CCTV, Privasi, dan Merekam Orang Lain: Di Mana Batasnya

Dua pertanyaan berbeda

Isu CCTV dan perekaman sebenarnya mencakup dua hal yang berbeda:

1. Memasang dan mengoperasikan kamera secara terus-menerus, misalnya CCTV di rumah, toko, kantor, atau kos.
2. Merekam dan menyebarkan gambar atau suara orang lain, misalnya merekam pertengkaran, percakapan, atau seseorang di tempat umum, lalu mengunggahnya.

Kedua hal ini berkaitan dengan privasi dan data pribadi, tetapi aturan yang paling berperan berbeda. Pemasangan kamera lebih dekat ke UU Pelindungan Data Pribadi, sedangkan perekaman dan penyebaran lebih dekat ke UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum pidana serta perdata.

Wajah dan rekaman sebagai data pribadi

Rekaman yang memuat wajah seseorang adalah data pribadi karena dapat mengidentifikasi orang tersebut. Menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi terdiri atas data yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Data spesifik mencakup antara lain data biometrik (ciri tubuh yang unik, seperti wajah dan sidik jari) dan data anak (Pasal 4 ayat 2). Wajah yang dipakai untuk mengidentifikasi orang melalui teknologi pengenalan wajah dapat masuk kategori biometrik; periksa penjelasan resmi untuk batasnya.

Namun UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga (Pasal 2 ayat 2). Jadi seseorang yang memasang CCTV di rumahnya untuk keamanan keluarga pada dasarnya berada dalam pengecualian ini. Pengecualian ini tidak otomatis melindungi bila kamera dipakai di luar kepentingan rumah tangga, misalnya untuk usaha, atau bila rekaman disebarkan ke publik.

Pelaku usaha, kantor, sekolah, atau pengelola gedung yang memasang CCTV umumnya bertindak sebagai pengendali data pribadi, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Mereka perlu memenuhi kewajiban pelindungan data, antara lain:

• memiliki dasar pemrosesan dan memproses sesuai tujuan (Pasal 20 dan 28);
• menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta mencegah akses tidak sah (Pasal 35, 36, dan 39);
• menghapus atau memusnahkan data bila tidak lagi diperlukan atau masa retensi (batas waktu penyimpanan) habis (Pasal 43 dan 44);
• memberi tahu bila terjadi kegagalan pelindungan data dalam 3 x 24 jam (Pasal 46).

Aturan khusus kamera di tempat umum

Pasal 17 UU PDP mengatur pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik. Syaratnya:

• untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan informasi lalu lintas;
• harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat tersebut; dan
• tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Syarat tentang pemberitahuan dan tidak mengidentifikasi seseorang dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 17 ayat 2). Karena itu, papan "area diawasi CCTV" bukan sekadar basa-basi; ia adalah bagian dari kepatuhan bagi pemasang di area tersebut.

Kamera di rumah: tetangga dan jalan

Kasus yang paling sering: kamera di pagar atau teras yang juga menyorot jalan, rumah tetangga, atau halaman tetangga. Pertimbangan umum:

• Arah kamera. Posisikan untuk memantau area milik sendiri, seperti pintu, garasi, dan pagar. Hindari menyorot jendela, kamar, atau halaman dalam rumah tetangga.
• Tujuan. Keamanan adalah tujuan yang wajar. Mengawasi kegiatan tetangga, tamu mereka, atau anak mereka tidak.
• Penyimpanan. Jangan menyimpan rekaman lebih lama dari yang perlu.
• Penyebaran. Jangan mengunggah rekaman yang memuat tetangga atau orang lain untuk mempermalukan.
• Komunikasi. Bila tetangga keberatan, bicarakan lebih dulu dan sesuaikan sudut kamera. Baca hak tetangga dan gangguan bangunan.

Penilaian apakah sebuah kamera mengganggu privasi bergantung pada fakta, termasuk posisi, sudut pandang, dan dampaknya. Undang-undang tidak menyebut angka jarak atau ukuran yang menentukan sah atau tidaknya pemasangan kamera.

CCTV di kantor, toko, dan kos

Untuk tempat usaha dan lingkungan kerja, praktik baik yang perlu diperhatikan:

1. Tentukan tujuan tertulis, misalnya mencegah pencurian dan menjaga keselamatan.
2. Pasang tanda pemberitahuan di area terpantau dan beri tahu karyawan atau penghuni.
3. Hindari area sangat privat: toilet, ruang ganti, kamar tidur, dan ruang menyusui. Merekam di area ini sangat berisiko secara hukum.
4. Batasi siapa yang boleh melihat rekaman dan catat siapa yang mengakses.
5. Tentukan masa simpan dan hapus setelahnya, kecuali diperlukan untuk perkara.
6. Amankan sistemnya: kata sandi kuat, pembaruan perangkat, dan jangan membiarkan kamera tersambung internet dengan kata sandi bawaan.
7. Cantumkan dalam peraturan perusahaan atau tata tertib kos bila perlu. Baca perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.
8. Siapkan prosedur permintaan rekaman dari polisi atau pihak berkepentingan, disertai surat resmi.

Rekaman CCTV yang dipakai untuk memecat karyawan, menuduh pelanggan, atau menyelesaikan sengketa tetap harus diperoleh dan dipakai secara sah. Baca PHK dan pengunduran diri bila menyangkut hubungan kerja.

Merekam percakapan dan orang lain

Merekam tidak sama dengan menyadap. Beberapa pembedaan umum:

• Merekam percakapan yang Anda ikuti sendiri pada umumnya berbeda dari menyadap pembicaraan orang lain. Pemakaiannya sebagai bukti dinilai hakim.
• Menyadap atau mengintersepsi (menangkap diam-diam) informasi elektronik atau transmisi yang tidak bersifat publik milik orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang oleh UU ITE (UU 11/2008 Pasal 31, sebagaimana diubah). Pasal 30 melarang mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak, termasuk dengan menjebol sistem pengamanan. Ketentuan pidananya telah disesuaikan dengan KUHP baru, jadi periksa teks resmi untuk ancamannya.
• Merekam di tempat umum tidak otomatis melanggar, tetapi menyebarkannya dengan maksud mempermalukan, menyerang kehormatan, atau memuat muatan asusila dapat menimbulkan masalah. UU ITE 1/2024 melarang menyiarkan atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum (Pasal 27 ayat 1) dan menuduhkan suatu hal untuk menyerang kehormatan atau nama baik agar diketahui umum (Pasal 27A). Baca pencemaran nama baik UU ITE dan KUHP.
• Menggunakan data pribadi melalui media elektronik harus atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan (UU 11/2008 Pasal 26 ayat 1). Pasal 26 ayat (2) memberi hak menggugat atas kerugian.

Hak atas potret

Untuk penggunaan komersial, Pasal 12 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melarang penggunaan, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret atau ahli warisnya. Jadi memasang foto atau cuplikan CCTV pelanggan sebagai iklan toko tanpa izin berisiko.

Rekaman CCTV sebagai alat bukti

Rekaman sering menjadi bukti pencurian, kecelakaan, atau perkelahian. Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (UU 11/2008 Pasal 5). Baca alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Agar rekaman bermanfaat:

1. Segera amankan sebelum tertimpa rekaman baru. Banyak perangkat menimpa data secara berkala.
2. Salin dengan format asli dan simpan juga salinan cadangan. Jangan edit atau potong tanpa menyimpan versi utuh.
3. Catat metadata (keterangan pendukung rekaman): tanggal, jam, lokasi kamera, siapa yang mengambil salinan, dan kapan.
4. Cek akurasi jam sistem kamera. Jam yang salah bisa melemahkan bukti.
5. Serahkan kepada penyidik bila ada laporan, dan minta tanda terima.
6. Jangan menyebarkan untuk "mencari pelaku" di media sosial. Itu dapat menimbulkan tuduhan salah sasaran, pencemaran nama baik, dan pelanggaran data pribadi. Baca doxing dan penyebaran data pribadi.

Hakim yang menilai kekuatan pembuktian suatu rekaman akan mempertimbangkan keaslian dan cara perolehannya. Rekaman yang didapat dengan cara melanggar hukum dapat dipersoalkan.

Bila Anda direkam tanpa izin

1. Tenang dan catat fakta: siapa, kapan, di mana, apa yang direkam.
2. Mintalah penghapusan secara baik, jika pelakunya dikenal. Banyak masalah selesai di tahap ini.
3. Simpan bukti bila rekaman beredar: tautan, akun, tanggal, tangkapan layar.
4. Laporkan ke platform untuk penghapusan konten. Baca penghapusan konten negatif dan hak dilupakan.
5. Ajukan permohonan tertulis kepada pemilik kamera atau pengelola tempat untuk akses, penghapusan, atau penjelasan penggunaan rekaman, merujuk hak Anda sebagai subjek data (UU PDP Pasal 7 dan 8). Pengecualian rumah tangga pada Pasal 2 ayat (2) mungkin berlaku bila pemasangnya perorangan untuk keperluan pribadi.
6. Lapor ke polisi bila ada muatan seksual, ancaman, atau pemerasan. Baca ancaman sebar foto intim dan sextortion.
7. Pertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum bila kerugian nyata.

Contoh: Bu M menyewakan kamar kos dan memasang CCTV di lorong dan pintu masuk. Ia menempelkan tanda pemberitahuan, menjelaskan hal itu dalam tata tertib, mengatur agar hanya dirinya yang dapat melihat rekaman, dan menghapus rekaman setelah beberapa minggu. Ia tidak memasang kamera di kamar maupun kamar mandi. Ketika terjadi kehilangan sepeda motor, ia menyalin rekaman tanpa mengeditnya dan menyerahkannya ke polisi, bukan mengunggah ke grup. Cerita ini fiktif, tetapi tiap langkahnya bisa dijadikan pegangan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memasang kamera di area sangat privat, seperti kamar ganti atau toilet.
• Mengarahkan kamera ke jendela atau halaman tetangga.
• Tidak memberi tahu karyawan atau penghuni bahwa ada CCTV.
• Menyimpan rekaman tanpa batas waktu dan tanpa pengamanan.
• Mengunggah potongan rekaman ke media sosial untuk mempermalukan seseorang.
• Mengedit rekaman sebelum diserahkan sebagai bukti.
• Membiarkan kata sandi bawaan perangkat sehingga siapa pun dapat mengintip.
• Menyerahkan rekaman kepada orang yang tidak berwenang hanya karena diminta.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah saya memasang CCTV di depan rumah yang juga merekam jalan? Untuk keamanan rumah, pemasangan perorangan untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga pada dasarnya berada di luar UU PDP (Pasal 2 ayat 2). Meski begitu, arahkan kamera sebisa mungkin ke area Anda sendiri, hindari menyorot rumah orang lain, dan jangan menyebarkan rekaman. Jika diperlukan, sampaikan keberadaan kamera secara terbuka.

Apakah rekaman CCTV bisa dipakai di pengadilan? Informasi elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (UU ITE Pasal 5). Nilai pembuktiannya ditentukan hakim berdasarkan keaslian, keutuhan, dan cara perolehannya. Simpan rekaman asli dan serahkan melalui prosedur yang benar.

Bolehkah saya mengunggah rekaman pencuri untuk mencari identitasnya? Sebaiknya jangan. Serahkan ke polisi. Mengunggah dapat melanggar pelindungan data pribadi dan menimbulkan risiko hukum jika orang yang ditampilkan ternyata keliru atau jika unggahan berisi tuduhan. Aturan Pasal 17 UU PDP tentang kamera di tempat umum juga menekankan bahwa kamera tidak dipakai untuk mengidentifikasi seseorang, kecuali dalam pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum.

Ringkasan

CCTV di rumah untuk keamanan keluarga pada dasarnya dikecualikan dari UU PDP, sedangkan pengelola usaha, kantor, dan tempat umum perlu mematuhi prinsip tujuan, pemberitahuan, keamanan, dan penyimpanan seperlunya. Jangan memasang kamera di area privat, jangan menyorot rumah orang lain, dan jangan menyebarkan rekaman untuk mempermalukan. Rekaman dapat menjadi alat bukti yang sah bila diamankan utuh dan diserahkan melalui jalur resmi. Bila Anda direkam tanpa izin, kumpulkan bukti, minta penghapusan, dan lapor bila ada ancaman atau muatan seksual.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (antara lain Pasal 2 ayat 2, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 35, 36, 39, 43, 44, 46).
• UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 5, 26, 30, 31) dan UU No. 1 Tahun 2024 (Pasal 27, 27A); ketentuan pidananya disesuaikan dengan KUHP baru.
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat (1).

Baca juga

• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Hak Tetangga dan Gangguan Bangunan: Batas Pagar, Limpasan Air, Kebisingan, dan Cara Menyelesaikannya
• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.