Terpidana Menjalani Pidana Lama dan Ancaman Lebih Ringan di KUHP Baru: Mekanisme Penyesuaian

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Persoalannya ada pada pidana yang sedang dijalani, bukan pada perkara yang masih diperiksa. Terpidana yang putusannya sudah tetap kini berhadapan dengan aturan baru yang boleh jadi lebih ringan untuk perbuatan yang sama. Prinsip dasar KUHP baru, yang dapat diringkas secara umum, menyatakan bahwa bila pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada ancaman menurut aturan baru, pelaksanaannya disesuaikan dengan batas ancaman baru. Rumusan lengkap dan tata caranya perlu dibaca pada teks resmi.

Yang terkena: terpidana di lembaga pemasyarakatan, terpidana yang menjalani pidana di luar lembaga, keluarga yang menunggu kabar, kuasa hukum, serta aparat pelaksana. Pembahasan umum yang melengkapi artikel ini: Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru?.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Hanya ancaman yang lebih ringan yang relevan. Bila ancaman baru sama atau lebih berat, tidak ada penyesuaian, dan aturan lebih berat tidak boleh dipakai surut.
• Yang dibandingkan adalah pidana yang dijatuhkan dengan batas ancaman baru. Bukan sekadar membandingkan nomor pasal.
• Penyesuaian menyangkut pelaksanaan pidana. Putusan tidak dihapus; yang disesuaikan adalah berapa lama atau bagaimana pidana dijalankan.
• Bukan pembebasan otomatis. Hitungan ulang dapat menghasilkan sisa pidana yang lebih pendek, atau pidana dianggap telah tercukupi.
• Perlu penetapan resmi. Sampai penetapan keluar, pelaksanaan pidana berjalan seperti semula.

Selain pidana penjara, KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif seperti pengawasan dan kerja sosial. Namun, apakah putusan lama yang berupa penjara dapat diubah menjadi pidana alternatif pada tahap pelaksanaan adalah pertanyaan tersendiri yang perlu dicek pada teks resmi; lihat Pidana Penjara Lama Diganti Pidana Alternatif dalam Masa Peralihan.

Cara membandingkan ancaman

1. Ambil pasal dan pidana dari putusan. Misalnya pasal berapa yang dinyatakan terbukti dan berapa lama pidana yang dijatuhkan.
2. Cari rumusan padanan dalam KUHP baru. Pastikan unsur perbuatannya sama, bukan sekadar mirip. Untuk pasal yang nomornya berubah, seperti penipuan (kini Pasal 492) dan penggelapan (kini Pasal 486), periksa rumusan pada teks resmi.
3. Lihat ancaman maksimum baru. Perhatikan jenis pidana dan batasnya.
4. Perhatikan pemberatan. Rumusan pemberatan lama (misalnya karena jabatan atau cara tertentu) bisa berpindah atau berubah dalam KUHP baru.
5. Perhatikan undang-undang khusus. Untuk perbuatan yang diatur undang-undang di luar KUHP, periksa penyesuaian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; lihat UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam.
6. Simpulkan. Apakah pidana yang dijatuhkan melebihi batas ancaman baru? Jika ya, ada dasar untuk mengajukan penyesuaian.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan yang paling relevan untuk terpidana ialah perubahan sistem pidana. KUHP baru memuat pedoman pemidanaan dan jenis pidana yang lebih beragam. Bagi terpidana lama, hal penting yang berubah: ada dasar hukum eksplisit untuk menilai kembali pelaksanaan pidana ketika ancaman baru lebih ringan. Dasar hukum eksplisit seperti ini tidak ada dalam bentuk yang sama pada KUHP lama untuk perubahan sebesar ini.

Dampaknya: lembaga pelaksana perlu menyusun tata cara. Pembaca sebaiknya memantau Peraturan Pelaksana KUHP Baru dan KUHAP Baru yang Perlu Diketahui Warga. Sementara itu, hak pembinaan, termasuk remisi dan pembebasan bersyarat, tetap berjalan sesuai syarat. Penyesuaian pidana dapat memengaruhi perhitungan syarat-syarat itu, misalnya masa pidana yang telah dijalani.

Langkah praktis

1. Kumpulkan dokumen. Salinan putusan semua tingkat, petikan putusan inkrah, surat eksekusi dari jaksa, dan surat keterangan masa pidana dari lembaga pemasyarakatan.
2. Buat tabel perbandingan. Kolom: pasal lama, pidana dijatuhkan, padanan baru, ancaman baru maksimum.
3. Hitung masa yang telah dijalani. Termasuk masa penahanan sebelum putusan, bila diperhitungkan, serta remisi yang diterima. Biarkan petugas pemasyarakatan memverifikasi.
4. Tentukan jalur. Tanyakan kepada kejaksaan dan pengadilan negeri tempat putusan tingkat pertama jatuh; periksa teks resmi tentang lembaga yang berwenang.
5. Susun permohonan. Uraikan identitas, riwayat putusan, perbandingan ancaman, dan permohonan penyesuaian.
6. Ajukan dan simpan tanda terima.
7. Pantau. Tanyakan perkembangan secara berkala melalui penasihat hukum.
8. Patuhi selama menunggu. Tetap ikuti pembinaan dan catat kelakuan baik.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terpidana dijatuhi pidana penjara beberapa tahun atas suatu perbuatan pada 2023. Setelah KUHP baru berlaku, kuasa hukumnya menyusun tabel dan menemukan bahwa batas ancaman maksimum baru untuk unsur perbuatan itu lebih rendah daripada pidana yang dijatuhkan. Ia lalu meminta surat keterangan masa pidana dari lembaga pemasyarakatan, mengumpulkan putusan, dan mengajukan permohonan penyesuaian melalui jalur yang dikonfirmasi oleh kepaniteraan. Keluarga diberi tahu bahwa hasilnya belum tentu pembebasan, dan bahwa pembinaan tetap berjalan.

Hubungan dengan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat

Pembinaan tidak berhenti selama permohonan penyesuaian berjalan. Remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat diatur dengan syarat sendiri, seperti masa pidana yang telah dijalani, kelakuan baik, dan penilaian pembinaan. Penyesuaian pidana dapat mengubah titik hitung syarat-syarat itu. Misalnya, bila batas pidana turun, saat terpenuhinya syarat masa pidana bisa lebih cepat. Namun ketentuan teknisnya diatur peraturan lain, sehingga tanyakan kepada petugas pembinaan, bukan menebak. Jangan sampai fokus pada penyesuaian membuat Anda lalai memenuhi syarat pembinaan yang sedang berjalan.

Bagaimana dengan denda dan pidana tambahan

Banyak putusan memuat denda atau pidana tambahan. Untuk denda, KUHP baru memakai kategori; pembahasan ada di Kategori Denda dalam KUHP Baru: Besaran dan Cara Membayar dan Pidana Denda Lama dan Penyesuaian ke Kategori Denda KUHP Baru. Nominal sengaja tidak ditulis di sini. Bila denda sudah dibayar, tanyakan apakah penyesuaian berpengaruh. Bila belum dibayar, penasihat hukum dapat menanyakan apakah penyesuaian dapat diajukan bersama. Pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang mengikuti amar putusan; penyesuaiannya perlu dicek tersendiri.

Contoh perbandingan dalam tabel

Tabel berikut hanyalah ilustrasi cara menyusun perbandingan; angka sengaja dikosongkan karena harus diisi dari teks resmi untuk perbuatan yang bersangkutan.

Tabel seperti ini mempermudah petugas, jaksa, dan hakim memahami dasar permohonan. Tulislah dengan netral dan jangan melebih-lebihkan. Satu kalimat yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan pada keseluruhan permohonan.

Peran keluarga dan pendamping

Keluarga adalah tulang punggung terpidana pada masa menunggu. Peran yang konstruktif meliputi: mengumpulkan dokumen putusan, menyimpan tanda terima, menjaga komunikasi dengan kuasa hukum, serta memberi dukungan moral. Hindari tiga hal. Pertama, mendatangi pejabat berulang-ulang secara emosional; gunakan jalur surat. Kedua, memercayai kabar dari sesama keluarga terpidana di media sosial; setiap perkara berbeda. Ketiga, mengeluarkan uang untuk pihak yang menjanjikan hasil. Bila dibutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, tanyakan kepada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi; bantuan itu diberikan kepada yang memenuhi syarat.

Bagi terpidana sendiri, menjaga kelakuan baik di lembaga pemasyarakatan memberi manfaat ganda: mendukung hak pembinaan dan memperkuat kredibilitas saat mengajukan permohonan. Catatan disiplin yang buruk tidak menghalangi permohonan penyesuaian pidana yang didasarkan pada perubahan aturan, tetapi dapat memengaruhi hak-hak pembinaan lainnya.

Hal yang perlu dicermati bila ancaman baru memuat pidana alternatif

Salah satu pembeda utama KUHP baru adalah pilihan pidana yang lebih beragam. Bagi terpidana yang perbuatannya kini diancam dengan pidana pokok yang dapat berupa pengawasan atau kerja sosial untuk ancaman tertentu, muncul pertanyaan apakah sisa pidana penjara dapat dialihkan. Jawabannya tidak bisa dipastikan secara umum. Pengalihan dari penjara ke pidana alternatif pada tahap pelaksanaan memerlukan dasar yang tegas dalam aturan dan wewenang yang jelas. Karena itu, jangan mengasumsikan pengalihan; tanyakan kepada kuasa hukum, periksa teks resmi, dan pantau peraturan pelaksana. Pembahasan terkait: Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial pada Terpidana Lama.

Bila lembaga pelaksana belum memiliki tata cara

Pada masa awal, mungkin ada lembaga yang belum menetapkan tata cara teknis penyesuaian. Dalam keadaan itu, ajukan surat permohonan tertulis dan minta jawaban tertulis tentang jalur yang benar. Simpan jawaban itu. Jika ditolak dengan alasan belum ada tata cara, kuasa hukum dapat menanyakan dasar penolakan dan mempertimbangkan upaya lain yang tersedia. Jangan menyerah pada jawaban lisan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya dapat langsung mengajukan ke lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan, tetapi permohonan penyesuaian putusan biasanya melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Tanyakan jalur resminya.

Apakah pidana saya otomatis turun? Tidak otomatis. Ada syarat dan penetapan.

Apakah korban akan diberi tahu? Hal ini bergantung pada tata cara; korban memiliki kepentingan atas pelaksanaan putusan, terutama terkait restitusi.

Apakah berlaku untuk terpidana narkotika atau korupsi? Tergantung rumusan masing-masing dan undang-undang khususnya. Periksa teks resmi dan penyesuaian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Ringkasan

• KUHP baru berlaku 2 Januari 2026; bila ancaman baru lebih ringan daripada pidana yang dijatuhkan, pelaksanaan pidana dapat disesuaikan.
• Bandingkan pidana yang dijatuhkan dengan ancaman maksimum baru, bukan sekadar nomor pasal.
• Tidak otomatis dan bukan pembebasan langsung; perlu penetapan resmi.
• Siapkan dokumen dan tabel perbandingan, serta jalur resmi.
• Tetap penuhi kewajiban dan pembinaan; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru?
• Pidana Penjara Lama Diganti Pidana Alternatif dalam Masa Peralihan
• Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial pada Terpidana Lama
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam
• Kategori Denda dalam KUHP Baru: Besaran dan Cara Membayar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.