Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap: KUHAP Lama dan KUHAP Baru

Apa itu ganti rugi dan rehabilitasi dan siapa yang berhak

Ganti kerugian adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang yang dirugikan karena tindakan penegak hukum yang tidak sah. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah.

Yang berhak adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang menjadi korban kesalahan itu, serta keluarga atau ahli warisnya dalam hal tertentu. Rehabilitasi dalam arti hukum acara ini berbeda dengan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dan berbeda dengan rehabilitasi yang diberikan Presiden. Perbedaan istilah dibahas di grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Aturan menurut KUHAP lama

KUHAP lama mengaturnya pada Pasal 95 sampai 97 dan sebagian pada Pasal 77 serta Pasal 81.

• Dasar ganti kerugian. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat 1).
• Jalur pengajuan. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang praperadilan (Pasal 95 ayat 2 dan 4). Untuk perkara yang diadili, tuntutan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 95 ayat 3 dan 4, dengan ketentuan acara tertentu).
• Pembayaran. Besaran dan tata cara pembayaran diatur dengan peraturan pemerintah, yang berlaku sebagai pelaksana KUHAP lama. Besaran dan tenggat dalam peraturan itu perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.
• Rehabilitasi. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat 1). Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat 3). Untuk perkara yang tidak sampai pengadilan, rehabilitasi dimohonkan melalui praperadilan.
• Praperadilan. Wewenang praperadilan mencakup ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b).

Pembahasan lebih ringan ada di salah tangkap: ganti kerugian dan rehabilitasi dan rehabilitasi nama baik setelah putusan bebas.

Aturan menurut KUHAP baru

Pemberitaan hukum menyebut KUHAP baru mempertahankan hak ganti kerugian dan rehabilitasi, serta memperjelas jalur pengajuannya. Apakah ruang lingkup tindakan yang dapat dituntut diperluas, bagaimana kekeliruan dirumuskan, apakah tenggat pengajuan berubah, dan siapa yang membayar adalah hal yang harus dibaca pada teks resmi. Panduan awam: KUHAP baru, ganti kerugian bagi orang yang ditahan keliru. Penjelasan praktisnya juga terkait dengan praperadilan ganti rugi dan rehabilitasi: prosedur.

Tabel perbandingan

Langkah praktis menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

1. Pastikan dasar tuntutan. Putusan bebas atau lepas berkekuatan hukum tetap, penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, atau putusan praperadilan yang menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah.
2. Kumpulkan dokumen. Putusan, penetapan, surat perintah penangkapan dan penahanan, dan bukti masa penahanan.
3. Hitung kerugian. Penghasilan yang hilang, biaya pengobatan, biaya perjalanan keluarga, biaya advokat yang dapat dibuktikan, dan kerugian lain.
4. Tentukan jalur. Bila perkara dihentikan sebelum sidang, ajukan lewat praperadilan. Bila diputus bebas atau lepas, periksa apakah rehabilitasi sudah tercantum dalam putusan dan jalur ganti kerugiannya.
5. Susun permohonan tertulis. Uraikan peristiwa, dasar hukum, rincian kerugian, dan permintaan.
6. Ajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Bayar biaya sesuai ketentuan.
7. Hadiri sidang dan siapkan bukti.
8. Bila dikabulkan, ajukan pelaksanaan pembayaran ke instansi pembayar dan minta pemulihan nama baik, misalnya pengumuman melalui media atau surat pemulihan kepada instansi tertentu.
9. Pantau. Pembayaran melibatkan proses administrasi keuangan negara; simpan semua surat.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Putusan, penetapan penghentian, atau putusan praperadilan beserta keterangan berkekuatan hukum tetap.
• Surat perintah penangkapan, penahanan, dan perpanjangannya.
• Surat pelepasan atau pengeluaran dari tahanan.
• Bukti penghasilan sebelum ditahan: slip gaji, kontrak, rekening koran.
• Bukti biaya: kuitansi pengobatan, transportasi, honor advokat.
• Surat keterangan dari tempat kerja tentang pemutusan atau pemotongan upah akibat penahanan.
• Surat kuasa dan permohonan tertulis.
• Bukti nama baik yang rusak, misalnya pemberitaan atau surat pemecatan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pengemudi ditahan tiga bulan atas dugaan pencurian. Penyidikan kemudian dihentikan karena bukti tidak cukup dan ternyata orang yang dimaksud adalah orang lain. Keluarga menyimpan surat penahanan dan surat penghentian. Advokat menghitung penghasilan yang hilang berdasarkan bukti setoran harian, menambahkan biaya pengobatan, lalu mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui praperadilan. Pengadilan memeriksa, dan jika dikabulkan, penetapan menjadi dasar permintaan pembayaran.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Hal yang paling perlu dicermati adalah apakah jalur pengajuan dan peraturan pelaksana berubah. KUHAP lama dicabut sejak 2 Januari 2026. Ganti kerugian atas tindakan sebelum tanggal itu dinilai menurut aturan yang berlaku saat itu, sedangkan tuntutan yang diajukan sesudahnya mengikuti tata cara baru sepanjang ketentuan peralihan tidak menetapkan lain. Karena besaran dan tata cara pembayaran biasanya diatur peraturan pelaksana, periksa apakah peraturan pelaksana lama masih berlaku atau digantikan. Lihat peraturan pelaksana KUHP baru dan KUHAP baru.

Dampaknya bagi korban salah tangkap: jangan menyimpulkan angka dari berita lama. Pidana di undang-undang lain dapat disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; periksa teks resmi terbaru bila relevan.

Rehabilitasi: lebih dari sekadar kata-kata

Rehabilitasi menurut hukum acara adalah pernyataan resmi bahwa seseorang dipulihkan haknya. Dalam praktik, nilainya terletak pada penggunaannya. Salinan putusan yang memuat rehabilitasi dapat diserahkan kepada pemberi kerja, kampus, atau lembaga lain untuk menunjukkan bahwa orang itu telah dinyatakan tidak bersalah. Orang yang telah dipecat karena perkara pidana dapat memperjuangkan pemulihan hak kepegawaian berdasarkan putusan bebas, melalui jalur yang sesuai.

Rehabilitasi juga dapat diumumkan melalui media bila diminta dan dikabulkan. Pada perkara yang menjadi sorotan publik, pengumuman bisa penting untuk memulihkan nama baik. Pemohon perlu meminta hal itu secara tegas dalam permohonan.

Hubungan dengan tindakan lain

Ganti kerugian dan rehabilitasi berkaitan dengan beberapa pembahasan lain. Penangkapan yang tidak sah dibahas di perbandingan penangkapan. Penahanan yang melampaui batas waktu dibahas di perbandingan penahanan. Pintu masuknya adalah praperadilan; lihat perbandingan praperadilan.

Istilah penting seputar ganti rugi dan rehabilitasi

• Ganti kerugian: pembayaran uang atas kerugian akibat tindakan aparat yang tidak sah.
• Rehabilitasi: pemulihan nama baik, kedudukan, dan harkat seseorang.
• Penetapan praperadilan: keputusan hakim praperadilan yang dapat memuat ganti rugi.
• Berkekuatan hukum tetap: putusan yang tidak dapat lagi diubah dengan upaya hukum biasa.
• Peraturan pelaksana: peraturan turunan yang mengatur tata cara dan besaran.

Daftar periksa menghitung kerugian

Catat penghasilan rata-rata sebelum ditahan dan lama penahanan. Kumpulkan bukti pengobatan atau konseling. Catat biaya perjalanan keluarga dan biaya advokat yang benar-benar dikeluarkan. Simpan bukti kerugian lain seperti kehilangan pekerjaan atau pembatalan kontrak. Pisahkan kerugian materiil yang dapat dibuktikan dari kerugian immateriil. Siapkan narasi singkat dampak penahanan pada keluarga. Mintalah advokat menyusunnya dalam tabel. Permohonan yang rinci dan terdokumentasi lebih mudah dinilai hakim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua orang yang diputus bebas berhak mendapat ganti rugi? Tidak otomatis. Putusan bebas membuka hak rehabilitasi, sedangkan ganti kerugian memerlukan dasar bahwa penangkapan, penahanan, atau tindakan lain dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan. Periksa syarat pada teks resmi.

Siapa yang membayar ganti rugi? Pada praktiknya negara melalui instansi yang ditetapkan peraturan pelaksana. Periksa peraturan terbaru.

Apakah ahli waris dapat menuntut? Dalam KUHAP lama, ahli waris dapat menuntut dalam hal tertentu, misalnya bila korban meninggal. Periksa teks resmi.

Apakah ada tenggat? Ada tenggat yang diatur peraturan pelaksana. Karena dapat berubah, periksa teks resmi terbaru dan jangan menunda.

Ringkasan

• Orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut tanpa alasan sah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
• KUHAP lama: dasar pada Pasal 95 sampai 97 dan praperadilan; besaran dan tata cara pada peraturan pelaksana.
• KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; jalur, tenggat, dan besaran wajib dicek pada teks resmi.
• Kumpulkan bukti kerugian sejak awal, hitung rinci, pilih jalur yang benar, dan minta pelaksanaan nyata.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2025)
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Salah Tangkap: Hak Ganti Kerugian dan Rehabilitasi bagi Korban
• Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lewat Praperadilan: Syarat dan Prosedur
• Ganti Kerugian dan Rehabilitasi bagi Orang yang Ditahan Secara Keliru
• Rehabilitasi Nama Baik Setelah Putusan Bebas atau Perkara Dihentikan, dan Ganti Kerugian
• Studi Kasus: Dibawa Polisi Tanpa Surat, Penangkapan Tidak Sah dan Praperadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.