Saham PT Dijaminkan dan Diwariskan: Syarat dan Pembatasan

Apa itu saham sebagai jaminan dan sebagai warisan

Saham adalah bukti kepemilikan bagian dari PT. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), saham dianggap benda bergerak dan memberi hak kepada pemiliknya, antara lain hak suara, hak atas dividen, dan hak atas sisa kekayaan bila PT dilikuidasi. Karena berupa benda yang bernilai, saham bisa dijaminkan dan bisa diwariskan.

Jaminan saham terjadi ketika pemegang saham menyerahkan saham sebagai agunan atas utang, misalnya kredit dari bank atau pinjaman antar pihak. Bentuk hukumnya biasanya gadai atau fidusia, yang dijelaskan di bawah.

Pewarisan saham terjadi ketika pemegang saham meninggal dan sahamnya beralih kepada ahli waris. Di sini bertemu dua hukum: hukum waris (KUH Perdata, hukum Islam, atau hukum adat tergantung pewaris) dan hukum perseroan.

Pihak yang terkena meliputi pemilik saham, kreditor, ahli waris, direksi yang mencatat perubahan, serta rekan pemegang saham lain yang mungkin tidak ingin orang luar masuk. Pembahasan lain yang berkaitan: gadai saham dan gadai piutang, saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal, dan balik nama saham dan surat berharga karena waris.

Aturan saham sebagai jaminan

Secara umum UU PT membolehkan saham dijaminkan dengan gadai atau fidusia, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Artinya anggaran dasar bisa melarang atau mengatur syarat penjaminan. Jadi langkah pertama selalu membaca anggaran dasar.

Gadai berarti saham diserahkan ke dalam penguasaan kreditor atau pihak ketiga yang disepakati, sedangkan fidusia berarti hak kepemilikan dialihkan secara kepercayaan tetapi penguasaan tetap pada pemberi jaminan. Dalam praktik, jaminan atas saham perlu dituangkan secara tertulis, dan umumnya dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus PT agar PT dan pihak ketiga mengetahui adanya jaminan. Fidusia juga tunduk pada Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang mengatur pendaftaran jaminan. Rincian syarat bentuk akta dan pendaftaran perlu diperiksa pada teks resmi.

Soal hak suara: UU PT pada dasarnya menyatakan bahwa hak suara tetap berada pada pemilik saham yang menjaminkan, kecuali perjanjian menentukan lain. Karena itu kreditor yang ingin mengendalikan suara harus memastikan klausulnya jelas, dan pemilik saham yang menjaminkan harus memahami apakah ia masih bebas memilih di RUPS.

Bila debitor cedera janji (wanprestasi), kreditor dapat mengeksekusi jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan saham yang dieksekusi tetap harus memperhatikan pembatasan dalam anggaran dasar, seperti hak didahulukan membeli oleh pemegang saham lain. Perjanjian utang juga sering memuat larangan menjual atau menjaminkan saham kepada pihak lain tanpa izin kreditor. Untuk dasar jaminan lain, lihat jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.

Aturan saham sebagai warisan

Saham yang dimiliki pewaris termasuk harta warisan. Ahli waris yang sah menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemegang saham, sesuai hukum waris yang berlaku bagi pewaris. Sebagian prinsip yang perlu dipahami:

• Anggaran dasar dapat mengatur peralihan saham. Banyak PT tertutup memuat syarat bahwa saham yang akan beralih harus lebih dulu ditawarkan kepada pemegang saham lain atau memerlukan persetujuan organ PT. Apakah syarat itu berlaku pada pewarisan perlu dilihat dari teks anggaran dasar dan UU PT; jangan berasumsi.
• Pembagian waris menentukan siapa yang menerima. Jika ada beberapa ahli waris, saham dapat dibagi atau dijual dan hasilnya dibagi. Pembagian sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Lihat pembagian waris Islam atau ahli waris golongan menurut KUH Perdata sesuai hukum yang berlaku.
• Bukti hak waris diperlukan. Biasanya berupa surat keterangan waris atau penetapan pengadilan. Lihat surat keterangan waris.
• Pencatatan perubahan. Direksi mencatat peralihan saham dalam daftar pemegang saham berdasarkan dokumen yang sah. Selama belum dicatat, sulit bagi ahli waris menggunakan hak suara atau menerima dividen.
• Utang pewaris juga beralih, dan ahli waris tidak perlu menerima warisan jika memilih menolak. Lihat menolak warisan dan utang pewaris.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti tentang saham sebagai benda yang dapat dijaminkan dan diwariskan relatif stabil. Perubahan yang perlu diperhatikan ada pada tiga hal.

Pertama, UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) memperkenalkan PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pada PT jenis ini hanya ada satu pemegang saham, sehingga kematian pemegang saham tunggal menimbulkan persoalan khusus: siapa yang melanjutkan, dan apakah PT tetap memenuhi syarat sebagai PT perorangan. Lihat PT perorangan bubar dan berubah menjadi PT biasa.

Kedua, sistem administrasi hukum umum yang makin elektronik membuat perubahan data pemegang saham dan pemilik manfaat dilaporkan lewat sistem AHU (Administrasi Hukum Umum). Dampaknya, pengalihan karena waris atau jaminan yang tidak tercatat lebih mudah ketahuan saat pengajuan izin atau kredit.

Ketiga, KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 tidak mengubah asas perdata tentang jaminan dan waris. Namun penggunaan saham untuk menipu kreditor atau ahli waris tetap berisiko pidana. Periksa teks resmi bila ada dugaan pidana.

Langkah praktis

Bila saham akan dijaminkan:

1. Pastikan Anda pemegang saham yang tercatat dan saham tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
2. Baca anggaran dasar: adakah larangan atau persyaratan persetujuan untuk menjaminkan saham?
3. Mintalah notaris menyusun akta jaminan sesuai bentuk (gadai atau fidusia) dan jelaskan soal hak suara dan dividen.
4. Daftarkan jaminan bila diwajibkan dan pastikan dicatat di daftar pemegang saham dan daftar khusus.
5. Simpan bukti pelunasan dan minta pencoretan jaminan setelah utang lunas.

Bila saham akan diwariskan:

1. Kumpulkan akta kematian, bukti hubungan waris, dan surat keterangan waris.
2. Minta salinan anggaran dasar dan daftar pemegang saham terbaru.
3. Sepakati pembagian waris secara tertulis, atau tempuh pengadilan bila tidak ada kesepakatan.
4. Ajukan permohonan pencatatan peralihan ke direksi dengan dokumen pendukung, lalu minta notaris memproses laporan perubahan yang diperlukan.
5. Perhatikan hak didahulukan atau persetujuan bila diwajibkan anggaran dasar.

Biaya mengikuti honorarium notaris dan biaya layanan pemerintah yang berlaku, yang tidak bisa dipastikan di sini.

Tabel: perbandingan jaminan dan waris saham

Contoh: Seorang pemegang saham sebuah PT distribusi mengajukan pinjaman dan menawarkan sahamnya sebagai jaminan. Bank membaca anggaran dasar dan menemukan klausul bahwa penjaminan saham memerlukan persetujuan komisaris. Pemegang saham memperoleh persetujuan tertulis, lalu notaris menyusun akta jaminan. Dua tahun kemudian ia meninggal dunia sebelum utang lunas. Ahli warisnya berunding dengan bank, melunasi sebagian dari penjualan sebagian aset, dan mengajukan pencatatan peralihan saham. Karena dokumen jaminan, anggaran dasar, dan keterangan waris tersusun rapi, tidak ada sengketa tentang siapa yang berhak.

Kesalahan umum

• Menjaminkan saham tanpa membaca anggaran dasar. Larangan atau persyaratan persetujuan dapat membuat jaminan bermasalah.
• Tidak mencatat jaminan di daftar pemegang saham. Pihak ketiga dan PT tidak tahu adanya jaminan.
• Mengira ahli waris otomatis menjadi direktur. Menjadi pemegang saham berbeda dengan menjadi pengurus.
• Menunda pencatatan waris. Dividen dan suara tertahan, dan data resmi tidak sesuai kenyataan.
• Membagi saham ke banyak ahli waris tanpa rencana. Kepemilikan terpecah dapat membuat PT sulit mengambil keputusan.
• Mencampur kesepakatan keluarga dengan kewajiban PT. Selalu pisahkan keputusan waris dan keputusan RUPS.

Memeriksa dokumen sebelum menerima saham sebagai jaminan atau warisan

Pihak yang menerima saham, baik sebagai kreditor maupun ahli waris, perlu memeriksa beberapa dokumen agar tidak menerima sesuatu yang bermasalah.

Bagi kreditor yang menerima jaminan saham:

• minta salinan akta pendirian, anggaran dasar terkini, dan semua akta perubahan;
• minta daftar pemegang saham terbaru yang menunjukkan pemberi jaminan benar pemilik, dan bahwa saham belum dijaminkan kepada pihak lain;
• periksa apakah anggaran dasar mensyaratkan persetujuan organ PT untuk penjaminan;
• pastikan saham telah dibayar penuh dan tidak ada sengketa atas kepemilikannya;
• minta persetujuan tertulis pasangan bila saham termasuk harta bersama perkawinan. Lihat harta bersama berupa saham, tabungan, dan investasi.

Bagi ahli waris yang menerima saham:

• minta salinan akta kematian, bukti hubungan waris, dan dokumen kepemilikan saham pewaris;
• periksa apakah saham masih dijaminkan atau ada utang pewaris kepada PT atau pemegang saham;
• tanyakan apakah anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham mengatur hak beli pemegang saham lain;
• pertimbangkan apakah pembagian dilakukan dalam bentuk saham atau hasil penjualan;
• konsultasikan apakah pewaris meninggalkan wasiat. Lihat wasiat dan batasnya.

Satu hal yang sering dilupakan: nilai saham tidak sama dengan nilai nominal. Nilai wajar tergantung kinerja PT, aset, utang, dan prospek. Untuk jaminan, kreditor biasanya menilai saham dengan potongan nilai karena saham PT tertutup sulit dijual cepat. Untuk waris, penilaian saham dibutuhkan agar pembagian adil. Libatkan penilai atau akuntan bila nilainya besar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah saham PT tertutup dijaminkan ke bank? Pada dasarnya boleh bila anggaran dasar tidak melarang dan syarat jaminan dipenuhi. Bank biasanya meminta persetujuan organ PT dan pencatatan jaminan. Periksa anggaran dasar Anda.

Siapa yang memegang hak suara saham yang digadaikan? Prinsip UU PT: tetap pemilik saham, kecuali diperjanjikan lain. Periksa teks resmi dan isi perjanjian jaminan.

Apakah ahli waris wajib ditawari kepada pemegang saham lain lebih dulu? Tergantung rumusan anggaran dasar dan ketentuan UU PT. Jangan menganggap otomatis iya atau tidak; minta notaris menafsirkan teksnya.

Bagaimana jika ahli waris tidak mau menjadi pemegang saham? Mereka dapat menjual sahamnya, mengikuti pembatasan di anggaran dasar, atau menolak warisan sesuai hukum waris yang berlaku.

Ringkasan

• Saham PT dapat dijaminkan dan diwariskan, tetapi anggaran dasar dapat mengatur atau membatasi.
• Jaminan saham berbentuk gadai atau fidusia dan perlu dicatat dalam daftar pemegang saham.
• Hak suara pada saham yang dijaminkan pada dasarnya tetap pada pemiliknya kecuali diperjanjikan lain.
• Saham yang diwariskan beralih kepada ahli waris sesuai hukum waris, dan harus dicatat oleh direksi.
• Aturan yang tertulis di awal dalam anggaran dasar dan perjanjian paling efektif mencegah sengketa.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku II tentang Kebendaan

Baca juga

• Saham PT dan Usaha Keluarga Saat Pemilik Meninggal: Hak Ahli Waris dan Langkah Mengurusnya
• Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan: Risiko Menjadi Penjamin Utang
• Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT: Isi dan Hak Melihatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.