Cerai dengan Pasangan yang Mengalami Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dan hukum perkawinan

Gangguan jiwa mencakup beragam kondisi, dari depresi dan gangguan kecemasan hingga skizofrenia dan gangguan bipolar. Tidak semua orang dengan gangguan jiwa kehilangan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak yang pulih atau stabil dengan pengobatan. Karena itu, hukum tidak menjadikan diagnosis semata sebagai alasan otomatis untuk bercerai. Yang dinilai adalah apakah kondisi itu membuat pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Tentang aturan kesehatan jiwa: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tercatat tidak berlaku lagi di basis data peraturan BPK, karena dicabut oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan kesehatan jiwa kini harus dibaca dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya. Periksa teks resmi terbaru sebelum merujuknya.

Alasan cerai karena penyakit

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan memuat alasan cerai antara lain bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat alasan yang serupa bagi pasangan Muslim. Gangguan jiwa berat yang mengganggu kemampuan menjalankan peran dalam rumah tangga dapat masuk alasan ini.

Hakim biasanya meminta bukti bahwa:

1. Pasangan benar-benar menderita gangguan jiwa yang dibuktikan secara medis.
2. Kondisi itu mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan.
3. Upaya pengobatan dan pendampingan telah dilakukan, dan tidak ada harapan pemulihan dalam waktu yang wajar, atau kondisi itu bersifat berat dan menetap.

Jika kondisi hanya ringan atau sedang membaik, gugatan sulit dikabulkan. Alasan lain, misalnya kekerasan atau pertengkaran terus-menerus, perlu dibuktikan tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan penyakitnya.

Bukti medis

Rekam medis bersifat rahasia. Tenaga kesehatan hanya memberikannya dengan izin pasien, atau melalui prosedur yang diatur, misalnya permintaan pengadilan. Pasangan tidak otomatis dapat mengakses rekam medis pasangan. Karena itu, mintalah bantuan pengadilan atau advokat tentang cara memperoleh bukti medis secara sah. Pengadilan dapat meminta pemeriksaan oleh dokter yang ditunjuk. Jangan mengambil dokumen medis tanpa hak.

Siapa yang mewakili pasangan yang sakit

Pasangan yang sakit tetap berhak membela diri. Jika ia tidak mampu memahami perkara, pengadilan harus memastikan ada pihak yang mewakili kepentingannya. Hukum perdata mengenal pengampuan (curatele), yaitu penetapan pengadilan bahwa orang dewasa yang dungu, gila, atau mata gelap ditempatkan di bawah pengampuan dan diwakili pengampu. KUH Perdata mengatur hal ini. Pengampu bertindak mewakili orang yang diampu dalam perbuatan hukum, termasuk perkara di pengadilan.

Praktik yang lazim: keluarga pasangan (orang tua atau saudara) tampil sebagai wali atau pengampu. Bila belum ada, pengadilan dapat mengarahkan agar dimohonkan penetapan pengampuan atau menunjuk pihak yang mewakili sesuai hukum acara. Perkara tentang perwakilan pihak yang tidak cakap dapat dibaca pada anak di bawah umur sebagai penggugat atau tergugat untuk memahami logika perwakilan pihak yang tidak cakap.

Mengapa ini penting? Putusan yang menyangkut pasangan sakit tanpa perwakilan yang sah rawan dibatalkan di tingkat banding karena pihak tidak mendapat kesempatan membela diri. Jadi, pengajuan gugatan harus memperhatikan pemanggilan dan perwakilan dengan benar.

Langkah mengajukan gugatan

1. Konsultasikan dengan dokter dan advokat. Pastikan diagnosis dan pilihan jalur hukum.
2. Kumpulkan dokumen: akta nikah, kartu keluarga, surat dokter, riwayat perawatan.
3. Tentukan perwakilan. Identifikasi wali atau pengampu pasangan, atau ajukan permohonan pengampuan bila perlu.
4. Susun gugatan. Jelaskan kondisi, dampak pada kewajiban perkawinan, upaya yang sudah dilakukan, dan tuntutan (cerai, hak asuh, harta, dan nafkah).
5. Ajukan ke pengadilan yang berwenang. Lihat pengadilan mana untuk gugatan cerai.
6. Mediasi dan pembuktian. Hakim akan berhati-hati dan dapat memeriksa kondisi pasangan.
7. Putusan dan pelaksanaan. Bila dikabulkan, urus akta cerai dan atur pelaksanaan nafkah serta pengasuhan.

Tahapan umum ada di prosedur gugatan cerai.

Contoh: seorang suami menggugat cerai istrinya yang didiagnosis skizofrenia berat, sudah beberapa kali dirawat inap, dan tidak dapat mengurus diri maupun anak. Ia melampirkan surat dokter dan riwayat rawat. Ibu kandung istri bertindak mewakili kepentingan istri di sidang. Hakim memeriksa bukti, mendengar keterangan keluarga, dan menimbang apakah syarat alasan cerai terpenuhi serta bagaimana menjamin perawatan istri setelah putusan.

Perlindungan hak pasangan yang sakit

Cerai tidak berarti melepas tanggung jawab sepenuhnya. Pengadilan dapat mempertimbangkan perlindungan bagi pasangan yang sakit, misalnya:

• Nafkah. Hakim dapat membebankan nafkah, seperti nafkah iddah dan mut'ah bagi pasangan Muslim, dengan melihat kemampuan dan keadaan. Pembahasan umum ada di nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai.
• Harta bersama. Pasangan yang sakit berhak atas bagiannya. Bagian itu dapat dikelola wali atau pengampu untuk perawatan. Lihat pembagian harta bersama setelah cerai.
• Perawatan. Keluarga perlu memastikan ada yang merawat dan mendampingi pengobatan setelah cerai.
• Hak penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, atas perlakuan setara di hadapan hukum. Hak ini relevan agar pasangan yang sakit tidak diperlakukan sewenang-wenang. Lihat juga waris dan ahli waris penyandang disabilitas.

Hak asuh dan perlindungan anak

Bila anak masih kecil, hakim menilai kemampuan masing-masing orang tua mengasuh. Orang tua dengan gangguan jiwa berat yang belum stabil mungkin tidak dapat mengasuh langsung, tetapi hubungan anak dengan orang tua tetap perlu dijaga bila aman. Hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak. Bila kondisi membaik di kemudian hari, hak asuh atau akses bertemu dapat ditinjau kembali. Lihat hak asuh anak setelah perceraian.

Proses pemeriksaan di pengadilan

Hakim yang menangani perkara seperti ini biasanya lebih berhati-hati. Beberapa hal yang dapat terjadi dalam persidangan:

• Hakim meminta keterangan dokter atau pemeriksaan oleh ahli, yang dikenal sebagai keterangan ahli. Penjelasannya ada di saksi ahli dalam perkara perdata.
• Hakim mendengar keluarga dekat yang mengetahui keseharian pasangan. Dalam perkara perceraian, hukum acara membolehkan keluarga atau orang dekat didengar sebagai saksi.
• Hakim berupaya mendamaikan, dan memberi kesempatan untuk berobat serta pemulihan.
• Hakim menilai apakah gugatan diajukan dengan itikad baik, bukan untuk menyingkirkan pasangan yang sakit demi keuntungan harta.

Waktu pemeriksaan bisa lebih panjang karena pembuktian medis. Siapkan diri secara mental dan finansial. Jika memungkinkan, minta pendampingan psikolog atau konselor untuk Anda dan anak.

Peran keluarga besar

Pada banyak kasus, keluarga pasangan yang sakit adalah pihak yang paling memahami kondisinya dan memikul beban perawatan. Libatkan keluarga sejak awal secara terbuka. Jelaskan alasan Anda, dengarkan kekhawatiran mereka, dan bicarakan siapa yang akan merawat setelah cerai. Kesepakatan keluarga yang dituangkan tertulis, misalnya tentang tempat tinggal, perawatan, dan pengelolaan harta, dapat diajukan ke hakim dan dikuatkan dalam putusan. Pendekatan yang manusiawi mengurangi perlawanan dan melindungi martabat semua pihak.

Contoh: seorang istri berniat menggugat suami yang mengalami gangguan bipolar berat. Sebelum menggugat, ia mengajak mertua dan kakak ipar berbincang dengan dokter. Mereka bersama membuat kesepakatan: suami tinggal bersama orang tuanya, keluarga memastikan pengobatan teratur, istri tetap memberi akses pertemuan dengan anak dengan pendampingan, dan nafkah anak ditetapkan sesuai penghasilan suami. Kesepakatan itu diajukan ke pengadilan sehingga proses berjalan lebih tenang.

Jaminan kesehatan dan layanan sosial

Pasangan dengan gangguan jiwa berhak atas layanan kesehatan. Peserta jaminan kesehatan nasional dapat mengakses pelayanan sesuai ketentuan program. Setelah cerai, periksa status kepesertaan karena kepesertaan sebagai tanggungan pasangan dapat berubah. Pastikan pasangan atau keluarganya tetap terdaftar agar pengobatan tidak terputus. Bila kondisi ekonomi lemah, tanyakan layanan bantuan sosial kepada dinas sosial setempat. Informasi ini membantu mencegah penelantaran setelah putusan.

Alternatif selain cerai

Tidak semua kondisi harus berujung cerai. Alternatifnya antara lain perawatan dan pemulihan dengan dukungan keluarga, pisah tempat tinggal sementara dengan kesepakatan tertulis tentang nafkah, atau permohonan pengampuan agar kebutuhan hukum pasangan terwakili. Pilihan ini menjaga martabat pasangan yang sakit. Pertimbangkan juga dampaknya pada anak.

Kesalahan umum

• Menggugat hanya karena stigma terhadap penyakit.
• Tidak menyiapkan bukti medis yang sah.
• Mengabaikan pemanggilan dan perwakilan pasangan.
• Menandatangani atau meminta tanda tangan dokumen dari pasangan yang tidak cakap.
• Menelantarkan perawatan setelah cerai.
• Menyebarkan kondisi medis pasangan di media sosial.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gangguan jiwa otomatis menjadi alasan cerai? Tidak. Yang dinilai adalah akibatnya terhadap kemampuan menjalankan kewajiban perkawinan, dan hal itu harus dibuktikan.

Bagaimana bila pasangan menolak berobat? Hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu bukti upaya yang sudah dilakukan. Pemaksaan perawatan memiliki aturan tersendiri dan tidak boleh dilakukan sembarangan.

Siapa yang harus membiayai perawatan setelah cerai? Tergantung putusan dan kemampuan. Keluarga dan jaminan kesehatan nasional dapat membantu. Hakim dapat mempertimbangkan nafkah sesuai kemampuan suami atau istri.

Ringkasan

Gangguan jiwa dapat menjadi dasar cerai bila dibuktikan secara medis dan membuat pasangan tidak dapat menjalankan kewajiban perkawinan. Pasangan yang sakit tetap berhak membela diri dan harus terwakili secara sah oleh wali atau pengampu. Siapkan bukti medis yang sah dan jangan memanfaatkan kondisi pasangan. Atur nafkah, perawatan, harta, dan kepentingan anak dengan adil. Konsultasikan perkara dengan advokat dan tenaga kesehatan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Baca juga

• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.