Perwalian Anak Yatim Piatu oleh Kerabat: Cara Menjadi Wali

Apa itu perwalian

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus pribadi dan harta anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Orang yang diberi kewenangan itu disebut wali.

Anak yang kedua orang tuanya meninggal disebut yatim piatu. Anak seperti ini tidak dapat bertindak sendiri dalam banyak urusan hukum, seperti menandatangani perjanjian, mengurus harta warisan, atau mengambil tabungan. Karena itu ia memerlukan wali.

Siapa yang dianggap belum dewasa

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tua. Bila orang tua tidak ada, anak berada di bawah perwalian. Dalam hukum perdata, batas dewasa bisa berbeda untuk keperluan tertentu. Karena itu, periksa batas usia untuk keperluan yang Anda hadapi. Pembahasan umum ada di perwalian anak dan penetapan wali.

Siapa yang dapat menjadi wali

Secara umum, wali dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain yang memenuhi syarat. Beberapa syarat yang lazim:

• sudah dewasa,
• sehat jasmani dan rohani, termasuk berakal sehat,
• adil dan jujur,
• berkelakuan baik,
• mampu mengurus anak dan hartanya,
• bersedia menjalankan tugas,
• seagama dengan anak, menurut ketentuan perlindungan anak yang perlu diperiksa pada teks resmi.

Orang tua yang terakhir meninggal dapat menunjuk wali melalui wasiat atau pernyataan di hadapan saksi. Penunjukan itu menjadi pertimbangan pengadilan, tetapi hakim tetap menilai kepentingan terbaik anak.

Dalam praktik, kerabat yang sering menjadi wali adalah kakek, nenek, paman, bibi, atau kakak yang sudah dewasa. Bila tidak ada kerabat yang bersedia, pengadilan dapat menunjuk orang lain atau lembaga yang memenuhi syarat.

Contoh: sepasang suami istri fiktif meninggal dalam kecelakaan dan meninggalkan seorang anak berusia sembilan tahun. Kakak dari sang ayah merawat anak itu di rumahnya. Karena anak memiliki rumah warisan yang akan dijual, kakak tersebut mengajukan permohonan penetapan sebagai wali agar sah mewakili anak dalam urusan harta.

Pengasuh dan wali: tidak sama

Orang yang mengasuh anak di rumahnya belum tentu menjadi wali yang sah. Pengasuh sehari-hari dapat mengurus makan, sekolah, dan kesehatan dalam batas kewajaran. Namun untuk tindakan hukum, seperti menjual harta anak atau membuka rekening atas nama anak, sering diperlukan penetapan wali dari pengadilan.

Penetapan itu juga melindungi anak. Wali yang ditetapkan pengadilan dapat dimintai pertanggungjawaban bila mengelola harta anak secara salah.

Pengadilan mana yang berwenang

• Anak beragama Islam: permohonan diajukan ke pengadilan agama.
• Anak non-Muslim: permohonan diajukan ke pengadilan negeri.

Pengadilan yang dituju biasanya yang meliputi tempat tinggal anak. Konfirmasikan kepada kepaniteraan karena pembagian wilayah dapat berbeda.

Untuk anak non-Muslim, ketentuan KUHPerdata juga mengenal Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu lembaga negara yang melindungi kepentingan harta anak yang belum dewasa dalam keadaan tertentu. Pembahasannya ada di harta warisan tanpa ahli waris dan Balai Harta Peninggalan.

Dokumen yang disiapkan

Daftar dapat berbeda antarpengadilan. Dokumen yang lazim diminta:

1. surat permohonan penetapan wali,
2. akta kematian kedua orang tua,
3. akta kelahiran anak,
4. kartu keluarga,
5. kartu tanda penduduk (KTP) calon wali,
6. surat keterangan dari kelurahan tentang keadaan anak dan keluarga,
7. surat pernyataan persetujuan dari keluarga dekat,
8. daftar harta anak, bila ada, seperti rumah, tanah, atau tabungan,
9. surat wasiat orang tua yang menunjuk wali, bila ada.

Bila akta kematian belum dimiliki, urus terlebih dahulu. Lihat akta kematian, cara mengurus.

Langkah mengajukan

1. Pastikan kedua orang tua anak telah meninggal dan anak belum dewasa.
2. Rundingkan dengan keluarga besar siapa yang paling sesuai menjadi wali, dan buat kesepakatan tertulis.
3. Kumpulkan dokumen dan fotokopi.
4. Datang ke pengadilan yang berwenang, ajukan permohonan, dan bayar biaya perkara atau ajukan pembebasan biaya bagi yang tidak mampu.
5. Hadiri sidang. Calon wali, keluarga, dan saksi menerangkan keadaan anak.
6. Hakim dapat mendengar anak sesuai usianya.
7. Bila dikabulkan, ambil salinan penetapan.
8. Gunakan penetapan untuk keperluan administrasi, seperti mengurus harta, sekolah, dan rekening.

Apa yang dinilai hakim

Hakim menilai apakah calon wali layak. Pertimbangannya antara lain:

• hubungan calon wali dengan anak,
• kemampuan ekonomi dan waktu merawat,
• riwayat perilaku calon wali,
• lingkungan tempat anak tinggal,
• kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan,
• pendapat anak, bila sudah cukup umur dan matang,
• kesepakatan keluarga besar.

Penilaian ini berfokus pada kepentingan terbaik anak, bukan pada keinginan kerabat. Bila ada perselisihan di antara kerabat, hakim akan menimbang lebih teliti.

Kewajiban wali

Setelah ditetapkan, wali memikul tanggung jawab. Beberapa kewajiban pokok:

• mengurus anak: mendidik, menjaga kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,
• mengelola harta anak dengan hati-hati dan hanya untuk kepentingan anak,
• mencatat harta anak dan penggunaannya,
• tidak menjual atau menjaminkan harta anak tanpa izin pengadilan,
• mempertanggungjawabkan pengelolaan harta bila diminta pengadilan atau saat anak dewasa,
• mengganti kerugian bila kelalaiannya merugikan harta anak.

Penjualan tanah atau rumah milik anak umumnya memerlukan izin pengadilan dan harus demi kepentingan anak, misalnya untuk biaya hidup atau pendidikan. Baca harta anak yatim, pengelolaan wali, dan uang santunan.

Bila anak berhak atas warisan, lihat ahli waris anak di bawah umur, wali, dan penetapan pengadilan.

Hak wali

Wali berhak atas pengakuan sebagai wali yang sah, tetapi tidak berhak memanfaatkan harta anak untuk dirinya. Biaya pengasuhan yang wajar dapat diambil dari harta anak bila ada, sepanjang dicatat dan wajar. Bila wali merasa biaya tidak cukup, ia dapat meminta pertimbangan pengadilan. Kesepakatan keluarga besar tentang bantuan biaya juga sebaiknya ditulis.

Bantuan sosial untuk anak yatim piatu dapat diurus melalui dinas sosial setempat. Tanyakan kepada dinas sosial tentang program yang tersedia di daerah Anda.

Berakhirnya perwalian

Perwalian berakhir antara lain bila:

• anak mencapai usia dewasa atau menikah menurut ketentuan,
• anak meninggal,
• wali meninggal atau tidak lagi mampu,
• wali dicabut oleh pengadilan karena lalai atau menyalahgunakan.

Pencabutan wali dapat diajukan keluarga lain bila ada bukti penyalahgunaan harta atau penelantaran anak. Ketika perwalian berakhir, wali menyerahkan harta dan laporan pengelolaan kepada anak atau penggantinya.

Urusan praktis setelah menjadi wali

Penetapan wali membuka jalan untuk beberapa urusan sehari-hari. Beberapa yang sering muncul:

• Sekolah: sekolah dapat meminta penetapan atau surat keterangan wali untuk mencatat wali murid dan mengurus bantuan pendidikan.
• Kartu keluarga: anak dapat dicatatkan dalam kartu keluarga wali atau tetap pada kartu keluarga lama, sesuai petunjuk Dukcapil. Tanyakan petugas agar data anak dan wali konsisten.
• Jaminan kesehatan: daftarkan anak pada program jaminan kesehatan yang berlaku dan pastikan iuran atau bantuan iuran dikelola benar.
• Bank: bank biasanya meminta penetapan wali, identitas wali, dan akta kematian orang tua bila anak memiliki tabungan. Lihat juga mencairkan tabungan dan deposito pewaris di bank.
• Asuransi dan jaminan sosial: bila orang tua memiliki asuransi atau jaminan ketenagakerjaan, ahli waris anak dapat berhak atas manfaat. Baca mengurus BPJS dan asuransi pewaris.

Simpan salinan penetapan dalam beberapa rangkap. Banyak instansi meminta dokumen asli yang dilegalisasi atau salinan resmi dari pengadilan.

Bila kerabat berselisih soal siapa yang jadi wali

Perselisihan antarkerabat cukup sering terjadi, terutama bila anak memiliki harta. Penyebab yang lazim: perbedaan pendapat soal tempat tinggal anak, kecurigaan terhadap pengelolaan harta, dan rebutan tanggung jawab atau kekuasaan. Hakim memutus berdasarkan kepentingan anak, sehingga fakta tentang pengasuhan nyata lebih penting daripada tingkat kekerabatan.

Langkah yang dapat membantu:

1. Adakan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh yang dihormati. Lihat musyawarah warga dan mediasi sengketa lingkungan untuk gambaran pendekatan mediasi.
2. Tulis hasil musyawarah dan tanda tangani bersama.
3. Bila perlu, gunakan mediator di pengadilan.
4. Hadirkan bukti kemampuan merawat: tempat tinggal, penghasilan, dan hubungan dengan anak.
5. Jangan mengajak anak ke dalam pertengkaran.

Contoh: dua paman fiktif sama-sama ingin menjadi wali karena anak mewarisi sebidang tanah. Salah satu paman telah merawat anak sejak orang tua meninggal. Hakim melihat siapa yang selama ini mengurus sekolah dan kesehatan anak, lalu memerintahkan pelaporan pengelolaan tanah secara berkala agar harta aman. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat menyeimbangkan pengasuhan dan pengawasan harta.

Bagaimana dengan anak yang sudah punya wasiat orang tua

Bila orang tua yang terakhir meninggal meninggalkan wasiat yang menunjuk wali, pengadilan akan melihat wasiat itu sebagai petunjuk keinginan orang tua. Wasiat itu bukan perintah mutlak. Hakim tetap memeriksa apakah orang yang ditunjuk masih layak. Misalnya, orang yang ditunjuk sudah sakit parah, pindah jauh, atau berperilaku buruk. Karena itu simpan wasiat asli dan bawa ke sidang. Pembahasan wasiat ada di bentuk wasiat menurut KUHPerdata dan akta wasiat notaris dan saksi.

Perlindungan hak anak atas warisan

Status wali tidak menghilangkan hak waris anak. Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya. Wali hanya mengurus. Karena itu, pembagian warisan yang melibatkan anak sebaiknya dilakukan terbuka dan tercatat. Pembagian yang merugikan anak dapat digugat setelah anak dewasa. Lihat menggugat ahli waris yang menguasai harta.

Bila ada kerabat yang menguasai harta anak tanpa dasar, wali dapat meminta pengembalian secara baik-baik, lalu melalui jalur hukum bila perlu.

Kesalahan umum

• Menganggap mengasuh anak sama dengan menjadi wali.
• Menjual harta anak tanpa izin pengadilan.
• Mencampur uang anak dengan uang pribadi.
• Tidak memberi tahu keluarga lain tentang pengelolaan harta.
• Mengabaikan hak anak untuk didengar.
• Memutus hubungan anak dengan kerabat dari pihak orang tuanya.
• Tidak mengurus akta kematian orang tua sebelum mengajukan permohonan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kakek atau nenek otomatis menjadi wali? Tidak otomatis. Mereka dapat mengajukan penetapan sebagai wali ke pengadilan. Hakim menilai kemampuan dan kesesuaian, serta kepentingan terbaik anak.

Bolehkah dua kerabat menjadi wali bersama? Praktik pengadilan dapat berbeda. Pada prinsipnya perwalian ditetapkan atas seseorang agar tanggung jawab jelas, tetapi keluarga dapat bekerja sama dalam pengasuhan. Tanyakan kepada pengadilan setempat.

Bagaimana bila anak sudah mendekati usia dewasa? Perwalian tetap diperlukan sampai anak mencapai usia dewasa menurut ketentuan. Bila usia dewasa sudah dekat, tanyakan kepada pengadilan apakah masih perlu mengajukan permohonan atau cukup menunggu.

Ringkasan

Anak yatim piatu memerlukan wali untuk mengurus pribadi dan hartanya. Kerabat dapat menjadi wali melalui penetapan pengadilan yang menilai kelayakan dan kepentingan terbaik anak. Wali wajib mengasuh, mengelola harta dengan hati-hati, dan bertanggung jawab. Penjualan harta anak memerlukan izin pengadilan. Siapkan dokumen, catat pengelolaan harta, dan konsultasikan bila ada perselisihan keluarga.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Baca juga

• Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.