KUHAP Baru: Jalur Pengaduan Bila Aparat Menyimpang dari Prosedur

Apa itu penyimpangan aparat dan siapa yang bisa mengadu

Penyimpangan aparat penegak hukum adalah tindakan yang melanggar prosedur, kewenangan, atau etika. Contohnya melakukan penangkapan tanpa surat perintah pada keadaan yang mensyaratkannya, menahan melebihi batas waktu, memaksa pengakuan, meminta uang, menolak menerima laporan, atau membocorkan data pelapor. Hakim yang melanggar kode etik, jaksa yang menyalahgunakan wewenang, dan petugas pemasyarakatan yang memeras juga termasuk.

Yang bisa mengadu adalah siapa pun yang mengalami atau mengetahui penyimpangan: tersangka, terdakwa, korban, pelapor, saksi, keluarga, atau masyarakat umum. Lembaga masyarakat juga dapat membantu. Pengaduan tidak sama dengan laporan pidana terhadap oknum. Pengaduan bersifat etik atau disiplin dan pengawasan, sedangkan laporan pidana diproses bila perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Setiap instansi penegak hukum memiliki pengawas internal dan pengawas eksternal. KUHAP baru (UU 20/2025) mengatur hak-hak warga dalam proses, dan pelanggaran terhadap hak itu dapat diadukan serta, pada tindakan tertentu seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penghentian penyidikan, diuji lewat praperadilan. Rincian objek praperadilan di KUHAP baru perlu diperiksa pada teks resmi; pembahasan awam ada pada praperadilan KUHAP baru 2026.

Prinsip umum yang berlaku:

• Warga berhak mengadu tanpa takut dibalas.
• Instansi wajib menindaklanjuti pengaduan sesuai mekanisme internal.
• Pelayanan publik yang lamban atau diskriminatif dapat diadukan sebagai maladministrasi.
• Pengaduan sebaiknya tertulis, jelas, dan disertai bukti.
• Aparat yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi etik, disiplin, atau pidana.

Lembaga yang dapat dituju

Pengaduan terhadap polisi dijelaskan pada Dumas Propam: laporan terhadap anggota polisi. Untuk Ombudsman lihat permohonan ke Ombudsman: langkah lengkap dan maladministrasi: bentuk dan contoh. Untuk layanan polisi 110 lihat layanan pengaduan polisi 110 dan aplikasi resmi.

Langkah praktis menyusun pengaduan

1. Catat kejadian segera: tanggal, jam, tempat, nama atau ciri petugas, dan apa yang terjadi. Semakin cepat dicatat, semakin akurat.
2. Kumpulkan bukti: surat panggilan, foto, rekaman, tangkapan layar pesan, saksi, dan nomor laporan polisi. Perhatikan bahwa merekam percakapan harus dilakukan dengan bijak dan bukti sebaiknya diperoleh secara sah.
3. Tentukan instansi yang tepat dengan tabel di atas. Jika ragu, mulai dari pengawas internal instansi bersangkutan.
4. Susun surat pengaduan: identitas pelapor, uraian kronologis, pihak yang diadukan, apa yang diminta, dan daftar bukti. Gunakan kalimat netral, tanpa tuduhan berlebihan.
5. Ajukan pengaduan lewat loket, surat, surel, atau kanal daring resmi. Hindari perantara.
6. Minta tanda terima dan nomor pengaduan. Catat nama penerima.
7. Tunggu tanggapan dalam waktu yang wajar. Jika tidak ada jawaban, kirim surat susulan dan, jika perlu, ajukan juga ke pengawas eksternal.
8. Jika tindakan aparat menyentuh sah tidaknya penangkapan atau penahanan, konsultasikan dengan advokat apakah praperadilan layak diajukan. Lihat praperadilan: tata cara mengajukan dan jadwal sidang.

Pengaduan kepada lembaga negara pada dasarnya tidak dipungut biaya. Waspadai pihak yang menawarkan jasa "mengurus pengaduan" dengan imbalan uang.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Ia memuat hak-hak warga yang lebih eksplisit, di antaranya pendampingan advokat, pemberitahuan alasan tindakan, dan batas-batas upaya paksa. Konsekuensinya, penyimpangan terhadap hak-hak itu lebih mudah dikenali dan diadukan. Namun rincian objek dan batas waktu di KUHAP baru perlu diperiksa pada teks resmi.

Bagi perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026, ketentuan peralihan menentukan aturan yang dipakai. Lihat ketentuan peralihan KUHAP baru. Sementara itu, asas aturan yang lebih menguntungkan dalam KUHP baru berlaku untuk hukum pidana materiil dan tidak otomatis menjadi dasar pengaduan prosedural. KUHP baru dan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana juga mengubah ancaman pidana bagi sejumlah perbuatan, termasuk perbuatan aparat yang berkaitan dengan jabatan; rumusannya periksa teks resmi.

Pelayanan pengaduan kini makin digital. Banyak instansi menerima pengaduan lewat aplikasi atau surel, dan memberi nomor tiket. Gunakan kanal yang tercantum di situs resmi instansi, bukan akun pribadi yang mengaku petugas.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pelapor penipuan menunggu empat bulan tanpa kabar dari penyidik. Ia mengirim surat permintaan penjelasan perkembangan, lalu mengadu ke pengawas internal kepolisian dengan melampirkan tanda bukti laporan. Pengawas meminta penyidik memberi penjelasan, dan pelapor menerima surat perkembangan. Lihat SP2HP dan tindak lanjut laporan.

Contoh lain: Keluarga seorang tersangka dimintai uang oleh seseorang yang mengaku dapat "mengurus" agar penahanan ditangguhkan. Mereka menolak, mencatat nomor dan nama, dan melaporkannya kepada pengawas instansi. Penangguhan penahanan memiliki mekanisme resmi yang dibahas pada KUHAP baru: penangguhan penahanan.

Praperadilan dan pengaduan: kapan memakai yang mana

Pengaduan menilai sikap dan etika aparat. Praperadilan menilai sah tidaknya tindakan hukum tertentu, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penghentian penyidikan. Keduanya tidak saling meniadakan. Anda dapat mengadu sekaligus mengajukan praperadilan bila tindakan aparat melanggar prosedur. Namun jalur pengaduan tidak menghentikan jalannya perkara, sedangkan praperadilan memiliki tenggat dan syarat sendiri. Pembahasan ada pada praperadilan gugur ketika sidang pokok dimulai dan praperadilan: sah tidaknya penghentian penyidikan.

Perlindungan bagi pengadu

Orang yang mengadu secara itikad baik tidak boleh dibalas. Bila setelah mengadu Anda menerima ancaman, laporkan kepada pengawas dan, bila perlu, mintalah perlindungan dari lembaga yang berwenang. Pembahasan tersedia pada perlindungan saksi dan LPSK. Namun pengaduan yang diniatkan memfitnah, misalnya menuduh tanpa dasar, dapat berujung masalah hukum. Karena itu tulis fakta, bukan penilaian pribadi.

Menyusun surat pengaduan: kerangka yang bisa dipakai

Surat pengaduan yang baik mudah dibaca dalam dua menit. Gunakan kerangka berikut. Pertama, kepala surat berisi tujuan, yaitu nama instansi dan unit pengawas. Kedua, identitas pengadu dan kontak yang dapat dihubungi. Ketiga, ringkasan satu paragraf tentang apa yang diadukan. Keempat, kronologi berurutan dengan tanggal. Kelima, pihak yang diadukan dengan nama dan jabatan bila diketahui. Keenam, bagian yang dilanggar: prosedur apa yang tidak dijalankan, tanpa harus mengutip pasal secara rinci bila Anda tidak yakin. Ketujuh, permintaan yang jelas, misalnya meminta pemeriksaan, penjelasan tertulis, atau tindakan korektif. Kedelapan, daftar lampiran.

Hindari kalimat yang menghakimi seperti menyebut petugas korup tanpa bukti. Cukup tuliskan bahwa pada tanggal tertentu petugas meminta sejumlah uang sebagai syarat memproses laporan, dan lampirkan bukti yang ada. Dengan begitu pengaduan tetap kuat dan Anda terlindung dari tuduhan balik. Bila Anda ragu soal kalimat, mintalah advokat atau lembaga bantuan hukum meninjaunya.

Bila pengaduan tidak ditanggapi

Tidak semua pengaduan segera ditanggapi. Jika dalam waktu yang wajar belum ada jawaban, ambil langkah bertahap. Kirim surat susulan dengan merujuk nomor pengaduan awal. Datangi kantor dan minta penjelasan secara langsung. Ajukan ke atasan unit atau ke pengawas eksternal. Gunakan hak atas informasi publik untuk menanyakan status pengaduan. Dan bila persoalannya adalah pelayanan publik yang lamban, Ombudsman dapat menerima pengaduan Anda dan meminta klarifikasi. Pembahasan ada pada hak jawab instansi dan tenggat menanggapi pengaduan.

Dalam proses yang panjang, dokumentasi menjadi sahabat Anda. Simpan seluruh surat, nomor tiket, dan catatan percakapan. Dokumentasi inilah yang memperlihatkan bahwa Anda telah menempuh jalur yang benar sebelum membawa persoalan ke tahap berikutnya, termasuk gugatan atau praperadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengaduan bisa menghentikan perkara pidana saya? Tidak otomatis. Pengaduan menilai perilaku aparat. Perkara pidana tetap berjalan, kecuali ada putusan lain, misalnya praperadilan yang menyatakan tindakan tidak sah.

Berapa lama pengaduan ditanggapi? Setiap instansi memiliki standar pelayanan. Tanyakan batas waktu saat mengajukan dan catat. Jika lewat, ajukan susulan.

Apakah pengaduan dapat dilakukan anonim? Sebagian kanal menerima pengaduan tanpa identitas, tetapi pengaduan beridentitas dengan bukti biasanya lebih mudah ditindaklanjuti. Jika takut, mintalah kerahasiaan identitas.

Apakah aparat yang melanggar bisa dipidana? Bisa, bila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya memeras atau menyiksa. Ancaman pidananya periksa pada teks resmi KUHP baru.

Ringkasan

• Penyimpangan aparat dapat diadukan ke pengawas internal dan eksternal sesuai instansi.
• KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana.
• Catat kejadian, kumpulkan bukti, dan ajukan pengaduan tertulis yang faktual.
• Gunakan praperadilan untuk menguji sah tidaknya tindakan hukum tertentu.
• Minta tanda terima, pantau, dan eskalasi bila tak ditanggapi.
• Jangan membayar siapa pun untuk mengurus pengaduan.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Dumas propam laporan terhadap anggota polisi
• Melapor ke Ombudsman: Syarat, Tahapan, Rekomendasi, dan Kekuatannya
• Praperadilan di KUHAP Baru 2026: Apa Saja yang Bisa Digugat
• Layanan pengaduan polisi 110 dan aplikasi resmi
• Pungli dan Pengaduan Pungutan Liar: Hak Warga dan Cara Melapor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.