Undang-UndangBerlaku
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.
Ringkasan
UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Pengaturannya diarahkan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.
Diubah dengan: UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2020; PERPU No. 1 Tahun 2020; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2015
Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.
Baca teks peraturan
Memuat teks…
Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.
Peraturan terkait
Dicabut dengan (2)
Diubah dengan (7)
- UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
- UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Mengubah (2)
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (42)
- PP 6/2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah
- PP 12/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
- PP 19/2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- PP 59/2022 tentang Perkotaan
- PP 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- PP 2/2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- PP 14/2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
- PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- PP 2/2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
Lihat 30 lainnya
- PP 24/2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
- PP 3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
- PP 41/2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
- PP 72/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 89/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- PP 17/2018 tentang Kecamatan
- PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah
- PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah
- PP 8/2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah
- PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- PP 61/2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
- PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 27/2016 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- PP 30/2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
- PP 48/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
- PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- PP 3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- PP 102/2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
- PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Merujuk (5)
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah
Dirujuk oleh (19)
- UU 17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
- PP 19/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- UU 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- PP 1/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- PP 20/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
- UU 11/2022 tentang Keolahragaan
- UU 28/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
- Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Lihat 7 lainnya
- PP 33/2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
- UU 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- UU 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- UU 11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
- UU 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
- UU 12/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
Disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK; bisa ada yang terlewat atau keliru. Telusuri lebih jauh di Peta Peraturan.
Putusan yang mengutip peraturan ini
Data peraturan
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).