Wasiat Hak Asuh Anak dan Penunjukan Wali: Kekuatan Hukum dan Pengesahan Pengadilan

Apa itu hak asuh, perwalian, dan wasiat penunjukan wali

Tiga istilah sering bercampur.

• Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Selama orang tua masih ada dan cakap, kuasa asuh ada pada mereka.
• Perwalian adalah kewenangan orang atau badan untuk menjalankan kuasa asuh sebagai pengganti orang tua, ketika orang tua dan keluarga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Menurut ulasan Hukumonline yang merujuk UU No. 35 Tahun 2014, perwalian berlaku bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Cakupannya meliputi pribadi dan harta anak.
• Wasiat penunjukan wali adalah pesan orang tua, tertulis atau lisan di hadapan saksi, tentang siapa yang diinginkan menjadi wali anak bila orang tua meninggal.

Persoalan ini paling relevan untuk orang tua tunggal, orang tua yang sakit keras, pasangan yang bepergian jauh berisiko, dan keluarga yang khawatir terjadi perebutan anak antara kerabat. Pembahasan umum tentang penetapan wali ada pada perwalian anak: penetapan wali.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Rujukan Hukumonline mengenai perwalian anak menyebut hal-hal berikut:

• Menurut Pasal 51 UU Perkawinan, orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dapat menunjuk wali sebelum meninggal, melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi.
• Wali sebaiknya dipilih dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
• Menurut Pasal 33 UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), wali harus seagama dengan anak, dan penunjukan wali ditetapkan oleh pengadilan: pengadilan agama bagi yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi yang lain.
• Wali wajib mengurus anak dan harta bendanya sebaik-baiknya, membuat daftar harta anak saat mulai menjabat, dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya.

KUH Perdata, yang berlaku bagi golongan tertentu, juga mengenal wali yang ditunjuk melalui surat wasiat atau akta oleh orang tua yang terakhir menjalankan kekuasaan. Rincian pasal dan syarat bagi golongan penduduk tertentu sebaiknya dibaca pada teks resmi atau ditanyakan kepada notaris.

Peraturan pelaksana yang relevan adalah PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Menurut ulasan Hukumonline atas peraturan itu, penunjukan wali bertujuan melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Wali perseorangan memiliki syarat yang mirip dengan wali badan hukum, kecuali saudara kandung yang ditunjuk harus berusia minimal 21 tahun. Penunjukan didasarkan pada permohonan atau wasiat orang tua, dan seseorang menjadi wali hanya setelah pengadilan mengeluarkan penetapan.

Seberapa kuat wasiat penunjukan wali

Inilah poin yang sering disalahpahami. Wasiat penunjukan wali adalah petunjuk yang kuat tentang kehendak orang tua, tetapi:

1. Bukan putusan. Pengadilan menetapkan wali. Tanpa penetapan, pihak ketiga seperti sekolah, bank, atau kantor pertanahan dapat menolak mengakui wali.
2. Tidak mengikat mutlak. Hakim menilai kepentingan terbaik anak. Bila calon wali yang ditunjuk dinilai tidak layak, misalnya tidak sehat, tidak jujur, atau berbeda agama, pengadilan dapat menetapkan orang lain.
3. Tidak mengesampingkan orang tua yang masih hidup. Wasiat berlaku bagi keadaan bila orang tua lain tidak dapat menjalankan kuasa asuh. Jika orang tua yang satu masih hidup dan cakap, ia pada umumnya melanjutkan kuasa asuh.
4. Perlu bukti. Wasiat tertulis lebih kuat daripada pesan lisan. Pesan lisan memerlukan dua saksi yang dapat dihadirkan.
5. Dapat dicabut. Orang tua boleh mengubah penunjukan. Lihat mencabut atau mengubah wasiat yang sudah dibuat.

Dengan kata lain, wasiat adalah bahan pertimbangan utama pengadilan, bukan jaminan.

Langkah praktis bernomor

1. Pilih calon wali dengan cermat. Pertimbangkan kedekatan dengan anak, kemampuan merawat, kejujuran, seagama, dan kesediaannya. Pilih juga calon cadangan.
2. Bicarakan kesediaannya. Jangan menunjuk orang yang belum tahu. Jelaskan tanggung jawab, termasuk mengelola harta anak dan membuat laporan.
3. Bicarakan dengan keluarga. Keterbukaan mengurangi risiko perebutan.
4. Susun wasiat tertulis. Tulis nama lengkap calon wali dan cadangan, hubungan dengan anak, alasan penunjukan, dan harapan tentang pengasuhan (pendidikan, agama, tempat tinggal). Lebih baik dibuat di hadapan notaris dan saksi. Lihat akta wasiat notaris dan saksi.
5. Atur harta untuk anak. Tentukan siapa yang mengelola harta, apakah ada pengawas, dan bagaimana dana dipakai. Rujukan: wali pengawas dan Balai Harta Peninggalan.
6. Simpan dan beri tahu. Simpan salinan, beri tahu calon wali dan satu orang tepercaya.
7. Setelah orang tua wafat, ajukan permohonan penetapan wali. Calon wali atau keluarga mengajukan ke pengadilan sesuai agama anak, melampirkan wasiat, akta kematian, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak.
8. Ikuti pemeriksaan. Hakim dapat memanggil calon wali, keluarga, bahkan mendengar pendapat anak yang sudah cukup mengerti.
9. Setelah penetapan, jalankan tugas. Buat daftar harta anak, catat pengeluaran, dan simpan bukti.

Dokumen yang umumnya diperlukan untuk permohonan

Daftar yang pasti ditentukan pengadilan setempat. Tanyakan pada layanan informasi pengadilan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Penunjukan wali kini lebih terang diatur lewat PP No. 29 Tahun 2019, yang menjelaskan syarat wali perseorangan dan wali badan hukum, serta tata cara penetapan melalui pengadilan. Sebelum itu, banyak ketentuan tersebar dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata. Dampaknya: pengadilan memiliki acuan lebih jelas tentang syarat wali, termasuk syarat seagama, usia saudara kandung yang menjadi wali, dan mekanisme permohonan.

UU Perlindungan Anak (UU 23/2002) diubah oleh UU 35/2014 dan penguatan perlindungan anak terus berkembang. Hal ini membuat pertimbangan kepentingan terbaik anak menjadi poin utama dalam penetapan wali. Karena aturan dapat berubah lagi, periksa teks resmi terbaru sebelum mengajukan permohonan.

Aturan inti bahwa orang tua dapat menunjuk wali lewat wasiat relatif stabil.

Kesalahan umum

Contoh: Ibu Tuti adalah orang tua tunggal dengan seorang putri berusia sepuluh tahun. Ia menulis wasiat di hadapan notaris yang menunjuk kakaknya sebagai wali, adiknya sebagai cadangan, dan mengatur bahwa dana asuransi dikelola kakaknya dengan laporan tahunan kepada seorang tokoh keluarga. Setelah Ibu Tuti wafat, sang kakak mengajukan penetapan wali ke pengadilan dengan melampirkan wasiat. Pengadilan memeriksa kelayakannya dan menetapkannya sebagai wali. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pengasuhan sementara sebelum penetapan pengadilan

Antara wafatnya orang tua dan keluarnya penetapan pengadilan ada masa jeda yang bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Anak tetap perlu makan, sekolah, dan berobat. Beberapa langkah praktis:

• Anak tinggal bersama calon wali sesuai kesepakatan keluarga dan, bila ada, sesuai wasiat. Tidak ada larangan merawat anak sementara menunggu penetapan.
• Siapkan salinan dokumen. Akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu jaminan kesehatan, dan rapor. Simpan dalam satu map.
• Beri tahu sekolah dan fasilitas kesehatan. Sampaikan bahwa orang tua telah wafat dan siapa yang mengasuh sementara. Lampirkan akta kematian dan wasiat.
• Pisahkan uang anak. Dana dari asuransi, tabungan, atau santunan yang mengalir untuk anak sebaiknya dicatat. Jangan dicampur dengan uang rumah tangga calon wali.
• Jangan melakukan transaksi besar. Menjual atau menjaminkan harta anak sebelum ada penetapan dan izin dapat bermasalah. Pembahasan ada pada izin pengadilan untuk menjual harta anak di bawah umur.
• Segera ajukan permohonan. Semakin cepat, semakin kecil ruang sengketa.

Bagi anak yang dalam asuhan sementara, lembaga penyelenggara jaminan sosial atau perusahaan asuransi mungkin meminta penetapan wali sebelum membayarkan hak anak. Karena itu penetapan sebaiknya tidak ditunda.

Bila anak memiliki harta dan wali baru bertugas

Setelah ditetapkan, wali menghadapi tugas administratif yang sering dilupakan.

1. Inventarisasi. Buat daftar harta anak: rumah, tanah, kendaraan, tabungan, asuransi, dan piutang. Catat nilai perkiraan dan lokasi dokumen.
2. Pisahkan rekening. Buka atau gunakan rekening khusus untuk keperluan anak jika memungkinkan.
3. Catat setiap pengeluaran. Simpan kuitansi biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan harian.
4. Hindari konflik kepentingan. Wali tidak boleh membeli harta anak untuk dirinya sendiri atau memakai harta anak untuk usahanya.
5. Laporkan secara berkala. Walaupun tidak selalu diminta pengadilan, laporan tahunan kepada keluarga menambah kepercayaan.
6. Minta izin untuk tindakan besar. Menjual atau menjaminkan barang tetap hanya bila kepentingan anak menghendaki dan, sesuai ketentuan, dengan izin pengadilan.

Rujukan lebih lanjut: wali anak dalam UU Perkawinan dan kewajiban wali.

Perebutan wali antar kerabat

Kadang setelah orang tua wafat, beberapa kerabat sama-sama merasa berhak mengasuh anak, atau ada kerabat yang menolak penunjukan dalam wasiat. Langkah yang membantu:

• Berunding dengan anak sebagai pusat. Dengarkan keinginan anak sesuai usianya.
• Bawa wasiat dan bukti. Wasiat adalah bukti kehendak orang tua yang dihormati.
• Gunakan mediasi keluarga. Lihat mediasi perkara keluarga.
• Bila tidak selesai, ajukan ke pengadilan. Pembahasan ada pada gugatan perwalian anak yatim piatu oleh kerabat. Contoh kisah fiktif: studi kasus perwalian anak yatim paman bibi.
• Hindari mengambil anak secara sepihak. Tindakan itu dapat memperburuk posisi di pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah wasiat saya cukup agar saudara saya otomatis menjadi wali? Tidak. Penunjukan oleh orang tua adalah dasar kuat, tetapi pengadilan yang menetapkan wali. Calon wali perlu mengajukan permohonan.

Bolehkah menunjuk wali yang berbeda agama? Menurut ulasan yang merujuk UU Perlindungan Anak, wali harus seagama dengan anak. Penunjukan wali beda agama berisiko ditolak.

Siapa yang mengawasi wali? Wali wajib membuat daftar harta anak dan bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahannya. Pengawasan dapat dilakukan keluarga, pengadilan, atau lembaga seperti Balai Harta Peninggalan sesuai kasus.

Bisakah wali dicabut? Bisa. Kekuasaan wali dapat dicabut bila ia tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaan, sangat melalaikan kewajiban, atau berkelakuan buruk sekali. Pengadilan lalu menunjuk wali pengganti. Baca pencabutan kuasa asuh dan pergantian wali.

Ringkasan

• Orang tua dapat menunjuk wali bagi anaknya lewat wasiat atau pesan lisan di hadapan dua saksi.
• Penunjukan itu kuat sebagai pertimbangan, tetapi wali baru sah setelah ditetapkan pengadilan.
• Wali harus seagama dengan anak dan memenuhi syarat kelayakan menurut PP 29/2019.
• Wali mengelola pribadi dan harta anak, membuat daftar harta, dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
• Atur juga harta anak dan pengawasannya dalam wasiat.
• Bicarakan dengan calon wali dan keluarga agar tidak terjadi perebutan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
• PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Baca juga

• Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya
• Pencabutan Kuasa Asuh dan Pergantian Wali: Alasan, Prosedur, dan Wali Pengganti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.