Korban KDRT: Cara Mendapat Perintah Perlindungan dari Pengadilan

Apa itu perintah perlindungan dan siapa yang terkena

Perintah perlindungan adalah penetapan pengadilan yang melarang pelaku KDRT melakukan tindakan tertentu terhadap korban, misalnya mendekati, menghubungi, atau mengancam, dan dapat mengatur hal lain demi keselamatan korban. Dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perintah ini diberikan kepada korban, yang bisa istri, suami, anak, anggota keluarga, atau orang yang bekerja di rumah tangga itu.

Perintah perlindungan berbeda dari proses pidana. Proses pidana menghukum pelaku. Perintah perlindungan berfungsi mencegah kekerasan berikutnya sementara perkara berjalan atau bahkan tanpa menunggu putusan akhir. Penjelasan lengkap tentang peran polisi dan pengadilan ada di perintah perlindungan KDRT dari pengadilan dan polisi. Artikel ini lebih menekankan perjalanan praktis korban.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Berdasarkan UU PKDRT, gambaran umumnya sebagai berikut. Karena angka dan tenggat penting, periksa teks resmi di peraturan.bpk.go.id untuk rumusan pastinya.

• Siapa yang dapat mengajukan. Korban sendiri, keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dapat mengajukan permohonan. Jika korban tidak mampu bertindak sendiri, orang lain dapat membantu.
• Polisi memberi perlindungan sementara. Setelah menerima laporan, polisi wajib segera memberi perlindungan sementara kepada korban, paling lama 7 hari (Pasal 16 UU PKDRT), dan dalam 1 x 24 jam sejak perlindungan diberikan meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
• Pengadilan memutus cepat. Undang-undang meminta ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu sekitar tujuh hari sejak permohonan diterima, kecuali ada alasan yang patut; rinciannya perlu dicek pada teks resmi.
• Jangka waktu. Perintah perlindungan berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan, misalnya atas permohonan korban atau pendampingnya.
• Isi perintah. Hakim dapat melarang pelaku mendekati korban dan, bila perlu, menetapkan hal yang menjaga keselamatan, termasuk tempat tinggal sementara.
• Pelanggaran perintah. Pelaku yang melanggar perintah dapat dikenai sanksi pidana menurut UU PKDRT; besarnya sanksi dibaca dari teks resmi, karena UU Penyesuaian Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2026) dapat memengaruhi ancaman pidana.

Panduan lapor dan visum pada KDRT ada di kekerasan dalam rumah tangga: panduan lapor, visum, dan perlindungan sampai sidang.

Siapa yang dilindungi

Cakupan korban KDRT lebih luas dari yang dibayangkan. Pembahasan rinci ada di KDRT: siapa yang dilindungi termasuk asisten rumah tangga. Suami yang menjadi korban pun dapat mengajukan, dibahas di KDRT terhadap suami dan delik aduan. Anak yang menyaksikan KDRT juga mendapat perhatian; lihat anak menyaksikan KDRT: dampak hukum dan perlindungan.

Langkah praktis bagi korban

1. Amankan diri lebih dulu. Bila dalam bahaya, pergi ke tempat aman: rumah kerabat, rumah singgah, atau kantor polisi. Hubungi layanan darurat.
2. Berobat dan simpan bukti. Foto luka, simpan pesan ancaman, dan minta surat pengantar visum dari polisi.
3. Lapor ke polisi. Datang ke unit pelayanan perempuan dan anak atau SPKT. Katakan bahwa Anda ingin perlindungan sementara dan perintah perlindungan.
4. Minta pendamping. Lembaga layanan, UPTD PPA, atau lembaga bantuan hukum dapat mendampingi Anda. Lihat hak korban kekerasan seksual: pendamping dan UPTD PPA untuk gambaran peran UPTD PPA.
5. Ajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan diajukan ke pengadilan; tanyakan kepada polisi atau pendamping pengadilan mana yang berwenang menurut domisili korban. Tulis kronologi, bukti, dan permintaan perintah.
6. Hadiri pemeriksaan. Hakim dapat mendengar korban dan pihak lain. Bawa pendamping.
7. Salin penetapan. Setelah perintah keluar, simpan salinan dan bagikan kepada polisi setempat serta orang terdekat.
8. Perpanjang bila perlu. Catat tanggal berakhir dan ajukan perpanjangan sebelum habis.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU PKDRT relatif stabil sebagai undang-undang khusus. Perubahan yang perlu diperhatikan datang dari sekeliling. Pertama, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat mengubah nomor pasal serta prosedur penanganan laporan. Kedua, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat memengaruhi ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Ketiga, UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban berlaku sejak 20 Mei 2026 dan memberi korban jalur pelindungan tambahan melalui LPSK serta bantuan pemulihan. Keempat, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS relevan bila KDRT disertai kekerasan seksual. Periksa teks resmi dan tanyakan kepada pengadilan atau layanan setempat.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Seorang istri dipukul dan diancam suaminya setelah pertengkaran soal uang. Ia menginap di rumah kakaknya, berobat, dan melapor ke unit pelayanan perempuan dan anak. Polisi memberikan perlindungan sementara dan membantunya meminta penetapan perintah perlindungan. Pengadilan menetapkan suami dilarang mendekati istri dalam jarak tertentu dan menghubunginya dengan cara mengancam. Ketika suami mengirim pesan ancaman, istri menyimpan tangkapan layar dan melapor kembali ke polisi sebagai pelanggaran perintah. Cerita ini fiktif.

Contoh: Seorang asisten rumah tangga dipukul majikan. Seorang tetangga membantunya melapor. Dengan bantuan relawan pendamping, permohonan perintah perlindungan diajukan, dan korban dititipkan sementara di rumah aman layanan setempat.

Perintah perlindungan dan perceraian

Banyak korban bertanya apakah mengajukan perintah perlindungan berarti harus bercerai. Tidak. Perintah perlindungan hanya bertujuan menjaga keselamatan. Keputusan bercerai atau bertahan adalah urusan terpisah. Namun KDRT dapat menjadi alasan perceraian, dan bukti dari proses perlindungan dapat berguna di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Hak asuh anak dan nafkah dibahas di nafkah anak dan hak asuh setelah cerai: panduan menagih dan eksekusi. Bila korban memutuskan tinggal terpisah, minta penasihat hukum memastikan hak atas tempat tinggal, nafkah sementara, dan anak.

Apa yang boleh dimuat dalam permohonan

Permohonan sebaiknya konkret. Sebutkan identitas korban dan pelaku, hubungan keduanya, alamat tempat kejadian, rangkaian kekerasan yang dialami, dan bukti yang ada. Lalu rinci permintaan: pelaku dilarang mendekati rumah, tempat kerja, atau sekolah anak dalam jarak tertentu; dilarang menghubungi korban melalui telepon dan pesan; dilarang mengancam atau menyebarkan informasi pribadi korban; dan, bila perlu, permintaan agar korban ditempatkan di tempat tinggal sementara. Semakin spesifik permintaan, semakin mudah hakim dan polisi menegakkannya. Hindari permintaan yang kabur, seperti "pelaku tidak boleh mengganggu", karena sulit dibuktikan pelanggarannya.

Menegakkan perintah dalam kehidupan sehari-hari

Perintah di atas kertas baru berguna bila ditegakkan. Simpan salinan penetapan di tas, ponsel, dan titipkan kepada orang tepercaya. Beri tahu polisi sektor setempat dan, bila memungkinkan, ketua RT atau RW agar mereka tahu bahwa ada perintah. Bila pelaku muncul atau menghubungi, catat tanggal dan jam, simpan bukti, lalu segera laporkan. Jangan menunggu beberapa kali pelanggaran baru melapor. Setiap pelanggaran adalah dasar untuk meminta tindakan. Bila merasa polisi lambat menanggapi, sampaikan kepada atasan atau pendamping, dan minta nomor laporan.

Bantuan lain di luar pengadilan

Korban KDRT tidak harus menanggung semuanya sendiri. Rumah singgah dan layanan pemerintah daerah dapat memberi tempat tinggal sementara. Psikolog membantu memulihkan trauma, dan lembaga bantuan hukum membantu mengurus perkara. LPSK dapat memberi pelindungan tambahan bila ancaman berat; lihat hak saksi dan korban menurut UU 3/2026. Bila Anda memerlukan layanan medis dan psikologis, baca bantuan medis dan psikologis korban kejahatan.

Perdamaian dan pencabutan laporan

Pelaku sering membujuk korban mencabut laporan dengan janji berubah. Keputusan ini sepenuhnya milik korban, tetapi pertimbangkan risiko. Perintah perlindungan melindungi saat perdamaian belum tentu bertahan. Bila ingin berdamai, buat syarat tertulis: konseling, pelaku keluar dari rumah sementara, dan pemantauan. Dampak pencabutan laporan dan damai dibahas di KDRT: cabut laporan, damai, dan akibat hukumnya. Jangan merasa bersalah bila memilih tetap melanjutkan; keselamatan diri dan anak adalah prioritas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perlu ada luka fisik untuk meminta perintah perlindungan? Tidak selalu. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Ancaman dan tekanan psikis juga dapat menjadi dasar. Bukti pendukung tetap membantu.

Berapa biaya mengajukan perintah perlindungan? Tanyakan kepada pengadilan setempat tentang biaya perkara. Bagi korban yang tidak mampu, ada layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya sesuai ketentuan.

Apa yang terjadi bila pelaku melanggar perintah? Korban dapat melapor ke polisi. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana atas pelanggaran perintah, serta dapat ditahan sesuai ketentuan. Periksa teks resmi untuk sanksinya.

Apakah anak ikut dilindungi? Ya, perintah dapat mencakup anak korban atau anak yang tinggal bersama. Sampaikan dalam permohonan dan sertakan keterangan tentang kondisi anak.

Ringkasan

• Perintah perlindungan adalah penetapan pengadilan yang melarang pelaku KDRT mendekati atau mengancam korban.
• Korban, keluarga, teman, polisi, relawan, atau pembimbing rohani dapat mengajukan.
• Polisi memberi perlindungan sementara, lalu meminta penetapan pengadilan.
• Perintah berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang.
• Pelanggaran perintah dapat dipidana; periksa teks resmi karena aturan pidana dapat berubah.
• Simpan bukti, minta pendamping, dan jangan abaikan keselamatan anak.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Baca juga

• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur
• Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Psikis dalam KDRT: Bukti dan Cara Melapor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.