Saksi dan Saksi Ahli dalam Perkara Perdata: Syarat, Jumlah, dan Bobot Kesaksian

Saksi sebagai alat bukti

Alat bukti dalam perkara perdata antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Saksi adalah orang yang memberi keterangan di depan hakim tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. KUH Perdata Pasal 1895 menyatakan bahwa bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pada praktiknya, saksi dibutuhkan untuk peristiwa yang tidak ada suratnya: perjanjian lisan, penyerahan uang tanpa kuitansi, batas tanah yang diketahui warga, atau kejadian di lapangan. Untuk bukti tertulis, baca Alat Bukti Perdata: Saksi dan Surat dan Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik.

Siapa yang boleh jadi saksi

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi. Namun ada pengecualian.

• Orang yang pada dasarnya tidak dapat didengar sebagai saksi menurut Pasal 145 HIR (Herziene Indonesisch Reglement, hukum acara perdata): keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak (misalnya orang tua, mertua, atau anak), suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak yang belum dapat dipastikan berusia 15 tahun, dan orang yang terganggu jiwanya. Ada pengecualian untuk jenis perkara tertentu, sehingga periksa teks resmi dan praktik pengadilan.
• Orang yang boleh mengundurkan diri menurut Pasal 146 HIR, antara lain saudara kandung dan ipar dari salah satu pihak, serta orang yang karena jabatan atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia (hanya untuk hal yang dipercayakan kepadanya).
• Di luar daftar itu, hakim menilai apakah keterangan seorang saksi dapat dipakai.

Hakim menilai setiap keadaan, sehingga pihak yang akan menghadirkan saksi dari keluarga sebaiknya bertanya kepada kuasa hukumnya.

Syarat kesaksian

Agar kesaksian bernilai, ada syarat umum yang dikenal dalam praktik.

1. Syarat formil. Saksi disumpah menurut agamanya sebelum memberi keterangan, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi.
2. Syarat materiil. Isi keterangan berasal dari apa yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri, bukan sekadar pendapat atau dugaan.
3. Keterangan relevan dengan perkara.
4. Saling berkaitan dengan alat bukti lain.

Keterangan yang hanya berasal dari "kata orang" (testimonium de auditu) biasanya bernilai rendah. Namun Mahkamah Konstitusi pernah memperluas pengertian saksi dalam konteks pidana, dan perdebatan tentang keterangan tidak langsung dalam perkara perdata masih dibahas. Karena itu, pilihlah saksi yang menyaksikan sendiri.

Berapa jumlah saksi yang cukup

Prinsip hukum acara perdata adalah satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Pasal 169 HIR menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya di pengadilan. Dengan kata lain, hakim membutuhkan setidaknya dua saksi yang saling bersesuaian, atau satu saksi yang dikuatkan alat bukti lain, misalnya surat atau pengakuan.

Perlu dicatat, sepuluh saksi yang semuanya tidak memenuhi syarat materiil tidak lebih bernilai daripada satu saksi yang memenuhi syarat. Jumlah bukan satu-satunya ukuran. Kualitas dan kesesuaian keterangan lebih menentukan.

Bobot kesaksian

Hakim bebas menilai kekuatan keterangan saksi. Hal yang memengaruhi bobotnya:

Hakim juga memperhatikan sikap saksi, kemampuan mengingat, dan latar belakang.

Contoh: Bu Tini menggugat Pak Wibowo karena ia merasa memberi pinjaman Rp30 juta tanpa kuitansi. Ia menghadirkan dua saksi. Saksi pertama melihat sendiri penyerahan uang dan mendengar Pak Wibowo berjanji membayar bulan depan. Saksi kedua hanya mendengar cerita dari Bu Tini. Hakim kemungkinan memberi bobot lebih pada saksi pertama dan menganggap keterangan saksi kedua sebagai keterangan tidak langsung.

Saksi ahli

Saksi ahli (ahli) adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dan memberi pendapat untuk membantu hakim memahami hal teknis. Contohnya penilai harta, arsitek, dokter, ahli forensik digital, atau pakar hukum adat. Pasal 154 HIR mengatur bahwa hakim dapat mengangkat ahli, baik atas permintaan pihak maupun karena jabatannya.

Perbedaan saksi dan ahli:

Pendapat ahli tidak mengikat hakim. Hakim boleh menerima, menolak, atau menggabungkan dengan bukti lain. Karena itu, pilihlah ahli yang kredibel, jelaskan metode kerjanya, dan siapkan laporan tertulis bila perlu.

Cara menghadirkan saksi

1. Tentukan apa yang perlu dibuktikan dan siapa yang mengetahuinya.
2. Hubungi calon saksi dan pastikan ia bersedia hadir dan jujur.
3. Ajukan daftar saksi kepada majelis pada jadwal pembuktian.
4. Hadirkan saksi pada hari sidang dengan membawa identitas. Pihak yang mengajukan umumnya bertanggung jawab menghadirkan saksinya. Bila saksi enggan, pihak dapat meminta pengadilan memanggilnya.
5. Saksi disumpah dan diperiksa satu per satu. Saksi lain biasanya menunggu di luar ruangan.
6. Tanya jawab. Hakim dan para pihak dapat bertanya.
7. Tanggapan. Pihak lawan dapat memberi tanggapan atau mengajukan saksi tandingan.

Persidangan dapat memakai sarana elektronik dalam kondisi tertentu. Periksa kebijakan pengadilan setempat.

Menyiapkan saksi dengan benar

Menyiapkan saksi bukan mengatur isi keterangannya, melainkan memastikan ia paham prosesnya. Hal yang boleh dilakukan:

• Menjelaskan alur sidang dan bagaimana bersikap.
• Mengingatkan agar saksi menjawab hanya yang ditanya.
• Meminta saksi membawa catatan atau dokumen pribadi hanya bila diperbolehkan hakim.
• Mengingatkan agar saksi menyebut tidak tahu bila memang tidak tahu.

Hal yang tidak boleh dilakukan: memberi uang agar bersaksi tertentu, mengancam, atau mengarahkan jawaban.

Pertanyaan yang efektif kepada saksi

Pertanyaan yang baik pendek, satu topik, dan tidak mengarahkan. Pertanyaan mengarahkan (leading) seperti "Bukankah benar Anda melihat uang diserahkan?" cenderung dikurangi nilainya oleh hakim. Lebih baik bertanya terbuka:

• Di mana dan kapan Anda berada saat peristiwa itu terjadi?
• Siapa saja yang hadir?
• Apa yang Anda lihat atau dengar secara langsung?
• Apa yang dikatakan masing-masing pihak?
• Mengapa Anda mengingat peristiwa itu?

Urutkan pertanyaan secara kronologis. Mulailah dari hubungan saksi dengan para pihak, lalu peristiwa, lalu hal yang membuat saksi yakin. Pertanyaan tentang hal yang tidak diketahui saksi hanya menghasilkan jawaban "tidak tahu" yang tidak membantu.

Saat pihak lawan menanyai saksi, ia biasanya menguji konsistensi dan ingatan. Saksi cukup menjawab apa adanya. Saksi tidak perlu membela pihak yang menghadirkannya, karena tugasnya melaporkan apa yang ia ketahui.

Saksi yang tidak mau hadir atau sulit dihadirkan

Dalam perkara perdata, memberi kesaksian adalah kewajiban hukum yang tidak serigid dalam perkara pidana. Saksi yang tinggal di luar wilayah pengadilan tidak dapat dipaksa hadir. Dalam keadaan ini, pengadilan dapat meminta pengadilan di tempat tinggal saksi memeriksanya, atau para pihak menggunakan sarana lain yang diizinkan hakim, misalnya pemeriksaan jarak jauh bila tersedia. Hal ini dikenal sebagai pemeriksaan saksi melalui bantuan pengadilan lain.

Saksi yang dipanggil secara sah tetapi tidak datang tanpa alasan dapat dikenai tindakan sesuai hukum acara. Namun lebih baik para pihak berkomunikasi lebih dulu dengan calon saksi, menjelaskan kewajiban ini, dan menjadwalkan agar tidak mengganggu pekerjaannya.

Contoh: Pak Rahmat, saksi penting, bekerja di luar pulau dan tidak bisa hadir di jadwal sidang. Kuasa hukum penggugat mengajukan permohonan kepada majelis agar kesaksian Pak Rahmat diambil melalui pengadilan di kota tempat ia bekerja atau melalui sarana pemeriksaan jarak jauh jika memungkinkan. Majelis mempertimbangkan permohonan itu berdasarkan relevansi dan kebutuhan pembuktian.

Saksi dalam perkara keluarga dan perkara khusus

Dalam perkara perceraian, keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat sering dibutuhkan untuk membuktikan perselisihan. Hukum acaranya memiliki kekhususan. Baca Prosedur Gugatan Cerai dan Mediasi Perkara Keluarga.

Dalam perkara ketenagakerjaan, saksi dari rekan kerja sering dipakai. Lihat Gugatan PHI untuk gambaran pembuktiannya. Saksi yang takut kehilangan pekerjaan perlu diberi pemahaman bahwa mereka dilindungi untuk memberi keterangan benar sesuai hukum yang berlaku.

Bukti pendukung kesaksian

Kesaksian lebih kuat bila didukung bukti lain. Misalnya, saksi yang mengaku melihat penyerahan uang diperkuat oleh bukti penarikan uang dari bank pada hari yang sama. Saksi yang mengaku hadir saat negosiasi diperkuat oleh pesan yang membahas pertemuan itu. Dalam menyusun perkara, cocokkan keterangan saksi dengan dokumen sebelum sidang agar tidak ada ketidaksesuaian yang tidak terduga.

Kesalahan umum

• Menghadirkan satu saksi saja tanpa bukti lain.
• Memilih saksi yang tidak melihat langsung.
• Saksi tidak hadir pada jadwal pembuktian sehingga kesempatan hilang.
• Saksi memberi keterangan berbeda dengan dalil yang sudah diajukan.
• Menganggap pendapat ahli pasti diikuti hakim.
• Mengabaikan kemungkinan saksi dari pihak keluarga mengundurkan diri.
• Tidak mencatat identitas lengkap dan alamat saksi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anggota keluarga boleh menjadi saksi? Tergantung hubungannya. Keluarga dalam garis lurus dan suami atau istri pada dasarnya tidak dapat didengar sebagai saksi menurut Pasal 145 HIR, sedangkan saudara dan ipar boleh mengundurkan diri menurut Pasal 146 HIR. Ada pengecualian untuk jenis perkara tertentu, dan hakim menilai bobotnya dengan hati-hati.

Apakah satu saksi cukup bila ada bukti surat? Satu saksi yang dikuatkan alat bukti lain, seperti surat atau pengakuan, dapat menjadi bukti yang cukup. Satu saksi tanpa dukungan tidak cukup.

Siapa yang membayar ahli? Biasanya pihak yang mengajukan ahli menanggung biayanya, kecuali hakim menentukan lain. Tanyakan kepada kuasa hukum Anda.

Ringkasan

Saksi memberi keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, dan diperiksa di bawah sumpah. Satu saksi tidak cukup tanpa dukungan alat bukti lain (Pasal 169 HIR). Keluarga dalam garis lurus dan pasangan pada dasarnya tidak dapat didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR), dengan pengecualian tertentu. Saksi ahli membantu hakim memahami hal teknis, tetapi pendapatnya tidak mengikat. Siapkan saksi yang jujur dan relevan, hadirkan tepat waktu, dan jangan pernah menyuruh seseorang berbohong.

Dasar hukum

• Pasal 145, 146, 154, dan 169 HIR tentang saksi dan ahli dalam perkara perdata.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1895 tentang pembuktian dengan saksi.
• Ketentuan setara dalam RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (periksa teks resmi).

Baca juga

• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Sumpah Pemutus dan Sumpah Pelengkap dalam Perkara Perdata
• Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.