Studi Kasus: Perjanjian Pemisahan Harta Dibuat Setelah Menikah

1. Kasus singkat

Pak Rudi dan Bu Nia menikah tujuh tahun lalu tanpa perjanjian pranikah. Pak Rudi bekerja sebagai karyawan, lalu memutuskan membuka bengkel kecil dengan modal pinjaman bank. Bu Nia bekerja sebagai guru dan memiliki tabungan serta sebidang tanah yang dibeli dari gajinya sepanjang pernikahan. Mereka khawatir, bila usaha bengkel gagal dan pinjaman macet, harta Bu Nia ikut terseret. Mereka lalu bertanya kepada seorang notaris apakah pemisahan harta bisa dibuat sekarang.

2. Kronologi

3. Masalah hukum yang muncul

• Apakah perjanjian perkawinan boleh dibuat setelah pernikahan berlangsung?
• Bagaimana bentuk dan pengesahannya agar sah?
• Sejak kapan perjanjian itu berlaku?
• Bagaimana nasib harta yang sudah menjadi harta bersama sebelum perjanjian dibuat?
• Apakah perjanjian mengikat pihak ketiga seperti bank?
• Bagaimana dengan utang yang sudah ada sebelum perjanjian dibuat?
• Bolehkah perjanjian diubah atau dicabut kemudian?

4. Aturan yang berlaku

Dasar aturan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula, pasal ini dibaca sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 mengabulkan sebagian permohonan sehingga perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan juga selama dalam ikatan perkawinan.

Bentuk dan pengesahan. Menurut putusan itu sebagaimana diberitakan Hukumonline, perjanjian harus tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan inilah yang membedakan perjanjian perkawinan dari sekadar surat kesepakatan biasa.

Mulai berlaku. Pada dasarnya perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu. Untuk perjanjian yang dibuat selama perkawinan, isi perjanjian sebaiknya menyebut dengan jelas sejak kapan berlaku dan bagaimana harta yang sudah ada diperlakukan. Karena ada perbedaan penafsiran dalam praktik, pasangan perlu meminta notaris menguraikannya secara tegas.

Pihak ketiga. Setelah disahkan, isi perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersangkut. Dalam praktik, kekuatannya bagi pihak lain bergantung pada pencatatan dan pengetahuan mereka. Itu sebabnya pencatatan menjadi penting.

Perubahan. Perjanjian yang dibuat selama perkawinan dapat diubah atau dicabut bila kedua pasangan sepakat dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pencatatan. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan pada akta perkawinan atau buku nikah melalui lembaga pencatat. Tata caranya mengikuti aturan administrasi yang berlaku. Bacalah panduan Perjanjian Perkawinan: Apa dan Mengapa Dicatat serta Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Harta bersama. Tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama (lihat Harta Bersama dan Bawaan). Perjanjian dapat mengubah pengaturan ini ke depan. Bagaimana perlakuan terhadap harta yang sudah terkumpul sebelumnya perlu dirumuskan secara jelas di dalam perjanjian dan dikonsultasikan kepada notaris.

5. Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Bolehkah dibuat sekarang? Ya. Setelah putusan MK, perjanjian dapat dibuat selama pernikahan. Jadi kekhawatiran awal Pak Rudi dan Bu Nia bahwa "sudah terlambat" tidak tepat.

Argumen yang mendukung pemisahan harta.

• Mereka sepakat dan dapat membuktikannya lewat perjanjian tertulis yang disahkan notaris.
• Tujuannya sah: mengatur harta secara terpisah, bukan menyembunyikan harta dari kreditur.
• Perjanjian dibuat dan dicatat secara terbuka, bukan diam-diam.

Argumen yang mempertanyakan.

• Bank dapat berkata utang usaha Pak Rudi lahir sebelum atau sekitar saat perjanjian dibuat, sehingga kreditur tidak boleh dirugikan oleh perubahan harta yang dilakukan setelahnya.
• Bank dapat mempersoalkan bila perjanjian dibuat setelah kredit cair tanpa sepengetahuannya.
• Harta yang sebelumnya bersama tidak otomatis lepas dari tanggung jawab utang yang sudah lahir.

Titik lemah.

Kapan perjanjian paling aman? Perjanjian paling aman bila dibuat sebelum utang usaha lahir, dicatat, dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, kreditnya sudah cair lebih dulu, jadi bank dapat berargumen bahwa perjanjian tidak boleh merugikannya. Prinsip bahwa perubahan perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga dikutip dari putusan MK di atas.

Perlu juga dibedakan utang yang sudah ada dari utang baru. Utang yang lahir setelah perjanjian disahkan dan dicatat lebih mudah dipisahkan antara kedua pasangan. Utang yang sudah ada sebelum perjanjian pada umumnya tetap bisa ditagih sesuai ketentuan dan perjanjiannya.

Mengapa pemisahan harta menjadi isu bagi pasangan yang berwirausaha

Banyak pasangan memahami perjanjian perkawinan hanya sebagai urusan sebelum menikah. Padahal kebutuhan pemisahan harta sering baru muncul belakangan, saat salah satu pasangan memulai usaha, menjadi penjamin utang, atau menerima warisan. Dalam kasus ini, Pak Rudi memikul risiko usaha, sedangkan Bu Nia tidak ikut mengelola bengkel. Wajar bila Bu Nia ingin hartanya dilindungi.

Namun perlu dipahami batasnya. Perjanjian perkawinan mengatur hubungan harta antara suami dan istri. Ia bukan perisai mutlak terhadap semua tagihan. Kreditur yang sudah memegang hak sebelum perjanjian dibuat, atau yang tidak mengetahuinya, dapat mempersoalkan. Jaminan pribadi (borgtocht, yaitu janji menanggung utang orang lain) yang ditandatangani Bu Nia sendiri juga tetap mengikatnya. Bila bank meminta tanda tangan persetujuan istri pada perjanjian kredit, tanda tangan itu perlu dipahami akibatnya sebelum dibubuhkan. Pembahasan tentang jaminan pribadi ada di Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan.

Hal yang perlu ditanyakan kepada notaris

• Apakah perjanjian berlaku surut atau hanya ke depan, dan bagaimana menuliskannya?
• Bagaimana status tanah yang dibeli Bu Nia sebelum perjanjian: milik pribadi atau harta bersama?
• Apakah perlu mencatat pada sertifikat atau dokumen kepemilikan lain agar pihak ketiga mengetahuinya?
• Apakah ada akibat pada anak atau pada warisan kelak?
• Biaya, waktu, dan dokumen apa saja yang diperlukan?

Daftar pertanyaan ini membantu pasangan mendapatkan penjelasan yang konkret, bukan sekadar draf akta.

Contoh: setahun kemudian, Pak Rudi dan Bu Nia ingin menjual tanah atas nama Bu Nia. Calon pembeli bertanya apakah tanah itu harta bersama yang memerlukan persetujuan suami. Karena perjanjian sudah dicatat dan menyebut tanah itu sebagai harta pribadi Bu Nia, notaris jual beli dapat memeriksa akta perjanjian sebagai bagian dari berkas. Tanpa pencatatan yang jelas, proses jual beli bisa tertahan karena pembeli ragu.

Penting pula memahami bagaimana pengadilan biasanya menilai. Hakim cenderung melihat rangkaian fakta, bukan satu dokumen saja: kapan perjanjian dibuat dibandingkan kapan utang lahir, apakah pasangan terbuka kepada pihak ketiga, apakah ada alasan yang wajar untuk pemisahan harta, serta apakah harta dipindahkan secara mencolok menjelang tagihan. Pasangan yang dapat menunjukkan alasan sah, seperti pembukaan usaha yang berisiko, serta menunjukkan keterbukaan, berada pada posisi lebih baik daripada pasangan yang membuat perjanjian mendadak setelah gugatan masuk. Meski begitu, penilaian akhir tetap ada pada hakim.

Dari sisi Bu Nia, ada pula soal pembuktian asal harta. Tanah yang dibeli dari gaji sebelum perjanjian pada dasarnya dapat dianggap harta bersama, kecuali perjanjian mengatur lain. Bukti pembelian, rekening gaji, dan akta tanah akan membantu menunjukkan asal dana bila kelak dipersoalkan.

6. Langkah yang dapat ditempuh

1. Sepakati tujuan dan isi. Tentukan: apakah pisah harta penuh, atau hanya untuk harta tertentu? Bagaimana dengan penghasilan, utang, dan harta yang sudah ada?
2. Inventarisasi harta dan utang. Daftar tanah, tabungan, kendaraan, usaha, dan utang yang ada, lengkap dengan atas nama siapa.
3. Temui notaris atau pegawai pencatat. Jelaskan tujuan. Mintalah ia menguraikan akibat hukum, termasuk untuk utang yang ada.
4. Baca draf bersama. Pastikan keduanya paham, bukan hanya salah satu. Bila isi tidak sesuai, minta perbaikan sebelum tanda tangan.
5. Tanda tangan dan pengesahan. Perjanjian ditandatangani di hadapan notaris atau disahkan pegawai pencatat.
6. Catatkan. Ikuti prosedur pencatatan di KUA (bagi yang beragama Islam) atau Dukcapil, sesuai tempat perkawinan dicatat.
7. Beri tahu pihak yang berkepentingan. Misalnya bank pada saat mengajukan kredit baru atau mengubah fasilitas. Keterbukaan mengurangi sengketa kelak.
8. Simpan salinan. Simpan salinan akta dan bukti pencatatan di tempat aman.

Dokumen yang umumnya dibutuhkan antara lain identitas kedua pasangan, buku atau akta nikah, daftar harta, dan draf kesepakatan. Persyaratan teknis dapat berbeda di tiap kantor, jadi tanyakan langsung.

7. Kemungkinan hasil

Hasilnya tidak dapat dijanjikan karena tergantung bukti dan penilaian hakim. Beberapa kemungkinan:

• Perjanjian dihormati. Bila dibuat sah, disahkan, dicatat, dan tujuannya jelas, harta Bu Nia dapat diperlakukan terpisah untuk perkembangan ke depan.
• Perjanjian dihormati sebagian. Hakim dapat menilai bahwa perjanjian berlaku untuk harta atau utang tertentu saja, sedangkan utang yang sudah ada tetap dapat ditagih sesuai ketentuan.
• Perjanjian dipersoalkan kreditur. Bank dapat menggugat bila menilai dirugikan. Dalam proses itu, waktu pembuatan dan keterbukaan sangat diperhatikan.
• Perjanjian dibatalkan atau diubah. Bila ada cacat, misalnya paksaan atau penipuan, atau bila bertentangan dengan hukum, perjanjian dapat dibatalkan.
• Pasangan memilih mencabut atau mengubah. Selama keduanya sepakat dan tidak merugikan pihak ketiga, mereka dapat menyesuaikan di kemudian hari.

Selain itu, pasangan perlu menyadari bahwa perjanjian perkawinan tidak menghapus kewajiban timbal balik dalam rumah tangga. Suami dan istri tetap memiliki kewajiban saling membantu dan menafkahi keluarga sesuai kemampuan, apa pun pengaturan hartanya. Jadi pemisahan harta tidak berarti salah satu pihak boleh berhenti berkontribusi bagi kebutuhan anak dan rumah tangga. Bila kelak terjadi perceraian, perjanjian akan menjadi salah satu dokumen yang dilihat hakim dalam menentukan pembagian harta, tetapi kewajiban terhadap anak tetap berjalan terpisah. Hal ini perlu dibicarakan terbuka agar tidak ada salah paham tentang apa yang sebenarnya diubah oleh perjanjian.

8. Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

9. Contoh klausul singkat

Contoh: berikut gambaran klausul fiktif yang dapat dibahas dengan notaris. Redaksi sebenarnya harus disusun notaris sesuai kebutuhan.

Klausul ini sengaja menyebut daftar harta dan utang lama, karena dua hal itulah yang paling sering disengketakan.

10. Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian setelah menikah memisahkan harta yang sudah terkumpul? Itu tergantung rumusan perjanjian dan penilaian hukum atas kasus tertentu. Rumuskan dengan notaris secara tegas, dan jangan berasumsi bahwa semua harta otomatis terpisah.

Apakah bank harus diberi tahu? Tidak ada daftar kewajiban tunggal yang dikutip di sini. Dalam praktik, keterbukaan kepada kreditur mengurangi risiko sengketa. Periksa perjanjian kredit dan konsultasikan kepada notaris.

Bisakah perjanjian dicabut? Bisa, bila keduanya sepakat dan tidak merugikan pihak ketiga, menurut putusan MK yang diberitakan Hukumonline. Tata caranya mengikuti prosedur pengesahan dan pencatatan.

Apakah perjanjian ini berlaku untuk pasangan yang menikah di luar negeri atau campuran? Aturannya berbeda dan bergantung pada fakta. Lihat Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Harta, Anak, dan Perjanjian Pranikah.

Ringkasan

• Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan, menurut Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
• Syaratnya tertulis dan disahkan pegawai pencatat atau notaris, lalu dicatat.
• Perubahan dalam perkawinan memerlukan kesepakatan kedua pasangan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.
• Perjanjian paling aman bila dibuat sebelum utang lahir dan dilakukan terbuka.
• Hasil sengketa tidak dapat dijanjikan; tergantung bukti dan penilaian hakim.
• Konsultasikan rumusan dengan notaris dan advokat sebelum menandatangani.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Baca juga

• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung dan Harta Mana yang Bisa Disita

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.