Membayar Denda Pidana dan Uang Pengganti: Subsider, Cara Bayar, dan Kategori Denda KUHP Baru

Apa itu denda pidana dan uang pengganti

Pidana denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara yang dijatuhkan hakim sebagai hukuman. Uangnya masuk ke kas negara, bukan ke korban. Berbeda dengan ganti rugi perdata yang menjadi hak korban.

Uang pengganti adalah kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, terutama dalam perkara tertentu seperti korupsi. Uang pengganti berbeda dengan denda. Ia diperhitungkan dari nilai yang dinikmati terpidana. Jika tidak dibayar, bisa ada akibat berupa penyitaan harta dan pidana tambahan.

Pidana pengganti atau subsider adalah hukuman yang dijalani bila denda atau uang pengganti tidak dibayar. Pada KUHP lama biasanya berupa kurungan atau penjara. Pada KUHP baru, denda yang tidak terbayar dan tidak dapat dipenuhi dari harta diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial (Pasal 82 dan 83 UU No. 1 Tahun 2023). Konsep dasarnya dibahas pada pidana denda dan subsider dan denda tidak dibayar: pidana pengganti KUHP baru.

Yang terkena: terpidana yang dikenai denda, keluarganya yang sering membantu membayar, dan korporasi yang dijatuhi denda.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

• Batas waktu pembayaran. Menurut Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2023, denda wajib dibayar dalam jangka waktu yang dimuat dalam putusan pengadilan, dan putusan dapat menentukan pembayaran dengan cara mengangsur. Bila tidak dibayar dalam jangka waktu itu, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Bila penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak mungkin, berlaku pidana pengganti. Tata cara penagihan oleh jaksa dapat dilihat pada teks KUHAP baru.
• Pembayaran kepada negara. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak yang ditentukan, bukan tunai kepada oknum.
• Subsider ditentukan dalam putusan. Amar putusan biasanya menyebut denda dan pidana pengganti bila denda tidak dibayar.
• Pembayaran sebagian. Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan (Pasal 82 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2023).
• Angka denda tidak dikutip. Besaran denda berbeda-beda pada tiap undang-undang. Karena penyesuaian pidana melalui UU No. 1 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dapat mengubah angka pada berbagai undang-undang, nominal harus dicek pada teks resmi terbaru.
• Uang pengganti dalam perkara tertentu memiliki tenggat dan akibat khusus, yang diatur dalam undang-undang terkait. Periksa teks resmi.

Kategori denda dalam KUHP baru

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan sistem kategori denda. Alih-alih menyebut angka pada setiap pasal, undang-undang mengelompokkan denda ke dalam beberapa kategori, dan nilai tiap kategori ditentukan dalam undang-undang serta dapat disesuaikan. Dengan sistem ini, pembaca cukup melihat kategori mana yang dipakai pasal tertentu, lalu melihat besaran kategori itu. Penjelasan lengkap ada pada kategori denda KUHP baru: besaran dan cara membayar.

Untuk korporasi, KUHP baru memuat ketentuan tersendiri tentang denda dan pidana tambahan. Pembahasan korporasi ada pada pertanggungjawaban korporasi pidana KUHP baru.

Sebagai gambaran, Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan denda paling banyak per kategori: kategori I Rp1 juta, II Rp10 juta, III Rp50 juta, IV Rp200 juta, V Rp500 juta, VI Rp2 miliar, VII Rp5 miliar, dan VIII Rp50 miliar. Jika tidak ada minimum khusus, denda paling sedikit Rp50 ribu (Pasal 78). Bila nilai uang berubah, besarnya diatur dengan peraturan pemerintah, jadi tetap periksa teks resmi terbaru. Hakim juga wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran nyata (Pasal 80). Bagi terdakwa yang tidak mampu, hal ini dapat disampaikan kepada hakim sebagai bagian pembelaan.

Langkah praktis membayar denda

1. Baca amar putusan. Cari jumlah denda, batas waktu, dan pidana subsider.
2. Tunggu atau minta pemberitahuan dari jaksa. Jaksa yang melaksanakan putusan akan memberi tahu cara pembayaran. Jika belum, tanyakan ke kejaksaan.
3. Konfirmasi nominal akhir. Pastikan jumlah sesuai putusan, termasuk biaya perkara bila ada.
4. Bayar lewat kanal resmi. Biasanya melalui bank atau sistem penerimaan negara dengan kode billing. Jangan membayar tunai kepada orang yang tidak jelas.
5. Minta bukti setor. Bukti pembayaran dan tanda terima dari kejaksaan harus disimpan.
6. Serahkan bukti ke jaksa. Jaksa mencatat pelaksanaan denda dan menutup berkas eksekusi.
7. Jika tidak mampu, ajukan permohonan tertulis. Jelaskan kondisi ekonomi, lampirkan bukti, dan tanyakan kemungkinan pembayaran bertahap bila ada ketentuannya. Keputusan ada pada pihak berwenang.
8. Hindari tunggakan. Penyitaan dan pelelangan harta atau pidana pengganti adalah akibat yang menanti.

Uang pengganti dan penelusuran harta

Dalam perkara tertentu, jaksa dapat menelusuri harta terpidana untuk memenuhi uang pengganti. Harta yang diperoleh dari tindak pidana dapat disita dan dilelang. Jika harta tidak cukup, terpidana dapat menjalani pidana pengganti (biasanya penjara) sesuai amar putusan dan undang-undang terkait. Pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya pembeli aset yang tidak mengetahui asal-usulnya, dapat mengajukan keberatan. Informasi tentang lelang eksekusi umumnya ada pada pembeli lelang eksekusi: hak dan risiko, walau konteksnya perdata.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampak utama bagi warga: jangan memakai angka denda dari artikel lama. Cek angka dan kategori pada teks resmi terbaru, dan tanyakan jaksa angka akhir yang harus dibayar.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Dewi dijatuhi pidana denda yang bila tidak dibayar dapat diganti pidana pengganti. Setelah putusan tetap, jaksa memberi surat pemberitahuan dengan nomor billing. Bu Dewi membayar melalui bank dalam tenggat, mengambil bukti setor, dan menyerahkannya ke kejaksaan. Jaksa mencatat denda lunas, sehingga pidana pengganti tidak dijalankan. Di perkara lain, seorang terpidana tidak membayar dan hartanya tidak cukup, sehingga harus menjalani pidana pengganti. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Denda bagi anak dan korporasi

Anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti sistem peradilan pidana anak, yang menekankan pembinaan. Denda pada anak diatur khusus. Bacalah ketentuan dalam pidana anak: batas maksimum dan jenisnya. Untuk korporasi, denda dapat dikenakan dan pengurus bisa bertanggung jawab secara terpisah. Perusahaan yang tidak membayar dapat menghadapi penyitaan aset dan pidana tambahan. Karena itu bagian keuangan perusahaan perlu mengetahui jadwal dan kewajiban pembayaran.

Perbedaan denda pidana dengan ganti rugi dan restitusi

Karena sama-sama berupa uang, ketiganya sering tertukar. Denda dibayar kepada negara sebagai hukuman. Ganti rugi adalah penggantian kerugian korban yang dapat diminta melalui gugatan perdata atau penggabungan perkara bila hukum acara membolehkannya. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayar pelaku kepada korban berdasarkan putusan pengadilan pidana pada perkara tertentu. Dengan demikian, korban yang berharap menerima uang dari denda akan kecewa: denda tidak otomatis jatuh ke korban. Bila korban membutuhkan pemulihan, ajukan restitusi atau gugatan sesuai jalurnya. Informasi hak korban tersedia pada hak saksi dan korban menurut UU 3/2026.

Perhitungan pidana pengganti

Pidana pengganti denda biasanya ditentukan dalam putusan, misalnya berapa bulan kurungan atau penjara bila denda tidak dibayar. Hakim menetapkannya dengan mempertimbangkan besarnya denda. Dalam KUHP baru, denda sampai kategori II yang tidak terbayar diganti penjara, pengawasan, atau kerja sosial dengan lama paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun (untuk kerja sosial, 8 sampai 240 jam). Denda di atas kategori II yang tidak terbayar diganti penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidananya (Pasal 82 dan 83). Karena perhitungan ini teknis, jangan menebak sendiri. Tanyakan kepada jaksa berapa sisa pidana pengganti yang masih harus dijalani setelah pembayaran sebagian dilakukan, dan minta rinciannya secara tertulis.

Satu hal yang sering luput: menjalani pidana pengganti tidak menghapus semua akibat. Perampasan barang, pidana tambahan, atau kewajiban lain dalam putusan tetap berlaku. Baca amar putusan sampai habis agar tidak ada kewajiban yang terlewat.

Bantuan bagi yang kesulitan ekonomi

Terpidana yang tidak mampu membayar tidak berarti tidak berdaya. Pertama, bicarakan dengan penasihat hukum atau pos bantuan hukum di pengadilan, lihat bantuan hukum gratis dalam perkara pidana. Kedua, kumpulkan bukti kondisi ekonomi: surat keterangan tidak mampu, slip penghasilan, atau bukti tanggungan keluarga. Ketiga, ajukan permohonan tertulis kepada jaksa tentang cara pembayaran. Keempat, tanyakan apakah KUHP baru menyediakan pidana alternatif untuk perkara tertentu, seperti kerja sosial, yang bisa dipertimbangkan hakim sejak sidang. Pidana alternatif dibahas pada pidana bersyarat, pengawasan, dan kerja sosial. Pertimbangan semacam itu paling efektif bila diajukan sebelum putusan dijatuhkan, bukan sesudahnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah denda dapat dicicil? KUHP baru membolehkan putusan pengadilan menentukan pembayaran denda dengan cara mengangsur (Pasal 81 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023). Jadi hal ini sebaiknya disampaikan sejak sidang. Setelah putusan, ajukan permohonan tertulis kepada jaksa dan jangan berasumsi dapat dicicil tanpa persetujuan.

Apakah keluarga boleh membayar denda? Pada praktiknya pembayaran dapat dilakukan pihak lain atas nama terpidana, selama melalui mekanisme resmi dan bukti setor mencantumkan identitas perkara.

Apa bedanya denda dan uang pengganti? Denda adalah hukuman bagi pelaku, sedangkan uang pengganti mengembalikan keuntungan atau kerugian akibat tindak pidana.

Apa yang terjadi bila saya tidak mampu bayar? Harta dapat disita dan dilelang bila ada, dan bila tidak cukup berlaku pidana pengganti. Ajukan permohonan keringanan lebih dulu bila memungkinkan.

Ringkasan

• Denda dibayar ke negara, berbeda dari ganti rugi untuk korban.
• Uang pengganti mengembalikan keuntungan atau kerugian dari tindak pidana, terutama pada perkara tertentu.
• Subsider adalah pidana pengganti bila denda tidak dibayar.
• KUHP baru memakai sistem kategori denda; angka harus dicek pada teks resmi terbaru.
• Bayar melalui kanal resmi dan simpan bukti setor.
• Ajukan permohonan tertulis bila tidak mampu, bukan menunggu tenggat lewat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pidana Denda dan Subsider: Cara Membayar, Pengganti Kurungan, dan Eksekusi oleh Jaksa
• Eksekusi Putusan Pidana oleh Jaksa: Tahapan, Panggilan Menjalani Pidana, dan Hak Terpidana
• UU 1/2026 Penyesuaian Pidana: Apa yang Berubah bagi Warga Sehari-hari

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.