Praperadilan yang Diajukan Sebelum KUHAP Baru Berlaku: Nasib Permohonan

Apa itu praperadilan dan siapa yang terkena

Praperadilan adalah mekanisme pengujian di pengadilan negeri atas tindakan aparat penegak hukum sebelum perkara pokok disidangkan. Hakim tunggal memeriksa dan memutus dalam waktu singkat. Yang diuji bukan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan sah atau tidaknya tindakan, misalnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memperluas objek yang dapat diuji, antara lain penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Karena itu praperadilan menjadi sarana penting bagi tersangka dan keluarganya. Tata cara umumnya dijelaskan di praperadilan: tata cara mengajukan dan jadwal sidang.

Topik ini penting bagi:

• tersangka yang mengajukan praperadilan pada 2025 dan putusannya belum keluar saat 2026;
• orang yang tindakannya terjadi pada 2025 tetapi baru mengajukan permohonan setelah 2 Januari 2026;
• pelapor atau pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya meminta praperadilan atas penghentian penyidikan);
• advokat yang harus memilih dasar aturan dalam permohonan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Praperadilan tetap ada. KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, tetap mengenal lembaga praperadilan. Cakupan objek, tata cara, dan tenggat bisa ditata ulang. Rincian pasalnya tidak dikutip di sini; baca teks resmi, atau lihat ringkasan di praperadilan dalam KUHAP baru.

2. Tindakan dinilai menurut aturan saat tindakan dilakukan. Prinsip umum: keabsahan penangkapan atau penahanan pada 2025 dinilai berdasarkan aturan yang berlaku pada 2025. Penangkapan yang sah menurut KUHAP lama tidak otomatis menjadi tidak sah karena KUHAP baru. Sebaliknya, tindakan yang melanggar aturan saat itu tidak otomatis menjadi sah karena aturan berganti.

3. Ketentuan peralihan menentukan perkara yang berjalan. Pertanyaan seperti "permohonan yang sudah didaftarkan terus diperiksa atau dimulai ulang?" dijawab oleh ketentuan peralihan KUHAP baru. Prinsip yang masuk akal dan lazim: permohonan yang sudah masuk tidak dibuang begitu saja dan tetap diselesaikan oleh pengadilan. Namun bunyi persisnya, termasuk apakah hakim memakai prosedur lama atau baru untuk sisa pemeriksaan, perlu dibaca di teks resmi. Panduan umum ada di ketentuan peralihan KUHAP baru.

4. Aturan yang lebih menguntungkan. Asas ini lazim dibahas dalam hukum pidana materiil (KUHP). Untuk hukum acara seperti praperadilan, penerapannya lebih berhati-hati dan bergantung pada ketentuan peralihan serta penafsiran hakim. Jangan memakai asas ini sebagai satu-satunya dasar tanpa argumen konkret.

Dasar penilaian hakim

Hakim praperadilan biasanya menimbang beberapa hal.

• Apakah ada surat perintah atau dasar tertulis yang sah? Misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, dengan identitas, alasan, dan uraian singkat perkara.
• Apakah syarat formal dan materiil terpenuhi? Misalnya adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lihat status saksi menjadi tersangka dan syarat bukti permulaan.
• Apakah prosedur dijalankan benar? Pemberitahuan kepada keluarga, tembusan surat, dan pendampingan penasihat hukum.
• Apakah objek termasuk wewenang praperadilan? Hakim dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima bila objeknya bukan wewenang praperadilan.

Pada masa peralihan, hakim juga akan menimbang: aturan mana yang menjadi dasar menilai tindakan (aturan saat tindakan dilakukan), dan bagaimana ketentuan peralihan memperlakukan permohonan yang sedang berjalan. Pemohon yang baik menyiapkan argumen untuk kedua kemungkinan.

Kemungkinan permohonan gugur

Salah satu hal penting dalam praktik praperadilan adalah gugurnya permohonan ketika perkara pokok mulai disidangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan gugur ketika pemeriksaan pokok perkara dimulai, yakni pada sidang pertama. Pembahasan lengkap ada di praperadilan gugur ketika sidang pokok dimulai.

Pada masa peralihan, pertanyaan yang muncul: bila pemeriksaan praperadilan sedang berjalan pada 2 Januari 2026, apakah aturan gugur tetap sama menurut KUHAP baru? Jawabannya bergantung pada teks KUHAP baru dan ketentuan peralihannya. Karena itu pemohon yang perkaranya sudah dekat dengan pelimpahan perlu mengatur strategi waktu. Jangan menggantungkan diri pada anggapan bahwa aturan lama gugur akan tetap berlaku tanpa mengecek.

Tabel gambaran:

Langkah praktis bagi pemohon

1. Tulis kronologi bertanggal. Tanggal penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, surat-surat yang diterima, dan tanggal permohonan didaftarkan.
2. Pastikan wewenang pengadilan. Praperadilan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tindakan terjadi atau penyidik berkedudukan. Cek di kepaniteraan.
3. Susun permohonan secara jelas. Isinya: identitas pemohon dan termohon, uraian fakta, dasar hukum, dan permintaan (misalnya menyatakan penahanan tidak sah, meminta rehabilitasi atau ganti rugi).
4. Sebut dasar aturan secara hati-hati. Cantumkan aturan yang berlaku saat tindakan dilakukan, dan tambahkan argumen bila aturan baru lebih menguntungkan atau mempengaruhi prosedur.
5. Pantau jadwal dan status pokok perkara. Tanyakan kepada kepaniteraan pidana tentang jadwal sidang pertama pokok perkara. Gugurnya praperadilan bisa terjadi karena ini.
6. Hadir dan bawa bukti. Pemohon atau kuasanya membawa surat-surat, saksi, dan ahli bila perlu.
7. Setelah putusan, tindak lanjuti. Bila dikabulkan, mintalah pelaksanaan putusan, misalnya pembebasan atau rehabilitasi. Lihat ganti rugi dan rehabilitasi praperadilan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026. Ia menggantikan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Pengaturan praperadilan, termasuk objek dan prosedurnya, mengalami penataan. Hak tersangka juga ditata ulang.

KUHP baru (UU 1/2023) berlaku 2 Januari 2026. Meskipun praperadilan menyangkut hukum acara, perubahan ancaman pidana dapat mempengaruhi syarat penahanan yang diuji.

UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang lain. Bila penahanan diuji berdasarkan syarat ancaman pidana, perubahan ini relevan.

Yang relatif tetap. Praperadilan tetap bertujuan menguji tindakan aparat secara cepat. Prinsip bahwa penahanan dan penangkapan harus punya dasar tertulis juga tetap.

Informasi penting lain: karena putusan pengadilan, surat edaran Mahkamah Agung, dan peraturan pelaksana dapat terbit sepanjang 2026, periksa perkembangan terbaru di situs resmi.

Kesalahan umum

• Menunggu terlalu lama untuk mengajukan. Setelah perkara pokok disidangkan, ruang praperadilan menyempit.
• Mengira KUHAP baru otomatis membatalkan tindakan lama. Tidak ada dasar umum untuk itu.
• Memakai dalil yang sama untuk semua tindakan. Penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka punya syarat berbeda.
• Tidak menyertakan bukti surat. Permohonan tanpa surat perintah, tanda terima, atau kronologi sulit diuji.
• Mengajukan atas hal yang bukan wewenang praperadilan. Misalnya meminta hakim menilai bersalah atau tidaknya.
• Tidak menyiapkan alternatif. Selain praperadilan, ada penangguhan, keberatan, dan upaya lain.

Contoh: Pak Rudi (nama fiktif) ditahan pada November 2025 dan mengajukan praperadilan pada Desember 2025 dengan alasan penetapan tersangkanya tidak memiliki dua alat bukti. Sidang berlanjut hingga Januari 2026. Advokatnya menyiapkan dua versi argumen: pertama, aturan yang berlaku saat penetapan tersangka dan penahanan; kedua, catatan bahwa ketentuan peralihan KUHAP baru perlu dibaca untuk menentukan prosedur sisa pemeriksaan. Ia juga mengecek tanggal pelimpahan berkas ke pengadilan karena hal itu dapat menggugurkan permohonan. Hakim memutus berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan.

Contoh isi permohonan praperadilan yang rapi

Permohonan praperadilan biasanya terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama memuat identitas pemohon dan termohon (misalnya kepolisian atau kejaksaan yang menangani perkara). Bagian kedua memuat uraian fakta secara kronologis: kapan pemohon dipanggil, kapan ditangkap, kapan ditahan, dan surat apa yang diterima. Bagian ketiga memuat alasan hukum: mengapa tindakan itu dianggap tidak sah. Bagian keempat memuat permintaan, misalnya agar hakim menyatakan penahanan tidak sah dan memerintahkan pembebasan atau rehabilitasi.

Pada masa peralihan, tambahkan satu paragraf pendek yang menyebut tanggal tindakan, aturan yang menurut pemohon berlaku saat tindakan dilakukan, dan alasan mengapa penilaian hakim tidak terpengaruh oleh pergantian KUHAP. Paragraf ini membantu hakim memahami kerangka pikir permohonan dan mengurangi risiko permohonan dinilai kabur.

Peran termohon dan jaksa dalam sidang praperadilan

Termohon, yaitu aparat yang tindakannya diuji, akan menjawab dengan menyerahkan surat-surat dan menjelaskan dasar tindakannya. Pemohon berhak membantah dan mengajukan bukti serta saksi. Hakim bersifat tunggal dan memutus dalam waktu yang dibatasi. Karena waktunya sempit, pemohon harus siap sejak hari pertama: dokumen tersusun, saksi siap, dan argumen ringkas.

Dalam perkara peralihan, termohon mungkin menyampaikan bahwa tindakan dilakukan sesuai aturan yang berlaku saat itu, dan pemohon mungkin menyampaikan bahwa aturan baru membawa hak tambahan. Hakim akan menilai keduanya dengan ketentuan peralihan. Itu sebabnya Anda perlu menyiapkan jawaban atas kedua kemungkinan.

Setelah putusan praperadilan

Bila permohonan dikabulkan, ada dua pekerjaan lanjutan. Pertama, memastikan putusan dilaksanakan, misalnya dengan mengirim salinan putusan kepada pejabat yang harus mengeluarkan tahanan. Kedua, mempertimbangkan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bila hakim telah mengabulkannya. Bila permohonan ditolak atau tidak dapat diterima, bukan berarti semua jalur tertutup: penangguhan, keberatan dalam sidang pokok, dan pembelaan di persidangan tetap tersedia. Pelajari juga upaya terhadap putusan praperadilan sesuai aturan yang berlaku dan periksa teks resmi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah praperadilan yang saya ajukan sebelum 2026 batal karena KUHAP baru? Tidak ada dasar umum untuk anggapan itu. Permohonan yang sudah didaftarkan pada prinsipnya diselesaikan pengadilan, dengan memperhatikan ketentuan peralihan. Cek teks resmi untuk prosedur yang dipakai.

Apakah penetapan tersangka masih bisa diuji lewat praperadilan? Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memasukkannya ke objek praperadilan. Bagaimana KUHAP baru menata hal ini perlu dibaca dalam teks resmi dan perkembangan putusan.

Bagaimana jika pokok perkara dilimpahkan saat praperadilan berjalan? Dalam praktik lama, permohonan gugur ketika sidang pertama pokok perkara dimulai. Untuk masa peralihan, periksa apakah rumusan itu berubah.

Berapa lama praperadilan diputus? Dalam hukum acara lama, hakim memutus dalam waktu singkat, sekitar tujuh hari. Untuk aturan baru, periksa teks resmi.

Ringkasan

• Praperadilan menguji sah tidaknya tindakan aparat, bukan bersalah atau tidaknya seseorang.
• KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023) berlaku 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana.
• Tindakan 2025 pada prinsipnya dinilai menurut aturan saat itu; ketentuan peralihan menentukan prosedur perkara berjalan.
• Waspadai gugurnya permohonan ketika pokok perkara mulai disidangkan.
• Susun kronologi, bukti surat, dan argumen cadangan; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Praperadilan di KUHAP Baru 2026: Apa Saja yang Bisa Digugat
• Praperadilan Gugur Saat Sidang Pokok Dimulai: Arti dan Strategi Waktu
• Tata Cara Mengajukan Praperadilan dan Jadwal Sidangnya
• Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lewat Praperadilan: Syarat dan Prosedur
• Dari Saksi Menjadi Tersangka: Syarat Bukti Permulaan dan Hak Menguji

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.