Pembatalan Perjanjian Timbal Balik: Pasal 1266 KUH Perdata dan Putusan Hakim

Apa itu perjanjian timbal balik dan siapa yang terkena

Perjanjian timbal balik (bilateral) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak, dan kewajiban itu saling berhubungan. Jual beli adalah contoh paling jelas: penjual wajib menyerahkan barang, pembeli wajib membayar. Sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, dan kerja sama usaha juga termasuk.

Bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lain ingin segera keluar dari perjanjian. Di sinilah Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berperan. Aturan ini berguna bagi pembeli yang tidak menerima barang, penjual yang tidak dibayar, pemilik yang penyewanya menunggak, pemberi kerja yang pekerjaannya tak kunjung selesai, dan siapa pun yang terikat kontrak bermasalah.

Isi Pasal 1266 dalam bahasa sehari-hari

Pasal 1266 pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut.

• Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
• Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum. Pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
• Permintaan itu juga harus dilakukan, walaupun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
• Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim, dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Syarat batal adalah kejadian di masa depan yang bila terjadi mengakhiri perikatan dan mengembalikan keadaan seperti semula. Ketentuan umumnya tentang perikatan bersyarat ada pada Pasal 1265. Yang khas pada Pasal 1266 adalah syarat batal itu dianggap ada secara otomatis, tetapi pembatalannya tidak otomatis. Hakim harus menjatuhkan putusan.

Perbedaan ini penting. Kata "batal demi hukum" berarti batal dengan sendirinya tanpa putusan. Pasal 1266 justru menegaskan bahwa wanprestasi tidak membuat perjanjian batal demi hukum. Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena syarat sah dibahas pada sebab yang halal dan perjanjian batal demi hukum.

Hubungan dengan Pasal 1267

Pasal 1267 memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan oleh wanprestasi.

1. Memaksa pihak lain memenuhi perjanjian, bila hal itu masih mungkin.
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Dalam kedua pilihan, pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Kerugian dan cara menghitungnya dibahas pada ganti rugi materiil: biaya, kerugian, dan bunga. Pilihan ini harus dipertimbangkan sejak awal, karena menuntut pemenuhan dan menuntut pembatalan bersifat saling berlawanan.

Wanprestasi dan somasi sebagai pintu masuknya dibahas pada wanprestasi: terlambat, sebagian, atau keliru.

Perdebatan: klausul pengesampingan Pasal 1266

Banyak kontrak, terutama kontrak baku, memuat kalimat seperti "para pihak sepakat mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pembatalan perjanjian". Maksudnya agar perjanjian dapat diakhiri sepihak oleh pihak yang dirugikan lewat surat, tanpa menunggu putusan.

Pandangan hukum mengenai klausul ini terbagi.

• Pandangan yang membolehkan. Pasal 1266 dipandang sebagai hukum pelengkap yang boleh disimpangi karena asas kebebasan berkontrak. Karena itu klausul pengakhiran tanpa pengadilan sah bila disepakati dengan sukarela.
• Pandangan yang membatasi. Pasal 1266 dimaksudkan melindungi debitur agar hakim dapat menilai apakah wanprestasi benar-benar ada dan cukup berat. Pengakhiran sepihak yang sewenang-wenang tetap dapat dikoreksi hakim lewat asas itikad baik dan kepatutan.
• Praktik peradilan. Dalam banyak putusan, hakim tetap menilai apakah pemutusan sepihak itu wajar, walaupun kontrak memuat klausul pengesampingan. Hasilnya berbeda-beda sesuai fakta.

Kesimpulan praktis: klausul pengesampingan membantu, tetapi tidak menjamin bahwa pemutusan sepihak akan diakui tanpa pengujian. Pihak yang memutus harus siap membuktikan wanprestasi, somasi, dan itikad baiknya. Klausul yang disodorkan sepihak dalam kontrak baku juga perlu diuji dengan klausula baku dalam perjanjian.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan Pasal 1266 dan 1267 tidak diubah dan KUH Perdata belum digantikan kodifikasi baru. Karena itu perdebatan tafsirnya terus berlangsung. Beberapa hal bergerak di sekelilingnya.

• Aturan khusus tentang pengakhiran perjanjian ada pada beberapa sektor. Misalnya perjanjian kerja diakhiri menurut ketentuan ketenagakerjaan, bukan Pasal 1266. Jangan menerapkan Pasal 1266 pada hubungan kerja tanpa memeriksa aturan khusus.
• Perjanjian dengan konsumen tunduk pada aturan perlindungan konsumen, termasuk larangan klausul tertentu.
• Perjanjian berbahasa asing harus memperhatikan kewajiban berbahasa Indonesia. Lihat perjanjian wajib berbahasa Indonesia.
• Proses beracara perdata makin banyak memakai layanan elektronik, tetapi isi syarat pembatalannya tidak berubah.

Langkah praktis membatalkan perjanjian timbal balik

1. Pastikan wanprestasi yang jelas. Kumpulkan bukti bahwa pihak lain tidak memenuhi kewajiban.
2. Kirim somasi. Beri tenggat yang wajar dan sebutkan bahwa Anda akan menempuh pembatalan atau tuntutan lain bila tidak dipenuhi. Panduan ada pada somasi dan wanprestasi.
3. Baca klausul pengakhiran. Beberapa kontrak mengatur prosedur: berapa kali teguran, berapa hari tenggat, dan bagaimana pemberitahuan pengakhiran. Ikuti prosedur itu persis.
4. Putuskan pilihan. Menuntut pemenuhan atau pembatalan. Jika Anda sudah tidak percaya pihak lain atau barangnya tidak lagi bermanfaat, pembatalan lebih masuk akal.
5. Siapkan gugatan. Pembatalan menurut Pasal 1266 dimintakan kepada hakim. Gugatan memuat uraian hubungan hukum, wanprestasi, somasi, permintaan pembatalan, serta tuntutan ganti rugi dan pengembalian prestasi.
6. Pertimbangkan penyelesaian lain. Mediasi di pengadilan wajib ditempuh pada perkara perdata, dan perdamaian dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Lihat pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.
7. Atur pemulihan. Bila perjanjian dibatalkan, pihak harus mengembalikan apa yang telah diterima. Barang dikembalikan, uang dikembalikan, dan kerugian dihitung.
8. Hati-hati dengan tindakan sepihak di lapangan. Mengambil barang, mengunci pintu, atau menghentikan layanan sebelum ada dasar yang jelas dapat dianggap perbuatan melawan hukum.

Biaya meliputi biaya perkara dan honorarium advokat bila memakai jasa. Besarnya bergantung pada pengadilan, nilai perkara, dan kesepakatan, sehingga tidak dapat dipastikan di sini.

Tabel: pilihan setelah wanprestasi

Contoh: Pak Surya membeli satu paket peralatan kantor seharga seratus juta rupiah dari sebuah toko dan membayar uang muka empat puluh juta rupiah. Barang tidak kunjung dikirim hingga tiga bulan. Pak Surya mengirim somasi, tetapi toko hanya menjanjikan terus. Pak Surya tidak lagi membutuhkan barang itu karena kantornya sudah memesan dari tempat lain. Ia mengajukan gugatan yang meminta hakim membatalkan perjanjian, mengembalikan uang muka, dan menghitung kerugian yang terbukti. Karena pembatalan harus lewat hakim, ia tidak cukup mengirim surat bertuliskan batal.

Contoh: Bu Dewi menyewakan sebuah rumah dengan kontrak dua tahun yang memuat klausul bahwa pemilik berhak mengakhiri kontrak bila penyewa menunggak dua bulan, dengan pemberitahuan tertulis. Penyewa menunggak tiga bulan. Bu Dewi mengirim teguran tertulis sesuai klausul, memberi tenggat, lalu mengirim pemberitahuan pengakhiran. Penyewa keberatan dan menyebut perlu putusan hakim. Dalam sengketa, hakim menilai klausul, bukti tunggakan, dan kepatutan pengakhiran. Keputusan akhirnya bergantung pada bukti dan pertimbangan hakim, sehingga Bu Dewi sebaiknya tidak langsung mengosongkan rumah secara paksa.

Membedakan istilah yang sering tertukar

Dalam percakapan sehari-hari, beberapa istilah dipakai bergantian padahal artinya berbeda.

Memahami pembedaan ini membantu Anda memilih kata yang tepat dalam surat dan gugatan. Surat yang menyebut "perjanjian batal demi hukum" padahal masalahnya wanprestasi dapat melemahkan posisi Anda.

Apa yang terjadi setelah pembatalan

Jika hakim membatalkan perjanjian, hubungan hukum para pihak dikembalikan ke keadaan semula sejauh mungkin. Beberapa konsekuensi umum:

• barang yang sudah diserahkan dikembalikan kepada pemiliknya;
• uang yang sudah dibayar dikembalikan, mungkin dengan bunga sesuai tuntutan;
• pihak yang wanprestasi dapat dihukum membayar ganti rugi yang terbukti;
• kewajiban yang belum jatuh tempo gugur;
• klausul yang memang dimaksudkan berlaku setelah perjanjian berakhir, seperti kerahasiaan, dapat tetap berlaku bila disepakati demikian.

Jika yang dituntut adalah pemenuhan, pelaksanaan putusan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Lihat eksekusi putusan perdata. Pengadilan juga dapat memerintahkan sita jaminan atas harta tergugat selama perkara berjalan untuk menjaga agar putusan dapat dilaksanakan. Lihat sita jaminan.

Kesalahan umum

• Menganggap wanprestasi membuat perjanjian batal otomatis. Pasal 1266 menyatakan sebaliknya.
• Tidak mengirim somasi. Tanpa teguran, sulit membuktikan lalai.
• Memilih pembatalan, tetapi menuntut pelaksanaan. Dua tuntutan itu saling bertentangan bila diajukan tanpa pengaturan yang jelas.
• Mengandalkan klausul pengesampingan tanpa persiapan. Hakim dapat tetap menguji kewajarannya.
• Lupa menghitung pengembalian prestasi. Pembatalan menuntut pemulihan keadaan.
• Menerapkan pasal ini pada perjanjian kerja tanpa memeriksa aturan ketenagakerjaan. Hubungan kerja memiliki aturan khusus.
• Terlambat bertindak. Hak menuntut memiliki batas waktu daluwarsa. Lihat daluwarsa tagihan utang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya boleh langsung mengakhiri perjanjian bila pihak lain wanprestasi? Secara aman, tidak. Pasal 1266 mensyaratkan pembatalan dimintakan kepada hakim. Jika kontrak punya klausul pengakhiran yang sah, ikuti klausul itu, tetapi bersiaplah diuji hakim bila diperselisihkan.

Apakah hakim bisa memberi waktu tambahan kepada pihak yang lalai? Ya. Menurut Pasal 1266, bila syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa memberi jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, paling lama satu bulan.

Apakah pembatalan berarti uang saya otomatis kembali? Pembatalan mengembalikan para pihak ke keadaan semula sejauh mungkin, tetapi pelaksanaannya harus dituntut dan dibuktikan. Sertakan tuntutan pengembalian dalam gugatan.

Apakah pasal ini berlaku untuk sewa menyewa dan jual beli? Ya, selama perjanjian itu timbal balik. Sewa menyewa rumah dan jual beli adalah contohnya. Lihat juga wanprestasi sewa menyewa dan somasi tunggakan.

Ringkasan

• Pada perjanjian timbal balik, wanprestasi tidak membuat perjanjian batal otomatis; pembatalan dimintakan kepada hakim (Pasal 1266).
• Pihak yang dirugikan dapat memilih menuntut pemenuhan atau pembatalan, dengan ganti rugi (Pasal 1267).
• Hakim dapat memberi tenggang paling lama satu bulan bila syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian.
• Klausul pengesampingan Pasal 1266 diperdebatkan dan tetap dapat diuji hakim.
• Kirim somasi, ikuti prosedur dalam kontrak, dan hindari tindakan sepihak yang merugikan.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1265, Pasal 1266, dan Pasal 1267

Baca juga

• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.