KUHAP Baru: Hak Terdakwa Memperoleh Salinan Putusan dan Menyatakan Upaya Hukum

Apa itu salinan putusan dan mengapa penting

Putusan pidana ada dalam beberapa bentuk. Pertama, putusan yang diucapkan hakim di sidang terbuka. Kedua, petikan putusan, ringkasan berisi identitas, amar putusan, dan tanggal, yang biasanya diberikan segera. Ketiga, salinan putusan lengkap, yaitu salinan dari putusan asli dengan pertimbangan hakim secara utuh. Salinan lengkap biasanya memerlukan waktu untuk diketik dan ditandatangani.

Amar putusan adalah bagian yang menyatakan hasil: terbukti atau tidak, pidana apa, berapa lama, dan bagaimana barang bukti. Pertimbangan adalah alasan hakim. Pembaca awam sering melihat amar saja. Padahal pertimbangan penting untuk menyusun banding.

Salinan putusan dibutuhkan terdakwa untuk memahami kekalahan atau kemenangannya, penasihat hukum untuk menyusun memori banding atau kasasi, keluarga untuk mengurus kunjungan dan pembebasan, dan korban untuk mengetahui hak restitusi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hukum acara pidana mengharuskan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan demikian dapat bermasalah. Terdakwa dan jaksa berhak menerima salinan atau petikan, dan hakim biasanya menanyakan sikap terdakwa setelah putusan dibacakan: menerima, menolak, atau pikir-pikir.

KUHAP lama (UU 8/1981) sudah dicabut oleh KUHAP baru (UU 20/2025). Jangka waktu menyatakan banding dalam KUHAP lama adalah tujuh hari, tetapi jangan mengasumsikan angka yang sama di KUHAP baru. Angka resmi untuk banding, kasasi, dan tahap lain wajib diperiksa pada teks resmi. Pasal-pasal KUHAP baru tidak dikutip di sini agar tidak keliru.

Prinsip yang aman diingat:

• Tenggat dihitung dari tanggal tertentu (dibacakannya putusan atau diberitahukannya putusan), bukan dari tanggal salinan lengkap jadi. Memastikan titik awal adalah tugas penasihat hukum.
• Menyatakan upaya hukum biasanya dilakukan di kepaniteraan pengadilan yang memutus, dan dicatat dalam akta.
• Memori atau alasan upaya hukum bisa menyusul dalam waktu yang diatur.
• Tenggat yang terlewat berarti putusan berkekuatan hukum tetap.

Cara memperoleh salinan putusan

Putusan dapat pula ditemukan di direktori putusan Mahkamah Agung, tetapi tidak semua perkara diunggah, dan identitas tertentu disamarkan. Sistem informasi penelusuran perkara di situs pengadilan membantu memeriksa status perkara. Pembahasan ada di putusan pengadilan tinggi dan salinan: cara mengakses direktori putusan.

Langkah praktis

1. Hadiri pembacaan putusan, atau pastikan penasihat hukum hadir. Catat tanggal dan jam dengan tepat.
2. Segera setelah putusan dibacakan, minta petikan putusan. Ini cukup untuk keperluan awal, seperti pembebasan atau pengurusan penahanan.
3. Hitung tenggat upaya hukum dari hari itu. Tanyakan kepada penasihat hukum berapa hari yang berlaku menurut teks resmi KUHAP baru, lalu tandai tanggal terakhirnya di kalender.
4. Datangi kepaniteraan pidana untuk mengajukan permohonan salinan lengkap. Bawa identitas, surat kuasa bila diwakili, dan nomor perkara.
5. Tanyakan perkiraan waktu selesai. Bila terlalu lama, ingatkan bahwa tenggat tetap berjalan dan mintalah petikan dan akta pernyataan upaya hukum lebih dulu.
6. Bila Anda memilih mengajukan upaya hukum, ajukan pernyataan sebelum tenggat, meski salinan lengkap belum diterima. Alasan lengkap dapat menyusul dalam batas waktu yang diatur.
7. Setelah menerima salinan, periksa nama, tempat tanggal lahir, pasal, amar, dan masa penahanan. Kesalahan ketik harus dibetulkan lewat prosedur resmi.
8. Simpan salinan asli dan buat cadangan digital.

Biaya salinan putusan pada dasarnya hanya biaya penggandaan atau tidak ada untuk terdakwa dalam perkara pidana, bergantung kebijakan pengadilan setempat. Tanyakan kepada panitera. Lihat juga salinan putusan: cara memintanya.

Apa yang diperiksa saat membaca putusan

Banyak orang membaca putusan dari akhir ke awal. Cara ini tidak salah, tetapi periksa semua bagian. Pertama, identitas terdakwa: nama, usia, pekerjaan, dan alamat. Kedua, dakwaan: pasal apa yang didakwakan dan apakah uraian perbuatan sesuai. Ketiga, fakta yang terungkap di persidangan: keterangan saksi, ahli, dan terdakwa. Keempat, pertimbangan hukum: unsur apa yang dinilai terpenuhi dan alat bukti apa yang dipakai. Kelima, hal yang memberatkan dan meringankan. Keenam, amar: pidana pokok, pidana tambahan, status barang bukti, biaya perkara, dan perhitungan masa tahanan.

Pada masa KUHP baru, perhatikan juga apakah pedoman pemidanaan diterapkan dan apakah pidana alternatif seperti pidana pengawasan atau kerja sosial dipertimbangkan. Lihat pedoman pemidanaan hakim KUHP baru dan pidana kerja sosial: contoh jenis kerja dan jam. Salah hitung masa penahanan dapat membuat terpidana menjalani pidana lebih lama dari semestinya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pertama, KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama. Aturan tentang bentuk putusan, pemberitahuan, dan upaya hukum perlu dibaca ulang pada teks resmi. Kedua, KUHP baru (UU 1/2023) mengubah jenis pidana dan pedoman pemidanaan, sehingga isi amar putusan dapat berbeda dari yang biasa Anda lihat. Ketiga, administrasi pengadilan makin berbasis elektronik, sehingga permohonan salinan dan pemantauan status perkara dapat dilakukan daring di sebagian pengadilan.

Untuk perkara yang telah diputus atau sedang berjalan saat KUHAP baru berlaku, ada aturan peralihan yang menentukan tahap mana yang memakai aturan lama. Penjelasan awam ada pada ketentuan peralihan KUHAP baru. Bila putusan dijatuhkan atas perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dan KUHP baru lebih ringan, terpidana dapat meminta penerapan aturan yang lebih menguntungkan. Lihat terpidana menjalani pidana lama dan ancaman lebih ringan di KUHP baru. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak tanggal yang sama.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terdakwa penipuan divonis penjara dan hakim menanyakan sikapnya. Ia menjawab pikir-pikir. Keluarganya mengira masih punya waktu lama. Penasihat hukum menghitung tenggat dari hari putusan dan menyuruh keluarga segera menandatangani pernyataan banding di kepaniteraan, meski salinan lengkap belum jadi. Pernyataan itu dicatat dalam akta, dan memori banding disusul setelah salinan diterima.

Contoh lain: Seorang korban penganiayaan ingin mengetahui apakah pelaku dihukum. Ia menghubungi jaksa penuntut umum, memperoleh nomor perkara, dan memeriksa sistem informasi perkara di situs pengadilan. Ia lalu meminta salinan amar putusan kepada jaksa untuk mengurus restitusi dan asuransi.

Salinan putusan untuk kebutuhan lain

Selain untuk upaya hukum, salinan putusan dibutuhkan untuk banyak keperluan: mengurus pembebasan bersyarat, membuktikan status di perkara perdata, mengajukan restitusi, melamar pekerjaan, atau mengajukan peninjauan kembali kelak. Karena itu simpan salinan lengkap dan berkas pendukungnya. Putusan berkekuatan hukum tetap yang ingin Anda cek statusnya dibahas pada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht): artinya dan cara cek. Jika Anda hendak melangkah lebih jauh, lihat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Orang lain yang tidak terlibat dalam perkara biasanya tidak berhak meminta salinan lengkap kepada panitera, kecuali melalui jalur keterbukaan informasi atau direktori putusan yang sudah menyamarkan identitas. Perkara anak dan kesusilaan memiliki pembatasan akses.

Mengelola kalender tenggat dengan benar

Kesalahan terbesar bukan salah memahami hukum, melainkan salah mengelola waktu. Buat kalender sederhana begitu putusan dibacakan: tanggal putusan, tanggal terakhir menyatakan upaya hukum, tanggal terakhir menyerahkan memori, dan tanggal-tanggal lanjutan. Tulis di ponsel dan di kertas, lalu bagikan kepada keluarga. Jika hari terakhir jatuh pada hari libur, tanyakan kepada panitera apakah tenggat bergeser, dan jangan berasumsi.

Perhatikan pula perbedaan antara hari kalender dan hari kerja. Peraturan tertentu menghitung hari kalender, yang lain hari kerja. Karena KUHAP baru mengganti aturan lama, hitungannya wajib dikonfirmasi pada teks resmi. Jika terdakwa sedang ditahan di tempat yang jauh, ajukan pernyataan upaya hukum melalui kepala lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan bila mekanisme tersebut tersedia, dan simpan tanda terimanya.

Putusan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa

Kadang putusan dibacakan ketika terdakwa tidak hadir, misalnya karena sakit atau tidak ditahan. Ketentuan mengenai pemberitahuan putusan kepada terdakwa dalam keadaan seperti ini perlu diperiksa pada teks resmi. Pada intinya, terdakwa atau kuasanya tetap perlu mendapat pemberitahuan resmi, dan tenggat dihitung dari pemberitahuan itu. Bila Anda tidak pernah diberi tahu, segera hubungi kepaniteraan dan minta bukti tertulis tanggal pemberitahuan. Pembahasan panggilan resmi ada pada relaas panggilan sidang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah terdakwa berhak menerima salinan putusan secara gratis? Hak atas salinan ada, tetapi ada atau tidaknya biaya bergantung kebijakan pengadilan. Tanyakan langsung kepada panitera dan minta penjelasan tertulis bila dipungut.

Berapa hari batas menyatakan banding menurut KUHAP baru? Angka pastinya periksa pada teks resmi KUHAP baru. Jangan memakai angka dari KUHAP lama sebagai kepastian.

Bagaimana jika salinan putusan salah ketik? Minta pembetulan kepada pengadilan melalui prosedur resmi, dan sampaikan secara tertulis. Kesalahan yang substansial dapat diajukan dalam upaya hukum.

Bolehkah keluarga mengambil salinan? Keluarga dapat mengurus dengan surat kuasa dari terdakwa atau penasihat hukum. Bawa identitas dan keterangan hubungan.

Ringkasan

• Bedakan petikan putusan, yang cepat, dan salinan putusan lengkap, yang butuh waktu.
• KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Hitung tenggat upaya hukum dari hari putusan dibacakan dan periksa angkanya pada teks resmi KUHAP baru.
• Nyatakan upaya hukum di kepaniteraan dan minta akta, tanpa menunggu salinan lengkap.
• Periksa nama, amar, dan masa penahanan dalam salinan.
• Simpan salinan secara aman untuk kebutuhan lanjutan.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan
• Banding pidana tenggang waktu dan memori banding
• Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht): Arti, Kapan Terjadi, dan Cara Mengeceknya
• Hak terdakwa di persidangan penerjemah dan salinan dakwaan
• Upaya hukum pidana dihitung dari putusan, bukan dari kabar grup

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.