Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Harta, Anak, dan Perjanjian Pranikah

Apa itu perkawinan campuran

Perkawinan campuran, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam bahasa sehari-hari, ini perkawinan antara WNI dan WNA.

Perkawinan dapat dilangsungkan di Indonesia atau di luar negeri. Syarat dan pencatatannya berbeda. Pembahasan dasar ada di perkawinan campuran WNI dan WNA. Artikel ini menyoroti tiga isu utama: harta, anak, dan perjanjian pranikah.

Harta dalam perkawinan campuran

Tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya menjadi harta bersama. Persoalan muncul pada tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki WNI. Jika pasangan WNI dan WNA membeli rumah atau tanah dengan hak milik tanpa perjanjian pemisahan harta, rumah itu bisa dianggap sebagian milik pasangan asing sebagai harta bersama. Hal ini berbenturan dengan larangan WNA memiliki hak milik.

Rujukan hukum yang dibuka (Hukumonline) menyatakan bahwa WNI yang menikah dengan WNA tidak otomatis kehilangan hak atas tanah, tetapi tanpa perjanjian kawin yang memisahkan harta, pencampuran harta bisa menimbulkan masalah. Perjanjian kawin menjadi solusi utama. Peralihan hak milik kepada orang yang berkewarganegaraan asing dapat batal demi hukum dengan akibat tanah jatuh kepada negara menurut UUPA. Karena akibatnya berat, periksa teks resmi dan konsultasikan sebelum membeli.

Alternatif lain bagi pasangan asing adalah hak atas tanah yang diperbolehkan bagi orang asing, misalnya hak pakai atau hak atas satuan rumah susun dengan ketentuan tertentu. Aturan pelaksanaannya diperbarui dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang menggantikan PP No. 40 Tahun 1996. Lihat ahli waris WNA atas tanah di Indonesia.

Perjanjian pranikah (perjanjian kawin)

Perjanjian kawin adalah perjanjian tertulis antara calon suami dan istri atau suami dan istri tentang pengaturan harta dalam perkawinan, termasuk pemisahan harta. Dasar pengaturannya ada pada Pasal 29 UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ketentuan itu sehingga perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan.

Perjanjian kawin memberi manfaat nyata pada perkawinan campuran:

• Memisahkan harta masing-masing sehingga WNI dapat memiliki tanah dengan hak milik secara sendiri.
• Memberi kepastian atas harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Mengurangi sengketa harta bila terjadi perceraian atau kematian.
• Mengatur tanggung jawab utang masing-masing.

Perjanjian dibuat dengan akta notaris dan dicatatkan sesuai ketentuan. Hukumonline merekomendasikan menandatanganinya sebelum membeli properti agar tidak terbentuk harta bersama atas properti itu. Baca perjanjian perkawinan.

Status kewarganegaraan anak

Anak dari perkawinan campuran diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan seorang WNI dengan WNA dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Menurut rujukan yang dibuka, anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun atau sampai kawin, lalu harus memilih salah satu. Batas waktu dan tata cara memilih perlu diperiksa pada teks resmi dan kantor imigrasi atau Kementerian Hukum.

Pastikan akta kelahiran anak dan dokumen kewarganegaraan diurus sejak dini. Untuk anak yang lahir di luar negeri, ada prosedur pencatatan; lihat anak WNI lahir di luar negeri, pencatatan kelahiran dan kewarganegaraan ganda anak WNI.

Satu hal penting untuk tanah: anak berkewarganegaraan ganda terbatas tidak otomatis dapat menerima peralihan hak milik atas tanah. Rujukan yang dibuka menyebut pengalihan hak milik kepada orang berkewarganegaraan asing batal demi hukum menurut Pasal 26 ayat (2) UUPA. Sebelum mengalihkan tanah kepada anak, periksa status kewarganegaraannya dan konsultasikan kepada notaris.

Pencatatan perkawinan campuran

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dicatatkan sesuai agama masing-masing dan aturan pencatatan sipil. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri perlu dicatatkan di Indonesia setelah salah satu atau kedua pihak kembali, dalam batas waktu yang diatur. Pencatatan menjadi dasar mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan hak waris. Periksa kantor catatan sipil atau perwakilan RI mengenai dokumen yang diperlukan, termasuk penerjemahan dokumen asing; lihat penerjemah tersumpah, kapan diperlukan dan cara memilih.

Pencatatan juga relevan untuk visa atau izin tinggal bagi pasangan asing. Persyaratan imigrasi berbeda-beda dan berubah, jadi periksa informasi imigrasi resmi.

Langkah praktis sebelum dan sesudah menikah

1. Pelajari hukum kedua negara. Perkawinan campuran juga menimbulkan akibat di negara asal pasangan asing.
2. Siapkan dokumen. Dokumen identitas, status perkawinan, dan dokumen dari negara asal yang sudah dilegalisasi dan diterjemahkan.
3. Pertimbangkan perjanjian kawin. Bicarakan dengan notaris sebelum menikah atau sebelum membeli aset.
4. Catatkan perkawinan. Pastikan tercatat sah.
5. Urus dokumen anak. Akta kelahiran, status kewarganegaraan, dan paspor.
6. Rencanakan kepemilikan aset. Hak atas tanah atas nama pihak yang berhak.
7. Susun rencana waris. Pertimbangkan wasiat dan akibat hukum bagi pasangan asing.

Contoh: Seorang WNI hendak menikah dengan WNA dan berencana membeli rumah. Mereka berkonsultasi dengan notaris, membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah, lalu mencatatkan perjanjian itu. Setelah menikah, rumah dibeli atas nama pihak WNI dengan hak milik. Karena sejak awal tidak ada percampuran harta, risiko batalnya hak atas tanah dapat dikurangi, meskipun setiap kasus tetap harus diperiksa.

Kesalahan umum

• Membeli tanah dengan hak milik atas nama bersama WNI dan WNA.
• Meminjam nama WNI untuk membeli tanah (nominee), yang berisiko dan dapat batal; lihat pinjam nama KTP untuk pinjol atau usaha untuk gambaran risiko pinjam nama.
• Membuat perjanjian kawin setelah masalah muncul.
• Tidak mencatatkan perkawinan di luar negeri.
• Mengabaikan status kewarganegaraan anak hingga usia dewasa.
• Menyepelekan dokumen asing yang belum dilegalisasi.

Hak waris dalam perkawinan campuran

Pasangan WNA dapat berstatus ahli waris dari pasangan WNI menurut hukum waris yang berlaku bagi keluarga itu. Namun, bila harta peninggalan berupa tanah dengan hak milik, pewarisan kepada WNA terbentur larangan kepemilikan hak milik oleh orang asing. Dalam praktik, ahli waris asing diberi waktu untuk melepaskan hak itu kepada pihak yang berhak, atau haknya diubah menjadi bentuk hak yang diperbolehkan. Ketentuan tepatnya perlu dibaca pada peraturan pertanahan terbaru. Lihat ahli waris WNA atas tanah di Indonesia.

Untuk mencegah kebuntuan, pasangan dapat menyusun wasiat dan perencanaan harta. Wasiat memiliki batas, terutama mengenai bagian mutlak ahli waris tertentu, sehingga perlu bantuan notaris. Lihat juga bagian mutlak ahli waris.

Utang, tanggung jawab, dan perlindungan harta

Tanpa perjanjian kawin, harta bersama dapat ikut menjadi jaminan utang salah satu pasangan dalam batas tertentu. Perjanjian kawin yang memisahkan harta membatasi dampak itu, tetapi tidak menghapus utang yang timbul bersama atau demi kepentingan keluarga. Pihak ketiga seperti bank memperhatikan perjanjian kawin yang telah dicatatkan. Karena itu, pencatatan perjanjian penting agar mengikat pihak ketiga. Tanyakan kepada notaris prosedur pencatatan pada catatan sipil atau kantor urusan agama sesuai agama pasangan.

Bila pasangan WNA menjalankan usaha di Indonesia atau bekerja, perlu dipastikan izin tinggal dan izin kerja yang sesuai. Aspek keimigrasian ini berdiri sendiri dan tidak ditentukan oleh status perkawinan semata.

Perceraian dan hak asuh dalam perkawinan campuran

Perceraian pasangan campuran dapat menimbulkan pertanyaan: pengadilan mana yang berwenang, hukum mana yang berlaku, dan bagaimana hak asuh anak. Jika perkawinan dicatat di Indonesia dan para pihak berdomisili di Indonesia, pengadilan Indonesia umumnya berwenang. Hak asuh ditentukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pembahasan umum ada di hak asuh anak setelah perceraian.

Kekhawatiran yang kerap muncul adalah anak dibawa pasangan asing ke negara asalnya. Pengamanan awal mencakup pengaturan paspor anak dan izin kedua orang tua; lihat paspor anak dan izin orang tua dan anak dibawa pergi salah satu orang tua.

Perkawinan di luar negeri dan pengakuannya

Perkawinan yang sah di luar negeri menurut hukum negara setempat diakui di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, dan perlu dicatatkan setelah kembali ke Indonesia. Sertifikat atau akta perkawinan luar negeri biasanya perlu dilegalisasi dan diterjemahkan sebelum dicatat. Tanpa pencatatan, pasangan dapat menghadapi kesulitan mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan pembuktian hubungan hukum.

Bila pasangan menikah secara agama di Indonesia tetapi tidak dicatatkan, statusnya berbeda secara administratif; lihat pernikahan siri dan hak istri serta anak dan pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil. Pasangan campuran sebaiknya menyelesaikan pencatatan agar hak-hak keluarga terlindungi.

Contoh: Pasangan WNI dan WNA menikah di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia. Mereka menunda mencatatkan perkawinan. Ketika anak lahir, kantor catatan sipil meminta bukti pencatatan perkawinan. Setelah menyiapkan akta luar negeri, melegalisasi, menerjemahkan, dan mencatatkannya, barulah akta kelahiran anak dapat diurus dengan lengkap. Kerja ekstra itu bisa dihindari bila dilakukan lebih awal.

Hal praktis yang perlu dibicarakan sebelum menikah

Selain dokumen, ada hal yang sebaiknya dibicarakan terbuka: di negara mana akan tinggal, bagaimana pengaturan keuangan, siapa yang memegang aset dan atas nama siapa, bagaimana pengasuhan anak dan pendidikan, bagaimana jika salah satu meninggal, dan bagaimana jika bercerai. Mendiskusikan hal ini sebelum menikah bukan tanda tidak percaya, melainkan cara menghindari sengketa kelak. Tuliskan hasil diskusi dalam perjanjian kawin atau dokumen yang sesuai, dengan bantuan notaris yang berpengalaman dalam perkawinan campuran.

Catatan tentang istilah

Beberapa istilah yang sering muncul: WNA berarti warga negara asing; hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan hanya dapat dimiliki WNI; hak pakai adalah hak menggunakan tanah untuk jangka waktu tertentu yang dapat dimiliki orang asing dengan syarat; notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik; dan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah WNI yang menikah dengan WNA kehilangan kewarganegaraan? Tidak otomatis. Kewarganegaraan hilang menurut ketentuan UU Kewarganegaraan, bukan karena perkawinan semata.

Apakah pasangan WNA boleh tinggal di rumah milik WNI? Boleh tinggal; yang dibatasi adalah kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA. Izin tinggal diatur imigrasi.

Apakah perjanjian kawin harus ke pengadilan? Tidak. Dibuat dengan akta notaris dan dicatatkan; periksa prosedur pencatatannya.

Ringkasan

• Perkawinan campuran: salah satu pihak WNI dan pihak lain WNA.
• Tanpa perjanjian kawin, harta bersama dapat menghambat WNI memiliki tanah dengan hak milik.
• Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan.
• Anak dapat berkewarganegaraan ganda terbatas, lalu memilih pada usia tertentu.
• WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah; ada alternatif hak lain.
• Konsultasikan dengan notaris dan advokat sebelum membeli aset.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Baca juga

• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.