Penyesuaian Pidana di UU Sektoral bagi Pelaku Usaha Setelah UU 1/2026

Apa itu penyesuaian pidana dan siapa yang terkena

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengubah banyak hal tentang pidana: jenis pidana, pedoman pemidanaan, kategori denda, dan pertanggungjawaban korporasi. Agar ribuan undang-undang lain tidak bertentangan dengan sistem baru ini, dibuat UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Fungsinya menyelaraskan ancaman pidana yang tersebar di berbagai undang-undang, supaya konsisten dengan KUHP baru.

Yang terkena adalah siapa saja yang menjalankan kegiatan di bawah undang-undang sektoral yang memuat sanksi pidana. Contohnya:

• pemilik dan pengurus perseroan, CV (persekutuan komanditer), atau koperasi;
• pemilik usaha perorangan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
• manajer kepatuhan dan petugas hukum internal;
• konsultan dan pendamping usaha;
• korporasi itu sendiri, karena KUHP baru mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Penting dipahami, UU 1/2026 bukan "kewajiban baru" bagi usaha. Fungsinya menata ulang sanksi. Namun, sanksi yang tertata ulang dapat berarti ancaman berubah bentuk atau besar. Karena itu pelaku usaha perlu memeriksa teks resmi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Kewajiban di undang-undang sektoral tetap berlaku. Kewajiban mengurus izin, melaporkan, menjaga standar, atau membayar hak pekerja berasal dari undang-undang sektoral dan peraturan turunannya. UU 1/2026 tidak menghapus kewajiban itu. Yang ditata adalah akibat pidana bila kewajiban dilanggar.

2. Sanksi pidana disesuaikan dengan sistem KUHP baru. Bentuk penyesuaian bisa mencakup cara menulis denda (kategori), jenis pidana, serta pidana tambahan dan tindakan. Daftar tepat per undang-undang ada di teks UU 1/2026. Karena artikel ini tidak dapat memastikan isi tiap penyesuaian, tulis "periksa teks resmi" sebagai prinsip kerja.

3. Korporasi dapat dipidana. KUHP baru mengatur pertanggungjawaban korporasi dan pengurusnya. Lihat pertanggungjawaban korporasi pidana dalam KUHP baru. Pengurus yang memberi perintah atau yang mengendalikan dapat ikut dimintai pertanggungjawaban, tergantung peran masing-masing.

4. Perbuatan sebelum 2 Januari 2026. Prinsipnya, perbuatan dinilai menurut aturan saat dilakukan, kecuali aturan baru lebih menguntungkan. Pelanggaran usaha pada 2025 yang baru diperiksa pada 2026 termasuk dalam keadaan ini. Bacaan terkait: perkara dimulai 2025, pakai KUHP lama atau baru.

5. Sanksi administratif berbeda dengan pidana. Banyak pelanggaran usaha lebih dulu dikenai sanksi administratif, misalnya teguran, denda administratif, atau pencabutan izin. Itu berasal dari instansi dan berbeda dengan pidana yang diputus pengadilan. Keduanya bisa berjalan bersamaan atau berurutan, tergantung undang-undangnya.

Langkah praktis memetakan risiko usaha

1. Buat daftar undang-undang sektoral. Tulis undang-undang dan peraturan turunan yang berlaku untuk bidang usaha Anda. Minta bantuan konsultan atau asosiasi usaha.
2. Cek status penyesuaian. Buka UU 1/2026 dan telusuri undang-undang dalam daftar Anda. Catat bagian yang berubah.
3. Tandai kewajiban yang berkonsekuensi pidana. Misalnya izin yang tidak dimiliki, laporan palsu, pelanggaran standar, atau tidak membayar hak pekerja.
4. Tentukan penanggung jawab internal. Siapa yang memastikan tiap kewajiban dijalankan? Catat dalam struktur kepatuhan.
5. Perbarui prosedur dan kontrak. Sesuaikan prosedur kerja tertulis (SOP), kebijakan internal, dan klausul kontrak dengan mitra bila perlu.
6. Latih pegawai kunci. Bagian operasional dan keuangan sering menjadi titik risiko.
7. Dokumentasikan kepatuhan. Simpan izin, laporan, notulen rapat, dan bukti pelatihan. Dokumen ini penting bila dilakukan pemeriksaan.
8. Pantau pembaruan. Peraturan pelaksana dan putusan pengadilan dapat terbit sepanjang 2026.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• UU 1/2026 berlaku untuk menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain dengan KUHP baru. Detail per undang-undang di teks resmi.
• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat aturan umum yang kini menjadi rujukan semua pidana, termasuk pidana korporasi. Rujuk UU 1/2026 penyesuaian pidana, dampak bagi warga.
• KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur hukum acara, termasuk perlakuan terhadap korporasi dalam proses pidana. Nomor pasal tidak dikutip di sini; baca teks resmi.
• Undang-undang sektoral tertentu mengalami perubahan lain, misalnya di bidang kesehatan atau ketenagakerjaan. Bila usaha Anda berkaitan dengan bidang itu, periksa pula undang-undang terbaru bidang tersebut. Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu akurat.

Yang relatif tetap: kewajiban sektoral dasar (izin, laporan, standar) dan prinsip bahwa pelanggaran perlu dibuktikan di pengadilan.

Kesalahan umum pelaku usaha

• Menganggap UU 1/2026 tidak relevan karena "hanya soal pidana". Padahal sanksi pidana menentukan seberapa serius kelalaian kepatuhan.
• Mengandalkan angka ancaman dari kutipan lama. Gunakan teks terbaru.
• Mengira hanya perusahaan yang bisa dipidana, bukan pengurus. Pengurus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perannya.
• Menyerahkan semua urusan hukum kepada satu orang tanpa dokumentasi.
• Menganggap sanksi administratif menghapus pidana. Belum tentu; keduanya terpisah.
• Tidak menyimpan bukti kepatuhan. Padahal bukti itulah pembelaan terbaik.

Contoh: Sebuah usaha pengolahan makanan skala menengah (fiktif) pernah menerima teguran dari instansi pengawas pada 2025 karena izin edar sebagian produk belum lengkap. Pada 2026, pengurusnya diperiksa penyidik. Penasihat hukum pertama-tama memeriksa tanggal perbuatan, undang-undang yang dipakai, dan apakah ancamannya telah disesuaikan oleh UU 1/2026. Ia juga menunjukkan dokumen perbaikan izin sebagai bukti itikad baik. Penilaian akhir tetap menjadi kewenangan penyidik, jaksa, dan hakim.

Bila usaha Anda sedang diperiksa

1. Minta surat panggilan tertulis dan catat pasal yang dipersangkakan.
2. Kumpulkan dokumen izin, laporan, dan korespondensi dengan instansi.
3. Tunjuk advokat melalui surat kuasa advokat.
4. Periksa tanggal perbuatan dan aturan yang dipakai; mintalah penyidik menjelaskan.
5. Bila terbuka, upayakan penyelesaian administratif dan perbaikan kepatuhan.
6. Jangan menghilangkan atau mengubah dokumen. Tindakan itu dapat membawa masalah pidana baru.

Contoh bidang usaha dan hal yang biasanya dicek

Tanpa menyebut angka, berikut gambaran bidang usaha dan kewajiban yang lazim berkaitan dengan sanksi pidana di undang-undang sektoral. Daftar ini hanya penunjuk arah, bukan daftar lengkap dan bukan kutipan isi penyesuaian.

Untuk bidang ketenagakerjaan, perlu dicatat bahwa DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Nomor dan naskah resminya belum dapat dipastikan, sehingga pelaku usaha perlu memeriksa teks resmi dan perkembangan terbaru.

Perbedaan peran: pemilik, direksi, manajer, dan pegawai

Pertanggungjawaban pidana dalam usaha tidak jatuh begitu saja pada pemilik. Hukum melihat peran masing-masing: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang memperoleh manfaat. Pegawai yang hanya menjalankan perintah dapat berada pada posisi berbeda dari pengurus yang memerintahkan. Karena itu, struktur tanggung jawab internal yang jelas, misalnya penanggung jawab izin atau penanggung jawab lingkungan, sangat membantu. Dokumen penunjukan dan uraian tugas dapat menjadi bukti ketika terjadi pemeriksaan.

Menghadapi pemeriksaan: kebiasaan yang membantu

Beberapa kebiasaan sederhana mengurangi risiko. Simpan seluruh izin dalam satu folder yang mudah diakses, lengkap dengan tanggal berlaku. Catat setiap teguran atau surat dari instansi pengawas dan tindak lanjutnya. Lakukan audit internal tahunan, bahkan secara sederhana, dan catat hasilnya. Bila ada perubahan peraturan, jadwalkan rapat singkat untuk membahas dampaknya pada operasional. Dokumentasi seperti ini menunjukkan itikad baik dan membantu pembelaan bila diperlukan.

Kapan sebaiknya melibatkan advokat

Libatkan advokat sedini mungkin dalam tiga keadaan: ketika Anda menerima surat panggilan dari penyidik, ketika instansi pengawas menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi pidana, atau ketika Anda hendak membuat perjanjian besar yang mengandung risiko kepatuhan. Advokat membantu membaca teks resmi, menyusun jawaban tertulis, dan mendampingi pemeriksaan. Konsultasi sejak awal sering lebih ringan beban dan biayanya daripada menghadapi perkara yang sudah membesar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah UU 1/2026 menaikkan denda bagi pelaku usaha? Tidak dapat dijawab umum. Penyesuaian berbeda per undang-undang. Periksa teks resmi UU 1/2026 dan undang-undang sektoral yang relevan. Artikel ini sengaja tidak menyebut angka.

Apakah pengurus pribadi bisa dipidana atas pelanggaran perusahaan? Bisa, tergantung perannya dan rumusan undang-undang. KUHP baru mengatur pertanggungjawaban korporasi dan pengurus.

Pelanggaran saya terjadi tahun 2025, tetapi diperiksa 2026. Aturan mana? Pada prinsipnya aturan saat perbuatan, kecuali aturan baru lebih menguntungkan. Lihat ketentuan peralihan KUHP baru, gambaran umum untuk awam.

Apakah izin yang cacat bisa diperbaiki setelah ada pemeriksaan? Perbaikan menunjukkan itikad baik dan dapat mempengaruhi sanksi administratif serta pertimbangan hakim, tetapi tidak otomatis menghapus pidana.

Ringkasan

• UU 1/2026 menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang sektoral dengan KUHP baru (berlaku 2 Januari 2026).
• Kewajiban sektoral tetap berlaku; yang ditata adalah akibat pidananya.
• Korporasi dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran.
• Petakan undang-undang, cek teks resmi, dokumentasikan kepatuhan.
• Perbuatan 2025 dinilai dengan aturan yang lebih menguntungkan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam
• UU 1/2026 Penyesuaian Pidana: Apa yang Berubah bagi Warga Sehari-hari
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Pengurus, Karyawan, dan Sanksinya
• Kategori Denda dalam KUHP Baru: Besaran dan Cara Membayar
• Pidana Denda Lama dan Penyesuaian ke Kategori Denda KUHP Baru

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.