Kekerasan di Daycare dan Tempat Penitipan Anak: Bukti, Visum, dan Cara Melapor

Tanda-tanda yang perlu diwaspadai

Anak kecil sering belum bisa bercerita. Karena itu orang tua perlu peka terhadap tanda-tanda berikut:

• luka, memar, lebam, atau bekas cakar dan gigitan yang tidak dijelaskan dengan masuk akal;
• anak tiba-tiba takut diantar ke daycare, menangis hebat, atau menolak bertemu pengasuh tertentu;
• perubahan pola tidur, makan, atau mengompol lagi padahal sudah lancar;
• anak lebih pendiam, agresif, atau murung;
• cerita anak yang berulang tentang dipukul, dibentak, dikunci, atau ditinggal sendiri;
• pakaian atau barang yang sering hilang atau kotor tanpa penjelasan;
• penjelasan pengelola yang berubah-ubah atau menolak orang tua melihat ruangan.

Tanda-tanda ini tidak otomatis berarti ada kekerasan. Anak juga dapat terluka karena bermain. Namun, bila tanda berulang atau penjelasannya tidak masuk akal, orang tua perlu bertindak.

Apa yang dimaksud kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Contohnya memukul, mencubit, mengguncang, mengurung, membentak berlebihan, mengancam, membiarkan anak lapar atau kedinginan, atau tidak mengawasi sehingga anak terluka. UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014, perubahan UU No. 23 Tahun 2002) melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C). Menurut pembahasan Hukumonline, ancaman pidana pasal ini telah disesuaikan oleh UU Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Besaran ancaman karena itu tidak dikutip di sini; periksa teks resmi terbaru.

Untuk kekerasan seksual, berlaku pula UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembahasan lebih jauh ada di tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan dan perlindungan anak.

Pasal yang menjerat dapat meluas ke pihak yang "membiarkan". Artinya, bukan hanya pengasuh yang memukul, melainkan juga pengelola yang mengetahui dan membiarkan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab pemilik dan pengelola ditentukan dari fakta yang terbukti.

Langkah segera: utamakan anak

1. Amankan anak. Jemput anak, jangan titipkan lagi sampai situasi jelas.
2. Periksakan ke dokter secepatnya. Sebutkan bahwa Anda curiga ada kekerasan agar dokter mencatat dengan teliti.
3. Tenangkan anak. Dengarkan tanpa menginterogasi atau mengarahkan jawaban. Gunakan pertanyaan terbuka dan sederhana, catat kata-kata anak apa adanya.
4. Cari dukungan psikologis bila anak menunjukkan trauma. Lembaga layanan perlindungan anak dapat membantu.
5. Jangan konfrontasi emosional dengan pengasuh di depan anak. Fokus pada mengumpulkan bukti dan melapor.

Mengumpulkan bukti

Bukti membantu aparat menilai dan memproses laporan. Yang dapat dikumpulkan:

Pengelola yang berniat baik tidak keberatan menyimpan rekaman. Mintalah secara tertulis agar rekaman CCTV pada tanggal terkait diamankan. Bukti elektronik berupa foto, video, dan pesan dijelaskan di pembuktian bukti elektronik, chat, dan rekaman. Bukti fisik lain dibahas di barang bukti.

Visum: apa dan bagaimana

Visum et repertum adalah laporan tertulis dokter tentang kondisi fisik korban yang dibuat untuk kepentingan peradilan. Dokumen ini menjadi alat bukti yang penting. Lazimnya visum dibuat atas permintaan penyidik. Karena itu, sebaiknya orang tua melapor ke polisi lebih dulu atau secepatnya, agar polisi dapat membuat surat permintaan visum.

Namun dalam keadaan darurat, anak dibawa ke fasilitas kesehatan terlebih dulu. Hasil pemeriksaan awal tetap berguna. Jangan menunda pengobatan demi menunggu surat. Simpan semua catatan medis, lalu tanyakan kepada penyidik bagaimana melengkapi visum.

Melapor ke mana

Beberapa pintu yang dapat dipilih, bersamaan atau bertahap:

1. Kepolisian. Datang ke Polres atau Polsek, bagian pelayanan atau unit yang menangani perempuan dan anak. Buat laporan tertulis dan minta tanda bukti lapor. Tata cara dan tindak lanjut ada di laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
2. UPTD PPA. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah memberi layanan pengaduan, pendampingan, konseling, dan bantuan hukum.
3. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat serta dinas pendidikan bila daycare terdaftar di sana.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga perlindungan anak lain.
5. Perlindungan saksi dan korban. Bila ada ancaman, tanyakan perlindungan melalui lembaga yang berwenang. Pembahasan umum ada di perlindungan saksi dan LPSK. Perlu dicatat bahwa undang-undang lama tentang perlindungan saksi dan korban telah diganti oleh UU No. 3 Tahun 2026, sehingga periksa ketentuan terbarunya.

Pada pelaporan, sampaikan kronologi singkat, tanggal, nama pengasuh atau pengelola yang diketahui, dan bukti awal. Jangan menambahkan dugaan yang belum pasti sebagai fakta.

Proses hukum dan hak anak

Anak sebagai korban berhak mendapat perlakuan khusus: pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan, dan perlindungan identitas. Proses hukum mengikuti hukum acara pidana. KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga prosedur terbaru perlu dipastikan lewat penyidik atau penasihat hukum. Gambaran umumnya ada di panduan sidang KUHAP baru 2026.

Selain pidana, korban dapat menuntut ganti rugi atau pemulihan, baik lewat mekanisme restitusi maupun gugatan perdata. Perkara perdata dan pidana bisa berjalan bersamaan, sebagaimana dijelaskan di perkara perdata dan pidana berjalan bersamaan.

Izin dan pengawasan daycare

Daycare atau taman penitipan anak adalah kegiatan usaha. Menurut pembahasan Hukumonline, untuk klasifikasi usaha pendidikan taman penitipan anak diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan kewajiban perizinan berusaha diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025. Ketentuan teknis tentang standar pengasuh, rasio, dan sarana dapat berbeda per daerah dan jenis layanan. Orang tua berhak menanyakan: apakah daycare memiliki izin usaha, apakah pengasuh terlatih, berapa rasio pengasuh dan anak, apakah ada kamera pengawas, dan bagaimana prosedur darurat.

Daycare yang tidak berizin bukan berarti orang tua tidak berhak melapor. Pelaporan kekerasan tetap dapat dilakukan, dan keberadaan izin dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.

Contoh: Ibu Tika (nama fiktif) menjemput anaknya yang berusia dua tahun dan melihat memar di lengan. Pengasuh mengatakan anak terjatuh, tetapi anak menangis ketakutan ketika melihat pengasuh itu. Ibu Tika memotret memar, membawa anak ke dokter, dan meminta pengelola menyimpan rekaman kamera pada hari itu secara tertulis. Esok harinya ia melapor ke kepolisian dan ke UPTD PPA. Polisi meminta visum dan memeriksa saksi. Ibu Tika juga meminta orang tua lain menyampaikan pengalaman mereka kepada penyidik.

Menjaga privasi anak dan menghindari kesalahan di media sosial

Wajar bila orang tua marah, tetapi menyebarkan foto atau video anak yang terluka dapat merugikan anak dan membuka diri pada masalah hukum. Identitas anak korban dilindungi, dan UU Pelindungan Data Pribadi juga relevan. Tuduhan terbuka kepada orang tertentu tanpa bukti dapat dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik. Lihat sharenting: foto anak di media sosial dan penghinaan daring. Lebih aman melapor kepada aparat dan lembaga resmi, lalu mengikuti anjuran mereka tentang apa yang boleh dipublikasikan.

Memilih daycare dengan lebih aman

Pencegahan dimulai sebelum memilih. Kunjungi lokasi tanpa pemberitahuan lebih dulu bila diizinkan, lihat ruang bermain, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Tanyakan latar belakang dan pelatihan pengasuh, jumlah anak per pengasuh, kebijakan penanganan anak sakit atau terluka, dan keterbukaan terhadap kunjungan orang tua. Mintalah kontrak tertulis. Percayai naluri Anda: daycare yang menutup diri atau enggan menjawab perlu dipertimbangkan ulang.

Dukungan pemulihan anak

Pemulihan anak sama pentingnya dengan proses hukum. Konsultasikan dengan psikolog anak, jaga rutinitas yang menenangkan, dan beri anak rasa aman. Jangan memaksa anak bercerita. UPTD PPA dan lembaga layanan lain dapat menyediakan konseling. Catat kunjungan konseling, sebab catatan itu juga dapat membantu bila pemulihan dimintakan dalam proses hukum.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunda membawa anak ke dokter karena ragu.
• Menghapus rekaman, pesan, atau foto karena merasa tidak penting.
• Menyelesaikan "secara kekeluargaan" lalu bukti hilang.
• Menginterogasi anak berulang kali sehingga anak tertekan atau jawabannya berubah.
• Menyebarkan identitas anak di media sosial.
• Hanya melapor ke satu pintu, lalu berhenti ketika tidak ada kabar.
• Menerima uang damai tanpa memahami akibat hukumnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengelola daycare ikut bertanggung jawab bila pengasuh melakukan kekerasan? Itu ditentukan fakta. Undang-undang melarang juga perbuatan membiarkan kekerasan. Pengelola yang mengetahui atau lalai dalam pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban, pidana maupun perdata, sesuai bukti.

Apakah orang tua harus punya bukti pasti sebelum melapor? Tidak perlu bukti sempurna. Laporan dapat dibuat berdasarkan dugaan yang wajar disertai bukti awal. Penyidik yang mengumpulkan bukti lain.

Apakah laporan bisa dicabut bila pengelola meminta maaf? Pencabutan laporan memiliki aturan dan konsekuensi sendiri, dan pada beberapa tindak pidana proses tetap dapat berlanjut. Pelajari pencabutan laporan polisi dan konsultasikan sebelum memutuskan.

Ringkasan

Bila ada tanda kekerasan di daycare, utamakan keselamatan dan pemeriksaan medis anak, kumpulkan bukti berupa foto, catatan medis, rekaman, dan saksi, lalu laporkan ke polisi dan UPTD PPA. Visum biasanya diminta oleh penyidik, sehingga lapor secepatnya. Jaga privasi anak dan hindari menyebarkan tuduhan di media sosial. Ancaman pidana telah disesuaikan oleh aturan baru, sehingga periksa teks resmi terbaru. Konsultasikan dengan advokat atau lembaga pendamping.

Dasar hukum

• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Baca juga

• Kekerasan Seksual: Hak Korban Menurut UU TPKS
• Pencabulan dan Perlindungan Anak: Aturan Pidana, Cara Melapor, dan Pendampingan Korban
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.