Lembur bagi Pekerja Bergaji Tinggi atau Jabatan Manajerial: Siapa yang Dikecualikan

Apa aturannya dan siapa yang terkena

Prinsip umum: pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja berhak atas upah lembur. Namun, PP 35/2021 memberi pengecualian. Menurut Pasal 27 ayat (2) sampai (4), pengusaha tidak wajib membayar upah lembur kepada pekerja dengan golongan jabatan tertentu yang mempunyai waktu kerja yang tidak dapat dibatasi dan menerima upah lebih tinggi. Golongan jabatan itu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 27 ayat (5) menegaskan bahwa bila golongan jabatan seperti itu tidak ditetapkan, kewajiban membayar upah lembur tetap berlaku.

Yang terkena adalah pekerja pada posisi manajerial atau jabatan yang tugasnya tidak mengenal jam, serta pengusaha yang ingin menetapkan kategori itu. Pekerja yang hanya bergaji lumayan, tetapi tugasnya terjadwal, tidak otomatis dikecualikan.

Dua kata kunci pengecualian ini adalah "golongan jabatan tertentu" dan "waktu kerja tidak dapat dibatasi". Keduanya harus ada, ditambah upah yang lebih tinggi.

Syarat pengecualian satu per satu

1. Golongan jabatan harus ditetapkan. Pengusaha tidak boleh menetapkannya diam-diam. Penetapan dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja berhak membaca dokumen itu.

2. Waktu kerja tidak dapat dibatasi. Pekerjaan yang tuntutannya memang tidak mengenal jam, misalnya mengambil keputusan dan memimpin perusahaan atau unit, bisa memenuhi syarat ini. Jabatan dengan jadwal tetap, shift, dan tugas rutin yang terukur sulit dikategorikan demikian.

3. Upah lebih tinggi. Pengecualian dibenarkan karena pekerja menerima upah yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Jika upahnya sama dengan staf biasa, dasar pengecualian melemah.

4. Penetapan sebelum pelaksanaan. Dokumen sebaiknya sudah ada sejak perjanjian kerja ditandatangani atau jabatan itu diberikan, bukan dibuat belakangan setelah timbul sengketa.

Batas penafsiran: judul bukan segalanya

Pengadilan dan pengawas cenderung melihat kenyataan di lapangan, bukan hanya judul jabatan. Contoh: seorang "manajer" yang sehari-hari mengerjakan tugas operasional terjadwal, dengan jam masuk dan pulang yang diatur dan tanpa kewenangan memutuskan, mungkin tidak memenuhi gambaran jabatan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi.

Sebaliknya, seorang direktur atau kepala divisi yang menentukan arah, mengambil keputusan penting, dan tidak terikat jam kerja akan lebih mudah masuk kategori pengecualian. Penilaian akhir bergantung pada fakta masing-masing dan pembuktian.

Tabel ini hanya gambaran. Jangan menyimpulkan nasib Anda sebelum memeriksa dokumen dan fakta.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Baca perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Cari bagian yang menyebut golongan jabatan atau pengecualian lembur.
2. Catat tugas nyata. Tulis siapa yang mengatur jam kerja Anda, apakah Anda diwajibkan absensi, dan apakah Anda mengambil keputusan.
3. Bandingkan upah. Apakah upah Anda jauh lebih tinggi dari pekerja yang menerima lembur?
4. Catat jam kerja nyata. Tanggal, jam mulai dan selesai.
5. Minta penjelasan tertulis. Tanyakan kepada personalia dasar pengecualian bagi jabatan Anda.
6. Rundingkan. Jika Anda merasa tidak termasuk, ajukan bipartit.
7. Adukan. Bila gagal, ajukan pengaduan ke pengawas dan lanjutkan sesuai jalur penyelesaian perselisihan.

Langkah praktis bagi pengusaha

• Tetapkan golongan jabatan yang dikecualikan secara tertulis dalam dokumen yang sah.
• Pastikan jabatan itu memang memiliki waktu kerja yang tidak dapat dibatasi.
• Pastikan upahnya lebih tinggi dan jelas komponennya.
• Jangan memperluas pengecualian ke semua pekerja bergaji besar.
• Catat dasar penetapan, supaya bila ada pertanyaan dapat dijelaskan.
• Tinjau berkala saat jabatan atau tugas berubah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengecualian lembur bagi golongan jabatan tertentu merupakan bagian dari kerangka PP 35/2021. Pembaruan penting lain dalam peraturan itu adalah batas lembur 4 jam sehari dan 18 jam seminggu serta kewajiban persetujuan pekerja. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menyentuh isu upah dan istirahat, tetapi belum ada tafsir rinci mengenai pengecualian lembur yang dapat dirujuk di sini. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 belum berlaku, jadi PP 35/2021 tetap menjadi pegangan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang kepala bagian gudang dengan jabatan "manajer" bekerja dengan jam masuk dan pulang tetap serta diwajibkan absen. Perusahaan menyatakan jabatannya dikecualikan dari lembur, tetapi peraturan perusahaan tidak menyebut golongan jabatan itu. Ia meminta penjelasan tertulis dan menunjukkan jam kerja yang tetap. Setelah berunding, perusahaan mengakui lembur tertentu dan memperbaiki dokumen jabatannya. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Contoh klausul yang jelas dan klausul yang bermasalah

Klausul pengecualian yang jelas biasanya menyebut nama jabatan, alasan pengecualian, dan imbalannya. Contoh rumusan yang baik secara umum: "Jabatan Direktur dan Kepala Divisi ditetapkan sebagai golongan jabatan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi dan menerima upah yang lebih tinggi, sehingga tidak berhak atas upah lembur." Rumusan itu masih perlu dicocokkan dengan kenyataan tugas.

Klausul yang bermasalah, sebaliknya, memakai bahasa luas seperti: "Seluruh pekerja dengan upah di atas jumlah tertentu tidak berhak atas upah lembur." Ukuran gaji saja tidak termasuk dalam unsur yang disebut Pasal 27. Klausul seperti itu dapat dipersoalkan, apalagi bila pekerja tetap terikat jam kerja dan absensi.

Perhatikan pula klausul yang menyatakan "upah sudah termasuk lembur". Menurut Pasal 34 PP 35/2021, lembur yang dibayarkan dengan nama lain sah bila nilainya sama atau lebih baik dari hitungan menurut peraturan. Artinya, pekerja berhak menguji apakah nilai paket upahnya benar-benar setara dengan upah lembur yang seharusnya. Caranya, hitung upah sejam (1/173 upah sebulan) dan kalikan dengan jam lembur sebenarnya. Pelajari rumusnya pada hitungan upah per jam untuk lembur.

Hubungan dengan pekerja kantoran, kreator, dan pekerja jarak jauh

Perkembangan cara kerja membuat pertanyaan ini semakin sering muncul. Pekerja kantoran yang dapat dihubungi malam hari, pekerja jarak jauh, dan pekerja kreatif sering merasa jam kerjanya tidak jelas. Namun jam kerja yang terasa tidak jelas bukan berarti waktu kerja tidak dapat dibatasi menurut peraturan. Selama pekerjaan diatur dengan target dan jadwal, dan pekerja tidak masuk golongan jabatan yang ditetapkan, upah lembur tetap relevan.

Untuk pekerja jarak jauh, penting menyepakati jam kerja, jam dapat dihubungi, dan cara mencatat kerja tambahan. Baca kerja dari rumah dan hak pekerja jarak jauh. Kesepakatan tertulis tentang hal ini mencegah salah paham.

Perspektif pekerja yang naik jabatan

Kenaikan jabatan sering membawa konsekuensi yang tidak terlihat: hak lembur hilang. Pekerja yang dipromosikan menjadi kepala bagian misalnya, lalu diberi tahu bahwa ia kini tidak berhak lembur. Pertanyaan yang patut diajukan: apakah jabatan baru itu memang ditetapkan sebagai golongan jabatan yang dikecualikan, apakah waktu kerjanya benar-benar tidak dapat dibatasi, dan apakah kenaikan upahnya sepadan dengan hilangnya lembur?

Jika sebelum promosi Anda rutin menerima lembur yang signifikan, hitung dulu jumlahnya. Bandingkan dengan kenaikan upah. Bila kenaikan upah lebih kecil dari rata-rata lembur yang hilang, penghasilan Anda justru turun. Informasi ini penting dalam negosiasi sebelum Anda menandatangani surat pengangkatan jabatan baru.

Contoh negosiasi

Contoh: Seorang penyelia produksi mendapat tawaran naik menjadi manajer dengan kenaikan upah 10 persen, tetapi tidak lagi berhak lembur. Ia menghitung rata-rata lemburnya selama enam bulan terakhir dan menemukan nilainya lebih besar dari kenaikan itu. Ia mengajukan usulan: kenaikan upah yang lebih tinggi atau jam kerja yang tetap diatur dengan hak lembur. Perusahaan menyetujui kenaikan yang lebih tinggi dan menuliskan syarat jabatan dalam surat pengangkatan. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Bagaimana pengawas dan hakim biasanya menilai

Dalam sengketa, penilai biasanya melihat empat hal secara berurutan: apakah ada dokumen yang menetapkan jabatan itu sebagai golongan jabatan yang dikecualikan; apakah tugas nyata pekerja sesuai dengan gambaran jabatan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi; apakah upahnya lebih tinggi dibanding pekerja pada jenjang di bawahnya; dan apakah perusahaan memperlakukannya konsisten, misalnya tidak mewajibkan absensi ketat sambil menyatakan waktu kerjanya tidak dapat dibatasi. Ketidakkonsistenan sering melemahkan dalil pengecualian.

Karena itu, pekerja yang ingin menguji statusnya sebaiknya mengumpulkan bukti kerja nyata: jadwal, absensi, notulen rapat, dan korespondensi. Pengusaha yang ingin mempertahankan pengecualian sebaiknya menjaga konsistensi kebijakan dan dokumentasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah manajer tidak berhak atas upah lembur? Tidak otomatis. Pengecualian berlaku bagi golongan jabatan tertentu yang ditetapkan, dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan upah lebih tinggi. Bila syarat tidak terpenuhi, lembur tetap wajib dibayar.

Siapa yang menentukan golongan jabatan yang dikecualikan? Penetapannya dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 27 PP 35/2021).

Bagaimana jika gaji saya sudah di atas upah minimum jauh? Gaji tinggi bukan satu-satunya syarat. Lihat upah lembur cara menghitung dan periksa dokumen jabatan.

Bagaimana jika saya bekerja pada hari libur? Periksa isi dokumen penetapan. Lihat lembur hari libur dan cuti bersama dan batas lembur sehari dan seminggu.

Ringkasan

• PP 35/2021 mengecualikan upah lembur bagi golongan jabatan tertentu dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan upah lebih tinggi.
• Golongan jabatan itu harus ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Jika tidak ditetapkan, kewajiban membayar lembur tetap berlaku.
• Judul jabatan atau besar gaji saja tidak cukup; fakta tugas nyata menentukan.
• Periksa dokumen, catat jam kerja, dan rundingkan dengan dokumen tertulis.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Baca juga

• Upah Lembur: Cara Menghitung Menurut PP 35/2021 dan Contoh Hitungannya
• Lembur Maksimal Berapa Jam Sehari dan Seminggu: Batas, Persetujuan, dan Perintah Tertulis
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.