Delik Kesusilaan: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu delik kesusilaan dan siapa yang terkena

Delik berarti tindak pidana. Delik kesusilaan adalah tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan yang oleh undang-undang dijadikan larangan pidana. Cakupannya luas dan tidak semuanya sejenis. Ada yang menyangkut ketertiban umum, seperti pertunjukan atau penyebaran konten tertentu. Ada yang menyangkut hubungan pribadi, seperti perzinaan. Ada pula yang merupakan kekerasan terhadap tubuh dan martabat seseorang, seperti perkosaan dan pencabulan.

Yang terkena: korban, pelaku, keluarga keduanya, pengelola platform atau tempat usaha, dan kadang pihak yang hanya menyebarkan konten. Bagi awam, memilah jenisnya penting karena aturan, siapa yang boleh melapor, dan jalur penyelesaiannya berbeda.

Pembahasan terkait yang sudah ada: delik kesusilaan di ruang publik dan pornografi di KUHP baru serta zina dalam KUHP baru sebagai delik aduan.

Aturan di KUHP lama

Dalam KUHP lama, kelompok ini ada pada bab kejahatan terhadap kesusilaan di Buku Kedua. Beberapa contoh yang sering dikenal:

• Pasal 281: melanggar kesusilaan di muka umum.
• Pasal 282: menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.
• Pasal 284: perzinaan, dengan syarat salah satu pelaku terikat perkawinan, dan penuntutan hanya atas pengaduan suami atau istri yang dirugikan.
• Pasal 285: perkosaan.
• Pasal 289 dan seterusnya: perbuatan cabul, termasuk terhadap anak dan orang yang tidak berdaya.

Di luar KUHP, ada undang-undang khusus: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan, sejak 2022, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ancaman pidana di undang-undang khusus tidak diuraikan di sini; UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat mengubahnya, jadi periksa teks terbaru.

Aturan di KUHP baru

KUHP baru menghimpun tindak pidana kesusilaan dalam satu bab di Buku Kedua. Gambaran umumnya:

• Perzinaan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412, sebagai delik aduan dengan pembatasan siapa yang boleh mengadu. Pembahasan: kohabitasi dalam KUHP baru.
• Perkosaan diatur dalam Pasal 473 KUHP baru, dengan rumusan yang lebih luas daripada KUHP lama.
• Pencabulan, pornografi, dan perbuatan kesusilaan di muka umum tetap menjadi bagian kelompok ini. Nomor pasalnya periksa teks resmi.
• Kekerasan seksual tertentu juga diatur UU TPKS, dan KUHP baru bekerja berdampingan dengannya. Pembahasan: KUHP baru, kekerasan seksual, dan UU TPKS.

Rumusan unsur dan ancaman setiap pasal sebaiknya dibaca langsung pada teks resmi UU No. 1 Tahun 2023.

Delik aduan dan delik biasa: mengapa penting

Perzinaan dan kohabitasi adalah delik aduan: hanya dapat dituntut bila orang yang berhak mengadu melaporkannya. Pencabulan dan perkosaan umumnya bukan delik aduan biasa; penegak hukum dapat memprosesnya, dan UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan hanya dengan damai di luar pengadilan. Pembahasan: kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan damai.

Perbedaan lengkap tentang pengaduan, tenggat, dan pencabutan ada pada delik aduan absolut dan relatif.

Langkah praktis bagi korban

1. Utamakan keselamatan. Pergi ke tempat aman dan hubungi orang yang dipercaya.
2. Jangan membersihkan tubuh atau pakaian bila peristiwa baru terjadi dan Anda berencana memeriksakan diri. Bukti biologis penting.
3. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dokter dapat membuat visum et repertum, yaitu laporan medis tertulis yang dibuat atas permintaan penyidik untuk membuktikan luka atau kondisi korban.
4. Simpan bukti elektronik: tangkapan layar, pesan, rekaman, riwayat transaksi. Jangan menghapus percakapan.
5. Laporkan ke kepolisian. Korban berhak meminta ditemani pendamping dan diperiksa oleh petugas yang peka. Hak pendampingan dibahas pada hak korban kekerasan seksual, pendamping, dan UPTD PPA.
6. Hubungi layanan pendamping seperti unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak daerah, lembaga bantuan hukum, atau psikolog.
7. Catat nomor laporan dan nama penyidik. Tanyakan perkembangan secara berkala.
8. Bila merasa terancam, minta perlindungan sesuai ketentuan perlindungan saksi dan korban.

Langkah praktis bagi orang yang dilaporkan

1. Tenang dan jangan menghubungi pelapor atau korban untuk menekan atau meminta damai. Tindakan itu bisa dinilai sebagai ancaman atau penghalangan.
2. Pahami status Anda: saksi, terlapor, atau tersangka. Minta surat resmi.
3. Segera konsultasi dengan advokat sebelum memberi keterangan.
4. Jangan menghapus pesan atau data. Penghapusan dapat dianggap menghilangkan alat bukti.
5. Siapkan bukti yang relevan secara jujur, misalnya komunikasi yang menunjukkan persetujuan atau ketiadaan perbuatan.
6. Hadiri pemeriksaan tepat waktu. Hak tersangka dibahas pada hak tersangka saat ditangkap menurut KUHAP baru.
7. Hormati proses. Bila ada upaya perdamaian, lakukan melalui penasihat hukum dan pahami bahwa untuk delik tertentu perdamaian tidak menghentikan perkara.

Dokumen yang perlu disiapkan

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tiga perubahan penting berlaku sejak KUHP baru dan KUHAP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pertama, perzinaan dan kohabitasi memiliki aturan aduan yang ketat, termasuk siapa yang berhak mengadu. Kedua, rumusan perkosaan lebih luas dibanding KUHP lama. Ketiga, UU TPKS tetap berlaku sebagai aturan khusus untuk kekerasan seksual, termasuk hak pendampingan korban.

Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, berlaku asas aturan yang paling menguntungkan terdakwa dan asas tidak berlaku surut. Pembahasan: asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa.

Kesalahan umum

Contoh: Rina, seorang karyawati fiktif, mengalami perbuatan cabul oleh atasannya di luar jam kerja. Keesokan harinya ia memeriksakan diri ke puskesmas, menyimpan pesan yang dikirim atasan, lalu menghubungi lembaga pendamping. Pendamping membantunya membuat laporan dan menemaninya selama pemeriksaan. Rina tidak menghapus percakapan apa pun dan mencatat semua nomor laporan. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Istilah yang sering membingungkan

Beberapa istilah muncul berulang dalam perkara kesusilaan. Memahaminya membantu Anda mengikuti proses dengan tenang.

• Persetujuan: kesediaan yang diberikan secara sadar dan bebas. Persetujuan yang diperoleh dengan paksaan, tipuan, atau saat seseorang tidak berdaya tidak dianggap persetujuan.
• Cabul: perbuatan yang berkaitan dengan nafsu seksual dan melanggar kesusilaan, di luar persetubuhan.
• Persetubuhan: hubungan seksual. Perkosaan adalah persetubuhan atau perbuatan sejenis yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan, menurut rumusan yang berlaku.
• Visum et repertum: laporan dokter atas permintaan penyidik.
• Pendamping: orang atau lembaga yang menemani korban selama proses, bukan sama dengan kuasa hukum, meskipun keduanya dapat bekerja bersama.
• Delik aduan: tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berhak.

Anak sebagai korban: aturan tambahan

Bila korban adalah anak, yaitu orang di bawah delapan belas tahun, ada perlindungan tambahan dari UU Perlindungan Anak. Pemeriksaan dilakukan dengan cara ramah anak, dan identitas anak dilindungi. Orang tua atau wali dapat mengadu. Janganlah menyelesaikan perkara anak dengan "damai kekeluargaan" tanpa konsultasi lembaga pendamping, karena hak anak tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Bacaan terkait: pencabulan dan perlindungan anak.

Peran platform dan pemilik tempat usaha

Pemilik tempat usaha, pengelola grup daring, atau penyelenggara acara kadang ikut terseret karena memfasilitasi konten atau pertunjukan yang dilarang. Langkah pencegahan yang masuk akal: tetapkan aturan tertulis, tindak laporan secara cepat, simpan catatan penindakan, dan jangan membiarkan konten yang jelas melanggar. Aturan rinci pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik berada di peraturan lain; periksa teks resmi terbaru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pornografi yang disimpan untuk pribadi selalu dipidana? Tidak selalu. Ada batas yang diatur UU Pornografi, dibahas pada menyimpan konten dewasa pribadi dan batas UU Pornografi. Periksa teks resmi untuk kasus tertentu.

Apakah korban harus melapor dalam waktu tertentu? Untuk delik aduan ada batas waktu mengadu. Untuk delik biasa, batas kedaluwarsa penuntutan berlaku. Periksa teks resmi dan bicarakan dengan pendamping.

Apakah KUHP baru mengubah penanganan korban? Hukum acara pidananya, KUHAP baru, memperkuat hak korban. Rinciannya periksa teks resmi; nomor pasal tidak dikutip di sini.

Apakah orang yang hanya menyebarkan konten bisa dipidana? Bisa, bergantung pada isi konten dan peran yang dilakukan. Konsultasikan kasus konkret dengan advokat.

Ringkasan

• Delik kesusilaan mencakup perbuatan di ruang publik, pornografi, perzinaan, pencabulan, dan perkosaan.
• KUHP baru mengatur perzinaan dan kohabitasi sebagai delik aduan dan memperluas rumusan perkosaan.
• UU TPKS dan UU Pornografi tetap berlaku berdampingan.
• Korban sebaiknya segera mengamankan bukti, periksa medis, lapor, dan meminta pendampingan.
• Terlapor sebaiknya tidak menekan korban dan tidak menghapus bukti.
• Periksa teks resmi untuk nomor pasal, ancaman, dan hukum acara.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Baca juga

• KUHP Baru: Delik Kesusilaan di Ruang Publik dan Pornografi
• Perzinaan dalam KUHP Baru: Delik Aduan, Siapa yang Boleh Mengadu, dan Hubungannya dengan Gugatan Cerai
• KUHP Baru dan UU TPKS: Hubungan Dua Aturan Kekerasan Seksual bagi Korban
• Hak Korban Kekerasan Seksual: Pendampingan, UPTD PPA, dan Cara Menghubunginya
• Delik Perzinaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Rumusan dan Siapa yang Boleh Mengadu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.