Tata Cara Mengajukan Praperadilan dan Jadwal Sidangnya

Apa itu praperadilan dan siapa yang dapat mengajukan

Praperadilan adalah mekanisme pengadilan untuk memeriksa dan memutus, dengan cepat, sah atau tidaknya tindakan aparat dalam proses pidana. Pemeriksaannya dilakukan di pengadilan negeri; pada hukum acara lama oleh hakim tunggal. Tujuannya mengendalikan kewenangan aparat agar tidak sewenang-wenang, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

Yang dapat mengajukan antara lain tersangka, keluarganya, atau kuasanya, atas sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan atas penghentian penyidikan atau penuntutan. Pemilik barang yang disita dapat mengajukan terkait penyitaan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan hukum acara yang berlaku. Ulasan tentang KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) menyebut objeknya mencakup sah tidaknya upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, dan penyitaan benda yang tidak terkait tindak pidana. Disebut pula bahwa permohonan atas upaya paksa yang sama hanya dapat diajukan satu kali. Periksa teks resminya.

Praperadilan tidak berlaku untuk semua keluhan. Ketidakpuasan atas isi putusan hakim, misalnya, diselesaikan lewat banding atau kasasi, bukan praperadilan. Baca upaya hukum dari putusan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa prinsip yang perlu dipahami:

• Hakim tunggal (aturan lama). Pada KUHAP lama satu hakim memeriksa, tidak berupa majelis. Periksa apakah KUHAP baru mengubahnya.
• Pemeriksaan cepat. Hukum acara menghendaki pemeriksaan singkat. Pada hukum acara lama waktunya sangat pendek, dihitung dalam hari. Ulasan tentang KUHAP baru menyebut jangka waktunya tetap 7 hari sejak permohonan dibacakan; periksa teks resminya.
• Termohon adalah aparat. Biasanya penyidik (polisi atau penyidik lembaga lain) atau penuntut umum, bergantung pada tindakan yang diuji.
• Fokus pada prosedur. Hakim menilai apakah tindakan sesuai syarat hukum: ada surat perintah, ada bukti permulaan yang cukup, dan alasan penahanan terpenuhi. Hakim tidak menilai pokok perkara secara penuh.
• Putusan praperadilan. Putusan dapat menyatakan tindakan sah atau tidak sah, memerintahkan pembebasan, melanjutkan penyidikan, memberi ganti kerugian dan rehabilitasi, atau menolak permohonan. Detail amar bergantung pada objek yang diuji.
• Banding. Putusan praperadilan pada hukum acara lama tidak dapat dibanding. Cek apakah KUHAP baru mengubah hal ini.

Aturan teknis pelaksanaan praperadilan di pengadilan juga bisa diatur Mahkamah Agung melalui peraturan, sehingga cek sumber resmi. Pembahasan umum tersedia di praperadilan menurut KUHAP baru.

Langkah praktis mengajukan praperadilan

1. Tentukan apa yang diuji. Apakah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, atau penghentian penyidikan? Satu permohonan sebaiknya jelas objeknya.
2. Kumpulkan dokumen. Surat penangkapan, surat penahanan, surat penetapan tersangka, surat panggilan, berita acara, SP2HP, SP3, dan bukti identitas. Bila tidak memiliki salinan, minta kepada penyidik secara tertulis. Lihat juga hak tersangka saat penangkapan.
3. Susun permohonan. Bagian pokok: identitas pemohon dan kuasa, identitas termohon, uraian peristiwa, alasan hukum mengapa tindakan tidak sah, dan petitum (apa yang diminta). Tulis kronologi runtut dengan tanggal.
4. Siapkan surat kuasa dan bukti. Surat kuasa khusus bagi advokat. Siapkan bukti surat bermeterai sesuai ketentuan dan daftar saksi atau ahli bila ada.
5. Daftarkan ke pengadilan negeri. Ajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan dilakukan atau tempat kedudukan termohon. Panitera mencatat dalam register perkara praperadilan. Pendaftaran bisa dilakukan secara elektronik di pengadilan yang menerapkan sistem tersebut; tanyakan ke pengadilan setempat.
6. Bayar biaya perkara. Besarnya mengikuti ketentuan pengadilan setempat. Tanyakan rinciannya di loket pendaftaran, dan minta tanda bukti.
7. Ikuti pemanggilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang. Para pihak dipanggil.
8. Hadiri sidang. Sidang diawali pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian oleh kedua pihak, kesimpulan, lalu putusan. Waktunya singkat, jadi datanglah dengan bukti lengkap.
9. Ambil salinan putusan. Salinan dapat diminta ke panitera; lihat cara meminta salinan putusan. Laksanakan amar putusan, misalnya pembebasan atau pelanjutan penyidikan.

Jalannya sidang dan jadwal

Sidang praperadilan memiliki ritme yang padat. Biasanya terjadi dalam rentang beberapa hari, dengan agenda sebagai berikut.

Karena waktunya sempit, penundaan sidang sebaiknya dihindari. Dalam praktik, kadang sidang ditunda karena termohon tidak hadir. Bila itu terjadi, hakim dapat menetapkan pemanggilan ulang atau melanjutkan pemeriksaan menurut aturan. Selalu tanyakan kepada panitera jadwal terbaru, dan simpan relaas atau pemberitahuan pemanggilan.

Pada aturan lama, permohonan dapat gugur bila sidang pokok perkara mulai lebih dulu; ulasan tentang KUHAP baru menyebut aturan ini berubah. Baca praperadilan gugur ketika sidang pokok dimulai.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengganti hukum acara lama. Yang perlu dicek untuk praperadilan: objek yang dapat diuji, siapa pemohon, jangka waktu pemeriksaan, kemungkinan upaya hukum, dan aturan gugur. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menerbitkan aturan pelaksana yang memengaruhi tata cara di pengadilan. Dampaknya, panduan yang beredar sebelum 2026 mungkin tidak lagi tepat. Selalu bandingkan dengan teks resmi dan informasi pengadilan setempat.

Sementara itu, sistem pendaftaran perkara secara elektronik makin banyak dipakai di pengadilan. Tanyakan apakah pengadilan tujuan Anda menyediakan pendaftaran dan pemanggilan elektronik, dan siapkan akun serta dokumen digital.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Nuraini menilai penetapan anaknya sebagai tersangka tidak disertai pemeriksaan sebagai calon tersangka dan tanpa dua alat bukti. Dengan kuasa advokat, ia menyusun permohonan yang memuat kronologi, surat penetapan, surat panggilan, serta alasan hukum. Permohonan didaftarkan di pengadilan negeri tempat penyidik berkedudukan. Setelah panitera menetapkan hari sidang, para pihak dipanggil. Pada sidang pertama, termohon hadir, sidang berjalan berurutan, dan hakim memutus pada akhir rangkaian sidang. Contoh ini fiktif; jadwal dan hasil nyata berbeda tiap perkara.

Bagaimana bila termohon tidak hadir atau tidak patuh

Ketidakhadiran termohon dapat terjadi. Hakim biasanya memanggil ulang. Jika tetap tidak hadir tanpa alasan, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Selama proses, penyidik tidak boleh menghalangi hak pemohon, misalnya hak bertemu advokat. Bila ada pelanggaran, catat dan sampaikan kepada hakim.

Setelah putusan, kepatuhan terhadap amar diharapkan segera. Bila aparat menunda pelaksanaan, pemohon dapat berkirim surat kepada atasan dan pengadilan, serta berkonsultasi tentang langkah lanjutan. Untuk perkara yang berkaitan dengan penahanan, lihat juga penangguhan penahanan. Untuk pemulihan setelah menang, baca ganti rugi dan rehabilitasi.

Menyusun permohonan yang efektif

Permohonan praperadilan yang baik pendek, tetapi lengkap. Mulailah dengan identitas para pihak. Kemudian uraikan duduk perkara dalam kronologi: kapan Anda dipanggil, diperiksa, ditangkap atau ditahan, dan dokumen apa yang diterima. Setelah itu tulis alasan hukum: bagian mana dari syarat tindakan yang tidak terpenuhi. Misalnya, surat perintah tidak diberikan, penahanan dilakukan tanpa alasan yang diatur, atau penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Akhiri dengan petitum, yaitu permintaan konkret seperti menyatakan tindakan tidak sah dan memerintahkan pembebasan atau pelanjutan penyidikan.

Gunakan bahasa lugas. Hindari tuduhan pribadi kepada petugas tanpa bukti. Lampirkan bukti dengan nomor urut agar mudah dirujuk. Jika ada saksi, tulis ringkasan pokok keterangan yang akan disampaikan. Dalam hal ahli diperlukan, misalnya ahli hukum pidana, sebutkan nama dan bidangnya dalam daftar bukti.

Perbedaan praperadilan dengan eksepsi dan banding

Banyak orang mencampuradukkan tiga mekanisme. Praperadilan menguji sah tidaknya tindakan aparat pada tahap awal, sebelum atau pada saat awal perkara dibawa ke sidang. Eksepsi adalah keberatan terdakwa atas surat dakwaan atau kewenangan pengadilan, diajukan dalam sidang pokok. Banding adalah upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama. Ketiganya berbeda waktu, objek, dan hakim. Memilih mekanisme yang tepat menentukan hasil. Pelajari eksepsi pada surat dakwaan dan eksepsi.

Praperadilan juga tidak menggantikan laporan etik atau pengaduan ke pengawas internal bila yang dipersoalkan adalah perilaku petugas, misalnya kekerasan saat penangkapan. Pada kasus semacam itu, pengaduan ke lembaga pengawas bisa berjalan bersamaan dengan praperadilan.

Dokumen yang sebaiknya dibawa pada hari sidang

Bawa satu map berisi: salinan permohonan, surat kuasa, KTP, bukti surat bernomor, daftar saksi atau ahli, serta dua rangkap untuk hakim dan termohon. Datang lebih awal untuk melapor kepada petugas pengadilan, dan matikan ponsel di ruang sidang. Jika sidang dilakukan secara elektronik, siapkan koneksi internet stabil dan dokumen digital dalam format yang diterima pengadilan. Setelah sidang, minta tanda terima setiap bukti yang diserahkan kepada hakim.

Praperadilan elektronik dan pemantauan perkara

Banyak pengadilan menyediakan pendaftaran dan pemantauan perkara secara elektronik. Pemohon dapat membuat akun, mengunggah dokumen, dan menerima panggilan melalui sistem. Manfaatnya, jadwal sidang dan perubahan dapat dipantau tanpa bolak-balik ke pengadilan. Kelemahannya, dokumen harus diunggah dalam format yang benar, dan kegagalan membuka panggilan elektronik dapat berakibat kehilangan kesempatan didengar. Aktifkan notifikasi surel dan periksa akun setiap hari selama perkara berjalan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah praperadilan harus memakai advokat? Tidak selalu diwajibkan, tetapi penyusunan permohonan dan pembuktian yang cepat sangat terbantu advokat. Bila tidak mampu, tanyakan layanan bantuan hukum gratis; lihat bantuan hukum gratis dan Posbakum.

Berapa biaya mengajukan praperadilan? Biaya perkara ditentukan pengadilan setempat dan dapat berbeda. Tanyakan langsung kepada panitera dan minta kuitansi resmi.

Berapa lama sidang praperadilan? Pemeriksaannya dirancang singkat. Jangka waktu tepat dalam KUHAP baru perlu dicek pada teks resmi. Jangan berasumsi dari pengalaman lama.

Apakah putusan praperadilan bisa dibanding? Pada hukum acara lama tidak. Apakah KUHAP baru mengubahnya perlu dicek; tanyakan kepada advokat dan periksa teks resmi.

Ringkasan

• Praperadilan menguji sah tidaknya tindakan aparat, diperiksa secara cepat.
• Tentukan objek, susun permohonan dengan kronologi dan petitum, lalu daftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang.
• Hadiri sidang dengan bukti lengkap; hindari penundaan agar tidak gugur.
• Periksa jangka waktu, objek, dan upaya hukum pada KUHAP baru (berlaku sejak 2 Januari 2026).
• Waspadai pihak yang menjanjikan hasil.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Praperadilan di KUHAP Baru 2026: Apa Saja yang Bisa Digugat
• Praperadilan Gugur Saat Sidang Pokok Dimulai: Arti dan Strategi Waktu
• Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan
• Hak Tersangka Saat Penangkapan dan Pemeriksaan
• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.