Lembur Maksimal Berapa Jam Sehari dan Seminggu: Batas, Persetujuan, dan Perintah Tertulis

Apa itu lembur dan siapa yang terkena

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja normal. Waktu kerja normal menurut PP 35/2021 (Pasal 21 ayat (2)) adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja. Pekerjaan di luar jam itu, atau pada hari istirahat dan hari libur resmi, termasuk lembur.

Aturan lembur berlaku bagi pekerja di perusahaan pada umumnya. Pasal 30 PP 35/2021 menyatakan ketentuan ini berlaku bagi semua perusahaan, kecuali sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur khusus. Ada pula pekerja dengan golongan jabatan tertentu yang dikecualikan dari upah lembur, yang dibahas pada artikel tentang lembur bagi pekerja bergaji tinggi atau jabatan manajerial.

Batas lembur: 4 jam sehari dan 18 jam seminggu

Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021 menetapkan waktu kerja lembur paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Pasal 26 ayat (2) menyatakan batas itu tidak berlaku untuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi.

Dengan kata lain, pada hari kerja biasa, lembur tidak boleh melebihi 4 jam. Dalam satu minggu, total lembur hari kerja tidak boleh melebihi 18 jam. Lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi tidak dihitung dalam batas itu, tetapi tetap ada ketentuan upah dan persetujuan.

Sektor atau pekerjaan tertentu dapat memiliki pengaturan waktu kerja khusus (Pasal 23 sampai 25 PP 35/2021), sehingga periksa aturan sektor Anda. Lihat juga lembur hari libur dan cuti bersama.

Syarat perintah dan persetujuan pekerja

Pasal 28 PP 35/2021 menyatakan lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan pekerja yang bersangkutan, secara tertulis dan atau digital. Persetujuan dapat berupa daftar pekerja yang bersedia lembur yang ditandatangani. Pengusaha wajib membuat daftar yang memuat nama pekerja dan jumlah jam lembur.

Artinya:

• lembur tidak boleh dipaksakan tanpa persetujuan;
• perintah lembur sebaiknya jelas, misalnya lewat surat, pesan resmi, atau sistem absensi;
• pekerja boleh menolak lembur yang tidak disetujui;
• pengusaha wajib menyimpan catatan jam lembur.

Persetujuan boleh digital, misalnya melalui aplikasi kerja atau pesan resmi yang tercatat. Pekerja disarankan menyimpan tangkapan layar perintah lembur sebagai bukti.

Hak selama lembur

Pasal 29 PP 35/2021 mengatur kewajiban pengusaha yang memerintahkan lembur:

1. Membayar upah lembur.
2. Memberi kesempatan istirahat secukupnya.
3. Memberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori bila lembur dilakukan 4 jam atau lebih. Pemberian ini tidak boleh diganti dengan uang.

Upah lembur dihitung dengan pengali tertentu dari upah per jam, yaitu 1/173 upah sebulan (Pasal 32 ayat (2)). Pada hari kerja, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali (Pasal 31 ayat (1)). Penjelasan hitungan ada pada hitungan upah per jam untuk lembur dan upah lembur cara menghitung.

Pasal 34 membolehkan pengusaha membayar lembur dengan nama lain asalkan nilainya sama atau lebih baik bagi pekerja dibanding hitungan menurut peraturan.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Pastikan ada perintah. Minta perintah lembur secara tertulis atau melalui sistem resmi.
2. Berikan persetujuan secara sadar. Jangan menandatangani daftar kosong.
3. Catat jam lembur sendiri. Tulis tanggal, jam mulai, selesai, dan tugas.
4. Periksa batas. Jika sudah mendekati 4 jam sehari atau 18 jam seminggu, sampaikan ke atasan atau personalia.
5. Periksa slip gaji. Cocokkan jam lembur dengan upah lembur yang dibayar.
6. Minta makanan dan minuman bila lembur 4 jam atau lebih.
7. Bila tidak sesuai, ajukan keberatan tertulis dan rundingkan. Adukan ke pengawas bila diperlukan. Baca kerja lembur tanpa dibayar.

Langkah praktis bagi pengusaha

• Sediakan formulir perintah dan persetujuan lembur, tertulis atau digital.
• Susun daftar lembur yang memuat nama pekerja dan jumlah jam.
• Gunakan sistem absensi yang mencatat jam masuk dan pulang.
• Pantau batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.
• Bayar lembur tepat waktu dan sediakan makanan serta minuman sesuai ketentuan.
• Batasi lembur kronis dengan menambah tenaga atau mengatur ulang jadwal.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum PP 35/2021, batas lembur adalah 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Menurut ringkasan Gadjian, PP 35/2021 menaikkannya menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, sedangkan dasar upah per jam 1/173 tidak berubah. Pengusaha kini wajib mendapatkan persetujuan pekerja tertulis atau digital. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menyinggung isu upah dan istirahat, tetapi tafsir rincinya perlu dibaca dari naskah putusan. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 belum berlaku, sehingga batas dalam PP 35/2021 tetap menjadi pegangan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang operator pabrik diminta lembur hari Senin sampai Kamis masing-masing 4 jam, total 16 jam. Pada hari Jumat atasannya meminta tambahan 4 jam lagi. Operator menghitung bahwa total akan mencapai 20 jam sehingga melebihi batas 18 jam. Ia menyampaikan secara sopan lewat pesan tertulis, dan atasan mengatur ulang jadwal agar lembur Jumat dikerjakan rekan lain. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Bagaimana menghitung total lembur dalam satu minggu

Menghitung total lembur dalam seminggu mudah dilakukan dengan tabel sederhana. Berikut contoh fiktif untuk pekerja lima hari kerja.

Dalam contoh ini total 16 jam, sehingga sisa batas minggu itu 2 jam. Bila atasan meminta lembur 4 jam lagi, total menjadi 20 jam dan melampaui batas 18 jam. Lembur Sabtu atau Minggu pada hari istirahat mingguan tidak dihitung dalam batas ini menurut Pasal 26 ayat (2), tetapi tetap memerlukan persetujuan dan dibayar dengan pengali yang lebih tinggi.

Perhatikan juga bahwa batas harian 4 jam berlaku per hari kerja, sehingga lembur 5 jam pada satu hari melampaui batas walaupun total mingguannya masih di bawah 18 jam.

Daftar lembur dan catatan jam: kewajiban pengusaha

Menurut Pasal 28, pengusaha wajib membuat daftar pekerja yang bersedia lembur beserta jumlah jam lembur, dan menyimpan catatan jam lembur. Dokumen ini penting bagi kedua pihak. Bagi pengusaha, ia menjadi bukti bahwa lembur dilakukan atas persetujuan dan dibayar sesuai catatan. Bagi pekerja, ia menjadi dasar menghitung hak bila terjadi selisih.

Pengusaha yang tertib biasanya memiliki alur sederhana: atasan mengajukan permintaan lembur, pekerja menyetujui, bagian personalia mencatat, pekerja menandatangani laporan jam sebenarnya, dan bagian keuangan membayar bersama upah bulan berikutnya. Jika alur seperti ini ada, sengketa lembur jauh berkurang.

Kesehatan, keselamatan, dan lembur berlebihan

Batas lembur bukan sekadar angka administratif. Bekerja terlalu lama meningkatkan risiko kelelahan dan kecelakaan kerja. Pengusaha yang memiliki kewajiban menjaga keselamatan kerja perlu memperhatikan beban pekerja, apalagi untuk pekerjaan dengan mesin atau kendaraan. Baca keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban perusahaan dan kesehatan mental pekerja dan stres kerja.

Pekerja yang merasa lembur mengganggu kesehatannya dapat menyampaikan secara tertulis dan meminta penyesuaian jadwal. Bila kondisi membahayakan, pekerja dapat berkonsultasi dengan unit keselamatan kerja atau pengawas ketenagakerjaan.

Lembur dan kerja yang diselesaikan di rumah

Pekerjaan yang dibawa pulang atau dikerjakan lewat ponsel di luar jam kerja sering tidak dihitung sebagai lembur. Padahal bila atasan memerintahkan pekerjaan di luar jam kerja dan pekerja mengerjakannya, perintah itu dapat dikategorikan sebagai kerja lembur yang tunduk pada syarat persetujuan dan upah. Untuk menghindari sengketa, kedua pihak sebaiknya menyepakati aturan: jam dapat dihubungi, jenis tugas yang boleh diminta di luar jam kerja, dan cara mencatat serta membayarnya.

Pekerja yang menerima banyak permintaan malam hari perlu mencatatnya. Tangkapan layar pesan perintah, waktu pengerjaan, dan hasilnya adalah bukti yang berharga. Lihat juga kerja dari rumah dan hak pekerja jarak jauh.

Kesalahan memahami persetujuan: tiga situasi

Situasi pertama: pekerja menandatangani persetujuan lembur satu kali untuk seluruh tahun. Persetujuan semacam itu sebaiknya diperbarui atau dibatasi periodenya, karena kebutuhan lembur berubah-ubah. Situasi kedua: atasan mengatakan "kalau tidak lembur, tidak usah masuk besok". Tekanan seperti ini mengikis makna persetujuan. Situasi ketiga: pekerja menyetujui lembur lewat pesan, tetapi tidak pernah ada catatan jam. Tanpa catatan, upah sulit dihitung.

Ketiganya dapat dihindari dengan sistem sederhana: formulir singkat per kejadian atau per periode, batas jam yang tertulis, dan catatan jam yang ditandatangani kedua pihak. Pekerja yang menghadapi tekanan sebaiknya mendokumentasikannya dan membawanya ke perwakilan pekerja atau pengawas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah 18 jam seminggu termasuk lembur hari Minggu? Pasal 26 ayat (2) menyatakan batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu tidak berlaku bagi lembur pada waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi. Tetap ada kewajiban persetujuan dan upah lembur.

Bolehkah menolak lembur? Lembur memerlukan persetujuan pekerja, sehingga pekerja dapat menolak yang tidak disetujui. Namun hubungan kerja sehari-hari tetap perlu dijaga dengan komunikasi yang baik.

Bagaimana jika perusahaan mengganti lembur dengan libur? Penggantian itu perlu dibicarakan dan disepakati; periksa apakah nilainya setara atau lebih baik dari upah lembur menurut peraturan (Pasal 34).

Apakah ada sanksi bagi pengusaha? Menurut Hukumonline, pelanggaran dapat dikenai pidana, namun besaran sanksi perlu diperiksa pada teks resmi terbaru dan tidak disebut di sini.

Ringkasan

• Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu pada hari kerja (Pasal 26 PP 35/2021).
• Batas itu tidak berlaku untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi.
• Lembur membutuhkan perintah pengusaha dan persetujuan pekerja tertulis atau digital.
• Pekerja berhak atas upah lembur, istirahat, dan makanan serta minuman paling sedikit 1.400 kkal bila lembur 4 jam atau lebih.
• Catat jam lembur dan cocokkan dengan slip gaji.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Baca juga

• Upah Lembur: Cara Menghitung Menurut PP 35/2021 dan Contoh Hitungannya
• Hitungan Upah per Jam untuk Lembur dari Upah Bulanan: Rumus 1/173 dan Contoh Angka

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.