Contoh Gugatan Harta Bersama dan Cara Mengisinya

Apa itu harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, terlepas atas nama siapa harta itu tercatat. Contohnya rumah yang dibeli setelah menikah, kendaraan, tabungan dari penghasilan, dan usaha yang dikembangkan bersama. Harta bawaan, hadiah, dan warisan yang diterima masing-masing umumnya tetap menjadi milik pribadi, kecuali ada perjanjian lain.

Banyak orang mengira harta atas nama suami otomatis milik suami. Itu keliru. Pembahasan dasarnya ada di harta bersama dan bawaan dan pembagian harta bersama setelah cerai.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta bersama dan harta bawaan. Bagian umum tentang harta perkawinan perlu dibaca pada teks resmi.
• Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan harta bersama, termasuk pembagian setengah-setengah bila terjadi cerai, kecuali ada ketentuan lain. Periksa teks KHI sebelum bergantung pada pembagian tertentu.
• Perjanjian perkawinan dapat memisahkan harta. Lihat perjanjian perkawinan dan studi kasus perjanjian pranikah dibuat setelah menikah.
• Gugatan dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau terpisah setelah putusan cerai. Pilih yang paling sesuai dengan situasi.
• Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya.
• Nilai harta, pembagian, dan syarat pembuktian ditentukan hakim. Jangan menganggap bagian tertentu pasti.
• Perkara ini perdata. Jika ada sita jaminan untuk mengamankan harta, lihat sita jaminan.

Kerangka gugatan harta bersama yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti. Hapus bagian yang tidak perlu.

Kepada Yth. Ketua Pengadilan [Agama/Negeri] [....], di [kota]

• Perihal : Gugatan Pembagian Harta Bersama
• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama Penggugat : [Nama Lengkap], umur [....], pekerjaan [....], alamat [....].
• Nama Tergugat : [Nama Lengkap], umur [....], pekerjaan [....], alamat [....].
• Tentang duduk perkara (posita):
• 1. Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal [....], dan bercerai berdasarkan Putusan/Akta Cerai Nomor [....] tanggal [....].
• 2. Selama perkawinan, tidak ada perjanjian pemisahan harta (atau: ada perjanjian nomor [....]).
• 3. Selama perkawinan, para pihak memperoleh harta sebagai berikut:
• a. Tanah dan bangunan di [alamat], Sertifikat Nomor [....] atas nama [....], diperoleh tanggal [....], perkiraan nilai Rp [....].
• b. Kendaraan [jenis], nomor polisi [....], atas nama [....], perkiraan nilai Rp [....].
• c. Tabungan/deposito di [bank], atas nama [....], saldo perkiraan Rp [....].
• d. Usaha [jenis], berdiri tanggal [....], perkiraan nilai Rp [....].
• e. [Harta lain].
• 4. Harta tersebut diperoleh dari penghasilan bersama dan tidak termasuk harta bawaan atau warisan.
• 5. Pembagian harta belum pernah dilakukan secara damai, meskipun Penggugat telah meminta pada [tanggal].
• 6. Harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.
• Tentang permintaan (petitum):
• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
• 2. Menyatakan harta pada butir 3 adalah harta bersama.
• 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing [bagian yang diminta].
• 4. Memerintahkan agar harta dibagi dan diserahkan sesuai bagian; bila tidak dapat dibagi, dijual dan hasilnya dibagi.
• 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
• Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Hormat Penggugat/Kuasa, [tanda tangan] [nama terang]

Penjelasan tiap bagian

Pihak. Pihak adalah mantan pasangan. Bila ada pihak ketiga yang menguasai harta, kemungkinan perlu menjadi pihak. Tanyakan kepada advokat.

Riwayat perkawinan. Sebut tanggal menikah, tanggal cerai, dan nomor putusan. Bagian ini membuktikan rentang waktu harta diperoleh.

Daftar harta. Inti gugatan. Jelaskan setiap harta dengan ciri yang dapat diperiksa: lokasi, nomor sertifikat, nomor polisi, dan perkiraan nilai. Harta yang tidak disebutkan kemungkinan tidak dibagi.

Asal-usul. Jelaskan bahwa harta diperoleh selama perkawinan dari penghasilan bersama. Jika sebagian harta bawaan, sebutkan dan keluarkan dari daftar agar gugatan kredibel.

Penguasaan. Sebutkan siapa yang menguasai harta. Ini memengaruhi permintaan eksekusi.

Petitum. Pastikan jelas bagian yang diminta. Perintah penjualan bila tidak dapat dibagi membantu mencegah kebuntuan.

Daftar lampiran

• Fotokopi KTP penggugat.
• Putusan atau akta cerai.
• Kutipan akta nikah.
• Fotokopi sertifikat tanah, BPKB, rekening koran, atau surat usaha.
• Bukti pembelian dan sumber dana, seperti slip gaji atau bukti transfer.
• Foto harta, bila perlu.
• Perjanjian perkawinan, bila ada.
• Surat kuasa khusus bila diwakili advokat.

Langkah praktis

1. Inventarisasi harta. Buat daftar semua harta yang diperoleh selama perkawinan.
2. Pisahkan harta bawaan dan warisan. Siapkan bukti asal-usulnya.
3. Perkirakan nilai. Gunakan harga pasar atau penilaian wajar.
4. Coba musyawarah. Tawarkan pembagian damai tertulis. Lihat perjanjian damai harta bersama.
5. Tulis gugatan. Gunakan kerangka di atas.
6. Daftarkan dan ikuti mediasi. Bayar panjar biaya sesuai pengadilan.
7. Siapkan pembuktian. Bawa saksi dan dokumen.
8. Eksekusi. Bila tergugat tidak menjalankan putusan, ajukan permohonan eksekusi.

Cara menyusun daftar harta

Daftar harta yang rapi menentukan kekuatan gugatan. Gunakan tabel berikut sebagai kerja awal.

Perhatikan utang. Utang yang timbul untuk kepentingan rumah tangga selama perkawinan dapat dibahas bersama. Utang pribadi yang tidak terkait mungkin diperlakukan berbeda. Catat semua utang dan buktinya.

Harta yang sering diperdebatkan

Beberapa jenis harta kerap menjadi sumber sengketa.

• Harta yang dibeli sebelum menikah tetapi dilunasi sesudahnya. Bagian cicilan setelah menikah dapat dipertimbangkan. Lihat studi kasus usaha dirintis sebelum menikah.
• Harta atas nama orang tua atau pihak lain. Pembuktian bisa sulit. Lihat harta atas nama orang tua.
• Warisan yang bercampur. Warisan tetap milik pribadi, tetapi hasilnya dapat dipersoalkan.
• Penghasilan dan tunjangan. Penghasilan umumnya masuk harta bersama selama perkawinan.
• Rumah yang ditempati anak. Pembagian dapat disesuaikan dengan kepentingan anak melalui kesepakatan.

Mengamankan harta selama perkara berjalan

Perkara harta bersama bisa memakan waktu. Selama itu, ada risiko harta dijual, dialihkan, atau dirusak. Hukum acara perdata mengenal upaya pengamanan, salah satunya sita jaminan, yaitu penempatan harta di bawah pengawasan pengadilan agar tidak dialihkan sebelum putusan. Permohonannya diajukan dengan alasan yang kuat dan pengadilan menilainya.

Langkah praktis yang dapat dipertimbangkan:

• Tanyakan kepada advokat apakah sita jaminan relevan dan apa syaratnya.
• Pasang catatan atau tanyakan kemungkinan pemblokiran sertifikat pada kantor pertanahan melalui jalur yang benar. Lihat pemblokiran sertifikat dan sita tanah.
• Simpan bukti bahwa harta masih ada pada tanggal tertentu, misalnya foto dan salinan dokumen.
• Hindari tindakan sepihak seperti mengganti kunci rumah yang masih ditempati pihak lain tanpa dasar.

Pengamanan bukan untuk menekan pihak lain, melainkan untuk menjaga agar putusan nanti dapat dilaksanakan. Jangan mengajukannya tanpa alasan nyata karena dapat dinilai berlebihan.

Perjanjian pembagian di luar pengadilan

Banyak pasangan memilih berdamai. Kesepakatan pembagian harta dapat dituangkan dalam surat perjanjian, dan untuk tanah sebaiknya melibatkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat yang membuat akta peralihan hak atas tanah.

Perjanjian yang baik memuat:

• Daftar harta dan siapa mendapat apa.
• Jadwal serah terima dan pelunasan bila ada pembayaran selisih.
• Pembagian beban utang dan biaya balik nama.
• Pernyataan bahwa kedua pihak tidak lagi menuntut hal yang sudah disepakati.
• Tanda tangan kedua pihak dan saksi.

Kesepakatan dapat dikuatkan lewat akta perdamaian di pengadilan. Lihat pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang mantan istri mengetahui rumah yang dibeli saat menikah masih atas nama mantan suami. Ia mengumpulkan akta nikah, putusan cerai, sertifikat, dan bukti cicilan dari rekening bersama. Ia menyusun tabel harta dan mengajukan gugatan yang meminta agar rumah dibagi atau dijual. Hakim menilai bukti sebelum menetapkan bagian.

Contoh: Seorang mantan suami ingin membagi tabungan dan kendaraan, tetapi sebagian modal usaha berasal dari warisan orang tuanya. Ia melampirkan surat keterangan waris dan bukti penyetoran modal agar bagian warisan dikecualikan. Ia memisahkan kedua jenis harta dalam daftar.

Kapan perlu advokat atau notaris

Notaris diperlukan bila para pihak berdamai dan ingin kesepakatan dituangkan dalam akta, terutama untuk tanah. Advokat sangat berguna bila harta banyak, ada tanah dan usaha, atau harta atas nama pihak ketiga. Advokat dapat membantu inventarisasi, penilaian, dan strategi pembuktian. Format resmi gugatan mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Aturan dasar harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI relatif stabil. Namun praktik pengadilan berkembang melalui putusan, dan layanan pendaftaran perkara elektronik makin luas. Hal lain yang perlu dicek adalah ketentuan pajak dan biaya balik nama atas pembagian harta, yang berada di luar pembahasan artikel ini. Periksa sumber resmi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah harta selalu dibagi dua? Tidak selalu otomatis. Hakim menilai fakta, aturan, dan kontribusi para pihak.

Berapa lama bisa menggugat setelah cerai? Periksa ketentuan dan tanyakan kepada advokat, karena gugatan sebaiknya tidak ditunda-tunda.

Bagaimana jika harta sudah dijual? Tanyakan kepada advokat mengenai langkah hukum yang mungkin.

Apakah utang ikut dibagi? Utang rumah tangga dapat dipertimbangkan, sedangkan utang pribadi diperlakukan berbeda.

Ringkasan

• Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Gugatan memuat riwayat perkawinan, daftar harta, dan petitum pembagian.
• Pisahkan harta bawaan dan warisan.
• Lampirkan bukti dan perkirakan nilai.
• Hasil dan bagian ditentukan hakim.
• Contoh harus disesuaikan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Baca juga

• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Studi Kasus: Rumah KPR Atas Nama Suami Diklaim sebagai Harta Bersama Setelah Cerai
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.