Praperadilan Menurut KUHAP Lama dan KUHAP Baru: Objek, Tenggat, dan Acara

Apa itu praperadilan dan siapa yang terkena

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan tertentu dalam proses pidana sebelum perkara pokok diperiksa. Ia bukan sidang untuk menentukan bersalah atau tidak. Ia hanya menguji prosedur dan dasar tindakan.

Pemohonnya bisa tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya, pihak ketiga yang berkepentingan, dan dalam hal tertentu pelapor atau korban. Sementara pihak yang digugat atau termohon biasanya penyidik atau penuntut umum. Karena itu praperadilan berguna bagi tersangka yang merasa ditahan tidak sah, bagi pelapor yang perkaranya dihentikan, dan bagi pemilik barang yang disita.

Objek praperadilan menurut KUHAP lama

KUHAP lama menyebut objek praperadilan pada Pasal 77: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 80 memberi hak pihak ketiga yang berkepentingan untuk meminta pemeriksaan sah tidaknya penghentian.

Daftar itu kemudian diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan, serta menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berarti sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perkara pokok dianggap "mulai diperiksa" saat sidang pertama dengan pembacaan surat dakwaan, yang penting untuk saat gugurnya praperadilan.

Tenggat dan acara menurut KUHAP lama

Acara praperadilan dirancang cepat. Pasal 82 ayat 1 menentukan kerangka waktu yang ketat:

• Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dalam tiga hari setelah permintaan diterima.
• Pemeriksaan dan putusan diselesaikan dalam tujuh hari.
• Bila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, permintaan praperadilan gugur.
• Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal (Pasal 78).
• Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat 1). Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-IX/2011 menutup kemungkinan banding atas putusan penghentian penyidikan atau penuntutan yang sebelumnya diatur pada ayat 2.

Isi putusan antara lain menyatakan sah atau tidaknya tindakan, memerintahkan pembebasan tersangka bila penangkapan atau penahanan tidak sah, memerintahkan dilanjutkannya penyidikan bila penghentian tidak sah, atau menetapkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Aturan menurut KUHAP baru

Pemberitaan hukum menyebut KUHAP baru mengatur praperadilan dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan teks KUHAP lama, mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Daftar objek yang tepat, tenggat penetapan sidang dan putusan, saat gugurnya permohonan, dan kemungkinan upaya hukum adalah hal yang wajib diperiksa pada teks resmi. Ringkasan praktis ada di praperadilan menurut KUHAP baru, sedangkan nasib permohonan yang sedang berjalan dibahas pada praperadilan yang diajukan sebelum KUHAP baru berlaku.

Tabel perbandingan

Langkah praktis mengajukan praperadilan

1. Tentukan tindakan yang digugat. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.
2. Kumpulkan surat dan fakta. Surat perintah, berita acara, surat penetapan, kronologi, dan bukti yang menunjukkan pelanggaran.
3. Susun permohonan. Memuat identitas pemohon dan termohon, uraian fakta, alasan hukum, dan tuntutan (petitum), misalnya menyatakan tindakan tidak sah dan memerintahkan pembebasan.
4. Daftarkan di pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat tindakan itu. Bayar biaya sesuai ketentuan pengadilan. Besaran biaya periksa pengumuman resmi pengadilan.
5. Hadiri panggilan sidang. Sidang cepat; siapkan saksi dan surat sejak awal.
6. Ajukan bukti dan saksi. Surat, saksi, dan keterangan ahli dapat diajukan dalam waktu terbatas.
7. Sampaikan kesimpulan. Ringkas dan fokus pada pelanggaran prosedur.
8. Tunggu putusan. Salinan putusan diminta dan dipelajari bersama advokat.
9. Tindak lanjuti. Bila dikabulkan, mintakan pelaksanaan, misalnya pembebasan atau ganti rugi. Lihat praperadilan ganti rugi dan rehabilitasi.

Rincian cara mendaftar dan jadwal ada di praperadilan: tata cara mengajukan dan jadwal sidang.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Surat permohonan praperadilan dan salinan untuk termohon.
• Identitas pemohon dan surat kuasa bila diwakili advokat.
• Surat perintah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, atau surat penghentian penyidikan.
• Berita acara yang relevan dan bukti pelanggaran prosedur.
• Bukti kerugian bila menuntut ganti rugi.
• Daftar saksi dan keterangan ahli yang akan dihadirkan.
• Kalender waktu, terutama tanggal sidang pokok bila sudah ditetapkan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang tersangka ditetapkan tanpa pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Penasihat hukumnya menilai prosedur tidak terpenuhi dan mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri. Ia melampirkan surat penetapan, surat panggilan, dan kronologi. Sidang digelar singkat, termohon membawa bukti, dan hakim memutus. Pengajuan dilakukan sebelum berkas dilimpahkan sehingga permohonan tidak gugur. Putusan dibacakan dalam waktu singkat, lalu salinan diambil untuk bahan lanjutan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terpenting adalah pemindahan hasil perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang, serta kemungkinan penyesuaian tenggat dan acara. KUHAP lama dicabut sejak 2 Januari 2026. Permohonan yang diajukan sesudah tanggal itu memakai KUHAP baru; yang sudah berjalan tunduk pada ketentuan peralihan. Dampaknya bagi Anda: jangan menyalin permohonan lama begitu saja. Pastikan dasar hukum, objek, dan tenggat sesuai KUHAP baru.

Penting juga: objek praperadilan yang diperluas tidak menghapus syarat bahwa praperadilan menguji aspek formal. Penilaian pokok perkara tetap di sidang biasa. Pidana di undang-undang lain dapat disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; periksa teks resmi terbaru bila praperadilan menyangkut perkara di luar KUHP.

Praperadilan atas penghentian penyidikan

Salah satu fungsi praperadilan yang berguna bagi pelapor adalah menguji penghentian penyidikan, yang biasa dikenal sebagai SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Pelapor atau korban yang laporannya dihentikan tanpa dasar jelas dapat meminta pengadilan menilainya. Dasar penghentian yang diatur KUHAP lama: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Bila hakim menyatakan penghentian tidak sah, penyidikan harus dilanjutkan. Lihat praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan dan perbandingan penghentian penyidikan.

Praperadilan dan ganti rugi

Praperadilan juga menjadi pintu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum. Pemohon perlu menyiapkan bukti kerugian: penghasilan yang hilang, biaya berobat, dan biaya lain yang dapat dibuktikan. Besaran dan tata cara pembayaran diatur peraturan pelaksana, sehingga periksa teks resmi terbaru. Pembahasan terkait: perbandingan ganti rugi dan rehabilitasi.

Istilah penting seputar praperadilan

• Pemohon: pihak yang meminta pengadilan menguji tindakan aparat.
• Termohon: aparat yang tindakannya diuji, biasanya penyidik atau penuntut umum.
• Petitum: bagian permohonan yang memuat apa yang diminta dari hakim.
• Hakim tunggal: praperadilan diperiksa satu hakim, bukan majelis.
• Gugur: permohonan berakhir karena perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Daftar periksa sebelum mengajukan

Tulis dalam satu halaman tindakan apa yang dipersoalkan, tanggalnya, dan surat yang menjadi dasarnya. Pastikan perkara pokok belum dilimpahkan atau belum disidangkan. Cek pengadilan negeri mana yang berwenang. Siapkan saksi yang dapat hadir cepat karena sidang berjalan singkat. Tentukan hasil yang diharapkan: pembebasan, dilanjutkannya penyidikan, atau ganti rugi. Tanyakan kepada advokat apa yang terjadi bila permohonan ditolak, termasuk kemungkinan mengajukan kembali dengan alasan baru. Praperadilan yang disiapkan matang lebih mungkin diputus berdasarkan substansi.

Kasus ilustrasi: permohonan yang gugur

Contoh: Seorang tersangka menunda berkonsultasi karena berharap kasusnya mereda. Berkas dilimpahkan, dan sidang pertama dengan pembacaan dakwaan digelar sebelum praperadilan diputus. Permohonannya gugur. Ia kehilangan kesempatan menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Bandingkan dengan tersangka lain yang mengajukan lebih awal dan memperoleh putusan sebelum sidang pokok. Perbedaannya hanya soal waktu. Pelajaran praktisnya: hitung kalender perkara sejak awal, dan jika ada keraguan tentang sahnya suatu tindakan, konsultasikan segera.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah praperadilan bisa membatalkan status tersangka? Menurut perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa KUHAP lama, penetapan tersangka dapat diuji. Hakim dapat menyatakan penetapan tidak sah bila syarat tidak terpenuhi. Bagaimana pada KUHAP baru, periksa teks resmi.

Apakah ada biaya? Ada biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan. Besarnya periksa pengumuman pengadilan negeri setempat.

Berapa lama proses praperadilan? KUHAP lama menargetkan penetapan sidang dalam tiga hari dan putusan dalam tujuh hari. Untuk KUHAP baru periksa teks resmi.

Apakah korban dapat mengajukan praperadilan? Pelapor atau korban dapat bertindak sebagai pihak yang berkepentingan terutama untuk penghentian penyidikan atau penuntutan. Lihat korban perkara 2025 dan hak baru di KUHAP baru.

Ringkasan

• Praperadilan menguji prosedur dan dasar tindakan, bukan bersalah atau tidaknya seseorang.
• KUHAP lama: objek dasar ditambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan lewat putusan Mahkamah Konstitusi; acara cepat dengan tenggat tiga dan tujuh hari serta gugur saat sidang pokok dimulai.
• KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; objek dan tenggat wajib dicek pada teks resmi.
• Ajukan sedini mungkin, siapkan bukti surat, dan fokus pada pelanggaran prosedur.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2025)
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Praperadilan di KUHAP Baru 2026: Apa Saja yang Bisa Digugat
• Tata Cara Mengajukan Praperadilan dan Jadwal Sidangnya
• Praperadilan Gugur Saat Sidang Pokok Dimulai: Arti dan Strategi Waktu
• Praperadilan yang Diajukan Sebelum KUHAP Baru Berlaku: Nasib Permohonan
• Studi Kasus: Dibawa Polisi Tanpa Surat, Penangkapan Tidak Sah dan Praperadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.