Pidana Denda Lama dan Penyesuaian ke Kategori Denda KUHP Baru

Apa itu pidana denda dan kategori denda

Pidana denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai hukuman. Denda berbeda dari ganti rugi kepada korban, yang tujuannya memulihkan kerugian, dan berbeda pula dari uang pengganti dalam perkara korupsi. Denda masuk kas negara.

Dalam KUHP lama dan banyak undang-undang di luar KUHP, denda ditulis dengan angka rupiah langsung. Seiring waktu, nilai uang berubah dan angka itu menjadi tidak sepadan. KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memakai kategori denda: ancaman tertulis sebagai "denda paling banyak kategori tertentu", dan besaran tiap kategori ditetapkan dalam bagian umum KUHP. Dengan cara ini, jika nilai uang berubah, penyesuaian cukup dilakukan pada tabel kategori, tidak perlu mengubah ribuan pasal.

Untuk undang-undang di luar KUHP, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman pidana dengan sistem KUHP baru, termasuk dendanya. Rincian per undang-undang berada dalam teks resmi UU 1/2026. Artikel ini sengaja tidak menyebut nominal denda undang-undang di luar KUHP, sebab nilainya dapat berubah karena penyesuaian itu.

Yang berkepentingan antara lain pelaku usaha, pengemudi, terdakwa, dan pendamping hukum yang membaca dakwaan atau putusan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Besaran kategori ada di KUHP baru. Ada beberapa tingkat kategori, dari yang ringan sampai sangat berat. Besaran masing-masing tercantum pada pasal tentang pidana denda dalam KUHP baru. Bacalah langsung teks resminya atau lihat kategori denda KUHP baru, besaran dan cara membayar.

2. Hakim menimbang kemampuan terdakwa. KUHP baru meminta hakim memperhatikan kemampuan terdakwa saat menjatuhkan denda. Dalam praktik, pertimbangan ini mempengaruhi jumlah dan cara pembayaran.

3. Denda untuk korporasi. Korporasi dapat dijatuhi denda dengan kategori yang lebih tinggi dari orang perseorangan. Perincian ada di KUHP baru. Lihat pertanggungjawaban korporasi pidana dalam KUHP baru.

4. Denda tidak dibayar. Pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana lain sesuai aturan. Lihat denda tidak dibayar dan pengganti pidana dalam KUHP baru dan pidana denda dan subsider.

5. Perbuatan 2025. Prinsipnya, perbuatan dinilai menurut aturan saat perbuatan dilakukan, kecuali aturan baru lebih menguntungkan. Karena itu, untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, denda yang tertulis dalam pasal lama menjadi titik awal. Hakim lalu membandingkannya dengan pengaturan baru dan menerapkan yang lebih menguntungkan. "Lebih menguntungkan" tidak sekadar "denda lebih kecil", tetapi dinilai bersama jenis pidana lain dalam pasal yang sama.

Cara membaca denda lama langkah demi langkah

1. Catat dasar hukum dalam dakwaan. Tulis nama undang-undang, nomor pasal, dan ancaman yang tertulis. Misalnya, dakwaan menyebut undang-undang tertentu dengan denda paling banyak sekian rupiah.
2. Cek apakah undang-undang itu sudah disesuaikan UU 1/2026. Buka teks UU No. 1 Tahun 2026 di situs peraturan resmi. Cari nama undang-undang yang dimaksud. Bila disesuaikan, perhatikan rumusan barunya.
3. Tentukan tanggal perbuatan. Jika perbuatan dilakukan sebelum 2 Januari 2026, pertanyaannya adalah aturan mana yang lebih menguntungkan. Jika setelahnya, rumusan baru berlaku.
4. Bandingkan seluruh ancaman, bukan hanya angka denda. Perhatikan ancaman penjara, pidana tambahan, dan kemungkinan pidana alternatif.
5. Pastikan sumber resmi. Gunakan peraturan.bpk.go.id atau situs resmi pemerintah, jangan salinan tidak resmi yang mungkin kedaluwarsa.
6. Konsultasikan dengan advokat bila selisihnya besar. Selisih besar antara denda lama dan baru dapat menjadi dasar argumen di persidangan.

Tabel pendek untuk membantu orientasi:

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Sistem denda berubah dari rupiah langsung menjadi kategori.
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku untuk menyelaraskan undang-undang lain. Bagi pelaku usaha, hal ini berarti ancaman denda dalam undang-undang sektoral perlu dicek ulang pada teks terbaru.
• KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Ia mengatur hukum acara termasuk eksekusi putusan. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini.
• Peraturan pelaksana. Mekanisme pembayaran dan penagihan denda dapat diatur lebih lanjut oleh peraturan turunan. Pantau peraturan pelaksana KUHP baru dan KUHAP baru.

Yang tidak berubah: denda tetap disetor ke kas negara melalui jaksa, dan putusan hakim menentukan jumlah akhirnya.

Kesalahan umum

• Memakai angka denda dari artikel lama atau media sosial. Angka bisa kedaluwarsa karena penyesuaian.
• Mengira UU 1/2026 menghapus denda. Ia menyesuaikan, bukan menghapus.
• Menganggap kategori denda sama untuk semua pelaku. Korporasi dan perseorangan dapat berbeda.
• Tidak membandingkan seluruh ancaman. Denda yang lebih kecil belum tentu lebih menguntungkan bila pidana penjara lebih berat.
• Mengabaikan denda yang belum dibayar. Denda tidak dibayar dapat berujung pidana pengganti.
• Mencampur denda pidana dengan denda administratif. Denda administratif dari instansi (misalnya sanksi perizinan) berbeda dari pidana denda dan tidak dibahas di sini.

Contoh: Seorang pemilik usaha kecil (fiktif) didakwa melanggar undang-undang sektoral pada Oktober 2025. Dakwaan menyebut denda dengan angka rupiah lama. Sidang berlangsung pada Februari 2026. Penasihat hukumnya membuka teks UU 1/2026 dan mendapati bahwa undang-undang itu telah disesuaikan. Ia lalu menyusun pembelaan yang membandingkan rumusan lama dan rumusan setelah penyesuaian, termasuk jenis pidana lain, serta meminta hakim menerapkan yang lebih menguntungkan. Hakim memutus setelah menimbang semua faktor.

Bila Anda pelaku usaha

Pelaku usaha perlu melakukan pemetaan sederhana:

1. daftar undang-undang sektoral yang mengatur kegiatan usaha Anda (lingkungan, perdagangan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan seterusnya);
2. ancaman pidana dan denda yang tertulis dalam undang-undang itu, serta statusnya setelah penyesuaian;
3. kewajiban kepatuhan yang paling sering dilanggar.

Hasilnya dapat dipakai untuk menyusun prosedur internal. Kaitan dengan pelaku usaha dibahas pula di penyesuaian pidana di UU sektoral bagi pelaku usaha setelah UU 1/2026. Untuk gambaran umum UU 1/2026, lihat UU 1/2026 penyesuaian pidana, isi dan dampak bagi awam.

Denda untuk korporasi dan perseorangan

Satu perbedaan penting: pelaku usaha berbadan hukum, seperti perseroan terbatas, dapat dijatuhi denda sebagai korporasi, sedangkan pengurusnya dapat dijatuhi pidana secara terpisah sesuai perannya. Rumusan kategori denda bagi korporasi dapat berbeda dan lebih tinggi dibanding perseorangan. Pelaku usaha kecil yang tidak berbadan hukum, misalnya usaha perorangan, diperlakukan sebagai orang perseorangan. Oleh karena itu, jenis badan usaha menentukan kategori yang relevan. Bila tidak yakin status badan usaha Anda, periksa akta pendirian dan perizinan.

Mengapa angka denda lama tidak boleh dihafal

Banyak orang menghafal angka denda dari undang-undang tertentu, lalu mengulanginya bertahun-tahun. Dalam masa peralihan, kebiasaan itu berbahaya. Ada tiga kemungkinan. Pertama, undang-undang tersebut telah disesuaikan oleh UU 1/2026 sehingga angka lamanya tidak lagi relevan. Kedua, angka masih berlaku untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, tetapi hakim dapat membandingkannya dengan rumusan baru. Ketiga, undang-undang tersebut memiliki perubahan lain yang tidak terkait dengan KUHP. Setiap kemungkinan menghasilkan jawaban berbeda, dan hanya teks resmi yang dapat memastikannya.

Pembayaran, cicilan, dan eksekusi

Denda yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dibayar melalui mekanisme yang ditentukan jaksa sebagai eksekutor, biasanya dengan setoran ke kas negara melalui bank yang ditunjuk. Simpan bukti setoran dan serahkan salinannya kepada jaksa. Jika terpidana tidak mampu membayar sekaligus, ajukan permohonan tertulis disertai bukti penghasilan dan tanggungan. Kebijakan pembayaran bertahap bergantung pada pejabat yang berwenang dan ketentuan yang berlaku, sehingga jangan menganggapnya hak otomatis.

Jangan menunggu sampai tenggat pembayaran lewat. Denda yang tidak dibayar dapat berujung penggantian dengan pidana lain atau tindakan penagihan lain sesuai aturan. Lihat denda tidak dibayar dan pengganti pidana dalam KUHP baru untuk gambaran umum akibatnya.

Bedakan dari denda lain yang Anda temui

Dalam keseharian, istilah denda dipakai untuk banyak hal: denda tilang, denda administratif pajak atau perizinan, denda keterlambatan dalam kontrak, dan denda pidana dalam putusan pengadilan. Hanya yang terakhir yang dibahas di artikel ini. Denda tilang, misalnya, punya mekanisme tersendiri; lihat sidang tilang di pengadilan, denda dan pengambilan barang sita. Denda dalam kontrak berada di ranah perdata. Memisahkan jenis denda membantu Anda menemukan aturan dan lembaga yang tepat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa denda untuk pelanggaran tertentu sekarang? Jawabannya tergantung undang-undang dan pasal. Periksa teks resmi KUHP baru untuk kategori dan UU 1/2026 untuk undang-undang di luar KUHP. Artikel ini tidak menyebut nominal sehingga Anda tidak terpandu angka yang keliru.

Apakah denda dalam putusan lama berubah karena KUHP baru? Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak berubah otomatis. Ada ketentuan peralihan tentang penyesuaian pidana yang perlu dibaca di teks resmi.

Apakah denda bisa dicicil? Tergantung putusan dan kebijakan eksekusi jaksa. Ajukan permohonan tertulis bila tidak mampu membayar sekaligus. Lihat eksekusi pidana denda dan uang pengganti.

Siapa yang menagih denda? Jaksa sebagai eksekutor, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Ringkasan

• KUHP baru memakai kategori denda; undang-undang lain disesuaikan melalui UU 1/2026.
• Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dinilai dengan aturan yang lebih menguntungkan; bandingkan seluruh ancaman.
• Gunakan hanya sumber resmi; jangan memakai angka denda dari artikel lama.
• Denda tidak dibayar dapat berujung pidana pengganti; ajukan permohonan tertulis bila kesulitan.
• Pelaku usaha perlu memetakan undang-undang sektoral dan memeriksa teks terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Kategori Denda dalam KUHP Baru: Besaran dan Cara Membayar
• Denda Tidak Dibayar dalam KUHP Baru: Sita, Lelang, dan Pidana Pengganti
• Pidana Denda dan Subsider: Cara Membayar, Pengganti Kurungan, dan Eksekusi oleh Jaksa
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam
• Membayar Denda Pidana dan Uang Pengganti: Subsider, Cara Bayar, dan Kategori Denda KUHP Baru

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.