Perbandingan Penangkapan Menurut KUHAP Lama dan KUHAP Baru: Panduan Per Tahap
Isi artikel
Apa itu penangkapan dan siapa yang terkena
Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan seseorang. Tujuannya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan. Penyidik adalah pejabat yang berwenang menyidik, terutama anggota kepolisian. Penangkapan berbeda dengan penahanan. Penangkapan berlangsung singkat dan bertujuan membawa orang itu untuk diperiksa. Penahanan adalah penempatan di rumah tahanan, rumah, atau kota untuk jangka waktu yang lebih panjang. Perbedaan ini dibahas lengkap pada perbandingan penahanan lama dan baru.
Yang terkena penangkapan adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun keluarga, tetangga, rekan kerja, dan pemilik rumah juga terdampak, sebab penangkapan sering terjadi di rumah atau tempat kerja. Karena itu panduan ini ditulis untuk tersangka, keluarganya, dan pendamping.
Aturan penangkapan menurut KUHAP lama
KUHAP lama menaruh penangkapan dalam pasal-pasal awal tentang upaya paksa. Isi pokoknya, dalam bahasa sehari-hari, sebagai berikut.
- Siapa yang boleh menangkap. Penyelidik atas perintah penyidik, serta penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16).
- Syarat dasar. Orang yang ditangkap diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17). Dugaan semata tidak cukup.
- Surat. Petugas memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah penangkapan. Surat itu memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara yang disangkakan, dan tempat pemeriksaan (Pasal 18 ayat 1).
- Tertangkap tangan. Penangkapan tanpa surat perintah diperbolehkan, tetapi orang itu harus segera diserahkan kepada penyelidik atau penyidik terdekat (Pasal 18 ayat 2).
- Keluarga. Tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan (Pasal 18 ayat 3).
- Batas waktu. Penangkapan berlaku paling lama satu hari (Pasal 19 ayat 1).
- Pelanggaran. Untuk perbuatan yang tergolong pelanggaran, penangkapan tidak dapat dilakukan, kecuali yang bersangkutan sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak datang tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat 2).
Selain itu, hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai 68 berlaku sejak penangkapan, misalnya hak mendapat bantuan hukum, hak diberi tahu secara jelas dalam bahasa yang dimengerti, dan hak menghubungi keluarga atau penasihat hukum.
Aturan penangkapan menurut KUHAP baru
KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama. Karena nomor pasalnya tidak dikutip di artikel ini, bagian ini hanya memuat gambaran umum yang perlu dicocokkan dengan teks resmi.
Secara umum, prinsip dasarnya diperkirakan tetap: penangkapan hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dengan dasar bukti permulaan yang cukup, disertai surat perintah, dan dengan pemberitahuan kepada keluarga. Pemberitaan hukum juga menyebut KUHAP baru memperkuat hak tersangka, termasuk pendampingan advokat dan pemeriksaan yang direkam. Batas waktu penangkapan, istilah bukti permulaan, serta pengecualian untuk keadaan tertentu adalah hal yang wajib diperiksa pada naskah resmi. Penjelasan praktis ada di surat perintah dan hak dihubungi keluarga serta masa penangkapan dan batas pemeriksaan awal.
Tabel perbandingan penangkapan lama dan baru
| Aspek | KUHAP lama (UU 8/1981) | KUHAP baru (UU 20/2025) |
|---|---|---|
| Dasar penangkapan | Bukti permulaan yang cukup | Prinsip serupa; periksa rumusan pada teks resmi |
| Surat perintah | Wajib, memuat identitas, alasan, uraian singkat, tempat periksa | Tetap menjadi syarat utama; isi rinci periksa teks resmi |
| Tertangkap tangan | Tanpa surat, segera diserahkan ke penyidik terdekat | Pengecualian serupa; periksa teks resmi |
| Pemberitahuan keluarga | Tembusan surat segera diberikan | Dilaporkan tetap ada; periksa tata cara |
| Batas waktu | Paling lama satu hari | Periksa teks resmi |
| Pendampingan | Hak bantuan hukum sejak ditangkap | Dilaporkan lebih ditegaskan; periksa teks resmi |
| Pemeriksaan | Dicatat dalam berita acara | Dilaporkan dapat direkam; periksa teks resmi |
Kolom kanan sengaja berhati-hati. Selama Anda belum membaca naskah resmi, jangan menyimpulkan bahwa batas satu hari masih berlaku atau sudah berubah.
Langkah praktis per tahap
Tahap 1: ketika petugas datang
- Tetap tenang dan jangan melawan. Perlawanan fisik dapat menambah masalah hukum.
- Minta petugas menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal. Catat nama dan jabatan.
- Minta surat perintah penangkapan. Bacalah identitas, alasan, dan tempat pemeriksaan. Bila ini tertangkap tangan, tanyakan peristiwa yang dimaksud.
- Minta salinan atau foto surat itu. Tembusan untuk keluarga harus diberikan, jadi mintalah.
Tahap 2: di perjalanan dan di kantor polisi
- Minta agar keluarga atau orang yang Anda tunjuk diberi tahu. Sebutkan nama dan nomor telepon.
- Nyatakan bahwa Anda ingin didampingi advokat. Bila belum punya, mintalah disediakan pemberi bantuan hukum. Lihat bantuan hukum gratis.
- Gunakan hak untuk tidak menjawab sebelum didampingi. Jelaskan dengan sopan. Rincian ada di hak diam dan tidak menyalahkan diri sendiri.
- Catat jam. Waktu penangkapan menentukan batas waktu berikutnya.
Tahap 3: setelah pemeriksaan awal
- Tanyakan statusnya. Dilepaskan, dijadikan tersangka, atau ditahan?
- Bila ditahan, minta surat perintah penahanan. Keluarga berhak mendapat tembusan.
- Bila penangkapan dirasa tidak sah, simpan bukti dan konsultasikan praperadilan. Lihat praperadilan tata cara mengajukan.
Dokumen yang perlu disiapkan keluarga
- Fotokopi atau foto kartu identitas tersangka dan kartu keluarga.
- Salinan surat perintah penangkapan, surat tugas, dan surat perintah penahanan bila ada.
- Surat kuasa kepada advokat, lengkap dengan identitas pemberi kuasa. Contoh dan syaratnya ada di surat kuasa advokat.
- Catatan kronologi: jam penjemputan, nama petugas, lokasi, dan apa yang dikatakan.
- Daftar obat rutin dan surat dokter bila tersangka sakit.
- Bukti yang meringankan, misalnya bukti alibi atau bukti pembayaran.
Kesalahan umum
| Kesalahan | Akibat | Yang lebih tepat |
|---|---|---|
| Menandatangani berita acara tanpa membaca | Isi dapat merugikan di kemudian hari | Baca, minta koreksi, tolak bila keliru |
| Membayar "uang pengurusan" kepada oknum | Bisa menjadi tindak pidana dan tidak menjamin apa pun | Tempuh jalur resmi dan lapor penyimpangan |
| Tidak mencatat waktu penangkapan | Sulit membuktikan pelanggaran batas waktu | Catat jam sejak awal |
| Menunggu terlalu lama sebelum mencari advokat | Hak pendampingan terlewat pada pemeriksaan awal | Hubungi advokat segera |
| Menganggap surat perintah tidak perlu diminta | Keabsahan tindakan sulit diuji | Selalu minta dan foto surat |
| Mengira penangkapan sama dengan penahanan | Salah mengurus dokumen dan keberatan | Pahami bedanya dan pantau status |
Contoh: Seorang pedagang dijemput dua petugas berpakaian preman pada malam hari. Keluarganya panik dan menanyakan ke mana ia dibawa. Kakaknya meminta petugas menunjukkan surat tugas serta surat perintah, memotret keduanya, dan mencatat nomor telepon petugas. Esok paginya kakak menghubungi advokat, yang segera meminta pendampingan pada pemeriksaan pertama. Karena jam penangkapan sudah dicatat, advokat dapat memantau batas waktu dan menanyakan status adiknya kepada penyidik.
Jangan menyerahkan telepon seluler, kata sandi, atau dokumen pribadi tanpa tanda terima dan tanpa memahami dasar permintaannya. Penyitaan dan pemeriksaan data mempunyai aturan sendiri.
Simpan satu map "darurat" berisi salinan identitas, nomor kontak advokat, dan daftar obat. Saat situasi genting, persiapan kecil ini menghemat waktu berharga.
Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui
Perubahan terbesar bukan pada konsep penangkapan, melainkan pada lingkungan aturan di sekitarnya. KUHAP lama dicabut oleh KUHAP baru, dan penangkapan yang dilakukan sejak 2 Januari 2026 memakai tata cara KUHAP baru, sepanjang ketentuan peralihan tidak menetapkan lain. Penangkapan sebelum tanggal itu tetap dinilai sah atau tidaknya menurut aturan yang berlaku saat itu. Gambaran peralihan ada di ketentuan peralihan KUHAP baru.
Dampaknya bagi Anda ada tiga. Pertama, pegangan hukum untuk menguji penangkapan baru adalah KUHAP baru. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik lama yang sejalan dengan prinsip yang sama bisa tetap menjadi rujukan, tetapi perlu dicek apakah sudah tertampung dalam teks baru. Ketiga, pidana di undang-undang lain dapat disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; angka ancaman tidak disebut di sini, periksa teks resmi terbaru.
Contoh dari sisi keluarga
Contoh: Seorang ibu menerima telepon bahwa anaknya ditangkap atas dugaan penggelapan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mengumpulkan identitas anaknya, menelepon kantor polisi untuk menanyakan nomor surat perintah dan nama penyidik, lalu menunjuk advokat melalui surat kuasa. Advokat meminta salinan surat perintah, menanyakan pasal yang disangkakan, dan memastikan anak itu mendapat makanan serta obat. Ibu itu menahan diri untuk tidak memberi uang kepada pihak yang mengaku dapat "mengurus". Dua hari kemudian ia memperoleh surat perintah penahanan dan melanjutkan pendampingan.
Bagaimana menguji penangkapan yang diduga tidak sah
Bila terdapat dugaan pelanggaran prosedur, ada beberapa jalan. Pertama, sampaikan keberatan tertulis kepada penyidik atau atasannya. Kedua, ajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri untuk menilai sah tidaknya penangkapan. Ketiga, ajukan pengaduan ke pengawas internal kepolisian, Ombudsman, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bila ada kekerasan atau perlakuan tidak layak. Keempat, bila penangkapan terbukti tidak sah, tuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai prosedur; lihat salah tangkap, ganti kerugian dan rehabilitasi.
Perhatikan bahwa praperadilan memiliki batas waktu praktis. Permohonan dapat menjadi gugur bila perkara pokok sudah mulai disidangkan, sehingga jangan menunda. Tenggat dan tata caranya pada KUHAP baru perlu diperiksa pada teks resmi.
Hak tersangka yang berlaku sejak saat penangkapan
Banyak orang mengira hak baru muncul ketika perkara disidangkan. Padahal sejak detik penangkapan, tersangka sudah memegang sejumlah hak. KUHAP lama merinci hak itu pada bagian tentang tersangka dan terdakwa. Beberapa yang paling relevan: hak segera diperiksa oleh penyidik, hak diberi tahu dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan, hak mendapat juru bahasa, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan hak menghubungi keluarga. Tersangka yang sakit berhak dikunjungi dokter, dan tersangka warga negara asing berhak menghubungi perwakilan negaranya.
Untuk perkara dengan ancaman pidana berat, KUHAP lama bahkan mewajibkan pejabat menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (Pasal 56). Hak ini tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan pemeriksaan. Jika tersangka diperiksa tanpa pendamping padahal wajib didampingi, hasil pemeriksaan dapat dipersoalkan di kemudian hari. KUHAP baru dilaporkan menguatkan arah yang sama, sehingga ketika hak itu tidak ditawarkan, keluarga berhak menanyakannya. Lihat juga studi kasus dipanggil polisi sebagai tersangka dan hak pendampingan.
Peran keluarga yang sering terlupakan
Keluarga bukan sekadar penonton. Dalam praktik, keluargalah yang pertama menyadari penangkapan, pertama menghubungi advokat, dan pertama memegang dokumen. Beberapa peran penting keluarga: menjadi penerima tembusan surat perintah, menjadi saksi bahwa penangkapan berlangsung dengan cara tertentu, menyampaikan kebutuhan kesehatan tersangka, dan mengurus kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan obat sesuai aturan rumah tahanan.
Namun keluarga juga perlu menahan diri. Jangan mendatangi penyidik beramai-ramai dengan emosi. Jangan memberikan keterangan atas nama tersangka tentang hal yang tidak dialami sendiri. Jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media sosial. Tunjuk satu juru bicara keluarga yang berhubungan dengan advokat, agar informasi tersaring dan konsisten.
Perbedaan penangkapan, panggilan, dan "diamankan"
Dalam praktik, istilah yang dipakai petugas tidak selalu sama dengan istilah undang-undang. Ada tiga situasi yang sering dikacaukan.
- Panggilan. Surat panggilan meminta seseorang datang pada waktu tertentu sebagai saksi atau tersangka. Orang itu masih bebas bergerak. Panggilan harus tertulis dan patut.
- Penangkapan. Petugas membawa orang itu dengan paksa. Syarat surat dan bukti permulaan berlaku.
- "Diamankan". Istilah ini tidak dikenal sebagai upaya paksa tersendiri. Bila seseorang "diamankan" dan tidak boleh pergi, secara praktis ia sedang dikekang kebebasannya. Tanyakan dasar hukumnya dan catat jam, sebab jam itu dapat dianggap awal penangkapan.
Pemahaman ini penting untuk menghitung batas waktu. Bila seseorang ditahan di kantor polisi tanpa surat dengan dalih "hanya diamankan" selama berhari-hari, ada alasan kuat untuk mempertanyakan keabsahannya.
Ketika penangkapan terjadi pada kelompok rentan
Penangkapan terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, atau lansia memerlukan perhatian tambahan. Anak tunduk pada sistem peradilan pidana anak, dengan prinsip penangkapan sebagai upaya terakhir dan kewajiban pendampingan; lihat penahanan anak. Penyandang disabilitas berhak atas akomodasi yang layak selama pemeriksaan. Bila Anda mendampingi kelompok rentan, sampaikan kondisi itu secara tertulis kepada penyidik sejak awal dan minta dicatat dalam berita acara.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah polisi boleh menangkap tanpa surat perintah? Menurut KUHAP lama, boleh hanya dalam keadaan tertangkap tangan, dan orang itu harus segera diserahkan kepada penyidik terdekat. Untuk KUHAP baru, pengecualian serupa lazim, tetapi rumusannya periksa teks resmi.
Apakah keluarga harus diberi tahu? Ya. KUHAP lama mewajibkan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan. Prinsip pemberitahuan keluarga juga dilaporkan dipertahankan dalam KUHAP baru.
Apakah saya wajib menjawab semua pertanyaan penyidik? Tersangka berhak memberi keterangan secara bebas dan berhak didampingi. Bicarakan dengan advokat sebelum memberi keterangan penting.
Apakah penangkapan otomatis berarti ditahan? Tidak. Penangkapan dapat berakhir dengan pelepasan, atau berlanjut ke penahanan jika syarat penahanan terpenuhi. Bacalah juga alasan penahanan subjektif dan objektif.
Ringkasan
- Penangkapan adalah pengekangan singkat untuk kepentingan pemeriksaan; berbeda dengan penahanan.
- KUHAP lama: bukti permulaan yang cukup, surat perintah, tembusan keluarga, dan batas satu hari.
- KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; prinsip dasarnya sejalan, tetapi rincian harus dicek pada teks resmi.
- Minta surat tugas dan surat perintah, catat jam, hubungi keluarga dan advokat, serta simpan salinan dokumen.
- Penangkapan yang diduga tidak sah dapat diuji melalui praperadilan.
Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.
- Peraturan BPK: pusat data peraturan perundang-undangan — peraturan.bpk.go.id/
Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.
Dasar hukum
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2025)
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Baca juga
- Hak Tersangka Saat Penangkapan dan Pemeriksaan
- Penangkapan: Syarat, Surat Perintah, Batas Waktu, dan Hak Keluarga
- Penangkapan: Surat Perintah dan Hak Menghubungi Keluarga
- Lama Penangkapan dan Batas Pemeriksaan Awal di Kepolisian
- Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru 2026: Penipuan, Penggelapan, dan Sidang
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.