Tahapan berikutnya adalah replik dari penggugat dan duplik dari tergugat, pembuktian surat dan saksi, kesimpulan, dan putusan. Penjelasan tiap surat ada di contoh jawaban gugatan, contoh replik, contoh duplik, dan contoh kesimpulan perkara perdata. Selama proses, penggugat dapat menghadapi eksepsi, yaitu keberatan atas syarat formal gugatan, dan gugatan balik atau rekonvensi dari tergugat. Lihat eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi.

Menyusun bukti yang kuat

Dalam perkara perdata, siapa yang mendalilkan, ia yang membuktikan. Alat bukti yang lazim adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana dibahas di alat bukti perdata, saksi dan surat. Untuk gugatan wanprestasi, bukti surat paling penting: perjanjian, faktur, bukti transfer, berita acara, korespondensi, dan somasi. Buatlah daftar bukti dengan nomor dan keterangan singkat, misalnya P-1 untuk perjanjian, P-2 untuk bukti penyerahan barang, P-3 untuk somasi. Pastikan fotokopi dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai kemudian bila diperlukan. Percakapan pesan elektronik dan dokumen elektronik dapat diajukan, tetapi perlu dicetak dan dijelaskan konteksnya. Saksi sebaiknya orang yang mengalami atau melihat sendiri, bukan sekadar mendengar cerita.

Eksekusi bila gugatan dikabulkan

Menang di pengadilan belum berarti uang langsung diterima. Bila tergugat tidak menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Mulanya ada teguran dari pengadilan, lalu sita dan lelang bila tetap tidak dipenuhi. Baca eksekusi putusan perdata dan contoh permohonan eksekusi. Karena itu, sejak awal pertimbangkan apakah tergugat memiliki harta yang dapat dieksekusi. Gugatan terhadap pihak tanpa harta bisa berakhir dengan putusan yang sulit dijalankan.

Contoh susunan bukti bertanda

Susunan bukti yang rapi memudahkan hakim. Contoh: P-1 perjanjian tertanggal [....]; P-2 faktur atau bukti penyerahan barang; P-3 bukti transfer pembayaran sebagian; P-4 surat somasi pertama; P-5 bukti pengiriman somasi; P-6 surat somasi kedua; P-7 perhitungan kerugian; P-8 korespondensi pesan yang mengakui kewajiban. Beri keterangan satu kalimat di sebelah tiap bukti tentang apa yang dibuktikan. Kelompokkan menurut urutan kejadian. Fotokopi perlu dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Bukti elektronik, seperti pesan, dicetak dengan tanggal dan nomor pengirim yang terlihat. Bukti yang rapi sejak awal menghemat waktu pada tahap pembuktian.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah wajib somasi dulu? Pada umumnya dianjurkan, kecuali perjanjian menyatakan lalai terjadi pada saat jatuh tempo. Somasi memperkuat pembuktian.

Berapa lama gugatan diputus? Bergantung perkara dan pengadilan. Tidak ada jaminan hasil atau waktu. Periksa target penyelesaian perkara di pengadilan setempat.

Bisakah gugatan dicabut? Bisa, dengan ketentuan tertentu. Lihat contoh pencabutan gugatan.

Ringkasan

• Gugatan wanprestasi menuntut pihak yang lalai memenuhi perjanjian.
• Susun identitas, kewenangan, posita, dan petitum yang sejalan.
• Kirim somasi lebih dahulu dan siapkan bukti bernomor.
• Format resmi mengikuti pengadilan dan hukum acara yang berlaku.
• Pertimbangkan advokat untuk nilai besar dan sita jaminan.
• Sesuaikan contoh dengan keadaan Anda.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian perikatan
• Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), hukum acara perdata
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Baca juga

• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan
• Wanprestasi dan Somasi: Panduan Menagih Utang lewat Jalur Perdata sampai Eksekusi
• Isi Surat Somasi: Susunan yang Baik dari Identitas sampai Tenggat
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.