Waris untuk Ahli Waris Penyandang Disabilitas: Hak dan Cara Melindungi Bagiannya

Disabilitas tidak menghilangkan hak waris

Hak waris timbul karena hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (orang yang meninggal), bukan karena kemampuan fisik atau mental. Penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, berhak mewarisi sebagaimana ahli waris lain.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak memiliki dan mengelola harta. Prinsipnya: disabilitas adalah kondisi yang membutuhkan dukungan, bukan alasan mencabut hak.

Dalam hukum waris Islam, halangan mewarisi pada pokoknya hanya beberapa hal tertentu, seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan status budak pada masa lalu. Disabilitas tidak termasuk. Dalam hukum waris perdata (KUHPerdata), ahli waris yang dinyatakan tidak patut menerima warisan karena perbuatan tertentu juga tidak berkaitan dengan disabilitas. Pembahasan lebih lanjut ada di Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Warisan.

Bagian warisan tetap mengikuti sistem yang berlaku bagi keluarga itu. Lihat Pembagian Waris Islam: Anak Laki-laki dan Perempuan atau Ahli Waris Golongan Menurut KUHPerdata, tergantung hukum yang dipakai.

Kecakapan hukum dan dukungan

Hukum membedakan hak dan kecakapan bertindak. Hak waris dimiliki sejak pewaris meninggal. Kecakapan bertindak adalah kemampuan melakukan perbuatan hukum sendiri, misalnya menandatangani akta jual beli atau memberi kuasa.

Penyandang disabilitas sering cakap penuh, misalnya penyandang disabilitas fisik atau sensorik yang mampu mengambil keputusan sendiri. Mereka dapat menandatangani dokumen dengan bantuan teknis, seperti juru bahasa isyarat, pembaca dokumen, atau cap jempol yang disaksikan. Bantuan semacam itu tidak menghilangkan kecakapan.

Pada disabilitas intelektual atau mental tertentu, kemampuan memahami dan mengambil keputusan mungkin terbatas. Dalam keadaan itu, ada dua pendekatan yang dikenal.

Pendampingan lebih sesuai prinsip penghormatan atas hak. Pengampuan lebih kuat tetapi membatasi, sehingga hanya ditempuh bila memang diperlukan.

Apa itu pengampuan

Pengampuan (*curatele*) adalah lembaga dalam KUH Perdata. Orang dewasa yang kondisi mental atau perilakunya membuat ia tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dapat ditempatkan di bawah pengampuan oleh pengadilan. Pengampu adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus kepentingannya, terutama harta.

Hal penting:

• Pengampuan harus ditetapkan pengadilan. Kesepakatan keluarga tidak cukup.
• Pemohon biasanya anggota keluarga, dan pengadilan memeriksa keadaan, termasuk keterangan dokter atau ahli bila perlu.
• Setelah ditetapkan, perbuatan hukum tertentu orang yang diampu memerlukan persetujuan atau dilakukan oleh pengampu.
• Penetapan dapat dicabut bila keadaan berubah.

Ketentuan ini berasal dari hukum lama, dan tafsirnya telah berubah. Menurut ulasan Hukumonline, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 93/PUU-XX/2022 (dibacakan 31 Juli 2023) menafsirkan ketentuan pengampuan orang dewasa dalam KUH Perdata sehingga pengadilan dapat, bukan harus, menetapkan pengampuan. Mahkamah tetap mempertahankan lembaga pengampuan, tetapi pengadilan diberi keleluasaan memilih mekanisme lain seperti pendampingan, dan diharapkan bersandar pada keterangan dokter, psikolog, atau psikiater. Penyandang disabilitas yang kondisinya tidak permanen dan sedang cakap dapat memilih pengampuan, pendampingan, atau skema lain. Untuk kondisi permanen, pengampuan tetap mungkin setelah pembuktian yang ketat dan penunjukan pengampu yang layak. Periksa teks putusan dan ketentuan terbaru dengan advokat atau pengadilan setempat.

Langkah praktis

1. Pastikan siapa saja ahli waris. Susun silsilah dan urus dokumen. Baca Siapa Ahli Waris Dicatat Dulu dan Surat Keterangan Waris.
2. Inventarisasi harta. Catat tanah, rumah, rekening, kendaraan, dan utang.
3. Nilai kebutuhan dukungan. Tanyakan kepada dokter atau psikolog bila perlu. Hindari menilai sendiri secara sepihak.
4. Libatkan penyandang disabilitas dalam pembicaraan. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dan beri waktu.
5. Pilih bentuk pelindungan. Pendampingan informal, pendampingan tertulis, atau permohonan pengampuan.
6. Catat bagiannya. Buat akta pembagian waris atau kesepakatan tertulis. Lihat Akta Pembagian Waris: Notaris atau Di Bawah Tangan.
7. Amankan aset. Atas nama siapa tanah dibalik nama? Bagaimana rekening dikelola? Siapa yang dapat menarik uang?
8. Tetapkan pengawasan. Laporan berkala kepada keluarga atau pihak yang disepakati.

Contoh: Seorang bapak meninggal dan meninggalkan rumah serta tabungan. Salah satu anaknya, penyandang disabilitas intelektual, tinggal bersama kakaknya. Kakaknya mengusulkan agar rumah dibalik nama atas nama kakak "supaya mudah mengurus". Keluarga lain menolak dan sepakat membuat pembagian tertulis yang mencantumkan bagian adik dengan jelas. Mereka juga menyiapkan permohonan pengampuan agar ada pengampu yang bertanggung jawab. Hasilnya, bagian adik tercatat atas namanya dan pengelolaan dananya dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga agar bagian tidak habis

Banyak keluarga bertanya: bagaimana memastikan warisan cukup untuk kebutuhan jangka panjang penyandang disabilitas? Beberapa cara yang lazim:

• Mempertahankan aset yang produktif, misalnya rumah kontrakan yang hasil sewanya dipakai untuk biaya hidup.
• Menyimpan dana dalam rekening atau deposito dengan aturan penarikan yang disepakati.
• Menyisihkan dana khusus untuk perawatan, terapi, dan pendidikan.
• Membuat wasiat oleh pewaris semasa hidup yang mengatur penyisihan tertentu dan menunjuk pelaksana wasiat, dalam batas bagian yang dilindungi hukum. Lihat Wasiat dan Batasnya serta Pelaksana Wasiat dan Pengurus Warisan.
• Menghindari menjual aset di bawah harga hanya demi pembagian cepat.

Wasiat tidak boleh melanggar bagian ahli waris yang dilindungi undang-undang. Lihat Legitieme Portie: Bagian Mutlak Ahli Waris.

Menjual atau mengalihkan tanah warisan

Bila tanah warisan akan dijual atau dibalik nama, semua ahli waris, termasuk penyandang disabilitas, harus ikut dalam proses. Bagi yang tidak cakap, penandatanganan dilakukan melalui wakil yang sah, dan untuk penjualan bagian orang yang diampu biasanya diperlukan izin pengadilan. Pejabat yang membuat akta, seperti PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), akan meminta dokumen pendukung. Baca Jual Tanah Warisan dan Balik Nama Tanah Warisan. Mengabaikan persyaratan ini dapat membuat akta dibatalkan di kemudian hari.

Rekening bank dan asuransi

Rekening pewaris atas nama penyandang disabilitas atau yang akan diwariskan kepadanya memerlukan dokumen: surat keterangan waris, akta kematian, dan identitas. Bank dapat meminta penetapan pengadilan bila ada pengampuan. Untuk asuransi, penerima manfaat yang disebut dalam polis berhak mengajukan klaim, dan bila ia belum cakap, diwakili wali atau pengampu. Baca Warisan Berupa Rekening Bank dan Deposito.

Bila terjadi sengketa

Penyandang disabilitas atau pendampingnya dapat menggugat bila bagiannya dikuasai pihak lain. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai pilihan hukum dan agama. Sebelum menggugat, tempuh musyawarah dan mediasi. Lihat Menggugat Ahli Waris yang Menguasai Harta dan Sengketa Waris: Gugatan ke Pengadilan. Bila penyandang disabilitas tidak mampu membayar biaya, baca Berperkara Gratis (Prodeo) di Pengadilan.

Kesalahan umum

• Mengira penyandang disabilitas tidak berhak mewarisi.
• Membalik nama seluruh harta atas nama satu anggota keluarga "demi kemudahan".
• Menunjuk pengelola tanpa pencatatan dan pengawasan.
• Memaksa penyandang disabilitas menandatangani dokumen yang tidak ia pahami.
• Menyatakan seseorang tidak cakap tanpa penilaian profesional.
• Tidak memisahkan uang pengelola dan uang penyandang disabilitas.
• Menunda penyelesaian sehingga tanah belum dibalik nama bertahun-tahun.

Hak dan layanan lain bagi penyandang disabilitas

Selain warisan, penyandang disabilitas berhak atas layanan tertentu yang dapat meringankan beban keluarga. UU Penyandang Disabilitas mengatur hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, rehabilitasi, dan jaminan sosial. Keluarga dapat menanyakan program bantuan sosial, alat bantu, dan layanan rehabilitasi di dinas sosial setempat. Bagi yang bekerja, baca Pekerja Penyandang Disabilitas. Bantuan pemerintah tidak menggantikan warisan, tetapi mengurangi tekanan terhadap harta yang diwariskan.

Berkomunikasi dengan ahli waris penyandang disabilitas

Keputusan pembagian waris yang adil dimulai dari komunikasi yang baik. Beberapa pegangan:

• Gunakan bahasa sederhana dan kalimat pendek. Ulangi bila perlu.
• Sediakan format yang sesuai: dokumen cetak besar, huruf braille bila diperlukan, juru bahasa isyarat, atau penjelasan lisan.
• Beri kesempatan bertanya dan jangan memutuskan tanpa mendengar pendapatnya.
• Hindari tekanan waktu. Penandatanganan dokumen sebaiknya tidak dilakukan di tengah suasana duka tanpa persiapan.
• Libatkan pihak netral bila keluarga berselisih, misalnya tokoh masyarakat atau mediator.
• Catat bahwa penjelasan telah diberikan, misalnya dengan surat pernyataan yang ditandatangani semua pihak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip UU Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas diperlakukan setara dan diberi dukungan yang diperlukan untuk menggunakan haknya.

Peran notaris dan pengadilan

Notaris membantu membuat akta pembagian, hibah, atau wasiat dengan memastikan para pihak memahami isinya. Notaris yang berhati-hati akan meminta pendampingan tambahan bila ragu dengan kemampuan seseorang memahami akta. Pengadilan berperan bila ada permohonan pengampuan, penetapan ahli waris, atau sengketa. Siapkan dokumen medis, akta kematian, kartu keluarga, dan bukti kepemilikan harta. Penunjukan notaris dan penentuan biaya sebaiknya jelas sejak awal. Bila biaya menjadi hambatan, tanyakan layanan bantuan hukum atau prodeo.

Antisipasi jangka panjang

Orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas sering khawatir tentang masa depan anak setelah mereka tiada. Semasa hidup, mereka dapat melakukan beberapa langkah: menyusun dokumen keluarga yang menjelaskan kebutuhan anak, menunjuk calon pendamping yang dipercaya, menyisihkan dana, dan membahasnya dengan anak-anak lain. Hibah semasa hidup perlu dipertimbangkan hati-hati karena dapat dihitung dalam pembagian kelak. Baca Hibah Sebelum Meninggal dan Perhitungan Warisan. Persiapan yang terbuka dan tertulis mengurangi sengketa di kemudian hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penyandang disabilitas mendapat bagian lebih kecil? Tidak. Bagian ditentukan oleh hubungan dengan pewaris dan sistem waris yang dipakai, bukan oleh kondisi disabilitas. Keluarga boleh bersepakat memberi tambahan secara sukarela, misalnya lewat hibah atau pembagian bersama.

Apakah harus selalu mengajukan pengampuan? Tidak. Pengampuan hanya diperlukan bila penyandang disabilitas tidak mampu mengurus kepentingannya dan perlindungan lain tidak memadai. Untuk banyak kasus, pendampingan sudah cukup.

Siapa yang menjadi pengampu? Pengadilan menunjuk, biasanya dari anggota keluarga yang dinilai mampu dan layak. Pengampu bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan dapat diminta pertanggungjawaban.

Ringkasan

Penyandang disabilitas berhak mewarisi sama seperti ahli waris lain. Bila ia membutuhkan dukungan, pilihannya adalah pendampingan atau, bila perlu, pengampuan yang ditetapkan pengadilan. Catat bagiannya secara tertulis, pisahkan dananya, awasi pengelolaannya, dan hindari mengalihkan aset tanpa persetujuan yang sah. Konsultasikan dengan advokat atau notaris agar pelindungan sesuai dengan kondisi keluarga.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang pewarisan dan pengampuan
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 tentang pengampuan (menurut pemberitaan Hukumonline)
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (bagi yang berlaku hukum waris Islam)

Baca juga

• Ahli Waris yang Kehilangan Hak: Tidak Patut Menerima Warisan Menurut KUH Perdata dan KHI
• Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) dan Pengurus Warisan: Tugas dan Tanggung Jawab
• Legitieme Portie: Bagian Mutlak Ahli Waris yang Tidak Bisa Dihilangkan Wasiat
• Menjual tanah warisan: persetujuan yang ditanyakan dulu
• Pekerja Penyandang Disabilitas: Kuota, Akomodasi Layak, dan Larangan Diskriminasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.