⬅ Diubah / dicabut dengan (0)
tidak adaUU 13/2012Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Mengubah / mencabut ➡ (1)
UU 3/1950Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Mengubah (1)
Dasar hukum (konsiderans) (3)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (5)
- UU 119/2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta
- UU 120/2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yoryakarta
- UU 121/2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
- UU 122/2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yograkarta
- PP 78/2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Merujuk (2)
Dirujuk oleh (13)
- UU 123/2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
- PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
- UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- UU 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- UU 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- UU 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
- UU 18/2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- UU 14/2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- UU 12/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- UU 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- PP 63/2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
- UU 23/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.