Pekerja Magang dan Status Hukumnya: Hak, Uang Saku, dan Perlindungan

Apa itu pemagangan

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan, pemagangan menggabungkan pelatihan di lembaga dengan bekerja langsung di bawah bimbingan pekerja yang lebih berpengalaman di perusahaan, untuk menguasai keterampilan tertentu. Tujuannya adalah belajar, bukan menambah tenaga kerja murah.

Aturan pokoknya ada pada Pasal 21 sampai Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Hukumonline, pasal-pasal ini tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Aturan pelaksananya, antara lain Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Periksa status terbaru aturan menteri tersebut, karena peraturan teknis sering berganti.

Kata "magang" dalam percakapan sehari-hari juga dipakai untuk hal lain: praktik kerja lapangan (PKL) siswa atau mahasiswa, program magang kampus, dan program magang yang dikelola pemerintah. Tiap program memiliki dasar dan aturan sendiri. Untuk perbedaan umum dengan PKL, baca magang, PKL, dan perjanjian non-kompetisi.

Magang dan hubungan kerja: bedanya

Hubungan kerja memiliki tiga unsur: pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiganya sudah cukup untuk menyebut seseorang pekerja. Sebaliknya, pemagangan memiliki ciri khusus.

Perbedaan ini bukan semata nama. Hakim dan pengawas ketenagakerjaan menilai kenyataan. Jika "peserta magang" mengerjakan tugas inti perusahaan, jam kerjanya penuh, tanpa program belajar yang jelas, dan diperintah seperti karyawan, hubungan itu dapat dinilai sebagai hubungan kerja.

Perjanjian pemagangan wajib tertulis

Pasal 22 ayat (1) UU 13/2003 menyatakan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis. Pasal 22 ayat (2) menyatakan perjanjian itu sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan pengusaha, serta jangka waktu pemagangan.

Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan tanpa perjanjian tertulis dianggap tidak sah, dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan. Ini ketentuan yang paling berguna bagi peserta magang yang tidak pernah menandatangani perjanjian.

Agar perjanjian bermanfaat, periksa isinya:

1. Identitas penyelenggara dan peserta.
2. Program atau bidang pekerjaan yang dipelajari.
3. Jangka waktu dan jam kegiatan.
4. Uang saku: jumlah, komponen, dan jadwal pembayaran.
5. Hak lain, seperti fasilitas keselamatan dan perlindungan jaminan sosial.
6. Pembimbing atau instruktur yang ditunjuk.
7. Kewajiban peserta, misalnya menaati tata tertib.
8. Sertifikat atau surat keterangan di akhir program.
9. Cara mengakhiri perjanjian dan menyelesaikan perselisihan.

Peserta yang diminta menandatangani perjanjian sebaiknya membaca dan meminta salinannya. Jangan menandatangani dokumen kosong.

Hak peserta magang

Menurut Hukumonline yang merujuk Permenaker 6/2020 Pasal 13, peserta pemagangan berhak atas:

• Bimbingan dari pembimbing atau instruktur.
• Pemenuhan hak sesuai perjanjian pemagangan.
• Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama pemagangan.
• Uang saku, yang mencakup biaya transportasi, uang makan, dan insentif.
• Kepesertaan dalam program jaminan sosial.
• Sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Perlu dicatat, uang saku bukan upah. Besar uang saku tidak terikat upah minimum seperti halnya upah pekerja. Namun uang saku seharusnya wajar dan sesuai kesepakatan tertulis. Bila status peserta berubah menjadi pekerja karena tidak ada perjanjian tertulis, ketentuan upah pekerja, termasuk upah minimum, dapat dipersoalkan. Dasar upah dibahas di upah minimum dan pengupahan.

Kewajiban peserta menurut sumber yang sama antara lain menaati perjanjian, mengikuti program sampai selesai, menaati tata tertib, dan menjaga nama baik penyelenggara.

Kapan magang dianggap hubungan kerja

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai:

• Tidak ada perjanjian pemagangan tertulis.
• Tidak ada program belajar atau pembimbing yang jelas.
• Peserta mengerjakan pekerjaan inti perusahaan, bukan latihan.
• Jam kerja sama dengan karyawan, bahkan lembur tanpa bayaran.
• Peserta menggantikan posisi karyawan yang berhenti.
• Magang diperpanjang berulang-ulang tanpa kejelasan.
• Uang saku jauh di bawah kebutuhan dasar atau tidak dibayar.

Bila tanda-tanda ini terpenuhi, peserta dapat menuntut agar hubungannya diperlakukan sebagai hubungan kerja. Konsekuensinya: upah sesuai ketentuan, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembur bila bekerja melebihi jam kerja, cuti, dan perlindungan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jenis hubungan kerja yang berlaku (perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)) dibahas di PKWT, kontrak kerja, dan batasannya.

Meskipun demikian, kesimpulan akhir bergantung pada fakta dan pembuktian. Simpan bukti: pesan penugasan, jadwal kerja, tangkapan layar tugas, dan bukti uang saku.

Magang dari sekolah atau kampus

Siswa SMK dan mahasiswa yang menjalani praktik kerja untuk memenuhi kurikulum berada dalam hubungan yang diatur oleh sekolah atau perguruan tinggi, perusahaan mitra, dan perjanjian kerja sama di antara mereka. Biasanya ada dokumen kerja sama (nota kesepahaman) antara sekolah dan perusahaan serta pembimbing dari kedua pihak.

Hal yang tetap perlu diperhatikan:

• Kegiatan harus sesuai tujuan pembelajaran.
• Keselamatan kerja wajib dijaga, apalagi bagi peserta di bawah umur.
• Peserta tidak boleh dipekerjakan melebihi batas wajar atau pada pekerjaan berbahaya.
• Bila ada insentif, kejelasannya perlu tertulis.
• Pelecehan di tempat magang dapat dilaporkan kepada sekolah, kampus, dan pihak berwenang. Baca pelecehan di tempat kerja dan pengaduan.

Langkah jika Anda merasa dirugikan

1. Kumpulkan bukti. Perjanjian (jika ada), jadwal, tugas, pesan penugasan, dan bukti pembayaran.
2. Bicarakan baik-baik dengan pembimbing atau bagian SDM. Minta perjanjian tertulis atau penyesuaian.
3. Hubungi sekolah atau kampus bila magang bagian dari kurikulum.
4. Adukan ke dinas ketenagakerjaan setempat bila diduga terjadi pelanggaran. Baca jalur Disnaker.
5. Tempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial bila status berubah menjadi hubungan kerja dan ada hak yang tidak dibayar. Lihat perselisihan hubungan industrial: tahapan.
6. Konsultasikan dengan advokat untuk menilai kekuatan bukti.

Contoh: Rina berusia 20 tahun mendaftar magang enam bulan di sebuah toko daring. Ia tidak menandatangani perjanjian apa pun. Sehari-hari ia membalas pelanggan, mengemas barang, dan mengelola stok sepuluh jam per hari, dengan uang transport saja. Menurut ketentuan, magang tanpa perjanjian tertulis dianggap tidak sah dan status peserta menjadi pekerja. Rina mengumpulkan jadwal kerja dan pesan perintah dari atasan, lalu menanyakan haknya ke dinas ketenagakerjaan. Hasil akhirnya bergantung pada pembuktian dan penilaian pejabat berwenang.

Hak lain yang tetap berlaku di tempat magang

Walaupun statusnya peserta, bukan pekerja, peserta magang tetap warga yang dilindungi hukum. Beberapa hal berlaku untuk semua orang di tempat kerja.

• Keselamatan dan kesehatan. Penyelenggara wajib menyediakan alat pelindung dan memberi pengarahan. Bacaan terkait: keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban perusahaan.
• Bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Peserta berhak diperlakukan hormat tanpa melihat jenis kelamin, agama, atau latar belakang. Lihat diskriminasi di tempat kerja dan pengaduan.
• Perlindungan anak. Peserta di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan, dan jam kegiatannya harus dibatasi sesuai ketentuan.
• Kerahasiaan data pribadi. Perusahaan harus menjaga data identitas peserta. Bacaan terkait: data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.
• Akses informasi. Peserta berhak tahu apa saja yang dinilai, siapa penilainya, dan bagaimana hasilnya dicatat.

Hak kekayaan intelektual dari karya selama magang

Pertanyaan yang jarang diajukan di awal tetapi sering menimbulkan sengketa: siapa pemilik karya yang dibuat selama magang? Misalnya desain, tulisan, atau kode program. Prinsipnya diatur dalam hukum hak cipta dan perjanjian. Jika karya dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, hak ciptanya dapat berada pada pemberi kerja atau pemesan, tergantung perjanjian. Karena itu, baca klausul kepemilikan karya dalam perjanjian pemagangan, dan jangan ragu menanyakannya. Bila Anda ingin memakai karya itu untuk portofolio, minta izin tertulis. Dasar umum ada di hak cipta karya digital.

Magang dalam program pemerintah dan magang luar negeri

Selain pemagangan yang diselenggarakan perusahaan, ada program magang yang dikelola pemerintah, misalnya untuk lulusan baru atau mahasiswa. Programnya memiliki petunjuk teknis sendiri tentang kuota, uang saku, dan penilaian. Baca petunjuk resmi programnya dan jangan hanya mengandalkan iklan di media sosial.

Magang di luar negeri memerlukan kehati-hatian ekstra. Pastikan penyelenggara terdaftar secara resmi, visa yang dipakai sesuai tujuan, dan biaya program transparan. Tawaran yang meminta biaya besar di muka atau menjanjikan penempatan kerja dapat berkaitan dengan penipuan perekrutan. Pelajari pekerja migran: penempatan dan perlindungan dan pekerja asing, TKI, kontrak luar negeri.

Mengakhiri magang dengan baik

Di akhir program, minta tiga hal: sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan, rincian kegiatan atau penilaian, dan bukti pembayaran uang saku terakhir. Dokumen ini penting untuk melamar kerja dan, bila terjadi sengketa, untuk membuktikan jangka waktu dan jenis kegiatan Anda. Jika perusahaan menawarkan kontrak kerja setelah magang, baca isi perjanjiannya baru ditandatangani, dan pastikan masa magang dihitung dengan jelas.

Peran dinas ketenagakerjaan dan pengawas

Pengawasan pemagangan berada pada instansi ketenagakerjaan di tingkat daerah. Peserta atau orang tua peserta dapat menanyakan apakah penyelenggara terdaftar dan program pemagangannya sesuai ketentuan. Bila ditemukan pelanggaran, pengawas dapat memberi pembinaan, teguran, dan langkah lain sesuai peraturan. Siapkan perjanjian, jadwal, dan bukti pembayaran saat mengadu, agar pengaduan Anda cepat ditindaklanjuti.

Dua pertanyaan yang harus dijawab sebelum memulai

Sebelum menerima tawaran magang, jawablah dua pertanyaan: apakah saya akan benar-benar belajar sesuatu, dan apakah syaratnya tertulis? Jika keduanya ya, magang bermanfaat. Jika tidak, pertimbangkan ulang.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mulai bekerja sebelum perjanjian ditandatangani.
• Menerima status "relawan" atau "volunteer" padahal pekerjaannya pekerjaan rutin.
• Tidak menyimpan bukti kegiatan dan pembayaran.
• Menyetujui perpanjangan magang berkali-kali tanpa dokumen.
• Perusahaan memakai magang sebagai pengganti karyawan tetap.
• Peserta mengira otomatis diangkat menjadi karyawan setelah magang.
• Tidak meminta sertifikat atau surat keterangan di akhir program.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah peserta magang berhak atas upah minimum? Uang saku peserta magang berbeda dari upah. Tetapi bila magang dianggap hubungan kerja, misalnya karena tidak ada perjanjian tertulis, hak upah sebagai pekerja dapat dipersoalkan. Periksa fakta dan dokumen Anda.

Apakah peserta magang mendapat BPJS? Menurut ringkasan Permenaker 6/2020, peserta berhak ikut dalam program jaminan sosial. Rincian program dan siapa yang membayar sebaiknya tertulis dalam perjanjian pemagangan.

Apakah setelah magang saya pasti diangkat? Tidak. Perusahaan tidak wajib mengangkat peserta menjadi karyawan. Kecuali perjanjian menyatakan lain, magang berakhir sesuai jangka waktunya.

Ringkasan

Pemagangan bertujuan melatih, bukan mempekerjakan tenaga murah. Pemagangan harus berdasarkan perjanjian tertulis yang memuat hak, kewajiban, dan jangka waktu. Pemagangan tanpa perjanjian tertulis dianggap tidak sah, dan pesertanya dianggap pekerja. Peserta berhak atas bimbingan, uang saku, perlindungan keselamatan kerja, dan sertifikat. Simpan bukti, minta perjanjian, dan konsultasikan dengan advokat atau dinas ketenagakerjaan bila merasa dirugikan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 21 sampai Pasal 29 tentang pemagangan).
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Baca juga

• Magang, PKL, dan Perjanjian Non-Kompetisi: Batas Hukum bagi Peserta dan Perusahaan
• Kontrak Kerja (PKWT): Batas Waktu, Hak, dan Yang Harus Diperhatikan
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.