Salah Obat di Apotek: Langkah Pengamanan, Pelaporan, dan Hak Konsumen

Jenis kesalahan yang dapat terjadi

Kesalahan di apotek dapat terjadi pada berbagai tahap pelayanan.

• Salah obat: obat yang diserahkan berbeda dari yang diresepkan, misalnya karena nama mirip.
• Salah dosis atau kekuatan: misalnya 500 mg tertukar dengan 50 mg.
• Salah jumlah: kurang atau lebih dari yang diresepkan.
• Salah aturan pakai: etiket (label) mencantumkan jadwal atau cara pakai yang keliru.
• Salah pasien: obat milik orang lain terbawa.
• Obat kedaluwarsa atau rusak yang tetap diserahkan.
• Tidak ada informasi tentang efek samping, interaksi, atau cara penyimpanan.

Dampaknya berkisar dari tidak ada efek, gejala ringan, sampai gangguan kesehatan serius. Karena itu, setiap kesalahan perlu ditanggapi serius, sekalipun belum terasa dampaknya.

Langkah pertama: amankan kesehatan Anda

Prioritas utama adalah kesehatan. Urutan tindakan berikut dapat membantu.

1. Hentikan pemakaian obat yang diragukan. Jangan melanjutkan sampai mendapat kejelasan dari tenaga kesehatan.
2. Hubungi apotek atau dokter yang meresepkan. Tanyakan apakah obat itu sesuai resep.
3. Cari pertolongan medis bila ada gejala. Sesak napas, ruam hebat, pusing berat, muntah terus-menerus, atau penurunan kesadaran memerlukan bantuan gawat darurat. Jangan menunggu urusan pelaporan selesai.
4. Bawa semua bukti ke fasilitas kesehatan. Obat, kemasan, dan resep membantu dokter menentukan penanganan.
5. Jangan membuang obat. Obat yang salah adalah bukti penting.

Tanyakan juga kepada dokter apakah perlu pemeriksaan lanjutan dan minta surat keterangan medis yang memuat dugaan penyebab gejala.

Mengumpulkan dan menyimpan bukti

Bukti yang rapi akan sangat membantu laporan dan tuntutan.

• Resep asli atau fotokopinya, atau catatan elektronik dari dokter.
• Obat yang diserahkan, lengkap dengan kemasan, strip, dan etiket.
• Struk atau nota pembelian.
• Foto obat, etiket, dan kemasan dari beberapa sisi.
• Tangkapan layar percakapan dengan apotek atau dokter.
• Surat keterangan dokter, hasil pemeriksaan, dan kuitansi biaya pengobatan.
• Catatan kronologi: kapan membeli, kapan mulai minum, gejala yang muncul, dan kapan berhenti.
• Nama petugas apotek dan apoteker penanggung jawab, bila diketahui.

Simpan semuanya dalam satu map dan buat salinan digital. Pelajari juga alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Hak konsumen

Pasien yang membeli obat adalah konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, atas pelayanan yang benar, serta atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 19 undang-undang tersebut menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang, perawatan kesehatan, atau santunan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan.

Selain itu, undang-undang tentang kesehatan menetapkan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi payung utama saat ini. Peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, mencabut peraturan lama tentang pekerjaan kefarmasian (PP No. 51 Tahun 2009). Karena itu, ketika mencari dasar hukum, jangan memakai aturan lama sebagai rujukan yang berlaku.

Kepada siapa melapor

Laporan dapat disampaikan secara bertahap atau paralel.

Laporan tertulis kepada apotek sebaiknya menyebut identitas Anda, tanggal pembelian, nama obat yang diresepkan dan yang diterima, gejala yang muncul, dan permintaan Anda, misalnya penjelasan tertulis, penggantian, serta penanggungan biaya pengobatan. Minta tanda terima laporan. Obat bermasalah juga dapat dilaporkan kepada BPOM; lihat obat, kosmetik, dan makanan tanpa izin BPOM untuk gambaran peran lembaga itu.

Contoh: Bu Ratna menebus resep dokter untuk obat darah tinggi. Di rumah ia menyadari bahwa nama obat pada strip berbeda dari yang tertulis di resep, dan dosisnya lebih tinggi. Ia menghentikan pemakaian, menghubungi dokternya, lalu memeriksakan tekanan darah. Ia memotret strip, etiket, dan resep, kemudian mengirim keluhan tertulis ke apotek. Apotek mengakui terjadi penukaran, mengganti obat yang benar, dan menanggung biaya pemeriksaan. Bu Ratna menyimpan surat penjelasan dari apotek sebagai bukti. Bila apotek menolak, ia dapat meneruskan laporan ke dinas kesehatan dan menempuh jalur konsumen.

Penyelesaian sengketa: mediasi lebih dahulu

Untuk dugaan kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang merugikan pasien, Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa perselisihan yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi. Pasal itu tidak berlaku untuk kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana, yang diatur tersendiri dalam bab ketentuan pidana. Artinya:

• untuk kesalahan yang menimbulkan kerugian perdata, para pihak umumnya diarahkan bermusyawarah atau bermediasi dahulu;
• untuk perbuatan yang memenuhi unsur pidana, misalnya yang menimbulkan akibat berat karena kelalaian, proses pidana dapat berjalan.

Apakah dugaan kesalahan apotek termasuk "tenaga kesehatan" yang dimaksud pasal itu bergantung pada posisi petugas yang melakukan kesalahan, misalnya apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Hal ini tidak dibahas rinci di sini. Praktik pelayanan juga mengenal pembinaan etik dan disiplin profesi. Periksa teks resmi UU Kesehatan, atau tanyakan kepada advokat, untuk penerapan pada kasus Anda. Bacaan lanjutan: gugatan ganti rugi kecelakaan dan malpraktik dan layanan rumah sakit, biaya tidak transparan.

Salah resep atau salah apotek: siapa yang bertanggung jawab

Kesalahan tidak selalu berasal dari apotek. Tiga kemungkinan sumber:

1. Kesalahan penulisan resep. Dokter menulis obat atau dosis yang keliru, atau tulisan tangan sulit dibaca sehingga apotek salah menafsirkan.
2. Kesalahan penyiapan di apotek. Petugas mengambil obat yang salah, menghitung jumlah keliru, atau menulis etiket tidak sesuai.
3. Kesalahan pasien. Pasien salah memahami aturan pakai, atau memakai bersama obat lain tanpa memberi tahu.

Untuk menentukan sumbernya, bandingkan resep, etiket, dan obat yang diserahkan. Bila resep sudah benar tetapi obat berbeda, kesalahan ada di apotek. Bila resep sendiri keliru, tanggung jawab dapat melibatkan dokter, dan apotek pun mempunyai kewajiban memeriksa kewajaran resep sebelum menyerahkan obat. Dalam sengketa, bukti resep asli sangat menentukan. Karena itu, jangan menyerahkan satu-satunya resep tanpa meminta salinan atau memotretnya terlebih dahulu.

Bila pasien dirawat di rumah sakit dan obat diberikan oleh perawat atau instalasi farmasi rumah sakit, jalurnya adalah pengaduan ke rumah sakit dan, bila perlu, mekanisme pengaduan pasien. Lihat layanan rumah sakit, biaya tidak transparan.

Obat yang dibeli secara daring

Pembelian obat lewat toko daring atau aplikasi pengiriman menambah satu lapisan: ada kurir, platform, dan penjual. Bila obat yang diterima salah, tetap simpan kemasan dan bukti pesanan, lapor ke penjual dan platform, dan sampaikan pula ke dinas kesehatan atau BPOM. Obat yang memerlukan resep dokter seharusnya tidak dijual bebas tanpa resep. Penjual yang menjual obat keras tanpa resep atau menjual obat tanpa izin edar dapat dilaporkan. Pelajari belanja online: penipuan COD dan penjual kabur dan barang palsu di e-commerce: tanggung jawab penjual untuk hak umum sebagai pembeli daring.

Obat yang tampak tidak wajar, misalnya kemasan rusak, tulisan buram, atau warna tablet berbeda dari biasanya, patut dicurigai sebagai obat palsu atau rusak. Jangan diminum. Laporkan kepada BPOM atau dinas kesehatan dengan membawa contohnya.

Menuntut ganti rugi

Ganti rugi dapat dituntut atas biaya pengobatan, kehilangan penghasilan selama sakit, dan kerugian immateriil. Langkahnya:

1. Hitung kerugian. Rinci biaya berobat, obat, transportasi, dan hilangnya penghasilan, disertai bukti.
2. Kirim somasi (peringatan tertulis) kepada apotek atau pemilik usaha, dengan batas waktu wajar. Lihat somasi dan wanprestasi.
3. Ajukan mediasi atau pengaduan konsumen.
4. Gugatan perdata bila tidak ada penyelesaian. Dasarnya bisa perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.
5. Laporan pidana bila ada dugaan unsur pidana, terutama bila akibatnya serius.

Pembahasan kerugian non-uang ada pada ganti rugi immateriil, cara menghitung dan menggugat. Hasil tuntutan tidak dapat dijanjikan karena bergantung pada bukti hubungan sebab akibat antara obat yang salah dan kerugian Anda.

Pencegahan sehari-hari

• Bawa resep asli dan sebutkan alergi serta obat lain yang sedang diminum.
• Periksa nama, kekuatan, dan jumlah obat sebelum meninggalkan apotek.
• Pastikan etiket tertulis jelas: nama pasien, aturan pakai, tanggal.
• Tanyakan efek samping dan hal yang harus dihindari.
• Simpan obat dalam kemasan asli.
• Untuk obat anak dan lansia, minta penjelasan ulang dan catat jadwal pada kertas.
• Waspadai obat yang mirip namanya dan kemasan yang mirip.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tetap meminum obat meski curiga salah.
• Membuang kemasan dan strip.
• Hanya mengeluh lisan tanpa catatan tertulis.
• Menunda pemeriksaan medis karena sibuk mengurus klaim.
• Menyebarkan tuduhan sebelum ada fakta.
• Tidak menyimpan nota dan resep.
• Menandatangani surat damai tanpa mengetahui dampak kesehatan jangka panjang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah apotek wajib menanggung biaya pengobatan bila salah obat? Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa, menurut UU Perlindungan Konsumen. Besar dan bentuk ganti rugi bergantung pada pembuktian kesalahan dan kerugian.

Apakah saya harus bermediasi dulu sebelum menggugat? Untuk dugaan kesalahan tenaga medis atau kesehatan yang merugikan pasien, UU Kesehatan mengarahkan penyelesaian lewat alternatif di luar pengadilan lebih dulu, kecuali bila ada unsur pidana. Praktiknya perlu dicek untuk kasus Anda.

Ke mana melaporkan apotek yang bermasalah? Mulai dari apotek, lalu dinas kesehatan setempat. BPOM menerima laporan obat bermasalah, dan jalur konsumen tersedia. Untuk dugaan pidana, lapor ke kepolisian.

Ringkasan

Bila menerima obat yang salah, hentikan pemakaian, cari pertolongan medis, dan simpan obat serta kemasan sebagai bukti. Laporkan secara tertulis ke apotek, lalu ke dinas kesehatan, BPOM, atau lembaga pengaduan konsumen. Konsumen berhak atas keamanan, informasi yang benar, dan ganti rugi menurut UU Perlindungan Konsumen. Untuk dugaan kesalahan tenaga kesehatan, UU Kesehatan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, kecuali ada unsur pidana. Hasil tuntutan tidak dapat dijanjikan, jadi dokumentasi dan konsultasi hukum sangat membantu.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Pasal 4 dan Pasal 19.
• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, antara lain Pasal 310 dan bab ketentuan pidananya.
• PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• KUH Perdata, Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.

Baca juga

• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Obat, Kosmetik, dan Makanan Tanpa Izin BPOM: Bahaya, Hak Konsumen, dan Cara Melapor
• Ganti Rugi Immateriil: Cara Menghitung, Dasar Gugatan, dan Pertimbangan Hakim

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.