Jual Beli Lisan dan Tulisan: Mana yang Lebih Kuat sebagai Bukti

Apa itu jual beli dan siapa yang terkena

Jual beli adalah perjanjian ketika satu pihak (penjual) mengikatkan diri menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) mengikatkan diri membayar harga yang dijanjikan. Itulah definisi dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hampir semua orang pernah melakukannya: membeli sayur, motor, ponsel bekas, tanah, hingga barang dagangan.

Pertanyaan yang sering muncul adalah soal bentuk dan bukti. Banyak orang mengira jual beli hanya sah bila ada surat bermeterai. Banyak pula yang mengira jual beli lisan tidak ada kekuatannya. Keduanya kurang tepat. Pembahasan ini berguna bagi pembeli dan penjual, baik individu maupun pelaku usaha, terutama di transaksi daring dan bernilai menengah.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Jual beli sah karena sepakat, bukan karena surat. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Artinya jual beli lisan sah. Syarat sah perjanjian secara umum, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal, dibahas pada syarat sah perjanjian.

Bentuk tulisan diwajibkan untuk hal tertentu. Beberapa jenis jual beli diatur khusus. Contohnya jual beli tanah dan bangunan harus dibuktikan dengan akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) agar dapat didaftarkan peralihan haknya. Penjelasan ada pada jual beli tanah: AJB dan balik nama. Kendaraan bermotor memerlukan dokumen tertentu untuk balik nama. Untuk barang biasa seperti sembako atau pakaian, tidak ada kewajiban tulisan.

Pembuktian berbeda dari sahnya. Walaupun sah tanpa tulisan, bila terjadi sengketa maka pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi bila Anda mengaku sudah membayar, Anda harus membuktikannya.

Alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 1866 adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penjelasannya tersedia pada alat bukti perdata: saksi dan surat.

Kekuatan pembuktian: dari yang lemah sampai yang kuat

Beberapa penjelasan.

• Saksi. Keterangan satu saksi saja tidak cukup (unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi). Perlu bukti lain. Lihat saksi dan saksi ahli dalam perkara perdata.
• Akta di bawah tangan. Kekuatannya bergantung pada pengakuan para pihak. Bila tanda tangan diakui, kekuatan pembuktiannya sempurna terhadap isi yang tertulis. Bila disangkal, penggugat harus membuktikan keasliannya.
• Akta otentik. Dibuat oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Lihat akta notaris dan kekuatan pembuktian.
• Nota dan kuitansi. Lihat penjelasan pada nota dan kuitansi bagi konsumen dan bukti pelunasan utang, kuitansi, dan surat lunas.
• Bukti elektronik. Percakapan, email, dan bukti transfer dapat dipakai. Lihat alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Pasal 1895 dan seterusnya mengatur pembuktian dengan saksi. Pada pokoknya, pembuktian dengan saksi dapat dilakukan dalam hal bukti tulisan tidak diharuskan. Untuk keperluan pembuktian, bila ada permulaan bukti tertulis, saksi dapat melengkapinya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan jual beli dalam KUH Perdata relatif stabil. Perubahan lebih banyak pada praktik transaksi.

• Jual beli daring. Transaksi di marketplace dan media sosial menghasilkan jejak digital. Penyedia layanan memiliki kebijakan perlindungan pembeli. Aturan perdagangan melalui sistem elektronik dan perlindungan konsumen berlaku bagi pelaku usaha. Lihat tertipu jual beli online: langkah lapor, bukti, dan proses sampai sidang.
• Meterai elektronik. Dokumen perjanjian elektronik kini dapat dibubuhi meterai elektronik. Meterai bukan syarat sah jual beli, sebagaimana dibahas pada perjanjian tanpa meterai masih sah.
• Tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memiliki kekuatan pembuktian. Lihat perjanjian elektronik dan tanda tangan.
• Hukum pidana baru. Penipuan dalam jual beli diatur dalam KUHP baru (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan penipuan pada pasal baru. Periksa teks resmi bila menyangkut proses pidana.

Langkah praktis mengamankan bukti jual beli

1. Tulis kesepakatan pokok. Barang, jumlah, kondisi, harga, cara dan tenggat bayar, serta cara penyerahan. Bisa singkat tetapi jelas.
2. Gunakan kanal yang meninggalkan jejak. Pesan tertulis lebih kuat dari telepon. Simpan percakapan, tangkapan layar, dan nomor kontak.
3. Minta nota atau faktur. Nota memuat nama penjual, tanggal, barang, jumlah, dan harga.
4. Minta kuitansi untuk pembayaran tunai. Pastikan tertulis jumlah, tujuan pembayaran, tanggal, dan tanda tangan.
5. Gunakan transfer bank untuk nilai besar. Bukti transfer memuat nama dan nomor rekening, dan sulit disangkal.
6. Dokumentasikan serah terima. Foto barang, nomor seri, dan kondisi. Buat berita acara serah terima untuk barang bernilai.
7. Periksa legalitas barang. Untuk kendaraan, periksa BPKB dan STNK. Untuk tanah, periksa sertipikat dan riwayat. Untuk barang bekas, minta bukti pembelian awal.
8. Gunakan akta untuk transaksi besar. Tanah, bangunan, dan transaksi besar sebaiknya dibuat di hadapan notaris atau PPAT.
9. Simpan semua bukti di folder khusus, baik fisik maupun digital, dengan cadangan.

Biaya untuk membuat nota dan kuitansi hampir tidak ada. Akta notaris atau PPAT memiliki biaya dan, dalam beberapa transaksi, pajak yang mengikuti ketentuan berlaku. Besarnya periksa pada pejabat terkait.

Jual beli lisan: kapan masih bisa diandalkan

Jual beli lisan tetap sah dan bisa dibuktikan, terutama bila:

• ada saksi lebih dari satu yang mendengar kesepakatan;
• ada bukti pelaksanaan, seperti pembayaran melalui transfer atau penyerahan barang yang tercatat;
• pihak lawan mengakui di depan hakim atau dalam pesan;
• ada kebiasaan transaksi sebelumnya antara kedua pihak;
• ada bukti pendukung berupa pesan yang menyinggung transaksi tersebut.

Jual beli lisan sebaiknya dibatasi pada transaksi kecil dan berulang antara pihak yang saling percaya. Untuk transaksi besar, tulisan hampir selalu lebih aman. Penjelasan tentang kekuatan kesepakatan lisan atau lewat chat dapat dilihat pada perjanjian lisan dan chat.

Contoh: Pak Tono membeli sepasang kambing dari tetangganya seharga yang disepakati secara lisan dan membayar tunai tanpa kuitansi. Beberapa bulan kemudian penjual mengatakan belum menerima pembayaran penuh. Pak Tono tidak punya bukti selain keyakinannya. Seorang kerabat yang kebetulan hadir saat pembayaran bersedia menjadi saksi, tetapi satu saksi tidak cukup. Sengketa akhirnya diselesaikan lewat musyawarah dan Pak Tono membayar sebagian lagi. Seandainya ia meminta kuitansi, sengketa itu tidak akan terjadi.

Contoh: Bu Lina menjual mesin cuci bekas kepada pembeli di media sosial. Mereka bersepakat lewat pesan, pembeli mentransfer pembayaran, dan Bu Lina menyerahkan barang dengan foto serah terima. Ketika pembeli kemudian mengeluh mesin rusak dan meminta uang kembali, Bu Lina menunjukkan pesan yang menyebut kondisi barang apa adanya dan persetujuan pembeli. Karena bukti tertulisnya lengkap, perundingan berjalan jelas dan keduanya menemukan jalan tengah.

Apa yang sebaiknya tertulis dalam nota atau surat jual beli sederhana

Dokumen sederhana pun dapat menyelamatkan Anda bila memuat unsur berikut.

• identitas penjual dan pembeli, termasuk nama dan nomor yang dapat dihubungi;
• tanggal dan tempat transaksi;
• uraian barang yang spesifik: merek, tipe, warna, nomor seri, dan kondisi;
• harga, cara pembayaran, dan apakah sudah lunas atau ada sisa;
• cara dan tanggal penyerahan barang;
• pernyataan kondisi, misalnya barang bekas diterima apa adanya atau ada garansi tertentu;
• tanda tangan kedua pihak, dan saksi bila ada.

Untuk barang yang perlu balik nama, tambahkan kewajiban masing-masing pihak untuk mengurus dokumen. Untuk pembelian dengan pembayaran bertahap, tambahkan jadwal dan akibat keterlambatan. Pembahasan keterlambatan ada pada wanprestasi sebagian dan terlambat bayar cicilan.

Kapan jual beli bermasalah dan apa pilihannya

Bila barang tidak sesuai, tidak diserahkan, atau tidak dibayar, pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah bertahap: bicara, kirim teguran tertulis, lalu menuntut pemenuhan atau pembatalan disertai ganti rugi. Untuk pembeli sebagai konsumen, ada jalur khusus perlindungan konsumen. Karena itu simpan bukti tertulis yang menunjukkan barang apa yang dijanjikan dan bagaimana kenyataannya. Jalur penyelesaian bagi konsumen dibahas pada BPSK dan pengadilan: memilih jalur sengketa konsumen.

Kesalahan umum

• Mengira jual beli lisan tidak sah. Sah, tetapi sulit dibuktikan.
• Mengira surat bermeterai selalu kuat. Keaslian dan isinya tetap dinilai. Meterai bukan penentu sah.
• Tidak mencantumkan identitas dan kondisi barang. Memicu sengketa tentang barang apa yang dijual.
• Membayar tunai tanpa bukti. Sulit dibuktikan bila disangkal.
• Mengandalkan satu saksi. Satu saksi harus didukung bukti lain.
• Menghapus percakapan atau menyimpan hanya sebagian. Bukti yang terpotong mudah dipersoalkan.
• Melewatkan akta untuk tanah. Peralihan hak tanah tidak dapat didaftarkan tanpa akta PPAT.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah chat jual beli sama kuat dengan surat? Chat dapat menjadi bukti yang berarti, terutama bila menyebut barang, harga, dan pembayaran dengan jelas. Kekuatannya dinilai hakim bersama bukti lain. Simpan percakapan secara utuh.

Apakah kuitansi tanpa meterai sah? Kuitansi tanpa meterai tetap dapat menjadi bukti pembayaran. Untuk dipakai di pengadilan, ketentuan pemeteraian kemudian berlaku bila termasuk dokumen yang wajib bermeterai. Lihat meterai pada surat pernyataan, kuitansi, dan perjanjian.

Bagaimana jika penjual menyangkal pernah menerima uang? Pembeli harus membuktikan pembayaran dengan bukti transfer, kuitansi, saksi, atau pesan. Karena itu bukti pembayaran harus disimpan.

Kapan sebaiknya memakai akta notaris untuk jual beli? Untuk transaksi bernilai besar, rumit, atau berisiko tinggi, terutama tanah dan bangunan, yang peralihan haknya harus didaftarkan. Notaris atau PPAT membantu memastikan kecakapan, keabsahan, dan bukti kuat.

Ringkasan

• Jual beli sah sejak ada kesepakatan atas barang dan harga, termasuk secara lisan (Pasal 1458).
• Sah tidak sama dengan mudah dibuktikan; yang mendalilkan hak wajib membuktikannya (Pasal 1865).
• Bukti tertulis, transfer, dan akta otentik jauh lebih kuat daripada ucapan atau satu saksi.
• Tanah dan bangunan memerlukan akta PPAT; kendaraan memerlukan dokumen balik nama.
• Simpan nota, kuitansi, bukti transfer, dan percakapan secara rapi, dan gunakan akta untuk transaksi besar.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1320, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1865, dan Pasal 1866
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Perjanjian lisan dan chat: yang masih bisa ditunjukkan
• Nota, kuitansi, dan bukti transfer tidak saling menggantikan
• Jual Beli Tanah: Peran AJB dan Pentingnya Balik Nama
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.