Banding Perkara Pidana: Tenggang Waktu, Siapa yang Berhak, dan Cara Menyusun Memori Banding

Apa itu banding pidana dan siapa yang berhak

Banding adalah upaya hukum biasa untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali perkara yang sudah diputus pengadilan tingkat pertama. Pada perkara pidana biasa, pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, dan banding diperiksa oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memeriksa berkas perkara, yaitu surat dakwaan, berita acara sidang, bukti, dan putusan. Ia pada umumnya tidak menggelar sidang baru yang memanggil saksi kembali, kecuali ada hal tertentu.

Yang berhak mengajukan banding pada dasarnya adalah terdakwa dan penuntut umum. Penasihat hukum atau keluarga terdakwa dapat membantu dengan kuasa. Pada aturan yang selama ini dikenal, korban tidak mengajukan banding sendiri, tetapi dapat meminta jaksa menimbang banding dan menyampaikan kepentingannya. Periksa apakah KUHAP baru memberi peran lain bagi korban. Hak banding paling lazim dipakai pada putusan pemidanaan. Untuk putusan bebas atau lepas, upaya hukum yang tersedia bagi penuntut umum memiliki ketentuan khusus, yang dibahas dalam putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Karena itu tidak semua putusan bisa dibanding dengan cara yang sama.

Tidak semua perkara dapat dibanding. Putusan tertentu, seperti beberapa putusan dalam acara pemeriksaan cepat atau perkara tertentu, memiliki aturan khusus. Periksa teks resmi.

Aturan tenggang waktu dalam bahasa sehari-hari

Waktu adalah hal paling kritis. Hukum acara pidana menetapkan tenggang waktu pendek untuk menyatakan banding, dihitung dalam hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Angka dan cara menghitungnya harus diperiksa pada teks resmi KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), karena KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) sudah dicabut dan rumusan baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Jangan memakai hitungan dari artikel lama tanpa mengeceknya.

Hal-hal berikut berlaku umum:

• Hitungan dimulai dari pembacaan putusan bila terdakwa hadir. Bila terdakwa tidak hadir saat putusan dibacakan, hitungan dimulai sejak putusan diberitahukan secara sah.
• Hari libur dapat memengaruhi hitungan. Jangan menunda sampai hari terakhir.
• Pernyataan banding dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus, bukan langsung ke pengadilan tinggi.
• Terlambat berarti hak gugur. Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap, dan Anda kehilangan kesempatan banding. Lihat putusan berkekuatan hukum tetap.
• Memori banding punya waktu terpisah. Dokumen alasan banding dapat diserahkan setelah pernyataan banding, selama masih dalam tenggat yang berlaku. Periksa teks resmi tentang kapan batas akhirnya.

Praktik terbaik adalah menyatakan banding secepat mungkin, bahkan pada hari putusan, lalu menyusun memori dengan tenang.

Langkah praktis mengajukan banding

1. Catat tanggal putusan. Tulis jelas hari dan tanggal pembacaan. Hitung batas akhir dan tandai dengan ingatan ganda di kalender.
2. Putuskan sikap. Pertimbangkan dengan penasihat hukum risiko dan peluang, termasuk kemungkinan hukuman berubah. Baca putusan banding: hukuman bisa naik atau turun.
3. Buat kuasa bila diwakilkan. Surat kuasa khusus dibutuhkan agar penasihat hukum dapat bertindak.
4. Datang ke kepaniteraan pidana. Nyatakan banding. Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatatnya dalam register.
5. Minta tanda terima. Foto akta atau bukti penerimaan. Tanpa bukti, hak Anda mudah dipersoalkan.
6. Minta salinan putusan. Salinan lengkap diperlukan untuk menyusun memori. Cara meminta dibahas pada salinan putusan, cara memintanya.
7. Susun memori banding. Isinya dijelaskan di bagian berikut.
8. Serahkan memori ke kepaniteraan. Lagi-lagi, minta tanda terima. Salinan memori diberikan kepada pihak lawan.
9. Pantau perkara. Tanyakan nomor perkara banding di pengadilan tinggi dan kapan putusan dibacakan.

Biaya perkara pidana pada tingkat banding pada umumnya rendah atau tidak ada untuk pernyataan banding, tetapi ongkos penasihat hukum dan fotokopi berbeda-beda. Tanyakan ke kepaniteraan dan jangan membayar tanpa kuitansi.

Cara menyusun memori banding

Memori banding adalah surat alasan mengapa putusan tingkat pertama dianggap keliru. Ia bukan curahan perasaan. Ia argumen hukum yang rapi. Hakim tinggi membacanya bersama berkas.

Struktur yang disarankan:

1. Identitas dan nomor perkara. Nama pengadilan, nomor putusan, dan identitas pembanding.
2. Pendahuluan singkat. Satu atau dua paragraf berisi ringkasan putusan dan permintaan.
3. Keberatan satu per satu. Tulis setiap keberatan dengan judul pendek. Contohnya: pertimbangan hakim tidak sesuai fakta sidang; alat bukti yang tidak diperhatikan; salah menerapkan hukum; hukuman tidak mencerminkan keadaan yang meringankan.
4. Rujukan ke berkas. Sebut halaman berita acara atau nama saksi supaya hakim mudah mengecek.
5. Dasar hukum. Hanya sebut pasal yang benar-benar Anda baca dari teks resmi.
6. Permohonan (petitum). Tulis tegas apa yang diminta: membatalkan putusan, membebaskan, atau meringankan pidana.
7. Penutup dan tanda tangan. Pembanding atau kuasa menandatangani.

Prinsip menulis: kalimat pendek, urutan logis, tidak menyerang pribadi hakim, dan fokus pada fakta. Memori yang panjang tetapi tidak jelas lebih lemah daripada memori ringkas dengan tiga keberatan kuat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah berlakunya KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) pada 2 Januari 2026, yang mencabut KUHAP lama. Banding tetap menjadi upaya hukum biasa, tetapi tenggat, tata cara, dan pengaturan tertentu bisa berbeda. Perkara yang diputus sebelum atau sesudah tanggal berlakunya mungkin tunduk pada ketentuan peralihan yang berbeda. Tanyakan kepada kepaniteraan aturan mana yang dipakai.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku bersamaan memengaruhi isi putusan, misalnya jenis pidana dan pedoman pemidanaan. Itu tidak mengubah hak banding, tetapi bisa menjadi bahan argumentasi dalam memori. Lihat pedoman pemidanaan hakim KUHP baru.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Dimas dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan negeri atas dakwaan penggelapan. Pada hari yang sama ia datang ke kepaniteraan bersama kuasa hukumnya dan menyatakan banding. Panitera membuat akta dan memberi tanda terima. Seminggu kemudian, setelah menerima salinan putusan, mereka menyusun memori dengan tiga keberatan: keterangan saksi yang tidak sesuai dengan putusan, bukti transfer yang tidak dipertimbangkan, dan keadaan meringankan yang diabaikan. Memori diserahkan dengan tanda terima. Pak Dimas sadar bahwa hasilnya tidak dapat dijanjikan, tetapi ia telah memakai haknya tepat waktu. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Menarik kembali dan mempertimbangkan perdamaian

Pembanding dapat mencabut banding sebelum putusan banding dijatuhkan. Pencabutan harus resmi dan dicatat pengadilan. Setelah dicabut, putusan tingkat pertama menjadi tetap. Pertimbangkan hal ini matang-matang. Pada perkara yang menyangkut korban, perdamaian dan ganti rugi dapat mempengaruhi penilaian hakim, tetapi tidak otomatis menghentikan perkara pidana. Pelajari perdamaian korban dan pelaku dalam perkara pidana. Dalam banding, bukti perdamaian dapat diajukan sebagai bagian dari memori bila diizinkan.

Banding oleh penuntut umum dan akibatnya bagi terdakwa

Banding tidak hanya milik terdakwa. Jaksa dapat banding bila menganggap hukuman terlalu ringan atau pertimbangan hakim keliru. Bila hanya jaksa yang banding, terdakwa tetap perlu menyiapkan kontra memori banding, yaitu jawaban tertulis atas alasan jaksa. Banyak terdakwa mengabaikan dokumen ini karena merasa sudah menang di tingkat pertama. Padahal pengadilan tinggi membaca kedua sisi. Kontra memori sebaiknya singkat, menunjukkan bahwa putusan pertama sudah tepat, dan merujuk berkas.

Bila kedua pihak banding, pengadilan tinggi memeriksa dua memori sekaligus. Risiko dan peluangnya dibahas pada artikel tentang hasil putusan banding. Intinya, terdakwa yang banding tidak dijamin mendapat hukuman lebih ringan, dan pengadilan tinggi dapat menilai ulang seluruh perkara.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan

• Salinan putusan pengadilan negeri.
• Akta pernyataan banding dan tanda terima.
• Surat kuasa khusus bila memakai penasihat hukum.
• Daftar keberatan yang sudah dicek ke berita acara sidang.
• Bukti pendukung baru, hanya bila memang diperbolehkan diajukan di tingkat banding.
• Identitas dan alamat yang jelas untuk menerima pemberitahuan.

Karena pemeriksaan banding bertumpu pada berkas, apa yang tidak tercatat di pengadilan negeri sulit dimunculkan kembali. Itulah alasan penting mencatat keberatan sejak sidang pertama, misalnya meminta catatan keberatan masuk berita acara.

Setelah pengadilan tinggi memutus

Salinan putusan banding dikirim lewat pengadilan negeri. Cermati apakah pidana dikuatkan, diubah, atau dibatalkan. Bila masih tidak puas dan syarat terpenuhi, kasasi menjadi langkah berikutnya dengan tenggat sendiri. Jangan menunggu pemberitahuan terlalu lama: tanyakan secara berkala nomor perkara banding agar tidak ketinggalan tanggal putusan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah banding menunda eksekusi putusan? Pada umumnya putusan yang dibanding belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum dieksekusi sebagai putusan akhir. Status penahanan selama banding mengikuti ketentuan khusus; tanyakan kepada penasihat hukum.

Apakah terdakwa yang ditahan harus tetap menghadiri sidang banding? Pemeriksaan banding biasanya berbasis berkas, sehingga terdakwa tidak dihadirkan seperti sidang pertama. Pengadilan tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan bila perlu.

Bisakah korban mengajukan banding? Pada aturan yang selama ini dikenal, korban tidak menjadi pembanding, tetapi dapat menyampaikan sikap kepada jaksa. Hak korban dibahas pada hak saksi dan korban menurut UU 3/2026.

Apa yang terjadi bila banding ditolak? Putusan tingkat pertama dikuatkan. Masih ada kasasi ke Mahkamah Agung bila syarat terpenuhi. Lihat kasasi pidana.

Ringkasan

• Banding diajukan ke kepaniteraan pengadilan negeri dalam tenggat yang pendek.
• Terdakwa dan penuntut umum yang berhak; korban lewat jaksa.
• Cek tenggat dan tata cara pada teks resmi KUHAP baru (UU 20/2025).
• Memori banding harus ringkas, merujuk berkas, dan memuat permohonan yang jelas.
• Simpan semua tanda terima.
• Pertimbangkan risiko perubahan hukuman sebelum memutuskan.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Putusan Banding Pidana: Menguatkan, Mengubah, Membatalkan, dan Risiko Hukuman Bertambah
• Kasasi Pidana: Siapa yang Bisa Mengajukan, Alasan yang Diterima, dan Hal yang Tidak Dapat Dikasasi
• Upaya hukum pidana dihitung dari putusan, bukan dari kabar grup
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.