Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet): Saat Barang Anda Ikut Disita

Apa itu derden verzet

Derden verzet berasal dari bahasa Belanda: derden berarti pihak ketiga dan verzet berarti perlawanan. Jadi derden verzet adalah perlawanan yang diajukan pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh sita atau putusan dalam perkara orang lain.

Contoh pihak ketiga: pemilik tanah yang namanya tercantum di sertifikat, tetapi tanah itu disita dalam perkara utang orang lain; atau pemilik kendaraan yang kendaraannya ikut disita padahal ia bukan debitur.

Pihak ketiga bukan penggugat dan bukan tergugat dalam perkara semula. Karena itu ia tidak ikut membela diri di sidang pokok, dan hukum memberinya jalan tersendiri.

Dasar hukum

Beberapa rujukan yang sering disebut:

• Pasal 195 ayat (6) HIR: perlawanan terhadap penyitaan (eksekusi) oleh pihak yang mengaku barang yang disita adalah miliknya. Ketentuan setara dalam RBg ada pada Pasal 206 ayat (6).
• Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering (Rv, hukum acara perdata peninggalan Belanda): pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap putusan yang merugikan hak-haknya. Pasal 379 Rv dan seterusnya mengatur lanjutannya, antara lain bahwa perlawanan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang menjatuhkan putusan semula. Periksa teks resmi untuk rinciannya.

Karena HIR dan RBg masih menjadi hukum acara perdata pokok, praktik pengadilan menggabungkan ketentuan tersebut. Sumber yang membahasnya menyebut derden verzet sebagai upaya hukum luar biasa. Pembahasan ini bersifat umum dan praktik di tiap pengadilan dapat berbeda.

Siapa yang boleh mengajukan

Yang boleh adalah pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh sita atau putusan. Syaratnya, ia bukan pihak dalam perkara semula. Orang yang sudah menjadi pihak, termasuk karena ikut campur atau digabungkan, umumnya menempuh upaya hukum lain seperti banding.

Yang perlu dibuktikan adalah hak. Misalnya hak milik, hak sewa, atau hak lain atas barang yang disita. Perlawanan bukan tempat untuk membahas apakah utang pihak lain benar atau tidak, melainkan apakah barang tertentu memang milik pelawan.

Perbedaan dengan perlawanan lain

Untuk verzet atas putusan tergugat tidak hadir, baca Putusan Verstek Tergugat Tidak Hadir. Untuk upaya terhadap putusan secara umum, lihat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Contoh situasi

Contoh: Pak Hartono meminjam uang kepada Pak Imam dan kalah dalam gugatan. Pengadilan menyita sebidang tanah atas nama Pak Hartono. Padahal tanah itu sudah dijual kepada Bu Ratih tiga tahun lalu dengan akta jual beli, hanya belum dibalik nama. Bu Ratih bukan pihak dalam perkara. Ia dapat mengajukan derden verzet dengan bukti akta jual beli, kuitansi pembayaran, dan penguasaan tanah sejak pembelian.

Dalam situasi ini, pengadilan akan menilai bukti. Bila akta jual beli sah dan Bu Ratih beritikad baik, perlawanannya berpeluang dikabulkan. Namun bila terlihat jual beli dibuat belakangan untuk menghindari sita, hakim dapat menolaknya. Hasil akhir bergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.

Sebagai latar, baca Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Pemblokiran Sertifikat dan Sita Tanah.

Langkah mengajukan derden verzet

1. Ketahui posisi sita atau perkara. Siapa penggugat, tergugat, nomor perkara, pengadilan, dan barang yang disita? Mintalah salinan berita acara sita bila memungkinkan.
2. Pastikan Anda bukan pihak. Periksa daftar para pihak dalam putusan.
3. Kumpulkan bukti hak. Sertifikat, akta jual beli, kuitansi, perjanjian sewa, STNK dan BPKB, atau bukti penguasaan.
4. Susun surat perlawanan. Isinya: identitas pelawan, uraian perkara semula, bagian yang merugikan, dasar hak, dan permohonan agar sita diangkat atau tidak dilaksanakan atas barang itu.
5. Daftarkan ke pengadilan yang berwenang. Perlawanan atas sita eksekusi umumnya diajukan ke pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) HIR). Tanyakan kepada kepaniteraan.
6. Bayar biaya perkara dan ikuti sidang.
7. Ajukan permohonan penundaan eksekusi bila perlu, karena pada prinsipnya perlawanan tidak otomatis menunda eksekusi.

Pendaftaran perkara kini umumnya dapat dilakukan secara elektronik. Lihat Pendaftaran Perkara Elektronik (e-Court).

Apakah eksekusi tertunda

Pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga tidak otomatis menangguhkan eksekusi. Ketua pengadilan dapat mempertimbangkan penundaan pelaksanaan sampai perlawanan diputus, tetapi hal itu tidak otomatis dan dinilai per kasus. Oleh karena itu, pelawan perlu segera bertindak dan meminta penundaan secara tertulis.

Bila perlawanan dikabulkan, putusan yang dilawan diperbaiki sebatas bagian yang merugikan pelawan. Bila perlawanan ditolak, eksekusi dilanjutkan.

Bukti yang menentukan

Hakim akan menilai apakah pelawan benar-benar berhak. Beberapa hal yang membantu:

• Dokumen kepemilikan yang tanggalnya mendahului sita.
• Bukti pembayaran harga yang jelas dan wajar.
• Penguasaan nyata atas barang (tinggal di rumah, memakai kendaraan, mengelola usaha).
• Bukti pajak atau tagihan listrik atas nama pelawan.
• Keterangan saksi yang tahu proses pembelian.

Hal yang melemahkan: dokumen yang baru dibuat setelah gugatan diajukan, harga yang tidak wajar, hubungan keluarga yang dekat antara debitur dan pelawan tanpa bukti pembayaran, atau barang yang tetap dikuasai debitur.

Untuk jenis bukti yang diakui, baca Alat Bukti Perdata: Saksi dan Surat dan Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktian.

Pencegahan: jangan biarkan hak Anda menggantung

Banyak derden verzet muncul karena pembeli tidak segera membalik nama atau mencatatkan haknya. Pencegahan yang sederhana:

1. Segera balik nama sertifikat atau BPKB setelah jual beli. Lihat Jual Beli Tanah: AJB dan Balik Nama.
2. Simpan akta, kuitansi, dan bukti transfer.
3. Kuasai barang secara nyata.
4. Periksa riwayat sita atau sengketa sebelum membeli. Baca Membeli Tanah Bermasalah.
5. Jangan meminjamkan nama dalam kepemilikan harta.

Perlawanan atas jenis sita yang berbeda

Sita dalam perkara perdata ada beberapa macam, dan perlawanannya sedikit berbeda dalam praktik.

• Sita jaminan (conservatoir beslag) dilakukan di tengah perkara untuk menjaga agar barang tidak dialihkan. Pihak ketiga yang barangnya ikut disita dapat mengajukan perlawanan atas sita ini.
• Sita eksekusi dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhi hukuman. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi adalah bentuk yang paling sering muncul.
• Sita atas dasar jaminan seperti hak tanggungan diatur tersendiri. Lihat Hak Tanggungan dan Hipotek Tanah.

Perlu dibedakan juga sita dalam perkara perdata dan penyitaan dalam perkara pidana. Penyitaan pidana mengikuti hukum acara pidana, dengan cara keberatan yang berbeda. Untuk gambaran, baca Barang Bukti dalam Perkara Pidana.

Beda derden verzet dengan gugatan biasa

Bagi pihak ketiga, ada dua cara hukum yang kadang berdekatan: derden verzet dan gugatan biasa. Gugatan biasa dipilih bila Anda ingin menuntut hak atas barang tanpa terikat pada sita tertentu, atau bila waktu perlawanan terhadap sita sudah lewat. Derden verzet lebih khusus karena menyoroti sita atau putusan tertentu dan diperiksa oleh pengadilan yang terkait dengan perkara itu.

Pilihan terbaik bergantung pada fakta. Tanyakan kepada advokat sebelum menentukan, karena memilih jalur yang salah dapat membuat gugatan tidak dapat diterima. Lihat Gugatan Kabur dan Tidak Dapat Diterima.

Contoh: Pak Eko membeli mobil bekas dari seorang teman dengan kuitansi dan menguasainya selama dua tahun, tetapi BPKB masih atas nama penjual. Penjual kalah di pengadilan dalam perkara utang, dan mobil itu disita. Pak Eko mengajukan perlawanan dengan membawa kuitansi, foto penguasaan, dan bukti pembayaran pajak kendaraan yang ia bayar sendiri. Hakim menilai bukti-bukti tersebut untuk memutuskan apakah mobil itu benar milik Pak Eko.

Peran juru sita dan pemberitahuan

Sita dilakukan oleh juru sita yang membuat berita acara. Pihak yang barangnya disita atau yang tinggal di lokasi biasanya diberi tahu. Pihak ketiga yang mendapati rumah atau tanahnya dipasangi plang sita harus segera menanyakan dasar sita kepada pengadilan.

Bila juru sita datang, bersikaplah tertib. Jangan menghalangi pelaksanaan secara fisik karena dapat menimbulkan masalah hukum lain. Tunjukkan dokumen hak Anda, minta salinan berita acara, dan sampaikan secara tertulis bahwa Anda akan mengajukan perlawanan. Perhatikan juga tindakan orang yang menawarkan "jalan pintas" dengan imbalan uang. Pelajari Pungli dan Pengaduan Pungutan Liar.

Kesalahan umum

• Mengajukan perlawanan terlambat, setelah lelang berjalan.
• Menggunakan perlawanan untuk menyangkal utang pihak lain, bukan untuk membuktikan hak sendiri.
• Tidak membawa bukti kepemilikan yang tanggalnya mendahului sita.
• Menunjuk pengadilan yang salah.
• Mengira perlawanan otomatis menghentikan eksekusi.
• Menunggu jawaban "tidak apa-apa" dari pihak penggugat tanpa dokumen tertulis.
• Mengabaikan surat pemberitahuan dari pengadilan atau juru sita.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemilik yang belum balik nama dapat melawan? Dapat, bila bisa membuktikan haknya, misalnya lewat akta jual beli dan penguasaan nyata. Namun nama yang masih tercatat atas debitur membuat pembuktian lebih berat, sehingga hakim akan menilai itikad baik dan kewajaran transaksi.

Apakah derden verzet bisa dilakukan setelah barang dilelang? Setelah lelang dan peralihan, upayanya lebih sulit karena melibatkan pembeli lelang. Itu sebabnya perlawanan sebaiknya diajukan sebelum lelang. Konsultasikan segera dengan advokat bila lelang sudah dijadwalkan.

Apakah istri atau suami dapat melawan sita atas harta bersama? Dalam keadaan tertentu, pasangan yang merasa hak atas harta bersama dilanggar dapat mengajukan perlawanan. Penilaiannya bergantung pada status harta dan perkara. Baca Harta Bersama dan Bawaan.

Ringkasan

Derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga yang haknya terancam oleh sita atau putusan dalam perkara orang lain, dengan rujukan antara lain Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv. Pelawan harus bukan pihak dalam perkara dan membuktikan haknya atas barang. Perlawanan pada prinsipnya tidak otomatis menunda eksekusi, jadi segera ajukan dan minta penundaan. Kumpulkan bukti kepemilikan yang mendahului sita, dan balik nama harta Anda tepat waktu. Gunakan bantuan advokat untuk menyusun perlawanan.

Dasar hukum

• Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBg tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan.
• Pasal 378 dan seterusnya Reglement op de Rechtsvordering (Rv) tentang perlawanan pihak ketiga terhadap putusan.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tentang pembuktian dan kekuatan putusan.

Baca juga

• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
• Pemblokiran Sertipikat dan Sita Tanah: Cara Mengajukan, Akibatnya, dan Cara Mencabutnya
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Putusan Verstek: Akibat Tergugat Tidak Hadir dan Cara Melawannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.