Mutasi dan Demosi Sepihak: Batas Kewenangan Perusahaan dan Cara Menolak

Apa itu mutasi dan demosi

Mutasi adalah perpindahan pekerja dari satu posisi, bagian, atau lokasi kerja ke posisi, bagian, atau lokasi lain dalam perusahaan yang sama. Rotasi biasanya berarti pergeseran antar posisi setara. Promosi adalah kenaikan jabatan. Demosi adalah penurunan jabatan, dan sering disertai penurunan tanggung jawab, fasilitas, atau penghasilan.

Mutasi bisa berupa perpindahan lokasi (misalnya dari Surabaya ke Makassar), perpindahan fungsi (misalnya dari bagian penjualan ke gudang), atau perpindahan unit. Demosi lebih sensitif karena menyentuh kedudukan dan penghasilan.

Undang-undang ketenagakerjaan tidak mendefinisikan "mutasi" secara tegas. Konsep terdekat adalah penempatan tenaga kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penempatan harus dilakukan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, dan harus memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Sebagian ketentuan UU 13/2003 diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga periksa teks terbaru.

Siapa yang berwenang dan dari mana kewenangan itu berasal

Dalam praktik, kewenangan perusahaan memutasi pekerja bersumber dari dokumen yang mengikat hubungan kerja:

• Perjanjian kerja, yaitu kontrak individu antara pekerja dan perusahaan.
• Peraturan perusahaan, aturan tertulis yang dibuat perusahaan dan disahkan sesuai ketentuan.
• Perjanjian kerja bersama (PKB), hasil perundingan serikat pekerja dan perusahaan.

Bila salah satu dokumen itu memuat klausul bahwa pekerja bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan perusahaan, perusahaan punya dasar kuat untuk memutasi. Bila tidak ada dasar sama sekali, mutasi lebih mudah dipersoalkan. Dalam salah satu ulasan putusan yang dimuat media hukum, Mahkamah Agung menilai mutasi sah ketika peraturan perusahaan memberi kewenangan mengalihtugaskan pekerja. Ulasan lain memperlihatkan bahwa penolakan mutasi juga bisa dinilai melanggar perjanjian kerja walau peraturan perusahaan tidak berlaku lagi, sehingga hasil tiap perkara bergantung fakta dan bukti.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Perusahaan boleh mengatur penempatan pekerja demi kebutuhan usaha, selama ada dasar dalam perjanjian atau aturan perusahaan, dan dilakukan secara wajar.
• Mutasi tidak boleh dipakai sebagai hukuman tersembunyi, cara menekan pekerja agar mundur, atau bentuk diskriminasi.
• Mutasi antar perusahaan yang berbeda badan hukum bukan mutasi. Itu perpindahan hubungan kerja yang memerlukan persetujuan pekerja dan diatur tersendiri.
• Demosi yang menurunkan upah atau hak pekerja pada dasarnya mengubah syarat kerja, sehingga perlu persetujuan pekerja atau dasar yang sah.
• Upah dan hak yang sudah melekat tidak boleh dikurangi sepihak tanpa dasar.

Hal ini selaras dengan prinsip bahwa perubahan syarat kerja yang merugikan membutuhkan kesepakatan. Tetapi, perlu dicatat, tidak setiap perubahan lokasi atau tugas dianggap merugikan.

Mutasi yang sah dan yang bermasalah

Tabel ini gambaran umum, bukan kepastian hasil perkara.

Langkah bagi pekerja yang menerima surat mutasi

1. Baca surat dengan teliti. Perhatikan tanggal efektif, lokasi, jabatan baru, upah, dan dasar aturan yang dikutip.
2. Kumpulkan dokumen. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB, slip upah, dan surat pengangkatan.
3. Cocokkan dasar. Apakah ada klausul penempatan? Apakah upah dan tunjangan berubah?
4. Tulis tanggapan. Sampaikan keberatan atau pertanyaan secara tertulis dan sopan. Jelaskan alasan konkret, misalnya kondisi keluarga atau kesehatan.
5. Minta perundingan. Ajukan pertemuan dengan atasan atau bagian sumber daya manusia (SDM).
6. Tetap bekerja sesuai instruksi selama proses, kecuali ada dasar kuat untuk menolak. Mangkir dapat menjadi masalah. Baca pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir dan dianggap mengundurkan diri.
7. Libatkan serikat pekerja bila ada.
8. Gunakan penyelesaian perselisihan bila perundingan gagal.

Bila menolak mutasi: risikonya

Menolak mutasi tanpa dasar kuat dapat dianggap menolak perintah kerja atau melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Perusahaan lalu dapat memberi surat peringatan. Menurut ketentuan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pelanggaran perjanjian kerja atau aturan yang sudah diberi surat peringatan berturut-turut dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hak yang diatur peraturan. Detail jenis surat peringatan, masa berlaku, dan hak pekerja perlu dilihat langsung pada teks peraturan dan perjanjian kerja.

Karena itu, jangan menolak secara diam-diam atau lisan saja. Sampaikan keberatan resmi, tunjukkan itikad berunding, dan jangan berhenti bekerja tanpa nasihat. Panduan alasan PHK ada di alasan PHK yang sah menurut PP 35/2021.

Bila demosi disertai pemotongan upah

Demosi yang menurunkan upah patut mendapat perhatian khusus. Upah yang diterima pekerja adalah hak yang tidak boleh dikurangi sepihak tanpa dasar. Pekerja dapat:

• Menolak penurunan upah secara tertulis, dengan tetap menjalankan tugas yang sah.
• Menghitung selisih upah dan menyimpan slip upah.
• Meminta penjelasan alasan demosi: apakah penilaian kinerja, sanksi disiplin, atau restrukturisasi.
• Meminta bukti penilaian kinerja atau prosedur pemberian sanksi.

Bila demosi dijatuhkan sebagai sanksi disiplin, perusahaan seharusnya merujuk aturan sanksi dalam peraturan perusahaan atau PKB, dengan proses yang adil. Sanksi yang tidak diatur dan dijatuhkan tiba-tiba mudah dipersoalkan. Rujukan upah ada di upah minimum dan pengupahan.

Penyelesaian perselisihan

Perselisihan mutasi atau demosi umumnya berjalan melalui jalur hubungan industrial:

1. Perundingan bipartit antara pekerja (atau serikat) dan pengusaha.
2. Mediasi oleh mediator hubungan industrial di dinas ketenagakerjaan bila bipartit gagal.
3. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bila mediasi tidak berhasil.

Penjelasan jalurnya ada di jalur Disnaker dan gugatan ke PHI. Jenis perselisihannya bergantung pokok masalah: perselisihan hak (aturan dilanggar), perselisihan kepentingan (perubahan syarat kerja), atau perselisihan PHK. Konsultasikan klasifikasi yang tepat.

Contoh: Pekerja M adalah staf administrasi di kantor cabang. Suatu hari ia menerima surat mutasi ke kota lain dalam dua minggu, dengan jabatan dan upah tetap. Perjanjian kerjanya memuat klausul penempatan sesuai kebutuhan perusahaan. M membaca dokumen, lalu mengirim surat berisi permintaan tenggang waktu dan bantuan biaya pindah karena anaknya sedang ujian sekolah. Perusahaan menyetujui penundaan satu bulan. Seandainya M langsung menolak tanpa alasan, ia bisa dianggap melanggar. Seandainya mutasi disertai penurunan upah tanpa dasar, posisi M untuk menolak lebih kuat. Nama dan peristiwa rekaan.

Hal yang dapat dinegosiasikan

Perundingan sering menghasilkan jalan tengah. Beberapa hal yang bisa diminta:

• Tenggang waktu yang wajar untuk pindah.
• Biaya pindah, tunjangan perumahan, atau tunjangan lokasi.
• Jaminan upah dan masa kerja tetap diakui.
• Penjelasan tertulis mengenai masa penugasan dan kemungkinan kembali.
• Pertimbangan kondisi keluarga atau kesehatan.
• Pengaturan kerja sementara dari jarak jauh bila memungkinkan.

Semua kesepakatan sebaiknya dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak.

Pekerja dengan kondisi khusus

Beberapa kelompok pekerja berhak mendapat pertimbangan lebih. Pekerja perempuan yang sedang hamil atau menyusui, pekerja yang merawat anggota keluarga sakit, serta pekerja penyandang disabilitas membutuhkan penempatan yang tidak membahayakan atau membebani secara tidak wajar. Pindah lokasi jauh pada masa kehamilan, misalnya, dapat membawa risiko bagi kesehatan. Perusahaan sebaiknya menimbang kondisi tersebut, dan pekerja berhak menyampaikannya dengan melampirkan surat keterangan dokter. Lihat juga pekerja hamil dan larangan PHK dan pekerja penyandang disabilitas.

Dokumentasi yang perlu disimpan

Dalam perselisihan hubungan industrial, siapa yang punya dokumen rapi biasanya lebih kuat. Simpan perjanjian kerja, surat pengangkatan, seluruh surat mutasi atau demosi, surat peringatan, slip upah sebelum dan sesudah, serta bukti komunikasi tertulis. Catat tanggal pertemuan dengan atasan dan isi kesepakatan. Jangan menyimpan dokumen rahasia perusahaan yang bukan hak Anda; cukup dokumen yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja Anda sendiri.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menolak lisan lalu tidak masuk kerja.
• Menandatangani surat persetujuan tanpa membaca isi dan akibatnya.
• Tidak menyimpan salinan surat mutasi dan korespondensi.
• Mengira mutasi selalu tidak sah, atau sebaliknya selalu sah.
• Mengundurkan diri tergesa-gesa, sehingga kehilangan hak yang mungkin diperjuangkan.
• Tidak membedakan mutasi (satu perusahaan) dan perpindahan ke badan hukum lain.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perusahaan boleh memindahkan saya ke kota lain? Boleh bila ada dasar dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, dan dilakukan wajar. Tanpa dasar, mutasi mudah dipersoalkan. Periksa dokumen Anda.

Apakah saya boleh dipecat bila menolak mutasi? Penolakan tanpa dasar dapat berujung surat peringatan dan, bila berulang, PHK sesuai peraturan. Karena itu, sampaikan keberatan resmi dan tempuh perundingan.

Apakah demosi sah? Demosi sebagai sanksi disiplin harus ada dasar aturan dan prosedur. Demosi yang menurunkan upah tanpa persetujuan atau dasar sah dapat dipersoalkan.

Ringkasan

Perusahaan memiliki kewenangan menempatkan pekerja, tetapi kewenangan itu bergantung pada dasar dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, dan harus dijalankan wajar tanpa diskriminasi. Demosi yang menurunkan upah atau hak memerlukan dasar yang sah. Pekerja yang keberatan sebaiknya menyampaikannya secara tertulis, berunding, dan menempuh mediasi serta PHI bila perlu, bukan menolak secara diam-diam. Simpan semua dokumen dan konsultasikan dengan advokat atau serikat pekerja.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Baca juga

• PHK karena Mangkir: Aturan Lima Hari Kerja dan Hak yang Tersisa
• Alasan PHK yang Sah Menurut PP 35/2021 dan Kewajiban Pemberitahuannya
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya
• Gugatan ke pengadilan hubungan industrial: yang disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.