Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
Perceraian mengakhiri pernikahan, tetapi tidak mengakhiri kewajiban orang tua terhadap anak. Banyak ibu atau ayah pengasuh mengalami nafkah anak yang awalnya lancar, lalu macet. Artikel ini menjelaskan dasar hukumnya, langkah menagih dari yang paling ringan sampai permohonan eksekusi, serta kesalahan yang sering membuat penagihan gagal.
Isi artikel
Apa itu nafkah anak dan siapa yang wajib
Nafkah anak adalah biaya hidup anak. Isinya makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Kewajiban ini melekat pada kedua orang tua, bukan hanya pada orang yang tinggal bersama anak.
Setelah cerai, pengadilan biasanya menentukan siapa yang mengasuh anak. Pihak yang tidak mengasuh tetap harus ikut membiayai. Pengasuhan dan nafkah adalah dua hal yang terpisah. Orang tua yang tidak boleh bertemu anak tetap wajib membayar, dan orang tua yang tidak membayar tidak otomatis kehilangan hak bertemu anak. Keduanya harus diselesaikan lewat jalur hukum masing-masing, bukan saling dijadikan alat tawar.
Dasar hukumnya dalam bahasa sehari-hari
Beberapa aturan yang sering dipakai:
- UU Perkawinan (UU 1/1974). Pasal 41 menyatakan bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Bila kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut menanggung. Pasal 45 menegaskan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu tetap ada meski perkawinan putus.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk perkara di Pengadilan Agama, Pasal 156 huruf d menyebut biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. KHI memakai patokan usia 21 tahun untuk anak yang dianggap mampu berdiri sendiri, selama tidak ada cacat fisik atau mental dan belum kawin.
- UU Perlindungan Anak. UU 35/2014 yang mengubah UU 23/2002 menegaskan anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dan biaya hidup dari kedua orang tuanya, juga ketika orang tua terpisah.
- Rumusan kamar Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2/2019 memuat rumusan bahwa nafkah anak yang lampau, yakni yang dilalaikan ayah, dapat digugat oleh ibu atau orang yang nyata mengasuh anak itu. Orang lain yang secara nyata mengasuh anak, misalnya kakek atau nenek, dapat pula termasuk. Periksa teks resmi dan tanyakan kepada kepaniteraan.
Karena aturan teknis sering diperbarui, periksa teks resmi sebelum mengajukan perkara.
Bedakan tiga keadaan
Cara menagih bergantung pada keadaan Anda. Tentukan dulu Anda berada di mana.
| Keadaan | Artinya | Langkah utama |
|---|---|---|
| Belum ada putusan | Cerai atau pisah tanpa penetapan nafkah anak | Somasi, kesepakatan tertulis, atau gugatan |
| Ada putusan, dibayar sebagian | Angka sudah ditetapkan, pembayaran kurang | Tagih selisih, catat, lalu eksekusi |
| Ada putusan, tidak dibayar sama sekali | Putusan sudah berkekuatan hukum tetap | Permohonan eksekusi ke pengadilan |
Putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak ada lagi upaya hukum biasa), kecuali ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan lebih dahulu. Tanyakan status putusan Anda ke kepaniteraan.
Langkah menagih bertahap
- Baca ulang putusan atau akta cerai. Catat nominal, tanggal jatuh tempo, rekening, dan apakah ada kenaikan berkala.
- Buat catatan tunggakan. Tabel sederhana: bulan, jumlah seharusnya, jumlah dibayar, selisih.
- Kirim penagihan tertulis yang tenang. Pakai pesan atau surat yang bisa dibuktikan. Sebut dasar (putusan nomor sekian), jumlah tunggakan, dan batas waktu wajar.
- Tawarkan jalan keluar. Misalnya cicilan tunggakan atau penyesuaian jadwal. Sepakati secara tertulis dan bermeterai bila memungkinkan.
- Bila diabaikan, kirim somasi. Somasi adalah teguran resmi. Advokat dapat membantu menyusunnya. Lihat juga somasi dan wanprestasi.
- Tanpa putusan, ajukan gugatan. Ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi lainnya.
- Dengan putusan, ajukan permohonan eksekusi. Permohonan diajukan tertulis kepada ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Gugatan nafkah anak dan nafkah lampau
Bila belum ada putusan, Anda dapat menggugat penetapan nafkah anak ke depan. Anda juga dapat meminta nafkah lampau, yaitu biaya yang sudah Anda tanggung sendiri selama pihak lain lalai.
Hakim menilai secara wajar. Angka yang Anda minta tidak otomatis dikabulkan. Yang biasanya dipertimbangkan:
- kebutuhan nyata anak (sekolah, kesehatan, makan, transportasi);
- kemampuan ekonomi pihak yang wajib membayar;
- masa kelalaian dan bukti biaya yang Anda keluarkan;
- keadaan para pihak, termasuk penghasilan pengasuh.
Siapkan bukti berupa kuitansi sekolah, tagihan kesehatan, riwayat transfer, dan percakapan yang menunjukkan permintaan nafkah. Kalau penghasilan pihak lain tidak jelas, tunjukkan gaya hidup atau pekerjaan yang masuk akal sebagai petunjuk, bukan tuduhan.
Perubahan keadaan juga bisa menjadi alasan meminta penyesuaian. Biaya sekolah naik, anak masuk jenjang baru, atau penghasilan pihak lain meningkat. Pengadilan dapat diminta menilai ulang. Sebaliknya, pihak yang penghasilannya turun drastis perlu menempuh jalur hukum untuk meminta penyesuaian, bukan berhenti membayar sendiri.
Permohonan eksekusi: menjalankan putusan secara paksa
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan dengan bantuan pengadilan ketika pihak yang kalah tidak menjalankannya secara sukarela. Untuk putusan pembayaran uang, tahapannya secara umum seperti berikut.
- Pemohon mengajukan permohonan eksekusi tertulis dan membayar panjar biaya.
- Ketua pengadilan memanggil pihak yang berutang untuk teguran (aanmaning), yaitu peringatan resmi untuk menjalankan putusan dalam waktu tertentu.
- Bila masih diabaikan, pengadilan dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta pihak tersebut.
- Harta yang disita dapat dilelang, dan hasilnya dipakai membayar kewajiban.
Dalam praktik, teguran saja sering sudah membuat pembayaran dilakukan, atau berujung kesepakatan baru yang dicatat pengadilan. Detail biaya dan jadwal berbeda di tiap pengadilan, jadi tanyakan langsung ke bagian hukum atau kepaniteraan. Pembahasan umum eksekusi ada di eksekusi putusan perdata.
Bila pihak yang wajib bekerja sebagai pegawai atau karyawan
Penghasilan tetap memudahkan penagihan. Ada pegawai yang gajinya dibayar melalui bendahara atau bagian keuangan instansi. Untuk pegawai negeri sipil, ada aturan khusus tentang pembagian gaji setelah cerai. Pelajari aturan terbaru dan baca perceraian PNS dan izin atasan.
Untuk karyawan swasta, pemotongan gaji oleh perusahaan umumnya memerlukan dasar yang jelas, misalnya penetapan pengadilan atau persetujuan tertulis yang bersangkutan. Jangan meminta perusahaan memotong gaji tanpa dasar, karena dapat menimbulkan masalah baru.
Jalur damai tetap layak dicoba
Tidak semua tunggakan terjadi karena niat buruk. Kadang usaha sedang sulit, atau komunikasi memburuk. Jalur damai sering lebih cepat dan menjaga hubungan demi anak.
- Bicarakan lewat pihak netral, misalnya keluarga yang dipercaya atau mediator.
- Susun jadwal pelunasan tunggakan yang realistis.
- Tulis kesepakatan, tanda tangani, dan simpan salinan masing-masing.
- Bila perkara sudah berjalan di pengadilan, kesepakatan dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Lihat mediasi wajib di pengadilan.
Perhatikan satu hal. Kesepakatan yang menurunkan nafkah anak jauh di bawah kebutuhan wajar dapat dipersoalkan di kemudian hari demi kepentingan anak.
Contoh: Ibu R mengasuh dua anak setelah putusan cerai yang menetapkan nafkah bulanan tertentu. Selama empat bulan terakhir, mantan suaminya hanya mengirim sebagian. Ibu R membuat tabel tunggakan dan menyimpan bukti transfer. Ia mengirim pesan tertulis berisi nomor putusan dan jumlah selisih. Tidak ada tanggapan, sehingga ia menggunakan jasa advokat untuk mengirim somasi. Setelah itu pihak lawan menawarkan cicilan. Ibu R menerima, dengan syarat dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak. Bila cicilan itu macet, ia siap mengajukan permohonan eksekusi dengan dokumen yang sudah rapi.
Dokumen yang perlu disiapkan
Sebelum bertemu advokat atau datang ke pengadilan, kumpulkan berkas berikut. Berkas yang rapi menghemat waktu dan biaya.
- Salinan putusan atau akta cerai, dan bukti putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
- Akta kelahiran anak dan kartu keluarga terbaru.
- Identitas Anda dan identitas pihak yang wajib membayar, termasuk alamat dan tempat kerja bila diketahui.
- Mutasi rekening yang menunjukkan pembayaran dan tunggakan.
- Kuitansi sekolah, tagihan kesehatan, dan biaya rutin anak.
- Surat atau pesan penagihan yang pernah Anda kirim, beserta balasannya.
Bila putusan hilang, Anda dapat meminta salinan lewat pengadilan yang memutus. Lihat salinan putusan dan cara memintanya.
Menentukan angka yang wajar
Banyak sengketa nafkah berawal dari angka yang tidak pernah dihitung dengan jelas. Cobalah menyusun daftar kebutuhan anak per bulan: makan, gizi tambahan, sekolah, transportasi, internet belajar, kesehatan, dan bagian dari biaya tempat tinggal. Jumlahkan, lalu pisahkan mana yang rutin dan mana yang musiman, misalnya seragam atau daftar ulang.
Angka itu bukan rumus hukum. Hakim tetap menimbang kemampuan pihak yang wajib membayar. Namun daftar yang masuk akal membuat permintaan Anda mudah dipahami. Hindari angka yang jelas melampaui kemampuan pihak lain, karena dapat melemahkan kepercayaan hakim terhadap seluruh gugatan.
Ingat pula bahwa kebutuhan anak berubah dengan usia. Nafkah untuk bayi berbeda dengan nafkah untuk remaja yang masuk sekolah menengah. Bila putusan Anda tidak memuat kenaikan berkala, Anda dapat mempertimbangkan permohonan penyesuaian di kemudian hari berdasarkan perubahan keadaan.
Peran anak dan hal yang perlu dijaga
Anak bukan pihak yang ditugaskan menagih. Jangan menyuruh anak menelepon orang tuanya untuk meminta uang, dan jangan memperlihatkan pertengkaran soal uang di depannya. Perilaku itu dapat melukai anak dan, dalam sengketa pengasuhan, bisa dinilai kurang baik.
Jelaskan kepada anak, sesuai usianya, bahwa urusan biaya sedang diurus orang dewasa. Pertahankan hubungan anak dengan kedua orang tua selama aman bagi anak. Bila ada kekerasan atau ancaman, hubungi lembaga perlindungan atau advokat terlebih dahulu.
Kesalahan yang sering terjadi
- Tidak menyimpan putusan, akta cerai, dan bukti transfer.
- Menagih lewat ancaman atau mempermalukan di media sosial. Ini dapat berbalik menjadi masalah hukum bagi penagih.
- Menghalangi anak bertemu orang tuanya sebagai "hukuman" karena nafkah macet.
- Menerima pembayaran tunai tanpa kuitansi.
- Menunggu bertahun-tahun tanpa catatan, sehingga tunggakan sulit dibuktikan.
- Mengira pidana otomatis tersedia. Dalam keadaan tertentu penelantaran anak dapat masuk ketentuan pidana, tetapi jalur utama setelah ada putusan adalah eksekusi perdata. Konsultasikan fakta Anda dengan advokat.
Jangan mengurangi pembayaran sendiri karena merasa pihak lain tidak adil, dan jangan menyuruh anak menagih. Hentikan pembayaran hanya berdasarkan penetapan pengadilan atau kesepakatan tertulis. Perselisihan orang tua sebaiknya tidak melibatkan anak.
Biasakan membayar nafkah lewat transfer bank dengan berita transfer yang jelas, misalnya "nafkah anak bulan Maret". Pihak penerima pun sebaiknya menyimpan mutasi rekening. Catatan yang rapi menyelesaikan separuh sengketa.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah nafkah anak berhenti saat ibu menikah lagi? Tidak otomatis. Kewajiban ayah terhadap anak kandung tidak hilang karena status pernikahan ibu. Nafkah baru dapat berubah melalui kesepakatan atau penetapan pengadilan.
Apakah saya bisa menagih nafkah anak yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar? Bisa diajukan, tetapi hakim menilai bukti, kemampuan pihak lain, dan kebutuhan nyata anak. Semakin lengkap catatan Anda, semakin kuat permintaan Anda. Hasilnya tidak dapat dijanjikan.
Bagaimana kalau mantan pasangan tidak punya harta dan penghasilan jelas? Eksekusi bergantung pada adanya harta yang dapat disita. Tetap ajukan bila ada indikasi harta, lalu pertimbangkan kesepakatan cicilan. Advokat dapat membantu menelusuri secara sah.
Ringkasan
Kewajiban nafkah anak tetap ada setelah cerai dan tidak bergantung pada siapa yang mengasuh. Mulailah dengan bukti yang rapi, penagihan tertulis, dan upaya damai. Bila belum ada putusan, ajukan gugatan. Bila putusan diabaikan, ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jangan mengaitkan nafkah dengan hak bertemu anak, dan jangan melibatkan anak dalam sengketa. Untuk kasus yang rumit, minta pendampingan advokat.
Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.
- Peraturan perundang-undangan — peraturan.bpk.go.id
- Mahkamah Agung RI — www.mahkamahagung.go.id
- Hukumonline — www.hukumonline.com
Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan Pasal 45.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), Pasal 98 dan Pasal 156 huruf d.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar (nafkah lampau anak).
- HIR/RBg, ketentuan eksekusi putusan pengadilan.
Baca juga
- Nafkah anak: yang dicatat sebelum angka dibicarakan
- Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
- Hak Bertemu Anak bagi Orang Tua yang Tidak Mengasuh dan Pengasuhan Bersama
- Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
- Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.