Ahli Waris yang Kehilangan Hak: Tidak Patut Menerima Warisan Menurut KUH Perdata dan KHI

Mengapa ada aturan ini

Hukum waris dibangun atas hubungan keluarga dan kepercayaan. Orang yang menyakiti pewaris secara berat tidak sepatutnya diuntungkan oleh kematian pewaris. Karena itu hukum menyiapkan pengecualian: ahli waris yang melakukan perbuatan tertentu kehilangan haknya.

Ini adalah ketentuan yang keras, jadi syaratnya ketat. Tidak cukup sekadar "tidak akur" atau "tidak pernah merawat". Perbuatan yang menjadi alasan harus tercantum dalam undang-undang dan, dalam banyak kasus, harus dibuktikan dengan putusan hakim.

Menurut KUH Perdata Pasal 838

KUH Perdata Pasal 838 menyebut empat keadaan yang membuat seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Pasal 839 menambahkan bahwa ahli waris yang tidak patut wajib mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah ia nikmati dari harta warisan sejak warisan terbuka.

Perhatikan bahwa ketentuan ini bersifat tertutup. Perbuatan lain yang tidak disebut, walau tercela, tidak otomatis membuat orang kehilangan hak waris menurut pasal ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam, KHI Pasal 173 mengatur seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

• dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; atau
• dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kata kunci pada KHI adalah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, harus lebih dahulu ada putusan pidana yang menyatakan perbuatan itu terbukti.

KHI juga mengatur sebab batalnya wasiat atau tidak sahnya penerima wasiat dalam Pasal 197, antara lain bila penerima wasiat dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewasiat, memfitnah, memaksa, atau menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Baca bentuk wasiat menurut KUH Perdata.

Perbandingan ringkas

Rumusan di atas ringkas. Teks resmi perlu dibaca sebelum Anda bertindak.

Apakah anak dari ahli waris yang tidak patut kehilangan hak?

Pertanyaan ini sering muncul. Dalam banyak sistem, hukuman bersifat pribadi. Hak anak dari ahli waris yang tidak patut tidak otomatis hilang, dan anak itu bisa menerima sebagai pengganti sesuai aturan yang berlaku. Dasar hukumnya berbeda antar sistem. Tanyakan kepada advokat sebelum mengambil kesimpulan, karena pengaruh terhadap pembagian bisa besar.

Bagaimana prosesnya

Hukum tidak menetapkan bahwa seseorang kehilangan hak hanya karena disebut oleh anggota keluarga. Prosesnya biasanya:

1. Kumpulkan bukti dan putusan. Putusan pidana yang menghukum pelaku adalah bukti paling kuat. Untuk alasan lain, kumpulkan bukti kuat, misalnya surat wasiat asli yang dipalsukan dan hasil pemeriksaan ahli.
2. Susun dasar hukum. Tentukan hukum waris yang berlaku dan pasal yang relevan.
3. Berunding. Seringkali ahli waris yang bersalah setuju mundur untuk menghindari perkara panjang.
4. Gugatan ke pengadilan. Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi lainnya. Gugatan meminta pengadilan menyatakan seseorang tidak patut atau terhalang, dan menetapkan pembagian warisan.
5. Putusan dan pelaksanaan. Putusan dijalankan, termasuk pengembalian hasil harta yang telah dinikmati.

Baca sengketa waris: gugatan ke pengadilan dan pembagian waris Islam.

Hal yang bukan alasan kehilangan hak

Banyak keluarga salah paham. Hal-hal berikut bukan alasan otomatis kehilangan hak waris:

• tidak pernah menjenguk atau merawat orang tua;
• pindah agama (dalam hukum Islam, perbedaan agama memiliki ketentuan tersendiri; baca waris beda agama);
• bertengkar dengan pewaris;
• memiliki utang kepada pewaris;
• menikah tanpa restu;
• tidak hadir saat pewaris meninggal.

Pewaris yang kecewa terhadap seorang ahli waris dapat mengaturnya sebagian lewat wasiat dalam batas yang diizinkan, tetapi tidak boleh meniadakan bagian yang dilindungi hukum. Baca legitieme portie, bagian mutlak ahli waris.

Menolak warisan itu berbeda

Seorang ahli waris dapat memilih menolak warisan, misalnya karena utang pewaris lebih besar daripada hartanya. Penolakan adalah pilihan ahli waris, sedangkan "tidak patut" adalah akibat perbuatan yang dikenai hukum. Dua hal ini berbeda. Baca menolak warisan dan utang pewaris.

Pencegahan: dokumentasi sejak dini

Untuk mencegah penyalahgunaan, pewaris atau keluarga dapat:

• menyimpan wasiat di notaris, bukan di rumah yang dapat diakses semua orang;
• memberi tahu orang tepercaya tentang keberadaan wasiat;
• menyimpan salinan sertifikat dan dokumen penting;
• memeriksa kondisi pewaris secara medis bila ada keraguan kapasitas.

Bila ada dugaan pemalsuan wasiat, segera simpan dokumen asli dan laporkan kepada pihak berwenang dengan bantuan advokat. Baca pemalsuan surat dan dokumen.

Contoh: Seorang pewaris wafat meninggalkan tiga anak dan sebuah wasiat di notaris. Ternyata salah satu anak, T, sempat menyobek lembar wasiat yang disimpan di rumah, sementara salinan asli ada di notaris. Anak-anak lain melapor ke polisi dan menyiapkan salinan notaris. Setelah proses pidana selesai dan T dinyatakan bersalah dengan putusan berkekuatan hukum tetap, saudara-saudaranya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyatakan T terhalang. Setiap perkara berbeda, dan hasilnya bergantung pada pembuktian, tetapi putusan pidana menjadi dasar yang kuat dan penyimpanan salinan di notaris melindungi isi wasiat.

Tenggat dan kehati-hatian soal waktu

Perkara waris tidak boleh ditunda tanpa batas. Bukti hilang, saksi meninggal, dan harta berpindah tangan. Jika Anda mencurigai ada perbuatan yang membuat seseorang tidak patut menerima warisan, kumpulkan dokumen sejak awal, termasuk salinan putusan pidana yang menyatakan perbuatan itu, bila ada. Tanyakan kepada advokat tentang batas waktu pengajuan gugatan pada kasus Anda, karena ketentuan daluwarsa (batas waktu menuntut hak) dapat berbeda untuk tiap jenis perkara.

Pada saat yang sama, hindari tindakan balasan. Jangan merusak atau menyembunyikan dokumen milik ahli waris yang Anda curigai. Ikuti jalur yang sah agar posisi Anda tetap bersih.

Peran saksi dan alat bukti

Gugatan agar seseorang dinyatakan tidak patut bergantung pada pembuktian. Alat bukti yang lazim dalam perkara perdata dapat dipakai: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk tuduhan pemalsuan wasiat, keterangan ahli, misalnya ahli tulisan tangan atau ahli dokumen forensik, sering menentukan. Untuk tuduhan tindak pidana, putusan pidana yang sudah tetap menjadi bukti yang kuat.

Saksi sebaiknya orang yang mengetahui langsung. Cerita dari orang lain (kesaksian de auditu) bernilai lemah. Siapkan juga bukti pendukung berupa pesan, rekaman yang diperoleh sah, dan catatan notaris. Baca alat bukti perdata, saksi dan surat dan saksi dan saksi ahli dalam perkara perdata.

Dampak pada harta dan pihak ketiga

Bila pengadilan menyatakan seseorang tidak patut, ia tidak mendapat bagian sebagai ahli waris. Bagian yang seharusnya ia terima dibagi menurut hukum kepada ahli waris lain. Bila ia sudah menikmati hasil harta, ia wajib mengembalikannya. Pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya pembeli yang membeli tanah tanpa mengetahui sengketa, dapat memiliki perlindungan tertentu. Karena itu, pantau harta dengan hati-hati, dan bila perlu mintakan penetapan sita jaminan atau tindakan pengamanan lain sambil menunggu putusan. Baca sita jaminan conservatoir beslag.

Menyimpan dokumen perkara dengan rapi

Dalam perkara yang menyangkut anggota keluarga, dokumen mudah tercecer. Buat satu map atau folder digital untuk salinan putusan, akta, surat-surat, dan bukti komunikasi. Beri tanggal pada setiap catatan. Pisahkan dokumen asli dan salinan. Bila Anda berpindah rumah atau kota, bawa map itu sendiri dan jangan titipkan kepada pihak yang berseteru. Catatan yang rapi menghemat waktu advokat dan mengurangi biaya.

Catatan tentang ahli waris pengganti

Dalam beberapa sistem hukum, keturunan dari ahli waris yang lebih dahulu meninggal dapat menggantikan kedudukannya. Bila yang dipermasalahkan adalah salah satu ahli waris, tanyakan apakah keturunannya memiliki hak sendiri. Jawabannya penting karena menentukan siapa yang menjadi pihak dalam perkara.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menuduh tanpa bukti dan tanpa putusan.
• Menganggap perselisihan keluarga otomatis menghapus hak waris.
• Mengusir ahli waris dari rumah warisan sebelum ada putusan.
• Menguasai harta sendirian dengan alasan ahli waris lain "tidak patut".
• Memalsukan wasiat untuk menyingkirkan saudara.
• Tidak menyimpan salinan dokumen penting.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak yang menelantarkan orang tuanya kehilangan hak waris? Tidak otomatis. Undang-undang menyebut alasan tertentu yang terbatas, dan penelantaran biasa belum tentu termasuk. Konsultasikan fakta Anda.

Apakah harus ada putusan pidana? Untuk alasan membunuh dan fitnah, undang-undang mensyaratkan hukuman atau putusan hakim. Untuk alasan lain, pembuktian dilakukan di persidangan.

Siapa yang boleh mengajukan? Ahli waris lain atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat menggugat, sesuai ketentuan hukum acara.

Ringkasan

Ahli waris dapat kehilangan hak bila terbukti melakukan perbuatan yang disebut undang-undang, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah dengan putusan hakim, menghalangi pembuatan atau pencabutan wasiat, atau menggelapkan dan memalsukan wasiat (KUH Perdata Pasal 838). KHI Pasal 173 mensyaratkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini ketat dan tidak berlaku untuk sekadar konflik keluarga. Gunakan jalur pengadilan dan simpan bukti dengan baik.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 838 dan Pasal 839.
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), Pasal 173 dan Pasal 197.
• UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Baca juga

• Menolak Warisan dan Utang Pewaris: Pilihan Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan KHI
• Sengketa Waris: Cara Menggugat ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri
• Legitieme Portie: Bagian Mutlak Ahli Waris yang Tidak Bisa Dihilangkan Wasiat
• Bentuk-Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata dan Wasiat Menurut KHI

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.