Sebab yang Halal dan Perjanjian Batal Demi Hukum: Bedanya dengan Dapat Dibatalkan

Apa itu sebab yang halal dan siapa yang terkena

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebut empat syarat sah perjanjian: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat keempat sering menimbulkan kebingungan karena kata sebab terdengar seperti alasan pribadi. Padahal yang dimaksud adalah tujuan atau isi dari perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang hendak dicapai oleh perjanjian itu menurut hukum.

Suatu sebab dikatakan halal bila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan menyangkut nilai moral dasar yang diakui masyarakat. Ketertiban umum menyangkut kepentingan umum yang dilindungi hukum, seperti keamanan negara dan perlindungan pihak lemah.

Pembahasan ini berguna bagi siapa saja yang membuat atau menerima perjanjian: pelaku usaha, pembeli dan penjual, pemberi dan penerima pinjaman, serta keluarga yang membuat kesepakatan pribadi. Terutama bagi mereka yang menerima tawaran yang terdengar terlalu menguntungkan atau berbau melanggar aturan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Beberapa ketentuan KUH Perdata menjadi pegangan.

• Pasal 1335: perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Artinya, tidak dapat dipaksakan.
• Pasal 1337: sebab dianggap terlarang bila dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
• Pasal 1338: perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Kata kuncinya sah. Perjanjian yang tidak sah tidak memperoleh kekuatan mengikat itu.

Dari sini hukum perdata membedakan dua tingkat kecacatan.

Dapat dibatalkan (vernietigbaar). Terjadi bila syarat subjektif tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan yang cacat (karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan) atau pihak tidak cakap. Perjanjian ini tetap berlaku sampai ada pembatalan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berhak. Pihak itu juga boleh memilih membiarkannya (mengukuhkan).

Batal demi hukum (nietig). Terjadi bila syarat objektif tidak terpenuhi, yaitu tidak ada hal tertentu atau sebabnya terlarang. Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal. Siapa pun dapat menyatakannya tidak mengikat, dan hakim dapat memperhatikannya walau tidak diminta. Dalam praktik, bila ada sengketa, tetap diperlukan putusan pengadilan untuk menegaskan keadaan itu dan mengatur pemulihan.

Kecakapan sebagai syarat subjektif dibahas pada kecakapan membuat perjanjian, sementara gambaran keempat syarat tersedia pada syarat sah perjanjian.

Contoh perjanjian dengan sebab terlarang

Contoh yang lazim dalam putusan dan literatur hukum:

• perjanjian jual beli barang yang dilarang, seperti narkotika, atau perjanjian untuk melakukan kejahatan;
• perjanjian suap atau pembagian hasil dari pejabat untuk mempermudah proyek;
• perjanjian pemberian imbalan agar seseorang bersaksi palsu;
• perjanjian yang tujuannya menghindari kewajiban hukum, misalnya pinjam nama untuk menguasai sesuatu yang dilarang bagi orang yang sebenarnya menikmati hasilnya;
• perjanjian jual beli hak milik atas tanah kepada pihak yang menurut undang-undang tidak boleh memilikinya, sehingga perlu diperiksa ketentuan pertanahan;
• perjanjian yang sebenarnya meminjamkan uang dengan imbalan yang melanggar larangan rentenir atau pinjaman tanpa izin, bergantung rumusan dan aturan sektoral;
• perjanjian yang isinya merendahkan martabat manusia atau memperbudak.

Perlu dicatat bahwa tidak semua pelanggaran peraturan otomatis menjadikan perjanjian batal demi hukum. Pengadilan memeriksa apakah larangan itu menyangkut hakikat isi perjanjian dan seberapa serius. Pelanggaran yang bersifat administratif, misalnya kelalaian mengurus izin tertentu, tidak selalu berakibat batal.

Perbedaan batal demi hukum dan dapat dibatalkan

Mengenai batas waktu, KUH Perdata menyebut jangka waktu lima tahun untuk menuntut pembatalan perjanjian pada umumnya, dengan titik awal yang berbeda-beda tergantung penyebabnya, misalnya sejak paksaan berhenti atau sejak penipuan diketahui. Periksa pasal terkait pada teks resmi untuk menghitungnya pada kasus Anda.

Akibat perjanjian batal demi hukum

Karena dianggap tidak pernah ada, tidak ada kewajiban yang lahir darinya. Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi karena perjanjian itu tidak dilaksanakan. Tetapi apa yang sudah telanjur diserahkan menimbulkan pertanyaan: dapatkah diminta kembali?

Jawabannya bergantung pada kasus. Prinsip umum pemulihan keadaan mengarahkan agar barang atau uang dikembalikan. Namun, bila tujuan perjanjian itu sendiri melanggar hukum dan kedua pihak mengetahuinya, pengadilan dapat menolak membantu pihak yang berniat buruk. Praktik hakim bergantung pada fakta. Selain itu, perbuatan yang melanggar hukum pidana dapat berujung proses pidana terhadap para pihak, sehingga perlu hati-hati dalam setiap langkah. Lihat pidana dan perdata.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan syarat sah perjanjian dan konsep sebab yang halal dalam KUH Perdata relatif stabil dan belum digantikan oleh kodifikasi perdata baru. Yang berubah adalah banyaknya aturan khusus yang menentukan apa yang dilarang, sehingga cakupan sebab terlarang bergeser mengikuti perkembangan.

• Pada Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU 1/2023, berlaku sejak 2 Januari 2026), rumusan sejumlah tindak pidana berubah nomor dan sebagian isinya. Perjanjian untuk melakukan perbuatan yang dilarang pidana tetap termasuk sebab terlarang, tetapi rujukan nomor pasal pidana perlu diperiksa pada teks terbaru.
• Aturan sektoral di bidang keuangan, perdagangan elektronik, pertanahan, dan ketenagakerjaan terus diperbarui, termasuk batasan siapa yang boleh mengikatkan diri dalam jenis perjanjian tertentu.
• Perjanjian elektronik diakui, namun tetap tunduk pada syarat objektif ini. Lihat perjanjian elektronik dan tanda tangan.

Langkah praktis bila Anda curiga perjanjian cacat

1. Baca ulang isi dan tujuan perjanjian. Tanyakan: apa sebenarnya yang diperjanjikan, dan apakah ada aturan yang melarangnya?
2. Periksa empat syarat sah satu per satu. Mulai dari kesepakatan dan kecakapan, lalu hal tertentu dan sebab yang halal.
3. Bedakan jenis cacatnya. Cacat subjektif menuntut tindakan membatalkan. Cacat objektif dapat Anda jadikan dasar menolak melaksanakan, tetapi sebaiknya tetap diperkuat putusan.
4. Hentikan pelaksanaan lebih lanjut dengan hati-hati. Hentikan setelah menyampaikan alasan tertulis, supaya tidak dianggap wanprestasi tanpa dasar. Lihat somasi dan wanprestasi.
5. Kumpulkan bukti. Perjanjian, pesan percakapan, bukti pembayaran, saksi, dan dokumen yang menunjukkan tujuan perjanjian.
6. Kirim pernyataan tertulis. Tulis bahwa Anda berpendapat perjanjian itu tidak sah beserta alasannya, dan minta pemulihan keadaan.
7. Konsultasikan dengan advokat sebelum menggugat. Tuntutan dapat berupa pernyataan perjanjian batal demi hukum atau pembatalan perjanjian, dengan pengembalian prestasi.
8. Pertimbangkan akibat pidana. Jika perjanjian menyangkut perbuatan yang dilarang, pertimbangkan posisi Anda sebelum melapor atau melaksanakan.

Biaya bergantung pada jalur: surat tidak berbiaya, gugatan memerlukan biaya perkara dan honorarium bila memakai advokat.

Contoh: Pak Aji dan Pak Bayu sepakat bahwa Pak Bayu akan memberikan sejumlah uang kepada seseorang di sebuah dinas agar izin usaha Pak Aji dipercepat, dan Pak Aji akan membayar kembali ditambah komisi. Setelah izin keluar, Pak Aji menolak membayar. Ketika Pak Bayu menggugat, hakim memandang perjanjian itu bertujuan menyuap sehingga sebabnya terlarang dan perjanjian tidak dapat ditegakkan. Pak Bayu bukan hanya gagal menagih, tetapi juga menghadapi risiko hukum atas perbuatannya.

Contoh: Bu Citra menjual perhiasan kepada seorang pembeli yang mengaku sebagai kolektor dan menyodorkan surat pernyataan palsu bahwa dana pembayaran berasal dari warisan. Bu Citra setuju sesudah ditekan terus menerus dengan ancaman. Karena kesepakatannya cacat akibat paksaan dan penipuan, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Cacat ini subjektif, bukan objektif. Jika Bu Citra membiarkannya dan tidak bertindak dalam batas waktu, perjanjian dapat dianggap dikukuhkan.

Cara hakim biasanya menilai sebab yang halal

Hakim tidak berhenti pada kalimat di atas kertas. Ia melihat tujuan yang sebenarnya dari pertemuan kehendak kedua pihak. Beberapa pertanyaan yang lazim diajukan dalam penilaian seperti itu adalah sebagai berikut.

• Apa yang sebenarnya hendak dicapai oleh para pihak, dan apakah tujuan itu dilarang secara tegas oleh undang-undang?
• Apakah isi perjanjian bertentangan dengan nilai kesusilaan yang diakui umum, misalnya memperdagangkan manusia atau memaksa seseorang berbuat sesuatu yang merendahkan martabatnya?
• Apakah perjanjian dipakai sebagai kedok untuk menyembunyikan perbuatan lain yang terlarang, misalnya pinjam nama atau jual beli semu?
• Apakah kedua pihak mengetahui sifat terlarangnya, atau hanya satu pihak yang tertipu?
• Apakah pelanggarannya menyangkut inti perjanjian atau hanya hal pinggiran?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menentukan apakah seluruh perjanjian gugur, hanya sebagian klausul yang tidak berlaku, atau perjanjian tetap berjalan setelah klausul bermasalah dicoret. Karena penilaian bersifat kasus demi kasus, putusan hakim pada perkara serupa bisa berbeda tergantung bukti.

Perlu dibedakan juga antara tidak adanya sebab dan sebab yang palsu. Perjanjian tanpa sebab terjadi, misalnya, bila kewajiban yang hendak dibayar ternyata tidak pernah ada. Sebab palsu terjadi bila alasan yang dinyatakan di surat bukan alasan sebenarnya, sementara alasan sebenarnya tidak sah. Pasal 1336 KUH Perdata menambahkan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, atau jika ada sebab lain selain yang dinyatakan, perjanjian itu tetap sah. Jadi hakim boleh melihat sebab yang sebenarnya di balik kata-kata.

Hubungan dengan syarat objektif lain: hal tertentu

Syarat objektif lain adalah hal tertentu. Perjanjian harus memiliki objek yang dapat ditentukan, minimal jenisnya, dan dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya di kemudian hari. Kesepakatan tentang "sesuatu yang bagus" tanpa penjelasan apa pun sulit dipenuhi. Objek juga harus dapat diperdagangkan. Barang yang menurut hukum tidak boleh dijadikan objek perjanjian, seperti sungai umum atau barang milik negara tertentu yang tidak dapat dialihkan, membuat perjanjian batal demi hukum.

Bila objek belum ada tetapi akan ada, misalnya hasil panen musim depan, perjanjian pada umumnya dapat sah selama objeknya dapat ditentukan kemudian. Larangan hanya berlaku pada warisan yang belum terbuka, yang tidak boleh dijadikan objek perjanjian tertentu. Karena cakupannya spesifik, periksa teks resmi bila perjanjian Anda menyangkut warisan yang pemiliknya masih hidup.

Contoh pembedaan dalam kegiatan sehari-hari

Berikut cara menerapkan pembedaan itu pada beberapa situasi yang sering ditanyakan.

• Menjual barang curian tanpa tahu asalnya. Bila pembeli tidak mengetahui, penilaian atas itikad baik menjadi penting. Barang curian tidak dapat dijadikan objek yang halal bagi pihak yang mengetahui asalnya.
• Perjanjian pinjam nama untuk membeli aset yang dilarang. Secara umum dipandang bertentangan dengan tujuan larangan, sehingga perjanjian pinjam nama tidak dapat dipaksakan.
• Kontrak jasa dengan tujuan menghindari aturan. Misalnya menyewa orang untuk membuat dokumen palsu. Itu sebab terlarang.
• Janji hadiah bila seseorang bersedia melakukan hubungan terlarang. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
• Kesepakatan bagi hasil usaha yang sah. Sebab halal selama usahanya tidak dilarang.

Kesalahan umum

• Menyamakan semua perjanjian bermasalah sebagai batal demi hukum. Banyak yang hanya dapat dibatalkan dan tetap berlaku sampai dibatalkan.
• Menggunakan kata batal demi hukum sebagai ancaman tanpa dasar. Pengadilan memeriksa syarat, bukan ucapan.
• Mengira surat bermeterai pasti sah. Meterai bukan syarat sah, lihat perjanjian tanpa meterai masih sah.
• Menganggap pelanggaran izin administratif selalu membatalkan. Tidak selalu, tergantung sifat larangan.
• Melupakan batas waktu menuntut pembatalan. Hak untuk membatalkan dapat gugur karena lewat waktu atau karena pengukuhan.
• Menyerahkan uang lebih dulu pada perjanjian bermasalah. Mengembalikannya bisa sulit bila sebabnya terlarang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian yang tidak memuat tujuan tertulis tetap punya sebab? Ya. Sebab dinilai dari isi dan tujuan sebenarnya, bukan dari ada atau tidaknya kalimat tujuan. Perjanjian dapat dibuktikan lewat dokumen, pesan, atau perilaku para pihak.

Apakah perjanjian bisa menjadi sah kembali setelah dibuat? Perjanjian batal demi hukum tidak dapat dikukuhkan. Para pihak harus membuat perjanjian baru yang sah. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat dikukuhkan oleh pihak yang berhak.

Siapa yang berwenang menyatakan perjanjian batal demi hukum? Pada praktiknya pengadilan negeri melalui putusan. Para pihak dapat bersepakat mengakhirinya, tetapi kesepakatan itu tidak mengubah sifat pelanggarannya.

Apakah klausul tertentu yang melanggar aturan membuat seluruh perjanjian batal? Tidak selalu. Hakim dapat menilai apakah klausul itu bagian inti perjanjian. Lihat juga klausula baku dalam perjanjian.

Ringkasan

• Sebab yang halal berarti tujuan perjanjian tidak dilarang undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum.
• Pelanggaran syarat objektif menyebabkan batal demi hukum; pelanggaran syarat subjektif menyebabkan dapat dibatalkan.
• Perjanjian dapat dibatalkan tetap berlaku sampai dibatalkan dan dapat dikukuhkan.
• Perjanjian dengan sebab terlarang tidak dapat dipaksakan dan berpotensi membawa risiko pidana.
• Sampaikan sikap secara tertulis, kumpulkan bukti, dan minta penegasan pengadilan bila perlu.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1320, Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1338
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata
• Siapa yang Cakap Membuat Perjanjian: Anak dan Orang di Bawah Pengampuan
• Perjanjian Tanpa Meterai: Masih Sah dan Bisa Jadi Bukti?
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.