MoU dan Perjanjian Kerja Sama: Perbedaan, Kekuatan Mengikat, dan Klausul Penting

MoU sering dianggap sekadar nota kesepahaman yang tidak mengikat. Dalam praktik, isi MoU bisa menimbulkan kewajiban hukum. Artikel ini menjelaskan perbedaan MoU dan perjanjian kerja sama, serta klausul yang perlu diperhatikan agar usaha Anda terlindungi.

Apa itu MoU

MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman adalah dokumen yang mencatat kesepahaman awal antara dua pihak atau lebih sebelum mereka membuat perjanjian yang lebih rinci. MoU lazim dipakai pada tahap penjajakan kerja sama bisnis, kerja sama antarinstansi, atau kolaborasi akademik. Di Indonesia tidak ada undang-undang khusus yang mengatur MoU. Karena itu, kekuatannya dinilai dari isi dan maksud para pihak, berdasarkan hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

Perbedaan MoU dan perjanjian kerja sama (PKS)

Istilah tidak menentukan segalanya. Dokumen berjudul "MoU" yang berisi kewajiban jelas, angka, dan sanksi dapat diperlakukan sebagai perjanjian biasa. Sebaliknya, dokumen berjudul "Perjanjian" yang hanya berisi niat umum bisa dinilai belum mengikat sebagai perjanjian.

Apakah MoU mengikat

Jawaban praktisnya: tergantung. Beberapa pedoman:

1. Syarat sah perjanjian tetap berlaku. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian sah bila ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal (lihat syarat sah perjanjian). Jika MoU memenuhi unsur ini, ia dapat mengikat.
2. Asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat. Pasal 1338 menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Niat para pihak. Bila MoU menyatakan "tidak mengikat secara hukum, kecuali klausul kerahasiaan dan penyelesaian sengketa", hakim cenderung menghormati. Bila tidak ada pernyataan dan isinya jelas, MoU lebih mungkin dianggap mengikat.
4. Kejelasan isi. Isi yang terlalu umum sulit ditegakkan karena tidak jelas apa yang harus dilakukan.

Dalam praktik, beberapa bagian MoU lazim dinyatakan mengikat, yaitu kerahasiaan, eksklusivitas selama masa perundingan, dan penyelesaian sengketa, sedangkan bagian komersial belum mengikat sampai PKS ditandatangani.

Klausul penting dalam PKS

Perjanjian kerja sama yang baik memuat setidaknya hal-hal berikut:

1. Para pihak. Identitas lengkap, kedudukan, dan siapa yang berwenang menandatangani. Untuk perseroan terbatas (PT), periksa bahwa penandatangan adalah direksi sesuai anggaran dasar.
2. Latar belakang dan tujuan. Menjelaskan maksud kerja sama.
3. Ruang lingkup. Apa yang termasuk dan tidak termasuk.
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Rinci dan terukur: jumlah, mutu, jadwal.
5. Nilai, pembayaran, dan pajak. Harga, termin, denda keterlambatan, dan siapa menanggung pajak.
6. Jangka waktu dan perpanjangan. Tanggal mulai, berakhir, dan mekanisme perpanjangan.
7. Kekayaan intelektual dan data. Siapa pemilik hasil kerja, merek, dan data; lihat merek dagang dan perlindungan data pribadi.
8. Kerahasiaan. Informasi yang dilindungi, durasi, dan pengecualian.
9. Wanprestasi dan sanksi. Apa yang dianggap pelanggaran, masa perbaikan, dan akibatnya.
10. Keadaan memaksa (force majeure). Peristiwa di luar kendali, seperti bencana, dan akibatnya pada kewajiban (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata).
11. Pengakhiran perjanjian. Alasan, tata cara, dan konsekuensi, termasuk penyelesaian kewajiban yang tertunda.
12. Penyelesaian sengketa. Negosiasi, mediasi, pengadilan negeri tertentu, atau arbitrase (lihat arbitrase).
13. Hukum yang berlaku dan bahasa. Perjanjian yang melibatkan lembaga negara, perusahaan swasta Indonesia, atau warga negara Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia. Bila ada pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa pihak asing itu dan/atau bahasa Inggris (UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 31 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019).
14. Perubahan (addendum), pemberitahuan, dan keseluruhan perjanjian. Perubahan harus tertulis dan ditandatangani; alamat korespondensi tercantum jelas.

Tahapan menyusun

1. Jajaki dan catat poin pokok yang disepakati.
2. Tentukan apakah perlu MoU atau langsung PKS. Untuk kerja sama sederhana dan jelas, PKS langsung lebih efisien.
3. Lakukan uji tuntas (due diligence): periksa legalitas pihak lawan, izin, dan kemampuan keuangan.
4. Susun draf dan negosiasikan.
5. Tentukan cara penandatanganan: tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi (lihat perjanjian elektronik).
6. Tempel meterai sesuai ketentuan bea meterai (lihat bea meterai).
7. Simpan salinan asli masing-masing pihak dan catat tonggak pelaksanaan.

Contoh: Pemilik restoran M dan sebuah perusahaan pemasok sayur menandatangani MoU yang menyatakan "akan bekerja sama memasok kebutuhan sayur restoran". MoU tidak menyebut harga, volume, atau jadwal, tetapi memuat klausul kerahasiaan harga. Ketika harga tidak disepakati, restoran mencari pemasok lain, dan pemasok pertama menuntut ganti rugi. Kemungkinan besar tuntutan itu lemah karena kewajiban komersial belum jelas. Namun jika pemasok membocorkan daftar harga restoran, klausul kerahasiaan masih dapat ditegakkan. Seandainya mereka segera menyusun PKS dengan harga, volume, dan jadwal, risiko ini terhindar.

Letter of intent, term sheet, dan istilah serupa

Selain MoU, Anda mungkin menemukan istilah lain: letter of intent (surat niat), term sheet (ringkasan syarat), heads of agreement, atau perjanjian pendahuluan. Semuanya serupa dalam fungsi: mencatat arah kerja sama sebelum perjanjian final. Nama bukan penentu. Yang menentukan adalah isi dan kehendak para pihak. Jika dokumen memakai kata "wajib", "bersedia", atau "akan", atau menyebut angka dan tanggal, besar kemungkinan ia dibaca sebagai komitmen.

Dalam jual beli tanah atau rumah, perjanjian pendahuluan lazim dikenal sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang mengikat penjual dan pembeli sampai akta jual beli dibuat (lihat PPJB dan AJB). Contoh ini menunjukkan bahwa dokumen pendahuluan bisa mengikat kuat.

Cara menyatakan MoU tidak mengikat

Jika Anda benar-benar hanya ingin mencatat niat, tuliskan secara tegas, misalnya: "Kecuali ketentuan kerahasiaan dan penyelesaian sengketa, MoU ini tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak dan para pihak bebas mengakhiri perundingan sewaktu-waktu tanpa tanggung jawab." Kalimat seperti ini mengurangi risiko tuntutan. Tetap saja, perilaku para pihak setelahnya dapat memengaruhi penilaian hakim, misalnya bila salah satu pihak sudah mengeluarkan biaya besar karena yakin kerja sama akan berjalan. Prinsip itikad baik dalam perundingan (lihat itikad baik dalam perjanjian) membuat pihak yang tiba-tiba mundur tanpa alasan patut dapat dipersoalkan.

Peran notaris dan saksi

Perjanjian kerja sama dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan lebih sulit disangkal tanda tangannya, karena dibuat di hadapan notaris menurut bentuk yang ditentukan undang-undang. Pembuatan akta menambah biaya, sehingga pilihlah sesuai nilai dan risiko kerja sama. Saksi tidak diwajibkan, namun berguna untuk perjanjian bernilai besar atau penting. Jangan lupa mengarsipkan lampiran seperti daftar harga, spesifikasi, dan jadwal, dan menyebutnya dalam perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Contoh susunan MoU yang sehat

MoU yang rapi tidak harus panjang. Susunan umum yang aman adalah: pembukaan dan identitas para pihak, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kerja sama secara garis besar, jangka waktu MoU (misalnya enam bulan atau sampai PKS ditandatangani), pembagian peran awal, kerahasiaan informasi, pernyataan sifat mengikat atau tidak mengikat bagian tertentu, penyelesaian sengketa, dan penutup. Dengan susunan ini kedua pihak memiliki pegangan, namun tidak terjebak kewajiban yang belum jelas.

Pastikan juga tanggal berakhir MoU dicantumkan. MoU yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah ditindaklanjuti dengan PKS cenderung menimbulkan salah paham, terutama bila salah satu pihak merasa sudah memiliki hak eksklusif. Jika perundingan diperpanjang, buat perpanjangan tertulis yang ditandatangani, bukan sekadar percakapan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menandatangani MoU sambil berpikir "toh tidak mengikat" padahal berisi kewajiban jelas.
• Perjanjian yang kabur: tanpa angka, tanggal, atau standar mutu.
• Tidak mencantumkan sanksi atau mekanisme pengakhiran.
• Tidak memeriksa kewenangan penandatangan.
• Menyalin perjanjian orang lain tanpa menyesuaikan.
• Tidak mengatur kekayaan intelektual dan data.
• Lupa meterai atau mengubah isi tanpa addendum.
• Mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa mengikuti klausul pengakhiran.
• Membiarkan pekerjaan dimulai sebelum PKS ditandatangani, sehingga harga dan lingkup baru diperdebatkan setelah biaya keluar.
• Tidak mencatat perubahan kesepakatan yang disetujui lewat percakapan, padahal perubahan sebaiknya dituangkan dalam addendum.

Ringkasan

MoU mencatat kesepahaman awal, sedangkan PKS mengatur hak dan kewajiban rinci. Kekuatan mengikat MoU bergantung pada isi dan niat para pihak, sehingga jangan berasumsi MoU tidak mengikat. Perjanjian kerja sama yang baik jelas dalam ruang lingkup, nilai, jangka waktu, sanksi, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa, serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bermeterai. Bila nilai atau risikonya besar, minta advokat memeriksa draf sebelum ditandatangani.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain Pasal 1320, 1338, 1244, dan 1245.
• UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, antara lain Pasal 31.
• Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata
• Kerja sama usaha tanpa akta: yang tetap harus ditulis
• Perjanjian Elektronik dan Tanda Tangan Digital: Apakah Sah?
• Itikad Baik dalam Perjanjian: Mengapa Tidak Cukup Hanya Sesuai Tulisan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.