Hak Terdakwa di Persidangan: Juru Bahasa, Salinan Dakwaan, dan Pembelaan

Apa itu terdakwa dan siapa yang terkena

Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena dakwaan jaksa penuntut umum. Perubahan istilah terjadi pada tiap tahap. Pada penyidikan ia disebut tersangka. Ketika berkas dilimpahkan ke pengadilan dan dakwaan dibacakan, ia disebut terdakwa. Setelah putusan berkekuatan tetap dan menyatakan bersalah, ia disebut terpidana.

Hak terdakwa dimaksudkan menjaga keseimbangan. Jaksa mewakili negara dengan sumber daya besar. Terdakwa harus punya kesempatan nyata memahami tuduhan, menyiapkan pembelaan, dan didengar. Prinsip dasarnya adalah praduga tak bersalah, artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap menyatakan sebaliknya.

Yang terkena ketentuan ini bukan hanya terdakwa dewasa. Terdakwa penyandang disabilitas, terdakwa anak, warga negara asing, dan penutur bahasa daerah memiliki kebutuhan khusus. Aturan yang berlaku mencakup KUHAP dan, untuk anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hak-hak pokok terdakwa dalam hukum acara pidana, yang prinsipnya dikenal sejak KUHAP lama dan perlu dicek pada KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), meliputi:

• Hak segera diadili. Perkara tidak boleh berlarut-larut tanpa alasan.
• Hak mengetahui dengan jelas dakwaan dalam bahasa yang dimengerti. Terdakwa berhak diberi tahu apa yang didakwakan kepadanya.
• Hak atas juru bahasa. Bila terdakwa tidak paham bahasa Indonesia, pengadilan menyediakan juru bahasa. Hak serupa berlaku untuk terdakwa tunarungu atau tunawicara dengan pendamping yang sesuai.
• Hak mendapat penasihat hukum. Terdakwa berhak didampingi pembela pada setiap tingkat pemeriksaan, dan bagi yang tidak mampu pada kondisi tertentu wajib dibantu. Lihat bantuan hukum gratis di perkara pidana.
• Hak menerima salinan surat pelimpahan dan dakwaan. Terdakwa atau penasihat hukumnya berhak menerima salinan surat dakwaan, dan dalam praktik juga dapat melihat atau meminta salinan berkas perkara untuk menyiapkan pembelaan, menurut aturan yang berlaku.
• Hak mengajukan eksepsi. Keberatan atas dakwaan atau kewenangan pengadilan.
• Hak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (saksi a de charge). Terdakwa dapat meminta pemeriksaan saksi yang menguntungkan.
• Hak memberi keterangan secara bebas dan hak untuk tidak dipaksa mengaku. Lihat hak diam tersangka.
• Hak menyampaikan pembelaan (pledoi) setelah tuntutan jaksa. Lihat tuntutan jaksa dan pledoi.
• Hak mengajukan upaya hukum atas putusan, yakni banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai syarat.
• Sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu seperti kesusilaan atau perkara anak.

Langkah praktis menggunakan hak-hak ini

1. Baca surat dakwaan segera. Setelah menerima panggilan dan salinan dakwaan, baca bersama keluarga dan penasihat hukum. Tandai istilah yang tidak dipahami.
2. Minta juru bahasa bila perlu. Sampaikan secara tertulis atau lisan kepada panitera atau hakim sedini mungkin, jangan menunggu sidang berjalan. Sebutkan bahasa atau kebutuhan khusus yang diperlukan.
3. Minta salinan berkas. Ajukan permohonan kepada panitera atau melalui penasihat hukum untuk memperoleh salinan berkas yang diperlukan. Bila ada kendala, sampaikan kepada hakim.
4. Konsultasi dengan penasihat hukum. Diskusikan apakah perlu mengajukan eksepsi dan bagaimana menyusun daftar saksi yang meringankan.
5. Catat saksi dan bukti pembelaan. Siapkan identitas saksi dan ringkasan yang akan mereka sampaikan.
6. Hadiri semua sidang tepat waktu. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat membawa akibat serius.
7. Gunakan kesempatan bicara. Hakim biasanya menanyakan apakah terdakwa mengerti dakwaan. Jika tidak mengerti, katakan terus terang.
8. Siapkan pembelaan. Susun bersama penasihat hukum atau tulis pernyataan sendiri.
9. Terima putusan dan putuskan upaya hukum. Konsultasikan segera karena tenggat banding pendek; lihat upaya hukum dari putusan.

Juru bahasa dan hak atas pemahaman

Hak atas juru bahasa sering terabaikan. Banyak warga lebih nyaman memakai bahasa daerah. Ada pula warga negara asing, atau penyandang disabilitas yang membutuhkan bahasa isyarat. Tanpa pemahaman, dakwaan tidak berarti apa-apa bagi terdakwa. Pengadilan wajib menjamin proses dapat dipahami. Juru bahasa bertugas menerjemahkan apa adanya tanpa menambah atau mengurangi, dan sebaiknya disumpah. Terdakwa dapat menyampaikan keberatan bila terjemahan dirasa tidak tepat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan hukum acara lama. Tema yang perlu diperiksa terkait hak terdakwa: rumusan hak atas juru bahasa dan akomodasi bagi penyandang disabilitas, hak menerima salinan berkas, ketentuan sidang daring atau elektronik, dan pengaturan pendampingan. Pengadilan juga makin banyak memakai sistem elektronik untuk pendaftaran dan pemanggilan. Hak terdakwa tetap perlu dijaga dalam format apa pun, termasuk sidang jarak jauh.

Selain itu, Indonesia telah mengesahkan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang menegaskan hak atas akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Periksa teks resmi peraturannya untuk rincian.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Yohanes berasal dari wilayah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia. Ia didakwa dalam sebuah perkara dan hampir tidak memahami istilah dalam dakwaan. Melalui penasihat hukumnya, ia meminta juru bahasa dan salinan dakwaan sebelum sidang pertama. Hakim mengabulkan dan memanggil juru bahasa. Dengan pemahaman yang cukup, Pak Yohanes dapat menyebutkan saksi yang meringankan dan menjawab pertanyaan hakim dengan jelas. Contoh ini fiktif dan hanya menggambarkan fungsi hak tersebut.

Hak terdakwa yang ditahan

Terdakwa yang ditahan mempunyai hak tambahan: dikunjungi keluarga, menghubungi penasihat hukum, mendapat perawatan kesehatan, dan beribadah. Penahanan memiliki batas waktu menurut hukum acara. Bila masa penahanan berakhir tanpa putusan, terdakwa dapat dibebaskan demi hukum menurut aturan yang berlaku. Karena rinciannya berubah dalam KUHAP baru, tanyakan kepada penasihat hukum. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan; lihat penangguhan penahanan.

Terdakwa yang ditahan juga berhak mempersiapkan pembelaan. Pengadilan sebaiknya memberi waktu dan fasilitas untuk bertemu penasihat hukum secara layak. Bila akses ditutup, sampaikan keberatan kepada hakim. Informasi lengkap tentang penahanan dan keluarga ada pada penahanan dan keluarga.

Sidang daring dan hak terdakwa

Sidang jarak jauh makin sering dipakai, terutama untuk terdakwa yang ditahan. Hak terdakwa tetap berlaku: ia harus dapat melihat dan mendengar jalannya sidang dengan jelas, berbicara dengan penasihat hukum tanpa disadap, melihat dokumen yang ditunjukkan, dan menyatakan keberatan bila sambungan terputus. Terdakwa yang mengalami gangguan sinyal atau suara sebaiknya segera menyampaikannya kepada hakim agar bagian yang terlewat diulang. Bila sidang daring mengurangi kemampuan membela diri, penasihat hukum dapat memohon agar sidang dilakukan dengan kehadiran langsung. Aturan pelaksanaan sidang elektronik diterbitkan Mahkamah Agung dan ketentuan KUHAP baru perlu dicek untuk dasar hukumnya.

Terdakwa anak dan terdakwa penyandang disabilitas

Terdakwa anak diadili dalam sistem peradilan pidana anak dengan hakim khusus, sidang tertutup, serta pendampingan orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Bahasa persidangan disesuaikan agar anak paham. Lihat pidana anak dan batas maksimumnya. Untuk terdakwa penyandang disabilitas, pengadilan perlu menyediakan akomodasi yang layak, misalnya juru bahasa isyarat, pendamping, dokumen dengan format yang dapat diakses, atau penyesuaian ruang sidang. Kebutuhan itu sebaiknya disampaikan sebelum sidang pertama, lengkap dengan keterangan dari dokter atau lembaga terkait, supaya pengadilan sempat menyiapkannya.

Menyiapkan diri secara mental dan praktis untuk hari sidang

Selain hak hukum, terdakwa perlu siap secara praktis. Kenakan pakaian rapi dan sopan. Datang lebih awal. Jangan membawa benda yang dilarang masuk ruang sidang. Dengarkan pertanyaan hakim sampai selesai sebelum menjawab, dan jawab dengan kalimat pendek. Bila tidak ingat, katakan tidak ingat; jangan mengarang. Bila hakim mempersilakan terdakwa menanggapi keterangan saksi, gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan bagian yang berbeda dari ingatan Anda, dengan tenang dan tanpa emosi. Ajak keluarga hadir sebagai dukungan, tetapi minta mereka menjaga ketertiban.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah terdakwa berhak mendapat salinan surat dakwaan? Ya, terdakwa atau penasihat hukumnya menerima salinan dakwaan agar dapat memahami tuduhan dan menyiapkan pembelaan. Bila belum menerima, minta kepada panitera atau hakim.

Bagaimana jika saya tidak paham bahasa yang dipakai? Ajukan permintaan juru bahasa kepada hakim atau panitera sedini mungkin. Pengadilan harus menjamin Anda memahami proses.

Apakah saya boleh membela diri sendiri tanpa pengacara? Pada dasarnya boleh bila tidak diwajibkan didampingi. Namun, pada perkara dengan ancaman berat, pendampingan wajib. Dan secara praktis, pembela membantu banyak.

Bisakah saya meminta saksi yang menguntungkan didengar? Ya. Terdakwa dapat mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sampaikan identitas dan pokok keterangan mereka melalui penasihat hukum.

Ringkasan

• Terdakwa berhak memahami dakwaan, termasuk lewat juru bahasa bila perlu.
• Terdakwa berhak menerima salinan dakwaan dan menyiapkan pembelaan.
• Hak lain: penasihat hukum, eksepsi, saksi yang meringankan, pledoi, dan upaya hukum.
• Katakan terus terang bila Anda tidak mengerti; jangan menandatangani dokumen yang tidak dipahami.
• KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Baca juga

• Surat Dakwaan dan Eksepsi: Cara Terdakwa Menyatakan Keberatan
• Tuntutan Jaksa, Pledoi, Replik, Duplik, dan Putusan: Alur Sidang Setelah Pembuktian
• Upaya hukum pidana dihitung dari putusan, bukan dari kabar grup
• Bantuan Hukum Gratis di Perkara Pidana: Posbakum, LBH, dan Ancaman Lima Tahun
• Penangguhan Penahanan: Syarat, Jaminan, dan Cara Mengajukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.